CIPS: PENGAWASAN DANA DESA YANG LEMAH MENJADI SUMBER KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jaksa dan bupati di Pamekasan Madura terkait dugaan korupsi Dana Desa, memunculkan sorotan terhadap dana desa sebagai lahan korupsi.

Operasi di Pamekasan itu telah menjerat Bupati Pamekasan, Achmad Syafii Yasin; Kajari Pamekasan, Rudi Indra Prasetya; Kepala Inspektorat Pamekasan, Sutjipto Utomo; Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin; dan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi.

Pengawasan Lemah

Koordinator Corruption Inquiry and Prevent Society (CIPS) Tiopan LG mengatakan, pengawasan yang lemah terhadap penggunaan Dana Desa yang lemah menjadi sumber penyelewengan. Tiopan menuding Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi gagal mengontrol dan mengawal Dana Desa.

Kasus bancakan dana desa itu bukan hanya terjadi di Pamekasan. Pada Januari 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 362 laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dana desa. Dari 362 pengaduan itu, ada 87 laporan yang akan diusut dalam kasus penyimpangan itu.

Pemerintah menggelontorkan Rp20,7 triliun yang disalurkan ke 74.093 desa di Indonesia. Anggaran dana desa bertambah menjadi Rp46,96 triliun pada 2017 dan Rp60 triliun pada 2017.

Sejak awal kemunculannya melalui Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa telah menjadi sorotan. KPK telah melakukan kajian tentang dana desa dan mendapati ada celah terjadinya penyelewengan.

KPK sudah mengindentifikasi empat celah dana desa yang terjadi di Indonesia, yaitu regulasi, tata laksana, pengawasan serta kualitas dan integritas SDM yang mengurus dana desa. “Dalam konteks pencegahan terkait dana desa,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif .

Laode mengatakan, KPK sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bekerja sama dengan Kementerian Desa agar laporan sistem pengelolaan dana desa lebih sederhana. Karena itu BPKP membuat sistem laporan yang agak berbeda dengan sistem laporan APBN biasa.

KPK juga meminta ada sistem pelatihan yang baik khususnya pendamping dan kepala desa. Pelatihan dan kampanye agar dana desa tepat sasaran. KPK, kata Laode, melakukan pendampingan ke beberapa kementerian terkait dana desa ini. “Sistem pengawasan dan pengelolaan harus betul-betul diperhatikan,” kata Laode.

Meski disebut banyak celah, pemerintah mengklaim sudah membangun sistem pencegahan agar dana desa tidak menjadi bancakan untuk dikorupsi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencontohkan pengawasan melalui inspektorat daerah.

Dalam kasus di Pamekasan, pejabat inspektorat justru bekerja sama dengan oknum kepala daerah untuk mengkorupsi dana desa.

“Kalau sampai ada kongkalikong antara kepala daerah, kepala desa dengan oknum kejaksaan, oknum inspektorat ya sudah parah itu,” kata Tjahjo, Kamis (3/8/2017). “Padahal tugas inspektorat daerah mengawasi, kalau inspektorat terlibat, mau apa lagi, silakan KPK memprosesnya.”

Tjahjo menegaskan sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tjahjo memastikan Bupati Pamekasan akan segera diberhentikan.

Selain inspektorat daerah, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang dipimpin Bibit Samad Rianto, mantan pimpinan KPK. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo melantik Satgas Dana Desa ini pada 5 Juli lalu.

Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Eko menekankan agar upaya pencegahan dan pengawasan menjadi poin utama dari peran Satgas Dana Desa.”Satgas Dana Desa berperan untuk membantu para kepala desa supaya bisa menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan Undang-Undang,” kata Menteri Eko.

Menteri Eko menegaskan, Satgas Dana Desa dibentuk bukan untuk menangkap kepala desa tetapi akan membantu merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa.

Satgas juga memiliki peran membantu mengevaluasi regulasi terkait dana desa, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi, harmonisasi hubungan antar lembaga serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa.

Menteri Eko mengajak semua pihak membantu Kemendes PDTT dan Satgas Dana Desa untuk mengawal dana desa di daerahnya masing-masing.

Jika ada dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat melapor ke Call Center 1500040, SMS Center di nomor 081288990040 atau 087788990040 kemudian via media sosial Kemendes PDTT.***

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *