KASUS KORUPSI ALKES: BARESKRIM SITA Rp. 7,8 M DARI KIMIA FARMA

Martinus Sitompul

JAKARTA, SELIDIK.Net—Bareskrim Polri menyita uang sebesar Rp 7,8 miliar dari PT Kimia Farma Trading & Distribution (TD) pada 6 Juli lalu. Penyitaan itu merupakan hasil pengembangan kasus korupsi Proyek Pengadaan Alat Kesehatan Dasar di Ditjen Binkesmas Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2006.

“Penyitaan ini merupakan pengembangan penyidikan perkara pokok dengan tersangka BS selaku Sekretaris Direktur Jenderal Binkesmas Departemen Kesehatan dan perkaranya telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, Jumat (14/7/2017).

“Jadi sudah tahap dua tersangka dan barang bukti itu diserahkan kemudian dengan penyitaan sebesar Rp 7,8 miliar,” imbuh Martinus.

Kasus korupsi ini berawal saat Kemenkes menggelar proyek pengadaan alat kesehatan di Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) dengan anggaran Rp 65 miliar. PT Kimia Farma merupakan perusahaan pemenang tender pengadaan proyek tersebut.

Kasus ini sudah ditangani Bareskrim Polri sejak 2013 dan akan segera disidangkan.

Dalam perkara itu, Sekretaris Ditjen Binkesmas dokter Bambang Sardjono telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Bahkan proses peradilan Bambang Sardjono sudah sampai pada tingkat pengadilan. Saat proyek berlangsung, Bambang berperan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tahun lalu, Bambang divonis 3,5 tahun penjara dan kini menghuni Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Polisi lalu memeriksa sejumlah saksi, salah satunya Dirut PT Kimia Farma Yayan Heryana. Setelah memeriksa Yayan, polisi lalu menyita uang sejumlah Rp. 7.847.967.125 dari Kimia Farma. Yayan Heryana tidak terlibat kasus ini. Yayan hanya diperiksa sebagai saksi karena posisinya sebagai Dirut PT Kimia Farma, yang baru dijabatnya pada tahun 2016 lalu.

“Ini disita dari PT Kimia Farma selaku pelaksana pekerja pengadaan alat. Ini merupakan pengembangan penyidikan dari perkara pokok,” jelas Martinus, yang kemudian membagikan data yang menerangkan jenis- jenis alkes dasar yang diduga pengadaannya sarat korupsi oleh Bambang, yaitu poliklinik set, poned set, bidan set, sarana posyandu, diagnostik set.

“Dengan nilai proyek Rp 65,7 miliar. Modus korupsi, pertama Anggaran Tahun 2005 dikumpulkan dan dijadikan DIPA Luncuran Tahun 2006. Menetapkan metode pengadaan dengan cara pemilihan langsung dengan nilai, yang seharusnya melalui pelelangan umum,” terang Martinus.

Masih membahas modus, dalam data yang disampaikan Martinus, Bambang diduga mengintervensi panitia pengadaan untuk melaksanakan negosiasi dengan PT Kimia Farma Trading & Distribution (PT KFTD). Tujuannya supaya bisa memenangkan PT Kimia Farma TD.

“Negosiasi merupakan wewenang dari Ketua Panitia. Hal itu melanggar Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” tutur Martinus.

Dalam pengembangan penyidikan yang selanjutnya menyeret PT Kimia Farma, Martinus melanjutkan, penyidik telah mengambil suatu kesimpulan melalui proses gelar perkara. Yaitu penyelidikan terhadap PT Kimia Farma dinaikkan menjadi penyidikan.

“Berkas yang sekarang ini merupakan pegembangan dari berkas perkara Bambang. Kita splitsing terhadap penyedia barang PT KFTD. Penyidik Dittipikor melakukan Gelar perkara terhadap penyelidikan tersebut dan hasilnya disetujui untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” diterangkan Martinus.

Terakhir, Martinus menyampaikan penyidik sudah memeriksa sebanyak 21 saksi, menyita sejumlah uang dari eks Bendahara Depkes RI Eman Sulaeman pada Senin (19/6), meminta keterangan ahli diantaranya BPK, LKPP, ahli keuangan negara.

“BPK untuk menyqtakan kerugian negara, LKPP untuk sebagai ahli pengadaan dan ahli keuangan negara. Modus dugaan korupsi PT Kimia Farma TD yaitu tidak melaksanakan sendiri pengadaan tersebut. Malah mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada pihak lain,” tutur Martinus.

“Menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Mengganti merek barang yang diserahkan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Terlambat dalam penyerahan barang sehingga PT Kimia Farma TD didenda,” sambung dia.

Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP terhadap pihak Kimia Farma. ***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *