KPPBC TMP A BOGOR MUSNAHKAN BARANG HASIL PENINDAKAN

BOGOR, SELIDIK.Net— Kantor Pengawasan dan Pelayanan tipe madya Pabean A Bogor (KPPBC TMP A Bogor) melaksanakan kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan periode tahun 2015—2017  yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara (BMN).

Kepala KPPBC TMP A Bogor Moh. Syaifuddin bersama instansi terkait secara simbolis memusnahkan barang hasil penindakan Tahun 2015-2016

Kegiatan pemusnahan tersebut dilaksanakan Selasa (19/12) diawali dengan pelaksanaan Coffee Morning dengan instansi terkait. Pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman depan Kantor Bea Cukai Bogor oleh Kepala KPPBC TMP A Bogor Mohammad Syaifuddin S.E, M.A., bersama instansi terkait. Selanjutnya seluruh BMN hasil penindakan dibawa ke PT Holcim Indonesia Narogong Plant TBK yang beralamat di Jalan raya Narogong Km. 7 Cileungsi, Gunung Putri Bogor untuk dilakukan pemusnahan.

Kepala KPPBC TMP A Bogor memaparkan bahwa barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan barang hasil penindakan operasi cukai KPPBC TMP A Bogor periode 2015—2016 di berbagai wilayah pengawasan Bea dan Cukai Bogor.

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Selidik, barang-barang yang dimusnahkan berupa:

–2.198 bungkus Tembakau Iris (TIS) berbagai merek

–205 botol Minuman Mengandung  Etil Alkohol (MMEA)impor berbagai merek dengan kadar alkohol 12,5% —40%.

Selain itu dimusnahkan pula barang bukti tindak pidana cukai yang ditangani PPNS Bea Cukai Bogor tahun 2016-2017 yang telah mendapat putusan yang tetap dari hakim (incracht)untuk dimusnahkan oleh jaksa eksekutor (jaksa Penuntut Umum Kejari Depok dan Kejari B ogor) berupa:

-1.499 botol minuman beralkohol oplosan merek lokal tanpa dilekati pita cukai

-Bahan baku, bahan penolong, dan peralatan pembuatan produksi minuman beralkohol oplosan

Menurut Moh. Syaifuddin, potensi kerugian negara terhadap barang hasil operasi cukai dan tindak pidana cukai diperkirakan sebesar Rp. 108.268.600,00 (seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan perkiraan nilai barang yang dimusnahkan adalah sebesar Rp. 166.783. 908,00 (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah). Potensi kerugian immaterial lainnya yang lebih besar dan tidak dapat diperhitungkan adalah timbulnya dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat dengan munculnya berbagai tindak kriminal akibat beredarnya minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal(oplosan ) tersebut serta ancaman kesehatan masyarakatmengingat produk tersebut tidak melalui uji kelayakan konsumsi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.

Pemusnahan dilakukan atas kerja sama KPPBC TMP A Bogor dengan unit GEOCYCLE PT Holcim Indonesia dengan metode co-processing yang aman dan ramah lingkungan.Barang yang dimusnahkan dibakar pada mesin incinerator (tanur semen) bersuhu tinggi sampai dengan 2000oC dan stabil sehingga dapat memusnahkan barang tanpa meninggalkan residu  apapun sesuai tujuan untuk menghilangkan sifat dan fungsi awal barang sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis sesuai dengan surat persetujuan pemusnahan BMN yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor.***(RH/SLDK/10)

JAKSA AGUNG KLAIM KEJAKSAAN TANGANI KORUPSI LEBIH BANYAK DIBANDING KPK

JAKARTA, SELIDIK.NET— Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengklaim kejaksaan menyelesaikan kasus korupsi lebih banyak ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setahun terakhir.

Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Polri, di mana kejaksaan dilibatkan dalam fungsi penuntutan.

Namun, ia belum secara tegas menjawab apakah kejaksaan akan bergabung.

“Dari pernyataan ICW (Indonesia Corruption Watch) sendiri selama 2016-2017 kejaksaan mampu menyelesaikan kasus korupsi jauh lebih banyak dari penegak hukum lain, termasuk KPK,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Padahal, kata Prasetyo, kejaksaan memiliki dana operasional yang minim dan tidak sebanyak KPK. Ia mengatakan, kejaksaan sudah memiliki satuan tugas tipikor.

Karena itu ia mengatakan akan terus memaksimalkan satuan tugas tersebut.

“Semakin banyak institusi atau lembaga penegak hukum yang dispesialkan untuk memberantas korupsi, semakin bagus. Biar semuanya tertangani dengan baik,” ujar dia.

Sebelumnya, wacana pembentukan Densus Tipikor menguat seiring akan berakhirnya kerja Panitia Khusus Angket KPK. Wacana tersebut menjadi salah satu opsi dari rekomendasi yang dibahas dalam Pansus Angket KPK.***

KORUPSI PENGADAAN ALQURAN KEMBALI DIGELAR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Persidangan kasus korupsi pengadaan kitab suci Al Quran untuk terdakwa Fahd El Fouz kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/7/2017). Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga orang saksi.

Ketiganya yakni, Vasko Ruseimy, Syamsurachman, dan Rizky Moelyoputro. Dalam surat dakwaan, ketiganya diajak oleh Fahd untuk menjadi perantara suap, dengan imbalan akan memeroleh fee yang didasarkan pada setiap proyek pengadaan.

Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi ketiga saksi tersebut mengenai PT Karya Sinergy Alam Indonesia (KSAI). Rekening perusahaan itu diduga menjadi tempat penampung uang suap dari para rekanan kepada sejumlah pejabat negara.

“Awalnya, perusahaan ini bukan untuk mengerjakan proyek pemerintah. Awalnya untuk menggelar acara musik dangdut,” ujar Vasko kepada majelis hakim.

Menurut Vasko, PT KSAI sebenarnya dibentuk untuk menggelar berbagai kegiatan di bidang seni. Misalnya, menggarap proyek perfileman atau musik dangdut.

Menurut Vasko, saat itu Fahd selaku Ketua Gema MKGR dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra selaku Sekjen Gema MKGR, menyarankan agar PT KSAI digunakan rekeningnya untuk menampung uang yang diterima dari para rekanan proyek pengadaan Al Quran.

“Tapi karena perintah Ketum dan Sekjen, ya sudah ini dipakai dulu rekeningnya,” kata Vasko.

Saat memberikan tanggapan dalam persidangan, Fahd mengatakan bahwa perusahaan itu sebenarnya dibentuk secara bersama-sama para saksi. Mengenai status kepemilikan PT KSAI, menurut Fahd, tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tapi dimiliki secara bersama-sama.

Ketiga saksi dalam persidangan ini mengakui bahwa rekening PT KSAI beberapa kali menerima aliran dana yang jumlahnya miliaran rupiah. Salah satunya, uang itu berasal dari Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia, Abdul Kadir Alaydrus.***

HAKIM UNGKAP KONGKALIKONG DALAM PROYEK e-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyidangkan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai proyek tersebut penuh kolusi sehingga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

“Dalam proyek e-KTP terjadi kolusi yang dilakukan terdakwa pertama, terdakwa dua, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan calon peserta lelang atau konsorsium untuk memenangkan konsorsium tertentu,” kata anggota majelis hakim Ansyori Syaifuddin dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/07/2016).

Kolusi itu, menurut dia, terjadi karena ada penerimaan dan pemberian uang mulai dari proses penganggaran sampai lelang agar pihak-pihak tertentu menjadi pemenang lelang dengan cara tidak benar.

BACA JUGA: INILAH NAMA-NAMA PENERIMA ALIRAN DANA KORUPSI e-KTP

“Terhadap pengadaan barang telah diarahkan untuk menggunakan produk-produk tertentu sehingga tidak terjadi kompetisi sehat dalam pelaksanaannya, baik dari sisi mutu dan harganya,” ujar hakim Ansyori.

Meski terdakwa pertama, Irman, saat pengadaan berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP karena menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, namun tampak jelas perannya dalam kolusi tersebut.

“Terdakwa pertama menjabat sebagai Dirjen Dukcapil, dan meski terdakwa pertama berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP, tapi ada peran terdakwa dalam menentukan pemenang yang akan mengerjakan proyek e-KTP. Di samping itu, terdakwa mengaku menerima sejumlah uang sehingga melampaui batas kewenanganya dan diklasifikasi perbuatan penyalahgunaan wewenang,” ungkap hakim Ansyori.

Selain itu, Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) melaksanakan tugasnya dengan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah dan melanggar etika pengadaan.

“Sehingga, unsur menyalahgunakan kewenangan oleh terdakwa pertama dan terdakwa kedua terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa,” ujar hakim Ansyori.

Dari pengadaan e-KTP sejak 21 Oktober 2010 sampai 31 Desember 2013, pihak konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) juga telah menerima Rp4,9 triliun.

“Namun, menurut ahli, harga wajar untuk e-KTP adalah Rp2,6 triliun sehingga terdapat selisih Rp2,3 triliun, yang merupakan kerugian negara dalam perkara ini sebagaimana laporan audit BPKP. Majelis sependapat dengan dengan pendapat tersebut, dan mengambilnya sebagai pendapat majelis sendiri, sehingga unsur kerugian negara telah terpenuhi,” ungkap hakim Ansyori.

