FORUM RIB MINTA KPK USUT DUGAAN KORUPSI BUPATI BEKASI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hitler P Situmorang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Hal itu disampaikan Hitler menanggapi informasi adanya utusan Bupati yang telah mendekati penyidik KPK, agar menghentikan laporan dan tidak mengusut laporan itu.

“Kami mendapat informasi dari Kabupaten Bekasi, orang suruhannya Bupati Neneng yang memiliki chanel ke penyidik KPK telah bergerak, agar laporan kami tidak diusut,” ujar Hitler, di Jakarta, Kamis (27/7).

Hitler mengatakan, berdasarkan keterangan dari ‘orang dalam’ di Pemerintahan Kabupaten Bekasi itu, semua pejabat dan aparatur hukum di Kabupaten Bekasi sudah ditutup alias tidak akan mengusut kasus yang berkaitan dengan Bupati.

“Jadi, satu-satunya yang masih bisa kita harapkan untuk mengusut kasus ini ya KPK. Dan, jika penyidik KPK pun ternyata ada yang bisa disusupi oleh kaki tangan koruptor untuk mengusut kasus, ya kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi di Negara ini? Makanya, KPK harus membuktikan dirinya, tunjukkan taringnya, sikat semua koruptor itu,” jelas Hitler.

Menurut dia, KPK pun perlu di-back up oleh masyarakat, agar permainan kotor pihak koruptor bisa dijegal. “Kita akan mendukung KPK menghabisi semua korupsi, menghadang kaki tangan koruptor yang mencoba menyusupi penanganan perkara di KPK,” ujarnya.

Hitler telah melaporkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ke KPK pada Jumat lalu (21/7). Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung. Sekitar 17 hektar asset daerah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan tersebut.

Dalam laporan itu, dijelaskan adanya persoalan landasan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam dalam kerjasama tersebut. Seharusnya, kata dia, menggunakan Perda 10/2011 tentang asset milik daerah, bukan Perda 6/2011 tentang retribusi. Perda 6/2011 juga bisa digunakan saat pemda menyewakan fasos fasum kepada pihak ketiga.

“Karena kalau lahan fasos fasum itu kan dasarnya dari pengembang yang membangun perumahan ataupun apartement. Tapi kalau lahan yang dikerjasamakan yang saya maksud ini, murni milik negara dan tercatat di Desa Sukadanau nomor satu atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ungkap Hitler.

Dia menyebut, bila penyewaan asset pemda menggunakan Perda 6/2011 maka retribusi yang diperoleh pemda, berpotensi tidak tercatat dalam laporan neraca keuangan dan terjadi penghapusan aset. Dia memprediksi retribusi dari kerjasama penyewaan asset untuk PT Hero dan PT YCH selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar.

Rinciannya, PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1miliaran. PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.

“Itu sewanya 20 tahun, Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah. Karena di audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak saya temukan itu tercatat di neraca. Jadi sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah,” bebernya.

Meski begitu, Hitler tetap berkeyakinan bahwa KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengakui pihaknya sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kerjasama pengelolaan aset milik daerah dengan pihak ketiga.

“Laporannya sedang ditelaah. Memang benar, benar ada laporan terkait pengelolaan aset milik daerah yang diduga tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Febri menambahkan, KPK tidak begitu saja menindaklanjuti laporan tersebut, KPK masaih perlu melakukan pengkajian mendalam guna menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan itu.

Bukan hanya itu, sambung mantan aktivis ICW itu, pihaknya juga sudah meminta pelapor untuk melengkapi dokumen demi kemudahan menelaah permasalahan yang dilaporkan.

“Intinya kita pelajari dulu, karena laporan yang ke kami perlu tahapan dan kelengkapan data-data. Sehingga mudah untuk membedah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum,” ujar Febri.***

KPK TETAPKAN PT DGI SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Direktur Pengembangan Bisnis Riset dan Teknologi PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Lukman Hidayat terkait penyidikan tindak pidana korporasi dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2011.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

Dalam penyidikan kasus tersebut, kata Febri, KPK juga telah memeriksa 27 orang saksi. “Sampai hari ini sudah diagendakan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi dalam dalam proses penyidikan untuk tersangka PT DGI,” kata Febri.

Ia menyatakan sebagian besar dari saksi itu adalah pegawai dan pejabat PT DGI atau PT NKE dan juga ada beberapa saksi dari unsur BUMN.

KPK resmi menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI) tersangka tindak pidana korporasi dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

“Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara yang sama dengan tersangka sebelumnya, yaitu Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi (DPW) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Udayana Made Meregawa (MDM),” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

Syarif menyatakan PT DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang ain atau suatu korporasi.

“Terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 dengan nilai proyek sekitar Rp 138 miliar,” kata Syarif.

Menurut Syarif, diduga telah terjadi kerugian negara sekitar Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut.

PT DGI disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.***

KELUAR DARI PANSUS ANGKET, GERINDRA TUDING ADA UPAYA LEMAHKAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akhirnya memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Alasan keluarnya Gerindra dari pansus angket disebut karena pansus itu sejak awal tidak memenuhi syarat yang diatur Tata Tertib DPR dan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), serta sudah cenderung melemahkan KPK.

BACA JUGA: GERINDRA KELUAR, PANSUS ANGKET TINGGAL 5 FRAKSI

Legislator Gerindra yang duduk di Pansus Angket KPK, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, kejanggalan mulai terlihat ketika pansus pimpinan Agun Gunandjar itu mengungjungi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

“Ya sejak mereka ke Sukamiskin, kami sudah menganggap ini ada apa, mencari-cari alasan,” kata Desmond, Senin (24/7/2017).

Desmond menjelaskan, awalnya memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan KPK. Misalnya dengan menyebut beberapa anggota DPR menekan Miryam dalam kasus e-KTP. Namun wakil ketua Komisi III DPR itu mengatakan, fraksinya tak mau KPK dilemahkan.

“Kami sangat tegas tidak melemahkan kelembagaan KPK. Kalau KPK lemah karena orang-orangnya, tentu ini jadi penting bagi pansus dan Gerindra,” ujarnya.

Dia meyakini bahwa KPK sebenarnya bisa bekerja baik jika diurus oleh orang-orang yang benar. Karena itu, KPK tak semestinya dilemahkan.

Namun, belakangan Gerindra melihat ada upaya melemahkan KPK melalui pansus angket. “Kalau ini yang ada maka kami harus keluar. Ya kami keluar,” tegas Desmond.

Selain alasan itu, menurut Desmond, Gerindra juga melihat bahwa fraksi yang aktif di Pansus Angket KPK berasal dari partai-partai politik pendukung pemerintahan. Seharusnya, kata dia, mereka menguatkan komisi antikorupsi.

“Kami sebagai partai non-pendukung (pemerintah) ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK,” tuntas Desmond.***

GERINDRA KELUAR, PANSUS ANGKET KPK TINGGAL 5 FRAKSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Fraksi Gerindra memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fraksi Gerindra menilai Pansus Angket KPK tidak sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) dan diduga akan melemahkan KPK.

Ketua DPP Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pembentukan Pansus Angket KPK sejak awal tidak sesuai aturan.

“Benar itu (Gerindra keluar Pansus Angket KPK). Alasan keluar karena pembentukan Pansus Angket tidak sesuai tata tertib DPR dan UU MD3,” ujar Desmond saat dihubungi, Senin (24/7).

Menurut Desmond, salah satu hal yang tidak sesuai dengan UU MD3 adalah pada saat pembentukan komposisi pimpinan Pansus Angket, di mana pada saat pembentukan, unsur fraksi yang ikut hanya berjumlah tujuh fraksi, di mana dua fraksi Gerindra dan PAN belum menyerahkan nama anggota.

Selain itu, menurut Desmond, Pansus Angket juga seolah bekerja untuk melemahkan KPK. Hal itu terlihat dari kepergian Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin secara tiba-tiba dan bukan atas kesepakatan seluruh unsur fraksi yang ada di Pansus Angket KPK.

Demons mengklaim, Fraksi Gerindra sempat menolak kunjungan ke Lapas Sukamiskin, namun sejumlah anggota dan pimpinan Pansus secara sepihak menyepakati kunjungan tersebut.

“Setelah berangkat dari Sukamiskin itu kan kami tidak pernah aktif lagi. Nah ngapain kami tidak aktif yang seolah-olah kami aktif di dalam,” ujarnya.

Menurut Desmond, keluarnya Gerindra dari Pansus Angket juga berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh unsur Fraksi Gerindra.

Pengunduran diri juga telah mendapat restu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ia menyebut fraksi Gerindra akan mengirim surat resmi atas pengunduran tersebut ke pada Pansus Angket KPK, Senin (24/7).

Desmond pun menyebut, ada oknum yang berusaha melemahkan KPK melalui Pansus Angket. Hal itu terlihat dari beberapa agenda kerja Pansus Angket yang seolah mencari kesalahan KPK.

Padahal menurut dia, pengawasan terhadap KPK harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kapabilitas. Pengawasan juga seharusnya dilakukan untuk menguatkan KPK, bukan melemahkan atau membubarkan.

“Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada, maka kami harus keluar,” ujar Desmond.

Lebih dari itu, pengunduran Gerindra, kata dia, juga untuk mengkritik soliditas koalisi pemerintah. Ia berkata, partai koalisi pemerintah yang ada di Pansus Angket seolah bertolak belakang dengan pemerintah yang hendak memperkuat KPK.

“Kami lihat juga yang aktif itu parpol koalisi pemerintah. Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK,” ujarnya.

Menanggapi keluarnya Fraksi Gerindra dari pansus Angket, Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu mengatakan, Pansus Angket tetap jalan meski Gerindra nantinya keluar dari Pansus Angket KPK.

“Kami tunggu surat resmi. Tapi pansus tetap jalan,” ujar Masinton di Gedung DPR, Jakarta.***

KPK INGATKAN EVENT OLAH RAGA RENTAN KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan event olahraga seperti Asian Games 2018 rentan terjadinya praktik korupsi. Peringatan itu disampaikan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan usai bertemu Ketua dan Wakil Ketua Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) Erick Thohir dan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung KPK, Senin (24/7).

Peringatan yang disampaikan Pahala bukan tanpa alasan. KPK diketahui pernah menangani kasus korupsi terkait penyelengaraan PON 2012 di Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Rusli pun divonis 14 tahun penjara terkait kasus korupsi tersebut.

Tak hanya itu, KPK juga pernah menangani kasus korupsi yang terkait penyelenggaraan SEA Games 2011. Saat itu, KPK menangani kasus korupsi terkait pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kasus ini Pengadilan Tipikor telah memutus bersalah sejumlah pihak, salah satunya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

“Kami lihat juga kasus-kasus yang dulu habis setiap event keolahragaan, lalu ada kasus (korupsi) seperti PON, SEA Games,” kata Pahala.

Apalagi, Pahala mengatakan, Asian Games 2018 merupakan event olahraga berskala internasional, sehingga mempertaruhkan reputasi Indonesia. Untuk itu, KPK menyatakan kesiapannya mendampingi agar penyelenggaran Asian Games dapat berlangsung lancar tanpa adanya penyimpangan.

“Jadi dari Inasgoc ini datang ke KPK hari ini awalnya ingin supaya ada semacam pengawalan yang lebih kuat. Kita berfikir bahwa ini reputasi negara dipertaruhkan. Tentunya eventnya harus berjalan sukses,” kata Pahala.

Pahala menjelaskan, pendampingan yang akan dilakukan KPK dengan sosialisasi mengenai konflik kepentingan dan penerimaan gratifikasi. Hal ini lantaran para pelaksana Asian Games tak hanya berasal dari unsur penyelenggara negara tetapi juga unsur swasta.

“Itu kami akan datang ke Inasgoc, kita secara khusus terangkan dan kita liat bagaimana memonitornya,” katanya.

