KETUA PBNU: KORUPSI CORENG WAJAH INDONESIA SEBAGAI NEGARA MUSLIM TERBESAR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengungkapkan keprihatinannya dengan berbagai upaya politik untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Said Aqil mengatakan bahwa korupsi telah mencoreng wajah Indonesia sebagai negara Muslim terbesar.

“Terus terang, saya sebagai pimpinan ormas Islam malu. Katanya kita mayoritas Muslim, tapi koruptornya luar biasa,” kata Said Aqil saat bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Said Aqil mengatakan, akhir-akhir ini KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk memberantas korupsi, malah terkesan dilemahkan dan dihambat kinerjanya. Menurut dia, meski tidak secara langsung, pelemahan terhadap KPK sama dengan upaya untuk merusak citra positif agama Islam.

Baca juga: Pansus Angket Kunjungi Napi Korupsi

Said Aqil memastikan bahwa PBNU sebagai organisasi Islam akan terus mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi.

“Islam bisa ikut tercoreng. Katanya 87 persen Muslim, tapi pejabatnya mayoritas korupsi,” kata Said Aqil.***

PANSUS ANGKET KUNJUNGI NAPI KORUPSI DAN BPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK merencanakan beberapa kunjungan seusai libur Lebaran. Mereka hendak melakukan sejumlah kunjungan ke berbagai institusi, termasuk mengunjungi terpidana korupsi. Selain itu, Pansus akan melakukan pertemuan dengan para pakar hukum tata negara.
“Minggu depan, tanggal 10 Juli, akan bertemu Prof Yusril, tanggal 11 Juli akan panggil Prof Romli, dan tanggal 12 kita datang ke Mabes Polri. Tapi masih tentatif,” ujar Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).

Tentang tujuan kunjungan ke Mabes Polri itu, DPR mengatakan akan membahas peran dan dukungan kepolisian terhadap KPK. Sedangkan kunjungan ke BPK rencananya dilakukan pada Selasa (4/7) sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka akan meminta laporan hasil audit BPK terhadap KPK.

Bukan hanya itu, Pansus Angket juga akan berkunjung ke Lapas Wanita Pondok Bambu dan Lapas Sukamiskin untuk menemui narapidana kasus korupsi. Kunjungan itu akan dilakukan pada Kamis (6/7) ke 2 lapas tersebut.
“Nanti untuk lapas, Pak Agun pimpin ke Sukamiskin dan Ibu Risa ke Lapas Wanita Pondok Bambu. Tapi masih tentatif waktunya,” kata anggota Pansus lainnya, Misbakhun.

Misbakhun mengatakan kedatangannya ke lapas untuk bertemu dengan para narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mendapat informasi apa yang mereka rasakan menjadi terpidana korupsi.

“Ketemu napi tipikor, kita akan menggali dan mendapatkan informasi mengenai apa saja yang mereka rasakan sebagai terpidana korupsi,” ucapnya.

“Kalau terkait napi tipikor, kita fokusnya proses penyelidikannya apakah ada penyimpangan yang melanggar HAM. Karena kita sering dengar sebenarnya, tapi kita nggak bisa bilang itu fakta kita harus cari faktanya,” tutur Misbakhun.

Menanggapi hal itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengaku tidak jadi masalah. Kunjungan Pansus, terutama kepada para napi korupsi, sudah bukan domain KPK, melainkan Kementerian Hukum dan HAM.

“Bagi KPK sederhana. Ketika seseorang sudah menjadi terpidana korupsi, artinya pengadilan, seluruh dakwaan, atau tuntutan terbukti dan terdakwa sudah dijatuhi vonis bersalah, artinya semua proses sudah selesai. Kalau menurut Pansus mendengarkan terpidana korupsi akan lebih menguatkan Pansus, silakan saja,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/7). ***

KASUS KORUPSI e-KTP: GANJAR PASRAH PUTUSAN HAKIM TIPIKOR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo pasrah disebut turut menikmati uang hasil korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

“Yah, sekarang majelis hakim yang akan memutuskan. Kan, terdakwanya sudah ada yah, biar kita serahkan saja kepada hakim,” ujar Ganjar di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).

Dalam dakwaan terhadap mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima aliran dana sebesar USD 520 ribu. Ganjar pun membantah dakwaan tersebut saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang. Nama politikus PDI Perjuangan itu kembali disebut dalam tuntutan terhadap Irman dan Sugiharto.

Ganjar dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Selain Ganjar, beberapa mantan anggota DPR RI juga dimintai keterangan misalnya, Olly Dondokambey juga dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong.

Menurut Ganjar, dirinya sempat dikonfrontasi dengan pihak yang disebut memberikan uang kepada dirinya.

“Saya sekali lagi bahagia waktu dikonfrontasi oleh Pak Novel (penyidik KPK), waktu itu orang yang diceritakan memberi uang itu ternyata bilang kalau Pak Ganjar tidak (menerima),” kata dia.

Dalam sidang perkara korupsi e-KTP, Ganjar yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto membantah ikut menikmati aliran dana proyek senilai Rp 5,9 triliun. Namun kesaksian Ganjar dipatahkan Muhammad Nazaruddin.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyebut Ganjar menolak lantaran nilainya terlalu kecil. Awalnya Ganjar diberi uang oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong senilai USD 150 ribu.

Penolakan oleh Ganjar, kata Nazar, lantaran Ganjar merasa dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR pada saat itu. Ganjar minta jatah bancakan tersebut sama dengan pimpinan DPR lainnya.

“Ribut dia (Ganjar). Dia minta posisinya sama kaya Ketua. Minta nambah. Dikasih 500 ribu (USD),” kata Nazar di hadapan Majelis Hakim Tipikor beberapa waktu lalu.***

KPK FOKUS PERIKSA ANGGOTA DPR YANG TERLIBAT KORUPSI e-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah fokus untuk memeriksa sejumlah anggota DPR yang diduga mengetahui bahkan ikut menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan proyek e-KTP.

“Ada sejumlah anggota DPR yang masih kita agendakan diperiksa di minggu ini, karena kita masuk ke klaster politik di konstruksi besar kasus e-KTP,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ade Komaruddin, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam status masing-masing sebagai mantan anggota DPR RI.

“Mereka diperiksa untuk tersangka AA karena dalam proses penyidikan kita serius dalami klaster ketiga, yaitu klaster politik,” papar Febri.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Irman dan Sugiharto merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun. Dalam dakwaan dan tuntutan, jaksa KPK menyebut pihak-pihak yang turut menerima aliran uang tersebut. Pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan dan tuntutan sebelumnya sempat dimintai keterangan sebagai saksi untuk Irman dan Sugiharto dalam persidangan. Namun mayoritas dari mereka menolak penerimaan uang tersebut.

KPK yang mengaku memiliki bukti-bukti atas penerimaan uang tersebut tak akan berhenti. Lembaga antirasuah ini juga terus menjadwalkan pemeriksaan terhadap para anggota legislator untuk tersangka ketiga kasus korupsi e-KTP, yakni Andi Agustinus, alias Andi Narogong.***

DUGAAN KORUPSI PENGADAAN KAPAL: KEJAGUNG TAHAN MANTAN DIRUT PT PERTAMINA TRANSKONTINENTAL

JAKARTA, SELIDIK.NET—Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan mantan Presiden Direktur PT Pertamina Trans Kontinental Suherimanto terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal tahun 2012-2104.

“Sudah ditahan,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Warih Sadono kepada wartawan, Selasa (4/7/2017).

Warih mengatakan penahanan terhadap Suherimanto selama 20 hari ke depan di rutan Kejagung dilakukan setelah diperiksa sebagai tersangka pada Senin (3/7) kemarin.

“Kemarin sudah diperiksa selaku tersangka. Kemudian, setelah pemeriksaan, yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” ujar Warih.

Penahanan dilakukan lantaran penyidik khawatir tersangka melarikan diri atau berupaya menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi lain. Sedangkan pemeriksaan Suherimanto kemarin terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai mantan presdir.

“Pemeriksaan kemarin masih sekitar terkait dengan tugas dan wewenang yang bersangkutan selaku dirut atau presdir,” ucapnya.

Dalam kasus ini, Suherimanto ditetapkan sebagai tersangka atas surat penetapan tertanggal 2 Juni 2017 nomor Print-19/F.2/Fd.1/06/2017. Ia diduga melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan, pelelangan, hingga pelaksanaan kontrak 2 kapal.

“Penyimpangan penyusunan owner estimate (harga perkiraan sendiri), pelelangan, dan pelaksanaan kontrak,” ucap Warih.

Suherimanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian keuangan negara dalam pengadaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental sebesar Rp 35,32 miliar. ***

INDIA CABUT IZIN RIBUAN PERUSAHAAN TERINDIKASI KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.NET— Perdana Menteri India Narendra Modi pada Sabtu pekan lalu (1/7/2017), menyatakan telah mencabut izin ribuan perusahaan yang terindikasi melakukan aksi penghindaran pajak dan terkena kasus korupsi.

Saat ini, Pemerintah India mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang memperoleh “uang hitam” atau uang yang diperoleh dari cara menyimpang seperti korupsi dan penghindaran pajak.

Modi menyebut, total ada 300.000 perusahaan yang diperiksa karena melakukan transaksi mencurigakan, pasca kebijakan demonetisasi atau penghentian peredaran uang pecahan 500 dan 1.000 rupee.

Seperti diberitakan www.business-standard.com, dari jumlah tersebut, 100.000 perusahaan harus dicabut izinnya. Dan sebanyak 37.000 di antaranya merupakan shell company alias perusahaan yang sengaja didirikan untuk melancarkan manuver keuangan.

Pelaku kejahatan keuangan kini bakal kian sulit beraksi. Terlebih, India dan Swiss juga resmi melaksanakan pertukaran informasi pajak otomatis.

Swiss selama ini memang menjadi tempat pelaku kejahatan ekonomi India menyembunyikan kekayaannya. Namun pasca pertukaran informasi pajak IndiaSwiss, simpanan dana orang India di Swiss turun drastis.

“Saya telah meluncurkan program India bersih atau Swachh Bharat Abhiyan. Saya juga melaksanakan berbagai operasi untuk membersihkan ekonomi,” tutur Modi saat menghadiri acara yang digelar Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Modi juga memperingatkan para akuntan agar jangan tergiur untuk membantu aksi para pengemplang pajak dan koruptor.

Jika mengetahui ada aksi kejahatan, Modi meminta para akuntan untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah. Peran para akuntan yang sangat strategis dalam membantu perekonomian negara.

“Tanda tangan akuntan lebih punya kekuatan ketimbang Perdana Menteri. Pemerintah mempercayai dokumen yang Anda tandatangani,” kata Modi.

Pasca kebijakan demonetisasi 8 November 2016, Modi mengatakan, kesibukan para akuntan semakin meningkat. Di antara mereka, tak sedikit yang nakal.

Makanya, Modi bilang, telah menindak 25 akuntan yang membantu aksi kejahatan keuangan perusahaan.

Bahkan, saat ini, ada sekitar 1.400 kasus kejahatan yang disinyalir dilakukan para akuntan yang kini sedang ditangani pemerintah.

Modi menegaskan, laporan audit akuntan yang sesat, akan menyebabkan para investor merugi karena mereka telah memberikan informasi yang tidak benar.

Atas kasus-kasus tersebut, Modi menegaskan tidak akan memberi ampun kepada pada akuntan nakal beserta kliennya yang telah merugikan ekonomi India. ***

BACA REKAM JEJAK 60 CALON KOMISIONER KOMNAS HAM

JAKARTA, SELIDIK.Net—Koalisi Selamatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis hasil penelusuran rekam jejak terhadap 60 calon komisioner Komnas HAM.
Pelaksanaan penelusuran rekam jejak terhadap para calon meliputi beberapa indikator, seperti kapasitas, integritas, kompetensi, dan indepensi.

Hasil dari rekam jejak tersebut mencatat 19 calon memiliki kompetensi sangat baik. Sementara 23 calon dinilai cukup baik dan lima calon dinilai perlu memahami isu-isu HAM.

Dari segi independensi calon, 13 orang ditemukan memiliki afiliasi ke partai dan 13 orang memiliki afiliasi dengan korporasi. Ditemukan pula sembilan orang di antaranya memiliki kaitan dengan organisasi radikal.

Penilaian integritas para calon menemukan lima orang terkait masalah korupsi atau gratifikasi, 11 orang dalam hal kejujuran, 8 orang terkait kekerasan seksual dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman.

