KPK PUNYA BUKTI KUAT KETERLIBATAN SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki bukti kuat sebelum menetapkan ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus megakorupsi KTP elektronik (e-KTP).

“Kami bawa (Setya Novanto) ke penyidikan ini tidak serampangan, kami punya dua alat bukti yang kuat,” tegas Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

BACA JUGA: KPK TETAPKAN SETYA NOVANTO MENJADI TERSANGKA

KPK menduga Setya Novanto terlibat dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar itu juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

Agus menyatakan, pihaknya bakal membuktikan dugaan keterlibatan Setnov dalam persidangan. Dia pun meminta semua pihak untuk mengikuti kasus ini sampai ke pengadilan.

Menurut dia, pihaknya bakal membeberkan semua bukti-bukti di persidangan. “Banyak bertanya soal materi pemeriksaan, kami akan gelar di pengadilan. Kita akan buka semua bukti di pengadilan,” tuturnya.

Sebelum menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, penyidik KPK memeriksanya pada Jumat (14/7). Setya Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

KPK TETAPKAN SETYA NOVANTO JADI TERSANGKA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Teka-teki janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak mengecewakan publik terjawab sudah. Senin sore (17/07/2017), KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun.

“KPK tetapkan saudara SN, anggota DPR RI sebagai tersangka karena diduga menguntungkan diri sendiri, atau korporasi, sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

BACA JUGA: KPK PUNYA BUKTI KUAT KETERLIBATAN SETYA NOVANTO

Setya Novanto yang menghadiri pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat (13/07/2017) diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan e-KTP.

Setya disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Nama Setya muncul dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Ia disebut mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek e-KTP sebesar Rp574 miliar. Setya juga disebut mengarahkan perusahaan pemenang proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.

Dari keterangan sejumlah saksi di persidangan, Setya memang disebut menjadi pemegang proyek e-KTP. Ia juga diduga orang dekat Andi Narogong.

Setya sebelumnya bersumpah tidak menerima sepeserpun uang terkait dugaan korupsi e-KTP. Ia juga memastikan Golkar tak pernah menerima Rp150 miliar seperti yang disebut dalam dakwaan.***

KASUS e-KTP: KPK KEMBALI PANGGIL SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus korupsi proyek e-KTP, Jumat (14/7/2017).

“Hari ini penyidik mengagendakan pemeriksaan untuk 4 saksi dalam kasus KTP Elektronik untuk tersangka AA,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Selain memanggil Setya Novanto, KPK juga memanggil keponakan Setya Novanto bernama Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Kemudian, pihak swasta, Oka Masagung dan Muda Iksan Harahap.

Novanto dan saksi lainnya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi merupakan pengusaha pelaksana proyek e-KTP.

Pada pemanggilan sebelumnya oleh KPK, Novanto tidak menghadiri dengan alasan sakit.

Jaksa KPK meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto. Dalam hal ini, Setya Novanto mempunyai pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi II DPR RI. Apalagi, Ketua Komisi II DPR saat itu adalah Burhanuddin Napitupulu yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar.

Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Novanto disebut mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek, yakni Rp 574 miliar.***

PANSUS ANGKET KPK MINTA PENGAMANAN KE POLRI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menjelaskan tentang kedatangan rombongan DPR yang tergabung dalam pansus hak angket KPK ke Mabes Polri. Menurut Tito, selain untuk bersilaturahim, pansus angket KPK meminta bantuan keamanan. Bantuan keamanan dimaksud adalah terhadap saksi atau narasumber yang dipanggil pansus.

Menurut Tito, pansus hak angket KPK juga meminta pengamanan terhadap anggotanya. “Pengamanan anggota-anggota pansus apabila diperlukan,” ujarnya, saat konferensi pers di kantornya, Rabu, 12 Juli 2017.

Tito berujar pihaknya menyatakan siap memberikan pengamanan. Kedatangan pansus ke Mabes Polri, kata dia, intinya untuk mengharapkan dukungan yang berkaitan dengan tugas kepolisian.

Tito mengatakan pihaknya menghormati dibentuknya pansus hak angket KPK. Ia menilai hak tersebut dimiliki oleh DPR dan dijamin oleh konstitusi. Berkaitan dengan dukungan yang diberikan, ia mengatakan kepolisian akan memastikan tidak terjadi kegaduhan selama pansus berkegiatan dengan pengamanan yang dilakukan.

Ketua pansus hak angket KPK Agun Gunandjar menuturkan dalam pertemuan tertutup dengan kapolri Tito Karnavian dan jajaran kepolian itu, pihaknya menyampaikan bahwa pansus adalah lembaga konstitusional yang diatur dalam undang-undang. Ia berharap tugas penyelidikan panitia angket bisa efektif dan efisien setelah ada dukungan dari kepolisian.

Agun menuturkan pihaknya tidak membawa kepentingan tertentu dalam kunjungan ke Mabes. Namun ingin agar penegakan hukum berjalan sesuai aturan. “Diharapkan bisa membuat semakin baik politik pemberantasan korupsi,” kata dia. ***

KETUA PBNU: KORUPSI CORENG WAJAH INDONESIA SEBAGAI NEGARA MUSLIM TERBESAR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengungkapkan keprihatinannya dengan berbagai upaya politik untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Said Aqil mengatakan bahwa korupsi telah mencoreng wajah Indonesia sebagai negara Muslim terbesar.

