OTT JAMBI: TERUNGKAP KODE BARU TRANSAKSI SUAP

Jakarta, SELIDIK.Net— Kasus suap yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DPRD Jambi menguak adanya kode baru dalam transaksi suap. Hal itu untuk menyamarkan pertemuan dari incaran penegakn hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, awalnya penyelidik KPK mendapat informasi bahwa pada Selasa (28/11/2017) siang, akan terjadi penyerahan uang di sebuah restoran di Jambi. Pertemuan itu antara Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin dan anggota DPRD Supriono.

“Pada pukul 14.00 terjadi pertemuan dalam rangka penyerahan uang dengan kode undangan,” ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Dalam pertemuan itu, Supriono keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobil milik Saipudin. Saat keluar dari mobil, Supriono membawa kantong plastik hitam.

Saat ditangkap oleh petugas KPK, bungkusan tersebut ternyata berisi uang Rp 400 juta yang baru diserahkan Saipudin.

Setelah itu, tim KPK melanjutkan operasi tangkap tangan dan menyita uang senilai Rp 4,7 miliar. Jumlah itu dinilai sebagian dari total uang suap sebesar Rp 6 miliar.

KPK menduga para pejabat di Pemprov Jambi menyuap anggota DPRD Jambi agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jambi tahun 2018.

KPK menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan di Jambi. Mereka adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin.

Kemudian, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan. Ketiganya disangka sebagai pemberi suap. Sementara itu, KPK baru menetapkan satu tersangka penerima suap, yakni Supriono selaku anggota DPRD Jambi.***

KASUS BLBI, KPK PERIKSA ARTALYTA SURYANI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Artalyta Suryani alias Ayin, Rabu (13/9) sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Keterangan Ayin yang merupakan kerabat Sjamsul ini dipergunakan penyidik KPK untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Kepada wartawan Ayin mengaku sudah membeberkan seluruh hal yang diketahuinya terkait kasus ini kepada penyidik KPK yang memeriksanya selama sekitar tiga jam. Namun, Ayin masih enggan membeberkan mengenai materi pemeriksaannya.

“Semua sudah disampaikan ke penyidik yah,” kata Ayin usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/9).

Untuk itu, Ayin meminta awak media mengonfirmasi mengenai materi pemeriksaannya kali ini kepada KPK. “Tanya saja penyidik,” katanya.

Selanjutnya, Ayin enggan berkomentar apapun lagi. Dengan dikawal tiga orang bertubuh tegap, Ayin menerobos awak media menuju mobil yang telah menunggunya di pelataran Gedung KPK.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Ayin untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Syafruddin. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang lantaran Ayin mangkir dari pemanggilan sebelumnya pada Selasa (5/9).
“Penjadwalan ulang dari pemeriksaan 5 September lalu. Diperiksa untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung),” kata Febri.

Pemeriksaan ini diduga dilakukan penyidik untuk mendalami keterkaitan antara Artalyta dengan pendiri PT Gajah Tunggal Tbk Sjamsul Nursalim. Kasus suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan yang membuat Ayin divonis 5 tahun penjara diketahui terkait dengan penanganan kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sementara, kasus yang menjerat Syafruddin terkait dengan SKL BLBI yang diterbitkan BPPN kepada Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Dalam kasus ini, Syafruddin diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul. Padahal, Sjamsul masih memiliki kewajiban sebesar Rp 3,7 triliun. Akibatnya, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp 3,7 triliun.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah dua kali memanggil Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim untuk diperiksa. Namun, bos Gajah Tunggal Tbk itu tak pernah memenuhi panggilan alias mangkir. Padahal, sebagai obligor, Sjamsul diduga mengetahui banyak hal mengenai kasus korupsi ini.***

JAKSA AGUNG KLAIM KEJAKSAAN TANGANI KORUPSI LEBIH BANYAK DIBANDING KPK

JAKARTA, SELIDIK.NET— Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengklaim kejaksaan menyelesaikan kasus korupsi lebih banyak ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setahun terakhir.

Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Polri, di mana kejaksaan dilibatkan dalam fungsi penuntutan.

Namun, ia belum secara tegas menjawab apakah kejaksaan akan bergabung.

“Dari pernyataan ICW (Indonesia Corruption Watch) sendiri selama 2016-2017 kejaksaan mampu menyelesaikan kasus korupsi jauh lebih banyak dari penegak hukum lain, termasuk KPK,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Padahal, kata Prasetyo, kejaksaan memiliki dana operasional yang minim dan tidak sebanyak KPK. Ia mengatakan, kejaksaan sudah memiliki satuan tugas tipikor.

Karena itu ia mengatakan akan terus memaksimalkan satuan tugas tersebut.

“Semakin banyak institusi atau lembaga penegak hukum yang dispesialkan untuk memberantas korupsi, semakin bagus. Biar semuanya tertangani dengan baik,” ujar dia.

Sebelumnya, wacana pembentukan Densus Tipikor menguat seiring akan berakhirnya kerja Panitia Khusus Angket KPK. Wacana tersebut menjadi salah satu opsi dari rekomendasi yang dibahas dalam Pansus Angket KPK.***

PANSUS KPK: TUDUHAN OBSTRUCTION OF JUSTICE TIDAK TEPAT

JAKARTA, SELIDIK.Net—Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi mengatakan bahwa sejak awal Pansus KPK dibentuk tidak pernah sekalipun menghalang-halangi kinerja KPK. Menurutnya, Obstruction of Justice yang dituduhkan Ketua KPK ke Pansus tidak pernah terjadi.

“Artinya upaya untuk menghalang-halangi hukum itu tidak pernah terjadi, misalnya kami tidak menghalangi KPK mentersangkakan Setnov atau menghalangi OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK yang belakangan gencar,” ujar Taufiqulhadi, Rabu (6/9).

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem itu mengklaim bahwa Pansus Angket KPK mendukung sepenuh pekerjaan KPK dan OTT selama OTT dan pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan prosedur yang benar.

“Tapi faktanya, dari hasil RDP Komisi III, Selasa (5/9) kemarin ada dua Jaksa yang dilepaskan setelah tertangkap OTT KPK. Dilepaskannya dua jaksa hasil OTT KPK tersebut karena dianggap lemahnya alat bukti yang dimiliki KPK. OTT yang ini salah. Menangkap orang dengan barang bukti yang tidak kuat, tapi kemudian dikatakan itu OTT,” ujar Taufiqulhadi.

Karena itu, perjalanan Pansus Angket KPK ini bukan dalam hal menghalangi kinerja pemberantasan korupsi. Tapi Pansus Angket KPK dalam perjalanannya memandang perlu adanya evaluasi kinerja KPK selama ini.
“Jadi tuduhan Ketua KPK, Agus Rahardjo soal Pansus yang Obstruction of Justice untuk memperkarakan Pansus Angket KPK tidak tepat. Pernyataan ini juga semakin menunjukkan kalau Ketua KPK tidak terlalu paham soal hukum.” Ujarnya.***

KPK TELUSURI ALIRAN UANG DALAM KORUPSI E-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK terus menelusuri kerugian negara sebesar dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) terhadap tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Kami telusuri secara terus menerus ke mana saja aliran dana dari kerugian keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Termasuk juga aset menjadi salah satu perhatian dari penyidik KPK,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Febri mengungkapkan, terhadap Novanto yang juga Ketua Umum Golkar tersebut, sejumlah saksi telah diperiksa KPK. Dari pihak swasta antara lain, Fransiscus Eduwardus Cintong Tigor Tonggo Tua Simbolon, Tunggul Baskoro dan Shierlyn Chandra serta seorang karyawan Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Agus Eko Priadi.

“Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta, di mana beberapa adalah nama baru,” papar Febri.

Tak hanya itu, KPK juga menelusuri larinya uang Novanto dalam kasus tersebut dengan menggunakan metode follow the money.

“Lebih jauh kami gunakan pendekatan follow the money yaitu kami melihat transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kasus e-KTP,” kata dia.

“Kemarin beberapa penggeledahan dan disita sejumlah barang bukti elektronik komunikasi-komunikasi yang ada. Kami dapatkan info yang baru. Jadi kami mulai dapatkan info yang lebih kuat,” ujar Febri.

Diketahui, Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP sewaktu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Dia diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi.

Selain itu, Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Ia diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.***

GMPG DESAK KPK TAHAN SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.NET—Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menahan Ketua Umum Partai Golkar yang terseret kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto.

Menurut Anggota GMPG, Almanzo Bonara, desakan itu mereka gaungkan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Menurutnya, belum ditahannya Setya Novanto menimbulkan tanda tanya sebab hampir semua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) telah dilakukan penahanan.

“Lagi pula sudah semua tersangka kasus yang sama itu sudah ditahan. Dulu Irman dan Sugiharto langsung ditahan. Miryam, Markus Nari, dan Andi Narogong juga langsung ditahan. Kenapa Novanto belum? Ini kan aneh juga.” ujar Almanzo melalui siaran persnya, Jakarta, Minggu (3/9).

Bahkan, Almanzo menduga ada siasat jahat yang dijalankan Setya Novanto untuk menggagalkan proses hukum kasus korupsi e-KTP.

Salah satunya berdasarkan investigasi salah satu majalah nasional yang menunjukan ada friksi internal di dalam KPK untuk menggagalkan penetapan tersangka yang menjabat sebagai Ketua DPR.

Melihat hal itu, Almanzo menilai Ketua KPK Agus Rahardjo adalah sosok yang bisa dipercaya menuntaskan korupsi e-KTP. Perlu ada dukungan moral kepada Agus agar segera bisa menahan Setnov.

“Dukungan moral penting karena dikhawatirkan berbagai manuver yang dilakukan oleh ketua DPR tersebut, termasuk melalui Pansus Hak Angket KPK. Bahkan bisa menggagalkan proses penegakan hukum yang sedang berjalan dan akan menambah rusak citra Partai Golkar, karena terang-terangan melindungi koruptor,” tegas Almanzo.

Sebelumnya, GMPG telah melapor ke Komisi Yudisial atas pertemuan Setnov dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang diduga dapat mempengaruhi proses peradilan.

Terkait kasus korupsi e-KTP, sejauh ini KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Setnov merupakan tersangka keempat dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Selang seminggu penetapan Setnov, KPK kemudian menjerat koleganya Markus Nari.

Setnov diduga mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun bersama Andi Narogong sejak awal penganggaran, pengerjaan hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Setnov disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini. Setnov dan Andi Narogong disebut mendapat jatah sebesar Rp574,2 miliar.***

KORUPSI KTP ELEKTRONIK : KPK TEMUKAN BUKTI BARU KETERLIBATAN SN

JAKARTA, SELIDIK.NET—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menemukan bukti-bukti tambahan dugaan korupsi proyek KTP elektronik yang menjerat Ketua DPR RI, SN.

Tim penyidik KPK menemukan bukti baru dalam bentuk dokumen tambahan terkait korupsi KTP elektronik setelah KPK melakukan penggeledehan di rumah dua orang saksi.

“Senin dan Rabu yang lalu tim penyidik KPK menggeledah rumah saksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/8).

Rumah saksi kasus e-KTP untuk tersangka Setnov yang digeledah yakni mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana dan mantan Direktur Produksi Perum PNRI Yuniarto.

Penggeledahan rumah Anang di daerah Permata Hijau, Kebayoran Lama, dilakukan pada Senin (28/8) lalu, dan berlangsung sekitar empat jam, mulai dari pukul 14.00-18.00 WIB.

