KORUPSI e-KTP: INILAH NAMA PARA PENERIMA ALIRAN DANA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut sejumlah penerima aliran dana proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang berasal dari berbagai profesi. Ada anggota DPR, pengacara, anggota konsorsium, staf Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak lain yang terlibat.

“Sejak penganggaran dan pengadaan barang dan jasa KTP-E, terdakwa I Irman dan terdakwa II Sugiharto telah menerima uang sebagai berikut: pertama Irman menerima uang 300 ribu dolar AS yang berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong dan 200 ribu dolar AS dari terdakwa II. Terdakwa II menerima 30 ribu dolar AS dari Paulus Tannos dan uang 20 ribu dolar AS yang berasal dari Johanes Marliem yang sebagian uang dibelikan Honda Jazz seharga Rp 150 juta,” kata anggota majelis hakim Anwar dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Selain kedua terdakwa, nama-nama yang disebut menerima aliran dana proyek e-KTP adalah:

  1. Miryam S Haryani sejumlah 1,2 juta dolar AS
  2. Diah Angraini 500 ribu dolar AS
  3. Markus Nari 400 ribu dolar as atau Rp4 miliar
  4. Ade Komarudin 100 ribu dolar AS
  5. Hotma Sitompul 400 ribu dolar AS
  6. Husni Fahmi 20 ribu dolar AS dan Rp30 juta
  7. Drajat Wisnu 40 ribu dolar AS dan Rp25 juta
  8. Enam orang anggota panitia lelang masing-masing Rp10 juta
  9. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN masing-masing Rp1 miliar dan untuk kepentingan “gathering” dan SBI sejumlah Rp1 miliar
  10. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta
  11. Mahmud Toha Rp30 juta
  12. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp137,989 miliar
  13. Perum PNRI Rp107,710 miliar
  14. PT Sandipala Artha Putra Rp145,851 miliar
  15. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding companty PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148,863 miliar
  16. PT LEN Industri Rp3,415 miliar
  17. PT Sucofindo sejumlah Rp8,231 miliar
  18. PT Quadra Solution Rp79 miliar.

“Pemberian uang itu jelas menguntungkan bagi para terdakwa, yang menjadi pertanyaan apakah memang menjadi tujuan para terdakwa untuk melakukan itu, karena para terdakwa termasuk penerima uang dan memberikan kepada pihak lain dan ikut menjadi perantara pemberian dan setidaknya mengetahui pemberian itu,” tambah hakim Anwar.

“Menimbang pada November 2012 terdakwa II Sugiharto juga memberikan sejumlah uang kepada staf pada Kemendagri, Kemenkeu dan BPK sekretaris Komisi II dan Bappenas yang berhubungan dengan pengusulan anggaran KTP-E yaitu kepada,” ungkap hakim Frangki.

  1. Wulung selaku Auditor pada BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil sejumlah Rp80 juta setelah pemberian uang tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pada Ditjen Dukcapil tahun 2010
  2. Staf pada sekretariat Komisi II DPR RI yang diberikan Terdakwa II melalui Dwi Satuti Lilik sejumlah Rp25 juta
  3. Ani Miryanti selaku Koordinator Wilayah (Korwil) III sosialisasi dan supervisi KTP Elektronik sejumlah Rp50 juta untuk diberikan kepada 5 orang Korwil masing-masing sejumlah Rp10 juta
  4. Heru Basuki selaku Kasubdit Pelayanan Informasi Direktorat PIAK sejumlah Rp40 juta
  5. Asniwarti selaku staf pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sejumlah Rp60 juta
  6. Staf pada Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri melalui Wisnu Wibowo dan Suparmanto sejumlah Rp40 juta
  7. Drajat Wisnu Setyawan sejumlah Rp25 juta
  8. Wisnu Wibowo selaku Kepala bagian Perencanaan Kementerian Dalam Negeri sejumlah Rp10 juta
  9. Husni Fahmi sejumlah Rp30 juta
  10. Ruddy Indrato Raden selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil pengadaan sejumlah Rp30 juta
  11. Junaidi selaku Bendahara pembantu proyek sejumlah Rp30 juta
  12. Didik Supriyanto selaku staf pada Setditjen Dukcapil sejumlah Rp10 juta dan;
  13. Bistok Simbolon selaku Deputi Bidang Politik dan Keamanan pada Sekretariat Kabinet sejumlah Rp30 juta guna pengambilan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terdakwa I.

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara ini memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500 ribu dolar AS dikurangi 300 ribu dolar AS dan Rp50 juta subsider 2 tahun kurungan.

