SETNOV MANGKIR DARI PANGGILAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.NET—Tersangka korupsi proyek KTP elektronik yang juga Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari jadwal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto yang seyogianya diperiksa sebagai tersangka, tidak tampak di gedung KPK .

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Novanto tengah dalam kondisi yang tak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan.

“Saya barusan dari rumah sakit, dan kedatangan kami, badan advokasi dan tim lawyer Partai Golkar berdasarkan pemeriksaan tim dokter, Pak Novanto tidak memungkinkan untuk hadir,” ujar Idrus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Menurut dia, ketua umum partai berlambang beringin tersebut tengah terbaring di Rumah Sakit Siloam. Idrus mengaku Setya Novanto tengah menjalani perawatan ginjal dan jantung.

“Berdasarkan pemeriksaan dokter, Pak Novanto kemarin setelah olahraga kemudian gula darahnya naik. Implikasinya terhadap fungsi ginjal dan jantung,” ucap Idrus.

Tak mau dituduh mengada-ada, Idrus melampirkan surat keterangan dokter untuk dibawa ke KPK.

Bahkan, Idrus juga mengutip nama dokter yang memeriksa Novanto sejak semalam. Idrus juga meminta agar pemeriksaan terhadap Setya Novanto dijadwalkan ulang.

“Ada Dokter Stefanus, Dokter Daniel juga,” kata Idrus.***

KPK TELUSURI ALIRAN UANG DALAM KORUPSI E-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK terus menelusuri kerugian negara sebesar dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) terhadap tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Kami telusuri secara terus menerus ke mana saja aliran dana dari kerugian keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Termasuk juga aset menjadi salah satu perhatian dari penyidik KPK,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Febri mengungkapkan, terhadap Novanto yang juga Ketua Umum Golkar tersebut, sejumlah saksi telah diperiksa KPK. Dari pihak swasta antara lain, Fransiscus Eduwardus Cintong Tigor Tonggo Tua Simbolon, Tunggul Baskoro dan Shierlyn Chandra serta seorang karyawan Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Agus Eko Priadi.

“Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta, di mana beberapa adalah nama baru,” papar Febri.

Tak hanya itu, KPK juga menelusuri larinya uang Novanto dalam kasus tersebut dengan menggunakan metode follow the money.

“Lebih jauh kami gunakan pendekatan follow the money yaitu kami melihat transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kasus e-KTP,” kata dia.

“Kemarin beberapa penggeledahan dan disita sejumlah barang bukti elektronik komunikasi-komunikasi yang ada. Kami dapatkan info yang baru. Jadi kami mulai dapatkan info yang lebih kuat,” ujar Febri.

Diketahui, Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP sewaktu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Dia diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi.

Selain itu, Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Ia diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.***

GMPG DESAK KPK TAHAN SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.NET—Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menahan Ketua Umum Partai Golkar yang terseret kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto.

Menurut Anggota GMPG, Almanzo Bonara, desakan itu mereka gaungkan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Menurutnya, belum ditahannya Setya Novanto menimbulkan tanda tanya sebab hampir semua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) telah dilakukan penahanan.

“Lagi pula sudah semua tersangka kasus yang sama itu sudah ditahan. Dulu Irman dan Sugiharto langsung ditahan. Miryam, Markus Nari, dan Andi Narogong juga langsung ditahan. Kenapa Novanto belum? Ini kan aneh juga.” ujar Almanzo melalui siaran persnya, Jakarta, Minggu (3/9).

Bahkan, Almanzo menduga ada siasat jahat yang dijalankan Setya Novanto untuk menggagalkan proses hukum kasus korupsi e-KTP.

Salah satunya berdasarkan investigasi salah satu majalah nasional yang menunjukan ada friksi internal di dalam KPK untuk menggagalkan penetapan tersangka yang menjabat sebagai Ketua DPR.

Melihat hal itu, Almanzo menilai Ketua KPK Agus Rahardjo adalah sosok yang bisa dipercaya menuntaskan korupsi e-KTP. Perlu ada dukungan moral kepada Agus agar segera bisa menahan Setnov.

“Dukungan moral penting karena dikhawatirkan berbagai manuver yang dilakukan oleh ketua DPR tersebut, termasuk melalui Pansus Hak Angket KPK. Bahkan bisa menggagalkan proses penegakan hukum yang sedang berjalan dan akan menambah rusak citra Partai Golkar, karena terang-terangan melindungi koruptor,” tegas Almanzo.

Sebelumnya, GMPG telah melapor ke Komisi Yudisial atas pertemuan Setnov dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang diduga dapat mempengaruhi proses peradilan.

Terkait kasus korupsi e-KTP, sejauh ini KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Setnov merupakan tersangka keempat dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Selang seminggu penetapan Setnov, KPK kemudian menjerat koleganya Markus Nari.

Setnov diduga mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun bersama Andi Narogong sejak awal penganggaran, pengerjaan hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Setnov disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini. Setnov dan Andi Narogong disebut mendapat jatah sebesar Rp574,2 miliar.***