POLSEK CIAWI SIAPKAN PENGAMANAN NATAL DAN TAHUN BARU

Bogor, SELIDIK.Net—Polsek Ciawi Bogor melaksanakan kegiatan persiapan untuk pengawalan libur Natal dan Tahun Baru 2017. Untuk kegiatan tersebut, Polsek Ciawi memberdayakan puluhan anggota pramuka perwakilan seluruh sekolah menengah di Ciawi untuk membantu PAM lalin Natal dan Tahun Baru.

Wakapolsek Ciawi AKP Budi Santoso, S.H., S.Pd., M.M., seusai memberikan pengarahan kepada 75 siswa–siswi pramuka dalam rangka kesiapan pengamanan dan Gatur Lalin Hari Natal dan Tahun Baru menjelaskan kepada SELIDIK.Net bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memantapkan layanan yang diberikan oleh Polsek Ciawi kepada masyarakat.

“Harapan kami, masyarakat bisa menikmati libur panjang Natal dan Tahun Baru ini dengan nyaman dan tertib,” ujar Budi Santoso.***

USUT DUGAAN KORUPSI BEASISWA, BARESKRIM POLRI GANDENG BPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi beasiswa di anggaran Pemprov Papua tahun anggaran 2014-2017. 

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi meengungkapkan haal tersebut kepada wartawan, Jumat (1/9/2017). Menurutnya, BPK telah menemukan sejumlah pelanggaran penggunaan dana.

“Untuk sementara ada sejumlah temuan dari BPK,” kata Erwanto.

Menurut Erwanto, temuan yang dimaksud adalah ditemukannya beberapa fakta dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua tahun anggaran 2016.

“Kami menemukan beberapa fakta dugaan penyimpangan penyaluran beasiswa,” katanya.

Tak hanya itu, penyidik kata dia juga menemukan adanya pengalokasian dana anggaran APBD yang tidak sesuai peruntukannya. Akan tetapi hal itu masih terus ditelusuri.

“Sampai sekarang kami masih mengecek faktanya sesuai dengan temuan itu atau tidak,” terangnya.

Erwanto menambahkan, hingga saat ini, jumlah saksi yang sudah dimintai keterangan dalam kasus tersebut tercatat 15 orang. Di kasus ini, Gubernur Papua Lukas Enembe dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi. Kendati demikian, Lukas tidak datang dalam dua kali panggilan pemeriksaan.

Kuasa hukum Lukas kata dia telah meminta penjadwalan ulang dan memastikan bahwa kliennya akan hadir untuk diperiksa polisi pada pekan depan.

“Sudah konfirm akan datang pada Senin (4/9) pekan depan,” ujarnya.***

BARESKRIM POLRI GELEDAH RUMAH MANTAN PEJABAT PERTAMINA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Bareskrim Polri menggeledah rumah eks pejabat PT Pertamia (Persero), Gathot Harsono. Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi penjualan aset Pertamina berupa lahan seluas 1.088 meter persegi di Simprug, Jakarta Selatan dengan tersangka Gathot Harsono.

“Saya lakukan penggeledahan rumah Gathot, tersangka (kasus aset) Pertamina sekarang,” kata Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bareskrim Polri Kombes Indarto kepada wartawan, Selasa (29/8/2017).

Kediaman Gathot yang digeledah beralamat di Jalan Anggrek Roslaina I, Blok H/10 A, Slipi, Jakarta Barat. “Sementara baru Slipi (yang digeledah),” ujar Indarto.

Diketahui pekan lalu Bareskrim juga memasukkan Gathot ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Gathot menghilang saat polisi hendak menangkap dia. Diduga perbuatan Gathot merugikan keuangan negara Rp 40,9 miliar.

“Masyarakat yang mengetahui agar menginformasikan ke kepolisian terdekat atau Direktorat Tipidkor Bareskrim,” kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus, Jumat (25/8).

Wiyagus menegaskan pihaknya akan menindak pihak-pihak yang membantu menyembunyikan Gathot. “Peringatan bagi siapa pun yang menyembunyikan akan dikenakan sanksi pidana,” tegas dia.***

KASUS KORUPSI ALKES: BARESKRIM SITA Rp. 7,8 M DARI KIMIA FARMA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Bareskrim Polri menyita uang sebesar Rp 7,8 miliar dari PT Kimia Farma Trading & Distribution (TD) pada 6 Juli lalu. Penyitaan itu merupakan hasil pengembangan kasus korupsi Proyek Pengadaan Alat Kesehatan Dasar di Ditjen Binkesmas Departemen Kesehatan RI Tahun Anggaran 2006.

“Penyitaan ini merupakan pengembangan penyidikan perkara pokok dengan tersangka BS selaku Sekretaris Direktur Jenderal Binkesmas Departemen Kesehatan dan perkaranya telah diserahkan kepada jaksa penuntut umum,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul, Jumat (14/7/2017).

“Jadi sudah tahap dua tersangka dan barang bukti itu diserahkan kemudian dengan penyitaan sebesar Rp 7,8 miliar,” imbuh Martinus.

Kasus korupsi ini berawal saat Kemenkes menggelar proyek pengadaan alat kesehatan di Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) dengan anggaran Rp 65 miliar. PT Kimia Farma merupakan perusahaan pemenang tender pengadaan proyek tersebut.

Kasus ini sudah ditangani Bareskrim Polri sejak 2013 dan akan segera disidangkan.

