OTT JAMBI: TERUNGKAP KODE BARU TRANSAKSI SUAP

Jakarta, SELIDIK.Net— Kasus suap yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DPRD Jambi menguak adanya kode baru dalam transaksi suap. Hal itu untuk menyamarkan pertemuan dari incaran penegakn hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, awalnya penyelidik KPK mendapat informasi bahwa pada Selasa (28/11/2017) siang, akan terjadi penyerahan uang di sebuah restoran di Jambi. Pertemuan itu antara Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin dan anggota DPRD Supriono.

“Pada pukul 14.00 terjadi pertemuan dalam rangka penyerahan uang dengan kode undangan,” ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Dalam pertemuan itu, Supriono keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobil milik Saipudin. Saat keluar dari mobil, Supriono membawa kantong plastik hitam.

Saat ditangkap oleh petugas KPK, bungkusan tersebut ternyata berisi uang Rp 400 juta yang baru diserahkan Saipudin.

Setelah itu, tim KPK melanjutkan operasi tangkap tangan dan menyita uang senilai Rp 4,7 miliar. Jumlah itu dinilai sebagian dari total uang suap sebesar Rp 6 miliar.

KPK menduga para pejabat di Pemprov Jambi menyuap anggota DPRD Jambi agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jambi tahun 2018.

KPK menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan di Jambi. Mereka adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin.

Kemudian, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan. Ketiganya disangka sebagai pemberi suap. Sementara itu, KPK baru menetapkan satu tersangka penerima suap, yakni Supriono selaku anggota DPRD Jambi.***

KPK TANGKAP HAKIM TIPIKOR BENGKULU

JAKARTA, SELIDIK.NET—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berinisial SR. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap SR pada Rabu (6/9/17) malam berkaitan dengan salah satu perkara korupsi yang ditangani oleh SR di PN Bengkulu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejumlah uang yang diduga sebagai transaksi suap diamankan bersama beberapa penegak hukum di Bengkulu terkait OTT tersebut.

“Benar, tadi malam tim KPK lakukan OTT di Bengkulu. Kami dapat informasi dari masyarakat dan setelah dicek di lapangan, benar ada indikasi transaksi suap yang melibatkan oknum penegak hukum setempat,” kata Febri ketika dikonfirmasi, Kamis (7/9/17).

Selain itu, KPK juga dikabarkan menangkap hakim ad-hoc berinisial HA dan panitera pengganti berinisial HK. KPK juga menangkap satu mantan panitera pengadilan setempat berinisial DH beserta anak (VN), menantu (DD), dan orangtuanya (DD).

Ada dugaan, para hakim dan panitera menerima suap terkait penanganan kasus korupsi pengelolaan anggaran rutin dan kegiatan fiktif di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan kerugian negara Rp 590 juta. Dalam kasus tersebut, Plt BPKAD Wilson divonis pengadilan dengan hukuman satu tahun tiga bulan pada 14 Agustus 2017.

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu membenarkan bahwa tiga pegawai yang terdiri atas panitera pengganti dengan inisial HK, hakim karir berinisial SR, dan hakim ad-hoc berinisial HA dibawa KPK dan menjalani pemeriksaan di Markas Polda Bengkulu.

“KPK menyegel ruangan dan meja kerja ibu SR, HA dan bapak HK,” kata Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Jonner Manik di Bengkulu, Kamis, (7/9/17).

Selain menyegel ruangan, tim penyidik juga membawa beberapa dokumen.
“Kami belum tahu apakah ada dokumen atau bentuk lainnya yang dibawa setelah menyegel, nanti kita tunggu saja beritanya dari KPK,” kata Joner.***

MENTERI DESA BANTAH SUAP BPK UNTUK DAPATKAN OPINI WTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo membantah bahwa suap BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi kementeriannya. Hal itu diungkapkan Eko pada Jumat, 14 Juli 2017 ketika memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan suap Auditor Utama BPK RI Rochmadi Saptogiri.

“Enggak ada (permintaan untuk mendapatkan status WTP),” kata Eko Putro Sandjojo seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.

Eko menambahkan, untuk mendapatkan status WTP, kementeriannya tidak memerlukan suap-menyuap. Sebabnya, kata Eko, kementeriannya tengah dibantu oleh KPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk memperbaiki administasi kementeriannya.

Karena itulah, Menteri Eko menganggap wajar jika audit yang dilakukan BPK menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan kementeriannya mendapatkan predikat B (Baik) dari Kementerian PAN-RB. “Kita lihat penilaian dari Kemen-PAN, yang tadinya CC sekarang sudah B. Penyerapan anggaran naik dari 69 persen menjadi 94 persen,” kata dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito diduga memberi suap kepada Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan Rochmadi Saptogiri untuk mengubah status laporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Desa.

Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo diduga memberikan suap Rp 240 juta kepada Rochmadi dan auditor BPK lainnya Ali Sadli. Di ruangan Rochmadi juga ditemukan uang Rp 1,145 miliar dan US$ 3.000 dolar. KPK pun telah menetapkan lima pejabat kementerian dalam kasus dugaan suap ini.***