OTT JAMBI: TERUNGKAP KODE BARU TRANSAKSI SUAP

Jakarta, SELIDIK.Net— Kasus suap yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DPRD Jambi menguak adanya kode baru dalam transaksi suap. Hal itu untuk menyamarkan pertemuan dari incaran penegakn hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, awalnya penyelidik KPK mendapat informasi bahwa pada Selasa (28/11/2017) siang, akan terjadi penyerahan uang di sebuah restoran di Jambi. Pertemuan itu antara Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin dan anggota DPRD Supriono.

“Pada pukul 14.00 terjadi pertemuan dalam rangka penyerahan uang dengan kode undangan,” ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Dalam pertemuan itu, Supriono keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobil milik Saipudin. Saat keluar dari mobil, Supriono membawa kantong plastik hitam.

Saat ditangkap oleh petugas KPK, bungkusan tersebut ternyata berisi uang Rp 400 juta yang baru diserahkan Saipudin.

Setelah itu, tim KPK melanjutkan operasi tangkap tangan dan menyita uang senilai Rp 4,7 miliar. Jumlah itu dinilai sebagian dari total uang suap sebesar Rp 6 miliar.

KPK menduga para pejabat di Pemprov Jambi menyuap anggota DPRD Jambi agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jambi tahun 2018.

KPK menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan di Jambi. Mereka adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin.

Kemudian, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan. Ketiganya disangka sebagai pemberi suap. Sementara itu, KPK baru menetapkan satu tersangka penerima suap, yakni Supriono selaku anggota DPRD Jambi.***

OTT KPK DI JAMBI: ALIRAN DANA DITEMUKAN

Jakarta, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi di Provinsi Jambi. Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di daerah setempat, kini penyidik menemukan bukti penting terkait dugaan indikasi korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018. Dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan tulisan tangan salah seorang tersangka yang membeber aliran duit ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi disita oleh KPK.

“Barang-barang itu disita penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah Sabtu, (2/12).

KPK juga telah menerima pengembalian uang yang diduga berkaitan dengan pelicin pengesahan RAPBD. Nilai uang mencapai ratusan juta rupiah. Namun, Febri enggan menyebutkan siapa pihak yang mengembalikan uang tersebut. Termasuk dampak hukum atas pengembalian duit.

Febri menambahkan, pihaknya mendapat informasi baru soal barang bukti uang Rp 3 miliar yang ditemukan dalam dua koper saat OTT. Uang itu diduga sebelumnya sempat dibawa pergi ke rumah kerabat Arfan. Kemudian, saat penyidik datang ke kediaman Arfan, uang tersebut diantar kembali. “KPK sudah menemukan dugaan ARN (Arfan) memberikan sejumlah uang terkait pengesahan APBD 2018 itu,” imbuhnya.

Sebelumnya KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kota Jambi untuk mengumpulkan alat bukti setelah operasi tangkap tangan (OTT) Selasa lalu (28/11). Tiga lokasi tersebut adalah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jambi, rumah pribadi Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, dan rumah Plt Kadis PUPR Arfan.Seperti diberitakan, dalam OTT di Jambi tersebut KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Erwan Malik, Arfan, Asisten Daerah III Sekretariat Daerah (Setda) Saifudin, dan Ketua Fraksi PAN DPRD Jambi Supriyono.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan, pihaknya sudah mengambil langkah terhadap kader partainya yang terjaring OTT KPK. Menurut dia, DPP sudah mengusulkan agar Supriyono yang menjadi tersangka segera diganti. “Akan dilakukan PAW untuk mengganti Supriyono dari DPRD,” ucapnya kemarin.

Anggota komisi II itu menegaskan, partainya tidak akan memengaruhi atau mengintervensi KPK dalam penanganan kasus tersebut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya pengusutan perkara itu kepada KPK. “Jika fakta hukumnya ada, tidak mungkin kami bela,” tandasnya.

Soal nama Gubernur Jambi Zumi Zola yang disebut-sebut dalam perkara itu, Yandri mengatakan, sampai sekarang belum ada keterlibatan kader PAN tersebut. Penyebutan nama itu biasa karena Zumi sebagai gubernur. Dia meminta ketua DPW PAN Jambi tersebut kooperatif jika dimintai keterangan oleh KPK. ***

GMPG DESAK KPK TAHAN SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.NET—Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menahan Ketua Umum Partai Golkar yang terseret kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto.