Kapasitas para calon pun dinilai belum terlalu baik. 11 orang di antara calon memiliki masalah dalam kerjasama, 12 orang bermasalah dengan kinerja dan 12 orang lainnya bermasalah dalam menjalankan prinsip manajerial.

Atika dari Arus Pelangi menyebut, tidak semua calon bersedia dimintai keterangan. Alasan yang diberikan karena tengah libur lebaran.

“Begitu juga ketika kami berikan opsi wawancara via telepon tapi itu tidak menyelesaikan masalah,” jelasnya.

Metode yang dipakai Koalisi Selamatkan Komnas HAM meliputi wawancara dengan calon, observasi, pemantauan media massa dan media sosial calon serta catatan selama proses dialog publik.

Error: Please select a widget content to display

BERITA TERKAIT

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

y

Jangan pernah meremehkan desa. Negara mengucurkan dana tak sedikit untuk pembangunan desa. Niat membangun desa ini sedang diwujudkan, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang No. 6/2014 …

OBAMA: KORUPSI MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA

Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama menceritakan, saat dirinya menjabat sebagai presiden di tahun 2008, kondisi ekonomi di Amerika juga sedang terpuruk karena harga pasar …

PN TIPIKOR SAMARINDA DISARANKAN PROSES INDIKASI JUAL BELI VONIS

Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Samarinda, disarankan memproses secara hukum, terkait adanya indikasi dugaan oknum jual-beli vonis perkara dugaan korupsi. Ini dikemukakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, …

DUH, LIMA ORANG CALON KOMISIONER KOMNAS HAM TERINDIKASI KORUPSI

JAKARTA,SELIDIK.Net—Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi bernama Koalisi Selamatkan Komnas HAM melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 60 calon komisioner Komnas HAM. Direktur Pusat …

DUH, LIMA ORANG CALON KOMISIONER KOMNAS HAM TERINDIKASI KORUPSI

JAKARTA,SELIDIK.NetSejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi bernama Koalisi Selamatkan Komnas HAM melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 60 calon komisioner Komnas HAM. Direktur Pusat Bantuan Hukum Indonesia Totok Yulianto, salah satu anggota koalisi, mengatakan, dari hasil penelusuran aspek integritas ditemukan fakta bahwa lima orang calon komisioner terindikasi masalah korupsi dan gratifikasi.

“Melihat dari segi integritas lima orang terkait dalam korupsi dan gratifikasi,” ujar Totok saat memberikan keterangan pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2017).

Menurut Totok, meski kelima calon tersebut tidak pernah berstatus tersangka, namun nama mereka pernah disebut dala catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, lanjut Totok, ada pula calon komisioner yang diduga menyalahgunakan fasilitas negara.

“Ada calon yang saat menjadi pejabat negara, rumah dinasnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Beberapa ada juga yang kemudian terlibat dalam penanganan kasus korupsi. Indikasinya seperti itu,” kata Totok.

Sementara itu, koalisi juga menemukan sebelas calon bermasalah dalam hal kejujuran, delapan orang bermasalah dalam hal terkait kekerasan seksual dan empat belas orang bermasalah dalam isu keberagaman.

Sedangkan secara umum koalisi mendapatkan 19 calon memiliki kompetensi yang baik, 23 calon memiliki kompetensi yang cukup baik dan lima calon masih harus mendalami isu-isu HAM.

Totok mengatakan, penelusuran rekam jejak dilakukan oleh anggota koalisi dengan menghimpun data sekunder dari media massa, media sosial pernyataan calon saat dialog publik.

Setelah itu, koalisi juga mewawancarai para calon komisioner. Dari 60 calon komisioner, lima calon menolak memberikan informasi dan tujuh calon tidak memberikan informasi secara keseluruhan.

Hasil penelusuran rekam jejak tersebut, kata Totok, rencananya akan diserahkan ke Panitia Seleksi Komnas HAM pada Senin (3/7/2017).

“Informasi sekecil apapun yang kami temukan itu kami masukkan dalam catatan yang kami serahkan kepada panitia seleksi komisioner Komnas HAM. Kami harapkan pansel bisa mengeksplorasi dan menilai apakah orang ini layak atau tidak layak,” ucapnya.