Rincian kolusi tersebut adalah Pertama, Konsorsium PNRI tidak melakukan personalisasi dan distribusi terhadap 27.415.747 keping blangko e-KTP, dan hanya melakukan personalisasi sebanyak 144.599.653 keping, meskipun berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dokumen pembayaran disebutkan konsorsium PNRI telah melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 145 juta keping blangko e-KTP.

Kedua, konsorsium PNRI tidak dapat mengintegrasikan antara hardware security modul (HSM) dengan key management system (KMS), sehingga tidak memenuhi spesifikasi sistem keamanan kartu/perangkat dan data sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Ketiga, dalam pelaksanaan pekerjaan Jaringan Komunikasi Data (JARKOMDAT), konsorsium PNRI dan PT Quadra Solution mensubkontrakkan kepada PT Indosat Tbk, yang pelaksanaan dan pembayarannya tidak sesuai kontrak.

Keempat, dalam pelaksanaan pekerjaan Helpdesk Management System, PT Sucofindo selaku anggota Konsorsium PNRI hanya menyediakan 84 orang untuk layanan keahlian helpdesk, dari seharusnya 169 orang, namun mendapat pembayaran untuk 169 orang.

Kelima, terjadi perbedaan metode pemadanan antara identifikasi dengan verifikasi data yang berdasarkan KAK seharusnya menggunakan sidik jari, namun konsorsium PNRI menggunakan selaput mata (iris), sehingga ketunggalan e-KTP tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, penggunaan alat cetak Fargo HDP5000 part number 75001 untuk pencetakan e-KTP di setiap kabupaten/kota terdapat penguncian spesifikasi yang terletak di printer dan pita/tintanya yang menyebabkan pengguna tidak dapat menggunakan alat cetak lain, dan harganya dikendalikan oleh vendor.

“Terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi target dan tidak sesuai kontrak tersebut, para terdakwa tidak memberikan teguran atau memberikan sanksi kepada konsorsium PNRI,” ujar hakim Ansyori,

Ia menimpali, “Akan tetapi, para terdakwa justru memerintahkan panitia pemeriksa dan penerima hasil pengadaan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan sesuai target kontrak sehingga seolah-olah konsorsium PNRI telah melakukan pekerjaan sesuai targetnya dan tetap dapat menerima pembayaran secara bertahap meskipun tidak memenuhi target pekerjaan pada setiap terminnya.”

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara itu memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis tujug tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500.000 dolar Amerika Serikat (AS) dikurangi 300.000 dolar AS dan Rp50 juta subsider dua tahun kurungan penjara.

Sedangkan, terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider sebulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50.000 dolar AS dikurangi pengembalian 30.000 dolar AS dan Rp150 juta subsider setahun kurungan penjara.***

KORUPSI e-KTP: INILAH NAMA PARA PENERIMA ALIRAN DANA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut sejumlah penerima aliran dana proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang berasal dari berbagai profesi. Ada anggota DPR, pengacara, anggota konsorsium, staf Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak lain yang terlibat.

“Sejak penganggaran dan pengadaan barang dan jasa KTP-E, terdakwa I Irman dan terdakwa II Sugiharto telah menerima uang sebagai berikut: pertama Irman menerima uang 300 ribu dolar AS yang berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong dan 200 ribu dolar AS dari terdakwa II. Terdakwa II menerima 30 ribu dolar AS dari Paulus Tannos dan uang 20 ribu dolar AS yang berasal dari Johanes Marliem yang sebagian uang dibelikan Honda Jazz seharga Rp 150 juta,” kata anggota majelis hakim Anwar dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Selain kedua terdakwa, nama-nama yang disebut menerima aliran dana proyek e-KTP adalah:

  1. Miryam S Haryani sejumlah 1,2 juta dolar AS
  2. Diah Angraini 500 ribu dolar AS
  3. Markus Nari 400 ribu dolar as atau Rp4 miliar
  4. Ade Komarudin 100 ribu dolar AS
  5. Hotma Sitompul 400 ribu dolar AS
  6. Husni Fahmi 20 ribu dolar AS dan Rp30 juta
  7. Drajat Wisnu 40 ribu dolar AS dan Rp25 juta
  8. Enam orang anggota panitia lelang masing-masing Rp10 juta
  9. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN masing-masing Rp1 miliar dan untuk kepentingan “gathering” dan SBI sejumlah Rp1 miliar
  10. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta
  11. Mahmud Toha Rp30 juta
  12. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp137,989 miliar
  13. Perum PNRI Rp107,710 miliar
  14. PT Sandipala Artha Putra Rp145,851 miliar
  15. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding companty PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148,863 miliar
  16. PT LEN Industri Rp3,415 miliar
  17. PT Sucofindo sejumlah Rp8,231 miliar
  18. PT Quadra Solution Rp79 miliar.