Selain soal penguatan sumber daya manusia, Pahala menyatakan, pihaknya juga akan mengawasi proses pengadaan terkait Asian Games dan pembuatan regulasi. Dikatakan, hal ini penting karena meski dilakukan swasta, anggaran yang digunakan Asian Games sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi ada serangkaian item yang pasti akan kita dukung dan dari INASGOC kita tunggu seperti apa. Jadi yang pasti untuk personel sistem dan regulasi kita akan bantu INASGOC,” katanya.***

VONIS KORUPSI e-KTP: JAKSA YAKINI KETERLIBATAN PIHAK LAIN

JAKARTA, SELIDIK.Net—Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri meyakini adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik. Hal itu disampaikan menanggapi pertimbangan hakim dalam putusan terhadap terdakwa Sugiharto dan Irman, Kamis (20/07/2017).

“Pertama hakim sudah menyatakan keyakinannya ada korupsi, kolusi sejak penganggaran,” kata Irene Putri seusai sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Kedua, dalam pertimbangannya majelis hakim menyampaikan bahwa selain orang-orang yang didakwa bersama-sama, hakim juga menyatakan ada pihak-pihak lain yang berperan mewujudkan tindakan korupsi sejak penganggaran itu.” Lanjutnya.

BACA JUGA: HAKIM UNGKAP KONGKALIKONG DALAM PROYEK e-KTP

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari menerima 400 ribu dolar AS atau Rp4 miliar dan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mendapatkan 100 ribu dolar AS.

Namun pembagian uang kepada pimpinan Komisi II serta anggota Komisi II dan Ketua Fraksi partai Golkar Setya Novanto dan pimpinan Badan Anggaran DPR tidak disebut dalam vonis hakim.

“Jadi bahan putusan ini akan kita sampaikan jelas bahwa hakim meyakini Markus Nari menerima, Miryam juga menerima, kemudian Ade Komarudin disampaikan hakim juga menerima. Namun hakim belum menjelaskan mengapa mereka menerima,” ungkap Irene.

Irene juga meyakini bahwa dengan disebutkan pertemuan Setya Novanto dengan para terdakwa maka sudah terwujud tindak pidana.

“Bahwa ada pihak-pihak lain yang mewujudkan tindak pidana. Jadi fakta ada pertemuan dengan Setya Novanto kemudian tanggapan Setya Novanto itu dijelaskan meski hakim tidak menolak pencabutan BAP Miryam itu. Hakim hanya menyampaikan bahwa hakim menetapkan keterangan di pengadilanlah yang dijadikan pertimbangan,” ungkap Irene.

Dengan tidak dipakainya BAP Miryam di tahap penyidikan maka aliran uang ke anggota DPR lainpun tidak masuk dalam putusan hakim.

“(Tidak dipakainya BAP Miryam) Nanti kita sampaikan ke pimpinan sebagai laporan kami, tapi ada fakta-fakta yang menurut kami kalau hakim sudah meyakini sejak proses penganggaran maka harusnya ada fakta-fakta yang juga sebagaimana tuntutan kami uraikan bahwa ada korupsi dan kolusinya sejak penganggaran. Itu yang menurut kami belum diuraikan hakim,” tegas Irene.

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara ini memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Vonis itu ditambah kewajiban membayar denda 500 ribu dolar AS dikurangi 300 ribu dolar AS dan Rp50 juta subsider dua tahun kurungan.

Sedangkan terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider satu bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50 ribu dolar AS dikurangi pengembalian 30 ribu dolar AS dan Rp150 juta subsider setahun kurungan.***

HAKIM UNGKAP KONGKALIKONG DALAM PROYEK e-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyidangkan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai proyek tersebut penuh kolusi sehingga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

“Dalam proyek e-KTP terjadi kolusi yang dilakukan terdakwa pertama, terdakwa dua, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan calon peserta lelang atau konsorsium untuk memenangkan konsorsium tertentu,” kata anggota majelis hakim Ansyori Syaifuddin dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/07/2016).

Kolusi itu, menurut dia, terjadi karena ada penerimaan dan pemberian uang mulai dari proses penganggaran sampai lelang agar pihak-pihak tertentu menjadi pemenang lelang dengan cara tidak benar.