Menurut Anggota GMPG, Almanzo Bonara, desakan itu mereka gaungkan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Menurutnya, belum ditahannya Setya Novanto menimbulkan tanda tanya sebab hampir semua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) telah dilakukan penahanan.

“Lagi pula sudah semua tersangka kasus yang sama itu sudah ditahan. Dulu Irman dan Sugiharto langsung ditahan. Miryam, Markus Nari, dan Andi Narogong juga langsung ditahan. Kenapa Novanto belum? Ini kan aneh juga.” ujar Almanzo melalui siaran persnya, Jakarta, Minggu (3/9).

Bahkan, Almanzo menduga ada siasat jahat yang dijalankan Setya Novanto untuk menggagalkan proses hukum kasus korupsi e-KTP.

Salah satunya berdasarkan investigasi salah satu majalah nasional yang menunjukan ada friksi internal di dalam KPK untuk menggagalkan penetapan tersangka yang menjabat sebagai Ketua DPR.

Melihat hal itu, Almanzo menilai Ketua KPK Agus Rahardjo adalah sosok yang bisa dipercaya menuntaskan korupsi e-KTP. Perlu ada dukungan moral kepada Agus agar segera bisa menahan Setnov.

“Dukungan moral penting karena dikhawatirkan berbagai manuver yang dilakukan oleh ketua DPR tersebut, termasuk melalui Pansus Hak Angket KPK. Bahkan bisa menggagalkan proses penegakan hukum yang sedang berjalan dan akan menambah rusak citra Partai Golkar, karena terang-terangan melindungi koruptor,” tegas Almanzo.

Sebelumnya, GMPG telah melapor ke Komisi Yudisial atas pertemuan Setnov dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang diduga dapat mempengaruhi proses peradilan.

Terkait kasus korupsi e-KTP, sejauh ini KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Setnov merupakan tersangka keempat dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Selang seminggu penetapan Setnov, KPK kemudian menjerat koleganya Markus Nari.

Setnov diduga mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun bersama Andi Narogong sejak awal penganggaran, pengerjaan hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Setnov disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini. Setnov dan Andi Narogong disebut mendapat jatah sebesar Rp574,2 miliar.***

KORUPSI KTP ELEKTRONIK : KPK TEMUKAN BUKTI BARU KETERLIBATAN SN

JAKARTA, SELIDIK.NET—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menemukan bukti-bukti tambahan dugaan korupsi proyek KTP elektronik yang menjerat Ketua DPR RI, SN.

Tim penyidik KPK menemukan bukti baru dalam bentuk dokumen tambahan terkait korupsi KTP elektronik setelah KPK melakukan penggeledehan di rumah dua orang saksi.

“Senin dan Rabu yang lalu tim penyidik KPK menggeledah rumah saksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/8).

Rumah saksi kasus e-KTP untuk tersangka Setnov yang digeledah yakni mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana dan mantan Direktur Produksi Perum PNRI Yuniarto.

Penggeledahan rumah Anang di daerah Permata Hijau, Kebayoran Lama, dilakukan pada Senin (28/8) lalu, dan berlangsung sekitar empat jam, mulai dari pukul 14.00-18.00 WIB.

Sementara itu, penggeledahan rumah Yuniarto di daerah Rawamangun dilakukan pada Rabu (30/8), dan berlangsung sekitar tiga jam, dari pukul 14.00-17.00 WIB.

“Ada dokumen terkait e-KTP dan barang bukti elektronik. Dari sana akan dipelajari lebih lanjut bukti-bukti tersebut,” tutur Febri.

Febri menambahkan, sejauh ini penyidik KPK telah memeriksa sekitar 90 saksi untuk tersangka SN.

Hari ini, penyidik lembaga antirasuah telah meminta keterangan dari anggota DPR dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa.

Dalam kasus korupsi KTP elektronik, KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

SN merupakan tersangka keempat dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Selang seminggu penetapan SN, KPK kemudian menjerat koleganya Markus Nari.

Selain itu, SN diduga mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun bersama Andi Narogong sejak awal penganggaran, pengerjaan hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, SN disebut telah menerima keuntungan dalam proyek KTP ini. SN dan Andi Narogong disebut mendapat jatah sebesar Rp574,2 miliar.***

KORUPSI PENGADAAN AL QURAN: PRIYO ENGGAN MEMBERI KOMENTAR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso enggan memberikan komentar saat dirinya ditanya soal dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan kitab suci Al Quran.