Sementara itu, penggeledahan rumah Yuniarto di daerah Rawamangun dilakukan pada Rabu (30/8), dan berlangsung sekitar tiga jam, dari pukul 14.00-17.00 WIB.

“Ada dokumen terkait e-KTP dan barang bukti elektronik. Dari sana akan dipelajari lebih lanjut bukti-bukti tersebut,” tutur Febri.

Febri menambahkan, sejauh ini penyidik KPK telah memeriksa sekitar 90 saksi untuk tersangka SN.

Hari ini, penyidik lembaga antirasuah telah meminta keterangan dari anggota DPR dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa.

Dalam kasus korupsi KTP elektronik, KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

SN merupakan tersangka keempat dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Selang seminggu penetapan SN, KPK kemudian menjerat koleganya Markus Nari.

Selain itu, SN diduga mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun bersama Andi Narogong sejak awal penganggaran, pengerjaan hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, SN disebut telah menerima keuntungan dalam proyek KTP ini. SN dan Andi Narogong disebut mendapat jatah sebesar Rp574,2 miliar.***

DUGAAN KORUPSI DANA KESEHATAN: KPK TAHAN WALIKOTA TEGAL

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, dan Politikus NasDem, Amir Mirza Hutagalung, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pada hari ini, Rabu (30/08/17).

Kedua tersangka kasus korupsi itu ditahan di rumah tahanan yang berbeda-beda. Siti Masitha atau yang akrab disapa Bunda Sitha ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kavling C1, Jakarta Selatan. Sedangkan tersangka lainnya, Amir Mirza dititipkan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Selain kedua tersangka, KPK juga menjebloskan Wakil Direktur RSUD Kardinah, Tegal, ke Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan ketiga tersangka selama 20 hari kedepan di Rutan terpisah‎,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2017).

Ketiga tersangka tersebut diduga terjerat kasus dugaan korupsi ‎terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah, Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal.

Atas perbuatannya, Bunda Sitha serta Amir Mirza yang diduga sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Cahyo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

KORUPSI DI PERHUBUNGAN LAUT DIDUGA SUDAH MENGGURITA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adhi Putra Kurniawan telah dijebloskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke hotel prodeo setelah dia tertangkap tangan menyuap mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono.

PT Adhi Guna Keruktama (AGK), perusahaan yang dipimpin Adhi Putra Kurniawan tercatat sebagai pemain lama dalam pengadaan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Hubla selama ini.

Berdasar layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kemenhub, PT AGK memenangi tender pengerukan alur pelayaran di Tanjung Emas tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017. Nilai proyek yang dikerjakan perusahaan yang berkantor di Jakarta Utara itu adalah Rp 214,475 miliar.

MENGGURITA

Dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) diduga sudah menggurita. Agar gurita itu dapat dibongkar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Antony Tonny Budiono.

Salah satu caranya dapat lewat membongkar keterangan dari Antony Tonny Budiono. Bila Antony Tonny Budiono membongkar itu, maka dia bisa mendapatkan keringantan tuntutan, asalkan mau mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

Tentunya Tonny harus mengajukan diri sebagai JC ke pimpinan komisi antirasuah tersebut. Dengan menjadi JC, Tonny akan memperoleh keringanan hukuman saat penuntutan di pengadilan nanti. “Untuk semua tersangka, kalau memang ingin menjadi JC, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,” terangnya.***

CIPS: PENGAWASAN DANA DESA YANG LEMAH MENJADI SUMBER KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jaksa dan bupati di Pamekasan Madura terkait dugaan korupsi Dana Desa, memunculkan sorotan terhadap dana desa sebagai lahan korupsi.

Operasi di Pamekasan itu telah menjerat Bupati Pamekasan, Achmad Syafii Yasin; Kajari Pamekasan, Rudi Indra Prasetya; Kepala Inspektorat Pamekasan, Sutjipto Utomo; Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin; dan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi.