BACA JUGA: INILAH NAMA-NAMA PENERIMA ALIRAN DANA KORUPSI e-KTP

“Terhadap pengadaan barang telah diarahkan untuk menggunakan produk-produk tertentu sehingga tidak terjadi kompetisi sehat dalam pelaksanaannya, baik dari sisi mutu dan harganya,” ujar hakim Ansyori.

Meski terdakwa pertama, Irman, saat pengadaan berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP karena menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, namun tampak jelas perannya dalam kolusi tersebut.

“Terdakwa pertama menjabat sebagai Dirjen Dukcapil, dan meski terdakwa pertama berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP, tapi ada peran terdakwa dalam menentukan pemenang yang akan mengerjakan proyek e-KTP. Di samping itu, terdakwa mengaku menerima sejumlah uang sehingga melampaui batas kewenanganya dan diklasifikasi perbuatan penyalahgunaan wewenang,” ungkap hakim Ansyori.

Selain itu, Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) melaksanakan tugasnya dengan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah dan melanggar etika pengadaan.

“Sehingga, unsur menyalahgunakan kewenangan oleh terdakwa pertama dan terdakwa kedua terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa,” ujar hakim Ansyori.

Dari pengadaan e-KTP sejak 21 Oktober 2010 sampai 31 Desember 2013, pihak konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) juga telah menerima Rp4,9 triliun.

“Namun, menurut ahli, harga wajar untuk e-KTP adalah Rp2,6 triliun sehingga terdapat selisih Rp2,3 triliun, yang merupakan kerugian negara dalam perkara ini sebagaimana laporan audit BPKP. Majelis sependapat dengan dengan pendapat tersebut, dan mengambilnya sebagai pendapat majelis sendiri, sehingga unsur kerugian negara telah terpenuhi,” ungkap hakim Ansyori.

Rincian kolusi tersebut adalah Pertama, Konsorsium PNRI tidak melakukan personalisasi dan distribusi terhadap 27.415.747 keping blangko e-KTP, dan hanya melakukan personalisasi sebanyak 144.599.653 keping, meskipun berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dokumen pembayaran disebutkan konsorsium PNRI telah melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 145 juta keping blangko e-KTP.

Kedua, konsorsium PNRI tidak dapat mengintegrasikan antara hardware security modul (HSM) dengan key management system (KMS), sehingga tidak memenuhi spesifikasi sistem keamanan kartu/perangkat dan data sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Ketiga, dalam pelaksanaan pekerjaan Jaringan Komunikasi Data (JARKOMDAT), konsorsium PNRI dan PT Quadra Solution mensubkontrakkan kepada PT Indosat Tbk, yang pelaksanaan dan pembayarannya tidak sesuai kontrak.

Keempat, dalam pelaksanaan pekerjaan Helpdesk Management System, PT Sucofindo selaku anggota Konsorsium PNRI hanya menyediakan 84 orang untuk layanan keahlian helpdesk, dari seharusnya 169 orang, namun mendapat pembayaran untuk 169 orang.

Kelima, terjadi perbedaan metode pemadanan antara identifikasi dengan verifikasi data yang berdasarkan KAK seharusnya menggunakan sidik jari, namun konsorsium PNRI menggunakan selaput mata (iris), sehingga ketunggalan e-KTP tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, penggunaan alat cetak Fargo HDP5000 part number 75001 untuk pencetakan e-KTP di setiap kabupaten/kota terdapat penguncian spesifikasi yang terletak di printer dan pita/tintanya yang menyebabkan pengguna tidak dapat menggunakan alat cetak lain, dan harganya dikendalikan oleh vendor.

“Terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi target dan tidak sesuai kontrak tersebut, para terdakwa tidak memberikan teguran atau memberikan sanksi kepada konsorsium PNRI,” ujar hakim Ansyori,

Ia menimpali, “Akan tetapi, para terdakwa justru memerintahkan panitia pemeriksa dan penerima hasil pengadaan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan sesuai target kontrak sehingga seolah-olah konsorsium PNRI telah melakukan pekerjaan sesuai targetnya dan tetap dapat menerima pembayaran secara bertahap meskipun tidak memenuhi target pekerjaan pada setiap terminnya.”