Sebelumnya, nama Priyo mengemuka setelah terdakwa kasus korupsi pengadaan Al Quran Fahd El Fouz menyebut setidaknya lima nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2011 dan 2012, yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan itu.

Awalnya, Priyo yang baru saja usai menghadiri acara akikah puteri ketiga Sekjen Golkar, Idrus Marham, di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017), berbincang santai dengan awak media.

Ia banyak bercerita mengenai kesibukannya. Politisi Partai Golkar ini mengaku tengah kuliah S3 di Universitas Brawijaya Malang mengambil jurusan Administrasi Bisnis. Itulah yang membuat ia kini tidak terlalu banyak lagi berkecimpung di dunia politik.

Namun, begitu ditanya soal tudingan mengenai dirinya yang terlibatkorupsi pengadaan Al Quran, ekspresi wajah Priyo langsung berubah. Ia juga langsung berjalan menuju mobilnya menghindari awak media.

“Aduh, jangan, jangan, saya tidak mau komentar soal itu dulu,” kata Priyo.

Fahd menyebut anggota DPR tersebut seharusnya juga ditetapkan tersangka.

“Saya mengelola atas perintah siapa, saya bukan menyatakan tidak. Tapi saya mengatakan saya atas perintah anggota DPR siapa,” ujar Fahd di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Salah satu nama yang pertama disebut Fahd adalah politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Dalam catatan Fahd, Priyo mendapat jatah sebesar 3,5 persen dalam proyek pengadaan Al Quran tahun 2011. Proyek tersebut senilai Rp 22 miliar.

Fahd meyakini bahwa jatah uang untuk Priyo sudah disalurkan. Menurut Fahd, dalam pembahasan di Komisi VIII DPR dan Badan Anggaran DPR, telah ditentukan jatah atau bobot yang akan diterima oleh masing-masing anggota DPR.

Penyerahan uang dilakukan melalui tiap-tiap ketua kelompok fraksi.***

PRIYO DISEBUT DAPAT JATAH DARI KORUPSI PENGGANDAAN ALQURAN

JAKARTA, SELIDIK.Net—Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso disebut menerima uang dari proyek pengadaan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiah dan penggandaan Al Quran tahun anggaran 2011 dan 2012 secara langsung dari Fahd el Fouz.

BACA JUGA: KORUPSI PENGADAAN ALQURAN KEMBALI DIGELAR

Hal itu diungkapkan anggota Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sjamsul Rachman saat menjadi saksi untuk terdakwa Fahd el Fouz di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/7).

Sjamsul mengaku pernah mencairkan cek senilai Rp 9,250 miliar di daerah Warung Buncit, Jakarta untuk kemudian diserahkan kepada Sekjen Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Dendi Prasetya.

“Pernah terima cek Rp 9,250 miliar dari Abdul Kadir,” tanya Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Lie Putra Setyawan.

“Iya pernah yang mulia. Kemudian diserahkan ke Sekjen Dendi,” jawab Sjamsul.

“Tahu ada (jatah uang) Priyo Budi Santoso,” kata jaksa.

“Saya tahu setelah mendapat cerita dari saudara Fahd,” beber Sjamsul.

Setelah itu, Sjamsul mengaku diminta Fahd untuk datang ke sebuah rumah yang diduga merupakan milik Priyo Budi. Menurutnya, ketika itu hanya Fahd dan Dendi yang masuk ke dalam rumah sambil membawa tas. Sjamsul mengaku tidak melihat langsung proses pemberian uang hasil korupsi.

“Setelah itu saya baru tahu itu setoran buat PBS (Priyo Budi Santoso),” katanya.

Dalam kasus ini, Fahd didakwa bersama-sama dengan anggota Badan Anggaran DPR RI Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendi Prasetia Zulkarnaen Putra. Ketiganya menerima suap sebesar Rp 14,3 miliar karena telah menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang tender proyek pengadaan laboratorium komputer dan dan penggandaan Al Quran di Kementerian Agama.***

KELUAR DARI PANSUS ANGKET, GERINDRA TUDING ADA UPAYA LEMAHKAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akhirnya memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Alasan keluarnya Gerindra dari pansus angket disebut karena pansus itu sejak awal tidak memenuhi syarat yang diatur Tata Tertib DPR dan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), serta sudah cenderung melemahkan KPK.

