DUGAAN SUAP: KPK TANGKAP BUPATI BATUBARA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnain.

“Tadi malam sejumlah pihak yang diamankan pada OTT di Sumut telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi pada Kamis (14/9/2017).

Febri mengatakan, setelah proses pemeriksaan dan administrasi lainnya, KPK akan mengeskspos kasus tersebut hari ini bersama pimpinan KPK.

Dalam waktu sebelum 24 jam, status hukum dari pihak yang diamankan akan ditentukan, siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka, atau sekadar menjadi saksi.

KPK menduga kasus ini berkaitan dengan suap pada pengurusan sejumlah proyek infrastruktur di sana.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan sejumlah uang. Belum disebutkan secara rinci berapa uang yang disita KPK.***

MENTERI DESA BANTAH SUAP BPK UNTUK DAPATKAN OPINI WTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo membantah bahwa suap BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagi kementeriannya. Hal itu diungkapkan Eko pada Jumat, 14 Juli 2017 ketika memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dugaan suap Auditor Utama BPK RI Rochmadi Saptogiri.

“Enggak ada (permintaan untuk mendapatkan status WTP),” kata Eko Putro Sandjojo seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 14 Juli 2017.

Eko menambahkan, untuk mendapatkan status WTP, kementeriannya tidak memerlukan suap-menyuap. Sebabnya, kata Eko, kementeriannya tengah dibantu oleh KPK, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk memperbaiki administasi kementeriannya.

Karena itulah, Menteri Eko menganggap wajar jika audit yang dilakukan BPK menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan kementeriannya mendapatkan predikat B (Baik) dari Kementerian PAN-RB. “Kita lihat penilaian dari Kemen-PAN, yang tadinya CC sekarang sudah B. Penyerapan anggaran naik dari 69 persen menjadi 94 persen,” kata dia.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian Desa Sugito diduga memberi suap kepada Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan Rochmadi Saptogiri untuk mengubah status laporan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kementerian Desa.

Sugito dan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian Desa Jarot Budi Prabowo diduga memberikan suap Rp 240 juta kepada Rochmadi dan auditor BPK lainnya Ali Sadli. Di ruangan Rochmadi juga ditemukan uang Rp 1,145 miliar dan US$ 3.000 dolar. KPK pun telah menetapkan lima pejabat kementerian dalam kasus dugaan suap ini.***

KASUS KORUPSI e-KTP: GANJAR PASRAH PUTUSAN HAKIM TIPIKOR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo pasrah disebut turut menikmati uang hasil korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

“Yah, sekarang majelis hakim yang akan memutuskan. Kan, terdakwanya sudah ada yah, biar kita serahkan saja kepada hakim,” ujar Ganjar di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).

Dalam dakwaan terhadap mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima aliran dana sebesar USD 520 ribu. Ganjar pun membantah dakwaan tersebut saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang. Nama politikus PDI Perjuangan itu kembali disebut dalam tuntutan terhadap Irman dan Sugiharto.

Ganjar dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Selain Ganjar, beberapa mantan anggota DPR RI juga dimintai keterangan misalnya, Olly Dondokambey juga dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong.

Menurut Ganjar, dirinya sempat dikonfrontasi dengan pihak yang disebut memberikan uang kepada dirinya.

“Saya sekali lagi bahagia waktu dikonfrontasi oleh Pak Novel (penyidik KPK), waktu itu orang yang diceritakan memberi uang itu ternyata bilang kalau Pak Ganjar tidak (menerima),” kata dia.

Dalam sidang perkara korupsi e-KTP, Ganjar yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto membantah ikut menikmati aliran dana proyek senilai Rp 5,9 triliun. Namun kesaksian Ganjar dipatahkan Muhammad Nazaruddin.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyebut Ganjar menolak lantaran nilainya terlalu kecil. Awalnya Ganjar diberi uang oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong senilai USD 150 ribu.

Penolakan oleh Ganjar, kata Nazar, lantaran Ganjar merasa dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR pada saat itu. Ganjar minta jatah bancakan tersebut sama dengan pimpinan DPR lainnya.

“Ribut dia (Ganjar). Dia minta posisinya sama kaya Ketua. Minta nambah. Dikasih 500 ribu (USD),” kata Nazar di hadapan Majelis Hakim Tipikor beberapa waktu lalu.***