Sedangkan terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 1 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50 ribu dolar AS dikurangi pengembalian 30 ribu dolar AS dan Rp150 juta subsider 1 tahun kurungan.***

KASUS e-KTP: KPK PERIKSA ANDI NAROGONG SEBAGAI SAKSI UNTUK SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan pemeriksaan terhadap Andi Agustinus alias Andi Narogong, Kamis (20/7/2017).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pengusaha yang menjadi tersangka dalam kasus KTP elektronik itu akan diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk Setya Novanto, politisi Partai Golkar, yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

“AA diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SN,” kata Febri, saat dikonfirmasi, Kamis (20/7/2017).

Mengatur Perencanaan Anggaran

Saat menetapkan Novanto sebagai tersangka, KPK menduga Novanto menggunakan Andi Narogong untuk mengkondisikan proyek yang menggunakan anggaran senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

“SN melalui AA diduga memiliki peran mengatur perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR,” ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Senin (17/7/2017).

Menurut Agus, kaitan antara Novanto dan Andi Narogong diketahui setelah KPK mencermati fakta persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto.

“Setelah mencermati fakta persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan satu tersangka,” kata Agus.

Menurut Agus, sebagaimana dalam fakta persidangan, Novanto dan Andi Narogong sudah merencanakan korupsi dilakukan dalam dua tahap, yakni mulai dari penganggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Novanto melalui Andi juga ikut mengondisikan perusahaan yang menjadi pemenang lelang proyek e-KTP yang dimenangkan oleh konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI). Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra.

Dalam surat tuntutan jaksa, Novanto dan Andi Narogong disebut akan mendapat sebesar 11 persen dari proyek e-KTP, atau senilai Rp 574.200.000.000.***

KPK PUNYA BUKTI KUAT KETERLIBATAN SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku memiliki bukti kuat sebelum menetapkan ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka dalam kasus megakorupsi KTP elektronik (e-KTP).

“Kami bawa (Setya Novanto) ke penyidikan ini tidak serampangan, kami punya dua alat bukti yang kuat,” tegas Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

BACA JUGA: KPK TETAPKAN SETYA NOVANTO MENJADI TERSANGKA

KPK menduga Setya Novanto terlibat dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar itu juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan proyek senilai Rp5,9 triliun itu.

Agus menyatakan, pihaknya bakal membuktikan dugaan keterlibatan Setnov dalam persidangan. Dia pun meminta semua pihak untuk mengikuti kasus ini sampai ke pengadilan.

Menurut dia, pihaknya bakal membeberkan semua bukti-bukti di persidangan. “Banyak bertanya soal materi pemeriksaan, kami akan gelar di pengadilan. Kita akan buka semua bukti di pengadilan,” tuturnya.

Sebelum menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka, penyidik KPK memeriksanya pada Jumat (14/7). Setya Novanto disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

KPK TETAPKAN SETYA NOVANTO JADI TERSANGKA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Teka-teki janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak mengecewakan publik terjawab sudah. Senin sore (17/07/2017), KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun.

“KPK tetapkan saudara SN, anggota DPR RI sebagai tersangka karena diduga menguntungkan diri sendiri, atau korporasi, sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

BACA JUGA: KPK PUNYA BUKTI KUAT KETERLIBATAN SETYA NOVANTO

Setya Novanto yang menghadiri pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat (13/07/2017) diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan e-KTP.

Setya disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Nama Setya muncul dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Ia disebut mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek e-KTP sebesar Rp574 miliar. Setya juga disebut mengarahkan perusahaan pemenang proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.

Dari keterangan sejumlah saksi di persidangan, Setya memang disebut menjadi pemegang proyek e-KTP. Ia juga diduga orang dekat Andi Narogong.

Setya sebelumnya bersumpah tidak menerima sepeserpun uang terkait dugaan korupsi e-KTP. Ia juga memastikan Golkar tak pernah menerima Rp150 miliar seperti yang disebut dalam dakwaan.***

KASUS e-KTP: SETYA NOVANTO PENUHI PANGGILAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua DPR RI Setya Novanto akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (14/7/2017) guna pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

“Setya Novanto diperiksa dalam kapasitas sebagai anggota DPR saat rentang waktu proses e-KTP berjalan,” ujar Febriansah kepada wartawan, Jumat (14/7/2017).

Novanto terlihat tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB. Dengan mengenakan batik cokelat, Novanto turun dari mobil Toyota Fortuner Hitam bernomor polisi B 1732 ZLO. Novanto memasuki gedung KPK ditemani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Saat ditanya oleh awak media, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu irit berbicara.

“Nanti ya,” ujar Setnov di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Pemeriksaan Setya Novanto juga dijadwalkan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong beberapa waktu yang lalu. Namun, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan dalam pemeriksaan pada Jumat (7/7/2017) lalu dengan alasan sakit.

Baca juga: Kasus e-KTP: KPK Kembali Panggil Setya Novanto

KPK memeriksa Setya Novanto untuk mengetahui detail proses penganggaran dan proses pengadaan proyek e-KTP. Selain Novanto, KPK memanggil tiga saksi lain untuk proyek e-KTP.