BACA JUGA: GERINDRA KELUAR, PANSUS ANGKET TINGGAL 5 FRAKSI

Legislator Gerindra yang duduk di Pansus Angket KPK, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, kejanggalan mulai terlihat ketika pansus pimpinan Agun Gunandjar itu mengungjungi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

“Ya sejak mereka ke Sukamiskin, kami sudah menganggap ini ada apa, mencari-cari alasan,” kata Desmond, Senin (24/7/2017).

Desmond menjelaskan, awalnya memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan KPK. Misalnya dengan menyebut beberapa anggota DPR menekan Miryam dalam kasus e-KTP. Namun wakil ketua Komisi III DPR itu mengatakan, fraksinya tak mau KPK dilemahkan.

“Kami sangat tegas tidak melemahkan kelembagaan KPK. Kalau KPK lemah karena orang-orangnya, tentu ini jadi penting bagi pansus dan Gerindra,” ujarnya.

Dia meyakini bahwa KPK sebenarnya bisa bekerja baik jika diurus oleh orang-orang yang benar. Karena itu, KPK tak semestinya dilemahkan.

Namun, belakangan Gerindra melihat ada upaya melemahkan KPK melalui pansus angket. “Kalau ini yang ada maka kami harus keluar. Ya kami keluar,” tegas Desmond.

Selain alasan itu, menurut Desmond, Gerindra juga melihat bahwa fraksi yang aktif di Pansus Angket KPK berasal dari partai-partai politik pendukung pemerintahan. Seharusnya, kata dia, mereka menguatkan komisi antikorupsi.

“Kami sebagai partai non-pendukung (pemerintah) ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK,” tuntas Desmond.***

GERINDRA KELUAR, PANSUS ANGKET KPK TINGGAL 5 FRAKSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Fraksi Gerindra memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fraksi Gerindra menilai Pansus Angket KPK tidak sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) dan diduga akan melemahkan KPK.

Ketua DPP Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pembentukan Pansus Angket KPK sejak awal tidak sesuai aturan.

“Benar itu (Gerindra keluar Pansus Angket KPK). Alasan keluar karena pembentukan Pansus Angket tidak sesuai tata tertib DPR dan UU MD3,” ujar Desmond saat dihubungi, Senin (24/7).

Menurut Desmond, salah satu hal yang tidak sesuai dengan UU MD3 adalah pada saat pembentukan komposisi pimpinan Pansus Angket, di mana pada saat pembentukan, unsur fraksi yang ikut hanya berjumlah tujuh fraksi, di mana dua fraksi Gerindra dan PAN belum menyerahkan nama anggota.

Selain itu, menurut Desmond, Pansus Angket juga seolah bekerja untuk melemahkan KPK. Hal itu terlihat dari kepergian Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin secara tiba-tiba dan bukan atas kesepakatan seluruh unsur fraksi yang ada di Pansus Angket KPK.

Demons mengklaim, Fraksi Gerindra sempat menolak kunjungan ke Lapas Sukamiskin, namun sejumlah anggota dan pimpinan Pansus secara sepihak menyepakati kunjungan tersebut.

“Setelah berangkat dari Sukamiskin itu kan kami tidak pernah aktif lagi. Nah ngapain kami tidak aktif yang seolah-olah kami aktif di dalam,” ujarnya.

Menurut Desmond, keluarnya Gerindra dari Pansus Angket juga berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh unsur Fraksi Gerindra.

Pengunduran diri juga telah mendapat restu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ia menyebut fraksi Gerindra akan mengirim surat resmi atas pengunduran tersebut ke pada Pansus Angket KPK, Senin (24/7).

Desmond pun menyebut, ada oknum yang berusaha melemahkan KPK melalui Pansus Angket. Hal itu terlihat dari beberapa agenda kerja Pansus Angket yang seolah mencari kesalahan KPK.

Padahal menurut dia, pengawasan terhadap KPK harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kapabilitas. Pengawasan juga seharusnya dilakukan untuk menguatkan KPK, bukan melemahkan atau membubarkan.

“Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada, maka kami harus keluar,” ujar Desmond.

Lebih dari itu, pengunduran Gerindra, kata dia, juga untuk mengkritik soliditas koalisi pemerintah. Ia berkata, partai koalisi pemerintah yang ada di Pansus Angket seolah bertolak belakang dengan pemerintah yang hendak memperkuat KPK.

“Kami lihat juga yang aktif itu parpol koalisi pemerintah. Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK,” ujarnya.