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara itu memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis tujug tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500.000 dolar Amerika Serikat (AS) dikurangi 300.000 dolar AS dan Rp50 juta subsider dua tahun kurungan penjara.

Sedangkan, terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider sebulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50.000 dolar AS dikurangi pengembalian 30.000 dolar AS dan Rp150 juta subsider setahun kurungan penjara.***

KORUPSI e-KTP: INILAH NAMA PARA PENERIMA ALIRAN DANA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut sejumlah penerima aliran dana proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang berasal dari berbagai profesi. Ada anggota DPR, pengacara, anggota konsorsium, staf Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak lain yang terlibat.

“Sejak penganggaran dan pengadaan barang dan jasa KTP-E, terdakwa I Irman dan terdakwa II Sugiharto telah menerima uang sebagai berikut: pertama Irman menerima uang 300 ribu dolar AS yang berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong dan 200 ribu dolar AS dari terdakwa II. Terdakwa II menerima 30 ribu dolar AS dari Paulus Tannos dan uang 20 ribu dolar AS yang berasal dari Johanes Marliem yang sebagian uang dibelikan Honda Jazz seharga Rp 150 juta,” kata anggota majelis hakim Anwar dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Selain kedua terdakwa, nama-nama yang disebut menerima aliran dana proyek e-KTP adalah:

  1. Miryam S Haryani sejumlah 1,2 juta dolar AS
  2. Diah Angraini 500 ribu dolar AS
  3. Markus Nari 400 ribu dolar as atau Rp4 miliar
  4. Ade Komarudin 100 ribu dolar AS
  5. Hotma Sitompul 400 ribu dolar AS
  6. Husni Fahmi 20 ribu dolar AS dan Rp30 juta
  7. Drajat Wisnu 40 ribu dolar AS dan Rp25 juta
  8. Enam orang anggota panitia lelang masing-masing Rp10 juta
  9. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN masing-masing Rp1 miliar dan untuk kepentingan “gathering” dan SBI sejumlah Rp1 miliar
  10. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta
  11. Mahmud Toha Rp30 juta
  12. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp137,989 miliar
  13. Perum PNRI Rp107,710 miliar
  14. PT Sandipala Artha Putra Rp145,851 miliar
  15. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding companty PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148,863 miliar
  16. PT LEN Industri Rp3,415 miliar
  17. PT Sucofindo sejumlah Rp8,231 miliar
  18. PT Quadra Solution Rp79 miliar.

“Pemberian uang itu jelas menguntungkan bagi para terdakwa, yang menjadi pertanyaan apakah memang menjadi tujuan para terdakwa untuk melakukan itu, karena para terdakwa termasuk penerima uang dan memberikan kepada pihak lain dan ikut menjadi perantara pemberian dan setidaknya mengetahui pemberian itu,” tambah hakim Anwar.

“Menimbang pada November 2012 terdakwa II Sugiharto juga memberikan sejumlah uang kepada staf pada Kemendagri, Kemenkeu dan BPK sekretaris Komisi II dan Bappenas yang berhubungan dengan pengusulan anggaran KTP-E yaitu kepada,” ungkap hakim Frangki.

  1. Wulung selaku Auditor pada BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil sejumlah Rp80 juta setelah pemberian uang tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pada Ditjen Dukcapil tahun 2010
  2. Staf pada sekretariat Komisi II DPR RI yang diberikan Terdakwa II melalui Dwi Satuti Lilik sejumlah Rp25 juta
  3. Ani Miryanti selaku Koordinator Wilayah (Korwil) III sosialisasi dan supervisi KTP Elektronik sejumlah Rp50 juta untuk diberikan kepada 5 orang Korwil masing-masing sejumlah Rp10 juta
  4. Heru Basuki selaku Kasubdit Pelayanan Informasi Direktorat PIAK sejumlah Rp40 juta
  5. Asniwarti selaku staf pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sejumlah Rp60 juta
  6. Staf pada Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri melalui Wisnu Wibowo dan Suparmanto sejumlah Rp40 juta
  7. Drajat Wisnu Setyawan sejumlah Rp25 juta
  8. Wisnu Wibowo selaku Kepala bagian Perencanaan Kementerian Dalam Negeri sejumlah Rp10 juta
  9. Husni Fahmi sejumlah Rp30 juta
  10. Ruddy Indrato Raden selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil pengadaan sejumlah Rp30 juta
  11. Junaidi selaku Bendahara pembantu proyek sejumlah Rp30 juta
  12. Didik Supriyanto selaku staf pada Setditjen Dukcapil sejumlah Rp10 juta dan;
  13. Bistok Simbolon selaku Deputi Bidang Politik dan Keamanan pada Sekretariat Kabinet sejumlah Rp30 juta guna pengambilan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terdakwa I.