“Terus terang, saya sebagai pimpinan ormas Islam malu. Katanya kita mayoritas Muslim, tapi koruptornya luar biasa,” kata Said Aqil saat bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Said Aqil mengatakan, akhir-akhir ini KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk memberantas korupsi, malah terkesan dilemahkan dan dihambat kinerjanya. Menurut dia, meski tidak secara langsung, pelemahan terhadap KPK sama dengan upaya untuk merusak citra positif agama Islam.

Baca juga: Pansus Angket Kunjungi Napi Korupsi

Said Aqil memastikan bahwa PBNU sebagai organisasi Islam akan terus mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi.

“Islam bisa ikut tercoreng. Katanya 87 persen Muslim, tapi pejabatnya mayoritas korupsi,” kata Said Aqil.***

PANSUS ANGKET KUNJUNGI NAPI KORUPSI DAN BPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK merencanakan beberapa kunjungan seusai libur Lebaran. Mereka hendak melakukan sejumlah kunjungan ke berbagai institusi, termasuk mengunjungi terpidana korupsi. Selain itu, Pansus akan melakukan pertemuan dengan para pakar hukum tata negara.
“Minggu depan, tanggal 10 Juli, akan bertemu Prof Yusril, tanggal 11 Juli akan panggil Prof Romli, dan tanggal 12 kita datang ke Mabes Polri. Tapi masih tentatif,” ujar Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).

Tentang tujuan kunjungan ke Mabes Polri itu, DPR mengatakan akan membahas peran dan dukungan kepolisian terhadap KPK. Sedangkan kunjungan ke BPK rencananya dilakukan pada Selasa (4/7) sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka akan meminta laporan hasil audit BPK terhadap KPK.

Bukan hanya itu, Pansus Angket juga akan berkunjung ke Lapas Wanita Pondok Bambu dan Lapas Sukamiskin untuk menemui narapidana kasus korupsi. Kunjungan itu akan dilakukan pada Kamis (6/7) ke 2 lapas tersebut.
“Nanti untuk lapas, Pak Agun pimpin ke Sukamiskin dan Ibu Risa ke Lapas Wanita Pondok Bambu. Tapi masih tentatif waktunya,” kata anggota Pansus lainnya, Misbakhun.

Misbakhun mengatakan kedatangannya ke lapas untuk bertemu dengan para narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mendapat informasi apa yang mereka rasakan menjadi terpidana korupsi.

“Ketemu napi tipikor, kita akan menggali dan mendapatkan informasi mengenai apa saja yang mereka rasakan sebagai terpidana korupsi,” ucapnya.

“Kalau terkait napi tipikor, kita fokusnya proses penyelidikannya apakah ada penyimpangan yang melanggar HAM. Karena kita sering dengar sebenarnya, tapi kita nggak bisa bilang itu fakta kita harus cari faktanya,” tutur Misbakhun.

Menanggapi hal itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengaku tidak jadi masalah. Kunjungan Pansus, terutama kepada para napi korupsi, sudah bukan domain KPK, melainkan Kementerian Hukum dan HAM.

“Bagi KPK sederhana. Ketika seseorang sudah menjadi terpidana korupsi, artinya pengadilan, seluruh dakwaan, atau tuntutan terbukti dan terdakwa sudah dijatuhi vonis bersalah, artinya semua proses sudah selesai. Kalau menurut Pansus mendengarkan terpidana korupsi akan lebih menguatkan Pansus, silakan saja,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/7). ***

KASUS KORUPSI e-KTP: GANJAR PASRAH PUTUSAN HAKIM TIPIKOR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo pasrah disebut turut menikmati uang hasil korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

“Yah, sekarang majelis hakim yang akan memutuskan. Kan, terdakwanya sudah ada yah, biar kita serahkan saja kepada hakim,” ujar Ganjar di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).

Dalam dakwaan terhadap mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima aliran dana sebesar USD 520 ribu. Ganjar pun membantah dakwaan tersebut saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang. Nama politikus PDI Perjuangan itu kembali disebut dalam tuntutan terhadap Irman dan Sugiharto.

Ganjar dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Selain Ganjar, beberapa mantan anggota DPR RI juga dimintai keterangan misalnya, Olly Dondokambey juga dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong.

Menurut Ganjar, dirinya sempat dikonfrontasi dengan pihak yang disebut memberikan uang kepada dirinya.

“Saya sekali lagi bahagia waktu dikonfrontasi oleh Pak Novel (penyidik KPK), waktu itu orang yang diceritakan memberi uang itu ternyata bilang kalau Pak Ganjar tidak (menerima),” kata dia.

Dalam sidang perkara korupsi e-KTP, Ganjar yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto membantah ikut menikmati aliran dana proyek senilai Rp 5,9 triliun. Namun kesaksian Ganjar dipatahkan Muhammad Nazaruddin.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyebut Ganjar menolak lantaran nilainya terlalu kecil. Awalnya Ganjar diberi uang oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong senilai USD 150 ribu.

Penolakan oleh Ganjar, kata Nazar, lantaran Ganjar merasa dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR pada saat itu. Ganjar minta jatah bancakan tersebut sama dengan pimpinan DPR lainnya.

“Ribut dia (Ganjar). Dia minta posisinya sama kaya Ketua. Minta nambah. Dikasih 500 ribu (USD),” kata Nazar di hadapan Majelis Hakim Tipikor beberapa waktu lalu.***