Menanggapi keluarnya Fraksi Gerindra dari pansus Angket, Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu mengatakan, Pansus Angket tetap jalan meski Gerindra nantinya keluar dari Pansus Angket KPK.

“Kami tunggu surat resmi. Tapi pansus tetap jalan,” ujar Masinton di Gedung DPR, Jakarta.***

VONIS KORUPSI e-KTP: JAKSA YAKINI KETERLIBATAN PIHAK LAIN

JAKARTA, SELIDIK.Net—Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Irene Putri meyakini adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik. Hal itu disampaikan menanggapi pertimbangan hakim dalam putusan terhadap terdakwa Sugiharto dan Irman, Kamis (20/07/2017).

“Pertama hakim sudah menyatakan keyakinannya ada korupsi, kolusi sejak penganggaran,” kata Irene Putri seusai sidang pembacaan vonis di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

“Kedua, dalam pertimbangannya majelis hakim menyampaikan bahwa selain orang-orang yang didakwa bersama-sama, hakim juga menyatakan ada pihak-pihak lain yang berperan mewujudkan tindakan korupsi sejak penganggaran itu.” Lanjutnya.

BACA JUGA: HAKIM UNGKAP KONGKALIKONG DALAM PROYEK e-KTP

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani menerima sejumlah 1,2 juta dolar AS, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari menerima 400 ribu dolar AS atau Rp4 miliar dan anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin mendapatkan 100 ribu dolar AS.

Namun pembagian uang kepada pimpinan Komisi II serta anggota Komisi II dan Ketua Fraksi partai Golkar Setya Novanto dan pimpinan Badan Anggaran DPR tidak disebut dalam vonis hakim.

“Jadi bahan putusan ini akan kita sampaikan jelas bahwa hakim meyakini Markus Nari menerima, Miryam juga menerima, kemudian Ade Komarudin disampaikan hakim juga menerima. Namun hakim belum menjelaskan mengapa mereka menerima,” ungkap Irene.

Irene juga meyakini bahwa dengan disebutkan pertemuan Setya Novanto dengan para terdakwa maka sudah terwujud tindak pidana.

“Bahwa ada pihak-pihak lain yang mewujudkan tindak pidana. Jadi fakta ada pertemuan dengan Setya Novanto kemudian tanggapan Setya Novanto itu dijelaskan meski hakim tidak menolak pencabutan BAP Miryam itu. Hakim hanya menyampaikan bahwa hakim menetapkan keterangan di pengadilanlah yang dijadikan pertimbangan,” ungkap Irene.

Dengan tidak dipakainya BAP Miryam di tahap penyidikan maka aliran uang ke anggota DPR lainpun tidak masuk dalam putusan hakim.

“(Tidak dipakainya BAP Miryam) Nanti kita sampaikan ke pimpinan sebagai laporan kami, tapi ada fakta-fakta yang menurut kami kalau hakim sudah meyakini sejak proses penganggaran maka harusnya ada fakta-fakta yang juga sebagaimana tuntutan kami uraikan bahwa ada korupsi dan kolusinya sejak penganggaran. Itu yang menurut kami belum diuraikan hakim,” tegas Irene.

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara ini memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.

Vonis itu ditambah kewajiban membayar denda 500 ribu dolar AS dikurangi 300 ribu dolar AS dan Rp50 juta subsider dua tahun kurungan.

Sedangkan terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider satu bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50 ribu dolar AS dikurangi pengembalian 30 ribu dolar AS dan Rp150 juta subsider setahun kurungan.***

HAKIM UNGKAP KONGKALIKONG DALAM PROYEK e-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyidangkan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai proyek tersebut penuh kolusi sehingga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

“Dalam proyek e-KTP terjadi kolusi yang dilakukan terdakwa pertama, terdakwa dua, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan calon peserta lelang atau konsorsium untuk memenangkan konsorsium tertentu,” kata anggota majelis hakim Ansyori Syaifuddin dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/07/2016).

Kolusi itu, menurut dia, terjadi karena ada penerimaan dan pemberian uang mulai dari proses penganggaran sampai lelang agar pihak-pihak tertentu menjadi pemenang lelang dengan cara tidak benar.