Dalam perkara itu, Sekretaris Ditjen Binkesmas dokter Bambang Sardjono telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Bahkan proses peradilan Bambang Sardjono sudah sampai pada tingkat pengadilan. Saat proyek berlangsung, Bambang berperan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Tahun lalu, Bambang divonis 3,5 tahun penjara dan kini menghuni Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Polisi lalu memeriksa sejumlah saksi, salah satunya Dirut PT Kimia Farma Yayan Heryana. Setelah memeriksa Yayan, polisi lalu menyita uang sejumlah Rp. 7.847.967.125 dari Kimia Farma. Yayan Heryana tidak terlibat kasus ini. Yayan hanya diperiksa sebagai saksi karena posisinya sebagai Dirut PT Kimia Farma, yang baru dijabatnya pada tahun 2016 lalu.

“Ini disita dari PT Kimia Farma selaku pelaksana pekerja pengadaan alat. Ini merupakan pengembangan penyidikan dari perkara pokok,” jelas Martinus, yang kemudian membagikan data yang menerangkan jenis- jenis alkes dasar yang diduga pengadaannya sarat korupsi oleh Bambang, yaitu poliklinik set, poned set, bidan set, sarana posyandu, diagnostik set.

“Dengan nilai proyek Rp 65,7 miliar. Modus korupsi, pertama Anggaran Tahun 2005 dikumpulkan dan dijadikan DIPA Luncuran Tahun 2006. Menetapkan metode pengadaan dengan cara pemilihan langsung dengan nilai, yang seharusnya melalui pelelangan umum,” terang Martinus.

Masih membahas modus, dalam data yang disampaikan Martinus, Bambang diduga mengintervensi panitia pengadaan untuk melaksanakan negosiasi dengan PT Kimia Farma Trading & Distribution (PT KFTD). Tujuannya supaya bisa memenangkan PT Kimia Farma TD.

“Negosiasi merupakan wewenang dari Ketua Panitia. Hal itu melanggar Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” tutur Martinus.

Dalam pengembangan penyidikan yang selanjutnya menyeret PT Kimia Farma, Martinus melanjutkan, penyidik telah mengambil suatu kesimpulan melalui proses gelar perkara. Yaitu penyelidikan terhadap PT Kimia Farma dinaikkan menjadi penyidikan.

“Berkas yang sekarang ini merupakan pegembangan dari berkas perkara Bambang. Kita splitsing terhadap penyedia barang PT KFTD. Penyidik Dittipikor melakukan Gelar perkara terhadap penyelidikan tersebut dan hasilnya disetujui untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan,” diterangkan Martinus.

Terakhir, Martinus menyampaikan penyidik sudah memeriksa sebanyak 21 saksi, menyita sejumlah uang dari eks Bendahara Depkes RI Eman Sulaeman pada Senin (19/6), meminta keterangan ahli diantaranya BPK, LKPP, ahli keuangan negara.

“BPK untuk menyqtakan kerugian negara, LKPP untuk sebagai ahli pengadaan dan ahli keuangan negara. Modus dugaan korupsi PT Kimia Farma TD yaitu tidak melaksanakan sendiri pengadaan tersebut. Malah mengalihkan atau mensubkontrakkan kepada pihak lain,” tutur Martinus.

“Menyerahkan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Mengganti merek barang yang diserahkan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Terlambat dalam penyerahan barang sehingga PT Kimia Farma TD didenda,” sambung dia.

Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP terhadap pihak Kimia Farma. ***

PANSUS ANGKET KPK MINTA PENGAMANAN KE POLRI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menjelaskan tentang kedatangan rombongan DPR yang tergabung dalam pansus hak angket KPK ke Mabes Polri. Menurut Tito, selain untuk bersilaturahim, pansus angket KPK meminta bantuan keamanan. Bantuan keamanan dimaksud adalah terhadap saksi atau narasumber yang dipanggil pansus.

Menurut Tito, pansus hak angket KPK juga meminta pengamanan terhadap anggotanya. “Pengamanan anggota-anggota pansus apabila diperlukan,” ujarnya, saat konferensi pers di kantornya, Rabu, 12 Juli 2017.

Tito berujar pihaknya menyatakan siap memberikan pengamanan. Kedatangan pansus ke Mabes Polri, kata dia, intinya untuk mengharapkan dukungan yang berkaitan dengan tugas kepolisian.

Tito mengatakan pihaknya menghormati dibentuknya pansus hak angket KPK. Ia menilai hak tersebut dimiliki oleh DPR dan dijamin oleh konstitusi. Berkaitan dengan dukungan yang diberikan, ia mengatakan kepolisian akan memastikan tidak terjadi kegaduhan selama pansus berkegiatan dengan pengamanan yang dilakukan.

Ketua pansus hak angket KPK Agun Gunandjar menuturkan dalam pertemuan tertutup dengan kapolri Tito Karnavian dan jajaran kepolian itu, pihaknya menyampaikan bahwa pansus adalah lembaga konstitusional yang diatur dalam undang-undang. Ia berharap tugas penyelidikan panitia angket bisa efektif dan efisien setelah ada dukungan dari kepolisian.

Agun menuturkan pihaknya tidak membawa kepentingan tertentu dalam kunjungan ke Mabes. Namun ingin agar penegakan hukum berjalan sesuai aturan. “Diharapkan bisa membuat semakin baik politik pemberantasan korupsi,” kata dia. ***