Pengawasan Lemah

Koordinator Corruption Inquiry and Prevent Society (CIPS) Tiopan LG mengatakan, pengawasan yang lemah terhadap penggunaan Dana Desa yang lemah menjadi sumber penyelewengan. Tiopan menuding Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi gagal mengontrol dan mengawal Dana Desa.

Kasus bancakan dana desa itu bukan hanya terjadi di Pamekasan. Pada Januari 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 362 laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dana desa. Dari 362 pengaduan itu, ada 87 laporan yang akan diusut dalam kasus penyimpangan itu.

Pemerintah menggelontorkan Rp20,7 triliun yang disalurkan ke 74.093 desa di Indonesia. Anggaran dana desa bertambah menjadi Rp46,96 triliun pada 2017 dan Rp60 triliun pada 2017.

Sejak awal kemunculannya melalui Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa telah menjadi sorotan. KPK telah melakukan kajian tentang dana desa dan mendapati ada celah terjadinya penyelewengan.

KPK sudah mengindentifikasi empat celah dana desa yang terjadi di Indonesia, yaitu regulasi, tata laksana, pengawasan serta kualitas dan integritas SDM yang mengurus dana desa. “Dalam konteks pencegahan terkait dana desa,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif .

Laode mengatakan, KPK sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bekerja sama dengan Kementerian Desa agar laporan sistem pengelolaan dana desa lebih sederhana. Karena itu BPKP membuat sistem laporan yang agak berbeda dengan sistem laporan APBN biasa.

KPK juga meminta ada sistem pelatihan yang baik khususnya pendamping dan kepala desa. Pelatihan dan kampanye agar dana desa tepat sasaran. KPK, kata Laode, melakukan pendampingan ke beberapa kementerian terkait dana desa ini. “Sistem pengawasan dan pengelolaan harus betul-betul diperhatikan,” kata Laode.

Meski disebut banyak celah, pemerintah mengklaim sudah membangun sistem pencegahan agar dana desa tidak menjadi bancakan untuk dikorupsi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencontohkan pengawasan melalui inspektorat daerah.

Dalam kasus di Pamekasan, pejabat inspektorat justru bekerja sama dengan oknum kepala daerah untuk mengkorupsi dana desa.

“Kalau sampai ada kongkalikong antara kepala daerah, kepala desa dengan oknum kejaksaan, oknum inspektorat ya sudah parah itu,” kata Tjahjo, Kamis (3/8/2017). “Padahal tugas inspektorat daerah mengawasi, kalau inspektorat terlibat, mau apa lagi, silakan KPK memprosesnya.”

Tjahjo menegaskan sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tjahjo memastikan Bupati Pamekasan akan segera diberhentikan.

Selain inspektorat daerah, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang dipimpin Bibit Samad Rianto, mantan pimpinan KPK. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo melantik Satgas Dana Desa ini pada 5 Juli lalu.

Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Eko menekankan agar upaya pencegahan dan pengawasan menjadi poin utama dari peran Satgas Dana Desa.”Satgas Dana Desa berperan untuk membantu para kepala desa supaya bisa menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan Undang-Undang,” kata Menteri Eko.

Menteri Eko menegaskan, Satgas Dana Desa dibentuk bukan untuk menangkap kepala desa tetapi akan membantu merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa.

Satgas juga memiliki peran membantu mengevaluasi regulasi terkait dana desa, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi, harmonisasi hubungan antar lembaga serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa.

Menteri Eko mengajak semua pihak membantu Kemendes PDTT dan Satgas Dana Desa untuk mengawal dana desa di daerahnya masing-masing.

Jika ada dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat melapor ke Call Center 1500040, SMS Center di nomor 081288990040 atau 087788990040 kemudian via media sosial Kemendes PDTT.***