BACA JUGA: INILAH NAMA-NAMA PENERIMA ALIRAN DANA KORUPSI e-KTP

“Terhadap pengadaan barang telah diarahkan untuk menggunakan produk-produk tertentu sehingga tidak terjadi kompetisi sehat dalam pelaksanaannya, baik dari sisi mutu dan harganya,” ujar hakim Ansyori.

Meski terdakwa pertama, Irman, saat pengadaan berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP karena menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, namun tampak jelas perannya dalam kolusi tersebut.

“Terdakwa pertama menjabat sebagai Dirjen Dukcapil, dan meski terdakwa pertama berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP, tapi ada peran terdakwa dalam menentukan pemenang yang akan mengerjakan proyek e-KTP. Di samping itu, terdakwa mengaku menerima sejumlah uang sehingga melampaui batas kewenanganya dan diklasifikasi perbuatan penyalahgunaan wewenang,” ungkap hakim Ansyori.

Selain itu, Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) melaksanakan tugasnya dengan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah dan melanggar etika pengadaan.

“Sehingga, unsur menyalahgunakan kewenangan oleh terdakwa pertama dan terdakwa kedua terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa,” ujar hakim Ansyori.

Dari pengadaan e-KTP sejak 21 Oktober 2010 sampai 31 Desember 2013, pihak konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) juga telah menerima Rp4,9 triliun.

“Namun, menurut ahli, harga wajar untuk e-KTP adalah Rp2,6 triliun sehingga terdapat selisih Rp2,3 triliun, yang merupakan kerugian negara dalam perkara ini sebagaimana laporan audit BPKP. Majelis sependapat dengan dengan pendapat tersebut, dan mengambilnya sebagai pendapat majelis sendiri, sehingga unsur kerugian negara telah terpenuhi,” ungkap hakim Ansyori.

Rincian kolusi tersebut adalah Pertama, Konsorsium PNRI tidak melakukan personalisasi dan distribusi terhadap 27.415.747 keping blangko e-KTP, dan hanya melakukan personalisasi sebanyak 144.599.653 keping, meskipun berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dokumen pembayaran disebutkan konsorsium PNRI telah melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 145 juta keping blangko e-KTP.

Kedua, konsorsium PNRI tidak dapat mengintegrasikan antara hardware security modul (HSM) dengan key management system (KMS), sehingga tidak memenuhi spesifikasi sistem keamanan kartu/perangkat dan data sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Ketiga, dalam pelaksanaan pekerjaan Jaringan Komunikasi Data (JARKOMDAT), konsorsium PNRI dan PT Quadra Solution mensubkontrakkan kepada PT Indosat Tbk, yang pelaksanaan dan pembayarannya tidak sesuai kontrak.

Keempat, dalam pelaksanaan pekerjaan Helpdesk Management System, PT Sucofindo selaku anggota Konsorsium PNRI hanya menyediakan 84 orang untuk layanan keahlian helpdesk, dari seharusnya 169 orang, namun mendapat pembayaran untuk 169 orang.

Kelima, terjadi perbedaan metode pemadanan antara identifikasi dengan verifikasi data yang berdasarkan KAK seharusnya menggunakan sidik jari, namun konsorsium PNRI menggunakan selaput mata (iris), sehingga ketunggalan e-KTP tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, penggunaan alat cetak Fargo HDP5000 part number 75001 untuk pencetakan e-KTP di setiap kabupaten/kota terdapat penguncian spesifikasi yang terletak di printer dan pita/tintanya yang menyebabkan pengguna tidak dapat menggunakan alat cetak lain, dan harganya dikendalikan oleh vendor.

“Terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi target dan tidak sesuai kontrak tersebut, para terdakwa tidak memberikan teguran atau memberikan sanksi kepada konsorsium PNRI,” ujar hakim Ansyori,

Ia menimpali, “Akan tetapi, para terdakwa justru memerintahkan panitia pemeriksa dan penerima hasil pengadaan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan sesuai target kontrak sehingga seolah-olah konsorsium PNRI telah melakukan pekerjaan sesuai targetnya dan tetap dapat menerima pembayaran secara bertahap meskipun tidak memenuhi target pekerjaan pada setiap terminnya.”

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara itu memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis tujug tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500.000 dolar Amerika Serikat (AS) dikurangi 300.000 dolar AS dan Rp50 juta subsider dua tahun kurungan penjara.

Sedangkan, terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider sebulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50.000 dolar AS dikurangi pengembalian 30.000 dolar AS dan Rp150 juta subsider setahun kurungan penjara.***