Setya Novanto sudah menjalani pemeriksaan pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017 untuk dua orang yang saat ini sudah menjadi terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto.

Nama Setya Novanto selain disebut di surat dakwaan, saat pembacaan surat tuntutan Irman dan Sugiharto juga kembali disebutkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, jaksa berkesimpulan bahwa dengan adanya pertemuan antara para terdakwa, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan Setya Novanto di hotel Gran Melia telah menunjukkan bahwa telah terjadi pertemuan kepentingan (meeting of interest).

Pertemuan kepentingan ini melibatkan Andi Agustinus yang merupakan seorang pengusaha yang berkepentingan untuk dapat mengerjakan proyek, para terdakwa selaku birokrat pada Kemendagri yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa serta Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar yang mempunyai pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi II DPR RI, yang pada saat itu diketuai oleh Burhanuddin Napitupulu yang juga berasal dari fraksi Golkar.

Pertemuan tersebut, menurut jaksa, merupakan perbuatan permulaan untuk mewujudkan delik, karena pada dasarnya setiap orang yang hadir dalam pertemuan tersebut menyadari dan menginsyafi pertemuan tersebut bertentangan dengan hukum serta norma kepatutan dan kepantasan.

Dalam perkara ini Andi Agustinus disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp2,3 triliun.

Dalam perkara ini, sudah ada dua orang terdakwa yang dibawa ke persidangan dan menjalani sidang tuntutan yaitu Irman yang dituntut tujuh tahun penjara dan Sugiharto yang dituntut lima tahun penjara. Sedangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta masih menjadi tersangka di KPK.***

KASUS e-KTP: KPK KEMBALI PANGGIL SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus korupsi proyek e-KTP, Jumat (14/7/2017).

“Hari ini penyidik mengagendakan pemeriksaan untuk 4 saksi dalam kasus KTP Elektronik untuk tersangka AA,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Selain memanggil Setya Novanto, KPK juga memanggil keponakan Setya Novanto bernama Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Kemudian, pihak swasta, Oka Masagung dan Muda Iksan Harahap.

Novanto dan saksi lainnya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi merupakan pengusaha pelaksana proyek e-KTP.

Pada pemanggilan sebelumnya oleh KPK, Novanto tidak menghadiri dengan alasan sakit.

Jaksa KPK meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto. Dalam hal ini, Setya Novanto mempunyai pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi II DPR RI. Apalagi, Ketua Komisi II DPR saat itu adalah Burhanuddin Napitupulu yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar.

Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Novanto disebut mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek, yakni Rp 574 miliar.***

PANSUS ANGKET KPK MINTA PENGAMANAN KE POLRI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menjelaskan tentang kedatangan rombongan DPR yang tergabung dalam pansus hak angket KPK ke Mabes Polri. Menurut Tito, selain untuk bersilaturahim, pansus angket KPK meminta bantuan keamanan. Bantuan keamanan dimaksud adalah terhadap saksi atau narasumber yang dipanggil pansus.

Menurut Tito, pansus hak angket KPK juga meminta pengamanan terhadap anggotanya. “Pengamanan anggota-anggota pansus apabila diperlukan,” ujarnya, saat konferensi pers di kantornya, Rabu, 12 Juli 2017.

Tito berujar pihaknya menyatakan siap memberikan pengamanan. Kedatangan pansus ke Mabes Polri, kata dia, intinya untuk mengharapkan dukungan yang berkaitan dengan tugas kepolisian.

Tito mengatakan pihaknya menghormati dibentuknya pansus hak angket KPK. Ia menilai hak tersebut dimiliki oleh DPR dan dijamin oleh konstitusi. Berkaitan dengan dukungan yang diberikan, ia mengatakan kepolisian akan memastikan tidak terjadi kegaduhan selama pansus berkegiatan dengan pengamanan yang dilakukan.

Ketua pansus hak angket KPK Agun Gunandjar menuturkan dalam pertemuan tertutup dengan kapolri Tito Karnavian dan jajaran kepolian itu, pihaknya menyampaikan bahwa pansus adalah lembaga konstitusional yang diatur dalam undang-undang. Ia berharap tugas penyelidikan panitia angket bisa efektif dan efisien setelah ada dukungan dari kepolisian.

Agun menuturkan pihaknya tidak membawa kepentingan tertentu dalam kunjungan ke Mabes. Namun ingin agar penegakan hukum berjalan sesuai aturan. “Diharapkan bisa membuat semakin baik politik pemberantasan korupsi,” kata dia. ***

MIRYAM BANTAH MARKUS NARI MENEKAN DIRINYA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari yang disangka menghalang-halangi penyidikan dan persidangan kasus e-KTP.

Usai menjalani pemeriksaan, Miryam malah membela Markus Nari. Politikus Partai Hanura ini menyebut bukan Markus Nari yang menyuruhnya mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) dalam sidang perkara korupsi e-KTP.

“Salah semua. Aduh, saya pusing deh. Siapa bilang (Markus Nari) menekan saya,” ujar Miryam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Miryam Haryani sendiri diduga mencabut BAP lantaran mendapat tekanan dari Markus Nari. Lantaran hal tersebut, KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka menghalangi penyidikan dan persidangan e-KTP.

Namun, Miryam tak mengakui hal tersebut. Meski demikian, Miryam menyambut baik niat KPK membongkar rekaman penyidikan terhadap dirinya di persidangan.

“Ya silakan. Silakan. Bagus itu. Supaya tahu waktu saya pusing karena makan durian, biar tahu masyarakat. Itu kalau makan durian dibikin pusing tertekan atau enggak, terguncang atau enggak. Biar tahu semuanya. Bagus,” kata dia.

Miryam juga mengaku tak mendapat tekanan dalam penyidikan kali ini. “Enggak,” kata dia.***

KETUA PBNU: KORUPSI CORENG WAJAH INDONESIA SEBAGAI NEGARA MUSLIM TERBESAR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengungkapkan keprihatinannya dengan berbagai upaya politik untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Said Aqil mengatakan bahwa korupsi telah mencoreng wajah Indonesia sebagai negara Muslim terbesar.

“Terus terang, saya sebagai pimpinan ormas Islam malu. Katanya kita mayoritas Muslim, tapi koruptornya luar biasa,” kata Said Aqil saat bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Said Aqil mengatakan, akhir-akhir ini KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk memberantas korupsi, malah terkesan dilemahkan dan dihambat kinerjanya. Menurut dia, meski tidak secara langsung, pelemahan terhadap KPK sama dengan upaya untuk merusak citra positif agama Islam.

Baca juga: Pansus Angket Kunjungi Napi Korupsi

Said Aqil memastikan bahwa PBNU sebagai organisasi Islam akan terus mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi.

“Islam bisa ikut tercoreng. Katanya 87 persen Muslim, tapi pejabatnya mayoritas korupsi,” kata Said Aqil.***

PANSUS ANGKET KUNJUNGI NAPI KORUPSI DAN BPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK merencanakan beberapa kunjungan seusai libur Lebaran. Mereka hendak melakukan sejumlah kunjungan ke berbagai institusi, termasuk mengunjungi terpidana korupsi. Selain itu, Pansus akan melakukan pertemuan dengan para pakar hukum tata negara.
“Minggu depan, tanggal 10 Juli, akan bertemu Prof Yusril, tanggal 11 Juli akan panggil Prof Romli, dan tanggal 12 kita datang ke Mabes Polri. Tapi masih tentatif,” ujar Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).

Tentang tujuan kunjungan ke Mabes Polri itu, DPR mengatakan akan membahas peran dan dukungan kepolisian terhadap KPK. Sedangkan kunjungan ke BPK rencananya dilakukan pada Selasa (4/7) sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka akan meminta laporan hasil audit BPK terhadap KPK.

Bukan hanya itu, Pansus Angket juga akan berkunjung ke Lapas Wanita Pondok Bambu dan Lapas Sukamiskin untuk menemui narapidana kasus korupsi. Kunjungan itu akan dilakukan pada Kamis (6/7) ke 2 lapas tersebut.
“Nanti untuk lapas, Pak Agun pimpin ke Sukamiskin dan Ibu Risa ke Lapas Wanita Pondok Bambu. Tapi masih tentatif waktunya,” kata anggota Pansus lainnya, Misbakhun.

Misbakhun mengatakan kedatangannya ke lapas untuk bertemu dengan para narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mendapat informasi apa yang mereka rasakan menjadi terpidana korupsi.

“Ketemu napi tipikor, kita akan menggali dan mendapatkan informasi mengenai apa saja yang mereka rasakan sebagai terpidana korupsi,” ucapnya.

“Kalau terkait napi tipikor, kita fokusnya proses penyelidikannya apakah ada penyimpangan yang melanggar HAM. Karena kita sering dengar sebenarnya, tapi kita nggak bisa bilang itu fakta kita harus cari faktanya,” tutur Misbakhun.

Menanggapi hal itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengaku tidak jadi masalah. Kunjungan Pansus, terutama kepada para napi korupsi, sudah bukan domain KPK, melainkan Kementerian Hukum dan HAM.

“Bagi KPK sederhana. Ketika seseorang sudah menjadi terpidana korupsi, artinya pengadilan, seluruh dakwaan, atau tuntutan terbukti dan terdakwa sudah dijatuhi vonis bersalah, artinya semua proses sudah selesai. Kalau menurut Pansus mendengarkan terpidana korupsi akan lebih menguatkan Pansus, silakan saja,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/7). ***