PANSUS KPK: TUDUHAN OBSTRUCTION OF JUSTICE TIDAK TEPAT

JAKARTA, SELIDIK.Net—Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi mengatakan bahwa sejak awal Pansus KPK dibentuk tidak pernah sekalipun menghalang-halangi kinerja KPK. Menurutnya, Obstruction of Justice yang dituduhkan Ketua KPK ke Pansus tidak pernah terjadi.

“Artinya upaya untuk menghalang-halangi hukum itu tidak pernah terjadi, misalnya kami tidak menghalangi KPK mentersangkakan Setnov atau menghalangi OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK yang belakangan gencar,” ujar Taufiqulhadi, Rabu (6/9).

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem itu mengklaim bahwa Pansus Angket KPK mendukung sepenuh pekerjaan KPK dan OTT selama OTT dan pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan prosedur yang benar.

“Tapi faktanya, dari hasil RDP Komisi III, Selasa (5/9) kemarin ada dua Jaksa yang dilepaskan setelah tertangkap OTT KPK. Dilepaskannya dua jaksa hasil OTT KPK tersebut karena dianggap lemahnya alat bukti yang dimiliki KPK. OTT yang ini salah. Menangkap orang dengan barang bukti yang tidak kuat, tapi kemudian dikatakan itu OTT,” ujar Taufiqulhadi.

Karena itu, perjalanan Pansus Angket KPK ini bukan dalam hal menghalangi kinerja pemberantasan korupsi. Tapi Pansus Angket KPK dalam perjalanannya memandang perlu adanya evaluasi kinerja KPK selama ini.
“Jadi tuduhan Ketua KPK, Agus Rahardjo soal Pansus yang Obstruction of Justice untuk memperkarakan Pansus Angket KPK tidak tepat. Pernyataan ini juga semakin menunjukkan kalau Ketua KPK tidak terlalu paham soal hukum.” Ujarnya.***

KELUAR DARI PANSUS ANGKET, GERINDRA TUDING ADA UPAYA LEMAHKAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akhirnya memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Alasan keluarnya Gerindra dari pansus angket disebut karena pansus itu sejak awal tidak memenuhi syarat yang diatur Tata Tertib DPR dan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), serta sudah cenderung melemahkan KPK.

BACA JUGA: GERINDRA KELUAR, PANSUS ANGKET TINGGAL 5 FRAKSI

Legislator Gerindra yang duduk di Pansus Angket KPK, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, kejanggalan mulai terlihat ketika pansus pimpinan Agun Gunandjar itu mengungjungi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

“Ya sejak mereka ke Sukamiskin, kami sudah menganggap ini ada apa, mencari-cari alasan,” kata Desmond, Senin (24/7/2017).

Desmond menjelaskan, awalnya memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan KPK. Misalnya dengan menyebut beberapa anggota DPR menekan Miryam dalam kasus e-KTP. Namun wakil ketua Komisi III DPR itu mengatakan, fraksinya tak mau KPK dilemahkan.

“Kami sangat tegas tidak melemahkan kelembagaan KPK. Kalau KPK lemah karena orang-orangnya, tentu ini jadi penting bagi pansus dan Gerindra,” ujarnya.

Dia meyakini bahwa KPK sebenarnya bisa bekerja baik jika diurus oleh orang-orang yang benar. Karena itu, KPK tak semestinya dilemahkan.

Namun, belakangan Gerindra melihat ada upaya melemahkan KPK melalui pansus angket. “Kalau ini yang ada maka kami harus keluar. Ya kami keluar,” tegas Desmond.

Selain alasan itu, menurut Desmond, Gerindra juga melihat bahwa fraksi yang aktif di Pansus Angket KPK berasal dari partai-partai politik pendukung pemerintahan. Seharusnya, kata dia, mereka menguatkan komisi antikorupsi.

“Kami sebagai partai non-pendukung (pemerintah) ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK,” tuntas Desmond.***

GERINDRA KELUAR, PANSUS ANGKET KPK TINGGAL 5 FRAKSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Fraksi Gerindra memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fraksi Gerindra menilai Pansus Angket KPK tidak sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) dan diduga akan melemahkan KPK.

Ketua DPP Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pembentukan Pansus Angket KPK sejak awal tidak sesuai aturan.

“Benar itu (Gerindra keluar Pansus Angket KPK). Alasan keluar karena pembentukan Pansus Angket tidak sesuai tata tertib DPR dan UU MD3,” ujar Desmond saat dihubungi, Senin (24/7).

Menurut Desmond, salah satu hal yang tidak sesuai dengan UU MD3 adalah pada saat pembentukan komposisi pimpinan Pansus Angket, di mana pada saat pembentukan, unsur fraksi yang ikut hanya berjumlah tujuh fraksi, di mana dua fraksi Gerindra dan PAN belum menyerahkan nama anggota.

Selain itu, menurut Desmond, Pansus Angket juga seolah bekerja untuk melemahkan KPK. Hal itu terlihat dari kepergian Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin secara tiba-tiba dan bukan atas kesepakatan seluruh unsur fraksi yang ada di Pansus Angket KPK.

Demons mengklaim, Fraksi Gerindra sempat menolak kunjungan ke Lapas Sukamiskin, namun sejumlah anggota dan pimpinan Pansus secara sepihak menyepakati kunjungan tersebut.

“Setelah berangkat dari Sukamiskin itu kan kami tidak pernah aktif lagi. Nah ngapain kami tidak aktif yang seolah-olah kami aktif di dalam,” ujarnya.

Menurut Desmond, keluarnya Gerindra dari Pansus Angket juga berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh unsur Fraksi Gerindra.

Pengunduran diri juga telah mendapat restu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ia menyebut fraksi Gerindra akan mengirim surat resmi atas pengunduran tersebut ke pada Pansus Angket KPK, Senin (24/7).

Desmond pun menyebut, ada oknum yang berusaha melemahkan KPK melalui Pansus Angket. Hal itu terlihat dari beberapa agenda kerja Pansus Angket yang seolah mencari kesalahan KPK.

Padahal menurut dia, pengawasan terhadap KPK harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kapabilitas. Pengawasan juga seharusnya dilakukan untuk menguatkan KPK, bukan melemahkan atau membubarkan.

“Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada, maka kami harus keluar,” ujar Desmond.

Lebih dari itu, pengunduran Gerindra, kata dia, juga untuk mengkritik soliditas koalisi pemerintah. Ia berkata, partai koalisi pemerintah yang ada di Pansus Angket seolah bertolak belakang dengan pemerintah yang hendak memperkuat KPK.

“Kami lihat juga yang aktif itu parpol koalisi pemerintah. Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK,” ujarnya.

Menanggapi keluarnya Fraksi Gerindra dari pansus Angket, Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu mengatakan, Pansus Angket tetap jalan meski Gerindra nantinya keluar dari Pansus Angket KPK.

“Kami tunggu surat resmi. Tapi pansus tetap jalan,” ujar Masinton di Gedung DPR, Jakarta.***