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara ini memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500 ribu dolar AS dikurangi 300 ribu dolar AS dan Rp50 juta subsider 2 tahun kurungan.

Sedangkan terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 1 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50 ribu dolar AS dikurangi pengembalian 30 ribu dolar AS dan Rp150 juta subsider 1 tahun kurungan.***

KASUS e-KTP: KPK PERIKSA ANDI NAROGONG SEBAGAI SAKSI UNTUK SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong, Kamis (20/7/2017).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pengusaha yang menjadi tersangka dalam kasus KTP elektronik itu akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Setya Novanto, politisi Partai Golkar, yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

“AA diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SN,” kata Febri, saat dikonfirmasi, Kamis (20/7/2017).

Mengatur Perencanaan Anggaran

Saat menetapkan Novanto sebagai tersangka, KPK menduga Novanto menggunakan Andi Narogong untuk mengkondisikan proyek yang menggunakan anggaran senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

“SN melalui AA diduga memiliki peran mengatur perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, kaitan antara Novanto dan Andi Narogong diketahui setelah KPK mencermati fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

“Setelah mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan satu tersangka,” kata Agus.

Menurut Agus, sebagaimana dalam fakta persidangan, Novanto dan Andi Narogong sudah merencanakan korupsi dilakukan dalam dua tahap, yakni mulai dari penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Novanto melalui Andi juga ikut mengondisikan perusahaan yang menjadi pemenang lelang proyek e-KTP yang dimenangkan oleh konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI). Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

Dalam surat tuntutan jaksa, Novanto dan Andi Narogong disebut akan mendapat sebesar 11 persen dari proyek e-KTP, atau senilai Rp 574.200.000.000.***

KASUS e-KTP: VONIS TERHADAP SUGIHARTO DAN IRMAN SEBUT NAMA SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.Net—Dalam sidang putusan terhadap terdakwa kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Irman dan Sugiharto, nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto yang baru-baru ini dijadikan tersangka dalam kasus yang sama, tidak disebut sebagai pihak yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus itu.

Majelis hakim menyebut kedua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu melakukan korupsi bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini. Kemudian, dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan calon peserta lelang.

“Telah terjadi kolusi antara terdakwa I dan II, Diah Anggraini, Andi Agustinus dan calon peserta lelang,” ujar hakim Anshori Saifudin saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/1/2017).

Hal itu tidak sejalan dengan surat tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ikut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, ada nama pengusaha Isnu Edhi Wijaya dan Drajat Wisnu Setiawan yang didakwa bersama-sama.

Jaksa KPK meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

“Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Meski demikian, dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menggunakan fakta-fakta yang ada kaitannya dengan Setya Novanto sebagai pertimbangan putusan.

Pertama, majelis hakim mempertimbangkan pertemuan para terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto, dengan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Hotel Grand Melia Jakarta.

Dalam pertemuan yang digelar pukul 06.00 WIB tersebut, Novanto yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, menyatakan kesediannya untuk membantu proses pembahasan anggaran di DPR.

“Pada pertemuan di Grand Melia,  Setya Novanto mengatakan akan mendukung proyek e-KTP,” ujar hakim Franky Tambuwun saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan pertemuan antara terdakwa Irman dan Andi Narogong di ruang kerja Novanto, di Lantai 12 Gedung DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Andi Narogong dan Irman meminta kepastian Novanto mengenai persetujuan DPR terkait anggaran proyek e-KTP.

“Dalam pertemuan itu, Setya Novanto mengatakan bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya,” kata Franky.***