KPK TANGKAP HAKIM TIPIKOR BENGKULU

JAKARTA, SELIDIK.NET—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berinisial SR. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap SR pada Rabu (6/9/17) malam berkaitan dengan salah satu perkara korupsi yang ditangani oleh SR di PN Bengkulu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejumlah uang yang diduga sebagai transaksi suap diamankan bersama beberapa penegak hukum di Bengkulu terkait OTT tersebut.

“Benar, tadi malam tim KPK lakukan OTT di Bengkulu. Kami dapat informasi dari masyarakat dan setelah dicek di lapangan, benar ada indikasi transaksi suap yang melibatkan oknum penegak hukum setempat,” kata Febri ketika dikonfirmasi, Kamis (7/9/17).

Selain itu, KPK juga dikabarkan menangkap hakim ad-hoc berinisial HA dan panitera pengganti berinisial HK. KPK juga menangkap satu mantan panitera pengadilan setempat berinisial DH beserta anak (VN), menantu (DD), dan orangtuanya (DD).

Ada dugaan, para hakim dan panitera menerima suap terkait penanganan kasus korupsi pengelolaan anggaran rutin dan kegiatan fiktif di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan kerugian negara Rp 590 juta. Dalam kasus tersebut, Plt BPKAD Wilson divonis pengadilan dengan hukuman satu tahun tiga bulan pada 14 Agustus 2017.

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu membenarkan bahwa tiga pegawai yang terdiri atas panitera pengganti dengan inisial HK, hakim karir berinisial SR, dan hakim ad-hoc berinisial HA dibawa KPK dan menjalani pemeriksaan di Markas Polda Bengkulu.

“KPK menyegel ruangan dan meja kerja ibu SR, HA dan bapak HK,” kata Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Jonner Manik di Bengkulu, Kamis, (7/9/17).

Selain menyegel ruangan, tim penyidik juga membawa beberapa dokumen.
“Kami belum tahu apakah ada dokumen atau bentuk lainnya yang dibawa setelah menyegel, nanti kita tunggu saja beritanya dari KPK,” kata Joner.***

KEJARI BENGKULU TAHAN MANTAN GUBERNUR

BENGKULU, SELIDIK.Net—Kejaksaan Negeri Bengkulu akhirnya menahan mantan penguasa provinsi Bengkulu, Junaidi Hamsyah, Rabu 12 Juli 2017. Mantan Gubernur Bengkulu yang perkara dugaan korupsinya pernah ditangani Mabes Polri itu ditahan dalam kasus dugaan korupsi dana honorer pembina Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus pada 2012.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Bengkulu Irvon Desvi Putra penahanan terhadap eks Gubernur Bengkulu  itu dilakukan karena dua alasan objektif dan subjektif. Junaidi dikhawatirkan menghilangkan alat bukti dan kabur.

“Junaidi Hamsyah dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun,” kata Irvon.

Junaidi Hamsyah tiba di kantor kejaksaan sekitar pukul 10.45 bersama istrinya, Honiarty, dan pengacaranya, Muspani. Junaidi yang juga dosen perguruan tinggi di Bengkulu itu sempat menjalani pemeriksaan perkara dan kesehatan sebelum dikirim di Rutan Malabero. “Perkara ini sudah cukup lama. Saya sebagai warga negara taat akan hukum dan mengikuti aturan hukum yang berlaku,” kata Junaidi.

Junaidi dianggap terlibat pada kasus tersebut karena menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor Z. 17 XXXVIII Tahun 2011 Tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M Yunus. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bengkulu negara dirugikan Rp 5,4 miliar.

Menurut Junaidi, SK itu dia teken setelah ditelaah oleh bagian hukum, asisten, keuangan dan sekretaris daerah. Meski termasuk salah satu penerima honor, Junaidi mengaku  tidak pernah mengambil uangnya. Namun pernyataan tersebut dibantah bekas staf keuangan RSUD M. Yunus, Darmawi, yang berstatus terpidana. Darmawi berujar pernah memberikan uang ke staf gubernur.

SK serupa sebelumnya pernah dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya, Agusrin Maryono Nadjamudin. Namun saat itu RSUD M. Yunus belum merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Persoalan muncul saat SK yang dikeluarkan Junaidi bertentangan dengan Permendagri No 61 Tahun 2007 mengenai Dewan Pengawas. Berdasarkan Permendagri tersebut BLUD tidak mengenal tim pembina.***