“Pemberian uang itu jelas menguntungkan bagi para terdakwa, yang menjadi pertanyaan apakah memang menjadi tujuan para terdakwa untuk melakukan itu, karena para terdakwa termasuk penerima uang dan memberikan kepada pihak lain dan ikut menjadi perantara pemberian dan setidaknya mengetahui pemberian itu,” tambah hakim Anwar.

“Menimbang pada November 2012 terdakwa II Sugiharto juga memberikan sejumlah uang kepada staf pada Kemendagri, Kemenkeu dan BPK sekretaris Komisi II dan Bappenas yang berhubungan dengan pengusulan anggaran KTP-E yaitu kepada,” ungkap hakim Frangki.

  1. Wulung selaku Auditor pada BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil sejumlah Rp80 juta setelah pemberian uang tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pada Ditjen Dukcapil tahun 2010
  2. Staf pada sekretariat Komisi II DPR RI yang diberikan Terdakwa II melalui Dwi Satuti Lilik sejumlah Rp25 juta
  3. Ani Miryanti selaku Koordinator Wilayah (Korwil) III sosialisasi dan supervisi KTP Elektronik sejumlah Rp50 juta untuk diberikan kepada 5 orang Korwil masing-masing sejumlah Rp10 juta
  4. Heru Basuki selaku Kasubdit Pelayanan Informasi Direktorat PIAK sejumlah Rp40 juta
  5. Asniwarti selaku staf pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sejumlah Rp60 juta
  6. Staf pada Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri melalui Wisnu Wibowo dan Suparmanto sejumlah Rp40 juta
  7. Drajat Wisnu Setyawan sejumlah Rp25 juta
  8. Wisnu Wibowo selaku Kepala bagian Perencanaan Kementerian Dalam Negeri sejumlah Rp10 juta
  9. Husni Fahmi sejumlah Rp30 juta
  10. Ruddy Indrato Raden selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil pengadaan sejumlah Rp30 juta
  11. Junaidi selaku Bendahara pembantu proyek sejumlah Rp30 juta
  12. Didik Supriyanto selaku staf pada Setditjen Dukcapil sejumlah Rp10 juta dan;
  13. Bistok Simbolon selaku Deputi Bidang Politik dan Keamanan pada Sekretariat Kabinet sejumlah Rp30 juta guna pengambilan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terdakwa I.

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara ini memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500 ribu dolar AS dikurangi 300 ribu dolar AS dan Rp50 juta subsider 2 tahun kurungan.

Sedangkan terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 1 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50 ribu dolar AS dikurangi pengembalian 30 ribu dolar AS dan Rp150 juta subsider 1 tahun kurungan.***

KASUS e-KTP: VONIS TERHADAP SUGIHARTO DAN IRMAN SEBUT NAMA SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.Net—Dalam sidang putusan terhadap terdakwa kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Irman dan Sugiharto, nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto yang baru-baru ini dijadikan tersangka dalam kasus yang sama, tidak disebut sebagai pihak yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus itu.

Majelis hakim menyebut kedua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu melakukan korupsi bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini. Kemudian, dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan calon peserta lelang.

“Telah terjadi kolusi antara terdakwa I dan II, Diah Anggraini, Andi Agustinus dan calon peserta lelang,” ujar hakim Anshori Saifudin saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/1/2017).

Hal itu tidak sejalan dengan surat tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ikut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, ada nama pengusaha Isnu Edhi Wijaya dan Drajat Wisnu Setiawan yang didakwa bersama-sama.

Jaksa KPK meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

“Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Meski demikian, dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menggunakan fakta-fakta yang ada kaitannya dengan Setya Novanto sebagai pertimbangan putusan.

Pertama, majelis hakim mempertimbangkan pertemuan para terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto, dengan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Hotel Grand Melia Jakarta.

Dalam pertemuan yang digelar pukul 06.00 WIB tersebut, Novanto yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, menyatakan kesediannya untuk membantu proses pembahasan anggaran di DPR.

“Pada pertemuan di Grand Melia,  Setya Novanto mengatakan akan mendukung proyek e-KTP,” ujar hakim Franky Tambuwun saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan pertemuan antara terdakwa Irman dan Andi Narogong di ruang kerja Novanto, di Lantai 12 Gedung DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Andi Narogong dan Irman meminta kepastian Novanto mengenai persetujuan DPR terkait anggaran proyek e-KTP.

“Dalam pertemuan itu, Setya Novanto mengatakan bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya,” kata Franky.***