KPPBC TMP A BOGOR MUSNAHKAN BARANG HASIL PENINDAKAN

BOGOR, SELIDIK.Net— Kantor Pengawasan dan Pelayanan tipe madya Pabean A Bogor (KPPBC TMP A Bogor) melaksanakan kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan periode tahun 2015—2017  yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara (BMN).

Kepala KPPBC TMP A Bogor Moh. Syaifuddin bersama instansi terkait secara simbolis memusnahkan barang hasil penindakan Tahun 2015-2016

Kegiatan pemusnahan tersebut dilaksanakan Selasa (19/12) diawali dengan pelaksanaan Coffee Morning dengan instansi terkait. Pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman depan Kantor Bea Cukai Bogor oleh Kepala KPPBC TMP A Bogor Mohammad Syaifuddin S.E, M.A., bersama instansi terkait. Selanjutnya seluruh BMN hasil penindakan dibawa ke PT Holcim Indonesia Narogong Plant TBK yang beralamat di Jalan raya Narogong Km. 7 Cileungsi, Gunung Putri Bogor untuk dilakukan pemusnahan.

Kepala KPPBC TMP A Bogor memaparkan bahwa barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan barang hasil penindakan operasi cukai KPPBC TMP A Bogor periode 2015—2016 di berbagai wilayah pengawasan Bea dan Cukai Bogor.

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Selidik, barang-barang yang dimusnahkan berupa:

–2.198 bungkus Tembakau Iris (TIS) berbagai merek

–205 botol Minuman Mengandung  Etil Alkohol (MMEA)impor berbagai merek dengan kadar alkohol 12,5% —40%.

Selain itu dimusnahkan pula barang bukti tindak pidana cukai yang ditangani PPNS Bea Cukai Bogor tahun 2016-2017 yang telah mendapat putusan yang tetap dari hakim (incracht)untuk dimusnahkan oleh jaksa eksekutor (jaksa Penuntut Umum Kejari Depok dan Kejari B ogor) berupa:

-1.499 botol minuman beralkohol oplosan merek lokal tanpa dilekati pita cukai

-Bahan baku, bahan penolong, dan peralatan pembuatan produksi minuman beralkohol oplosan

Menurut Moh. Syaifuddin, potensi kerugian negara terhadap barang hasil operasi cukai dan tindak pidana cukai diperkirakan sebesar Rp. 108.268.600,00 (seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan perkiraan nilai barang yang dimusnahkan adalah sebesar Rp. 166.783. 908,00 (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah). Potensi kerugian immaterial lainnya yang lebih besar dan tidak dapat diperhitungkan adalah timbulnya dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat dengan munculnya berbagai tindak kriminal akibat beredarnya minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal(oplosan ) tersebut serta ancaman kesehatan masyarakatmengingat produk tersebut tidak melalui uji kelayakan konsumsi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.

Pemusnahan dilakukan atas kerja sama KPPBC TMP A Bogor dengan unit GEOCYCLE PT Holcim Indonesia dengan metode co-processing yang aman dan ramah lingkungan.Barang yang dimusnahkan dibakar pada mesin incinerator (tanur semen) bersuhu tinggi sampai dengan 2000oC dan stabil sehingga dapat memusnahkan barang tanpa meninggalkan residu  apapun sesuai tujuan untuk menghilangkan sifat dan fungsi awal barang sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis sesuai dengan surat persetujuan pemusnahan BMN yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor.***(RH/SLDK/10)

DEPUTI PENCEGAHAN KPK: INTEGRITAS MASYARAKAT INDONESIA DI BAWAH STANDAR

JAKARTA, SELIDIK.Net— Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan integritas di Indonesia masih di bawah standar. Kondisi itu membuat publik sulit membedakan orang jujur dan tidak jujur.

Enggak jelas kalau disini mana orang jujur dan tidak, disini (Indonesia) mau baik aja susah,” kata Pahala saat acara pelepasan KKN di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu 5 Juli.

Pahala membandingkan dengan integritas masyarakat Cina.

“Di Cina itu nyontek saja dipenjarakan.” ujarnya.

Menurut Pahala, upaya untuk memproduksi orang berintegritas dalam jumlah banyak maka harus dimulai dari kampus. Ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai integritas di pendidikan tingi dan menegah.

“Kan ada 14 pendidikan kedinasan. Nah kita mau model mata kuliahnya ada menanamkan nilai-nilai integitas dan masuk dalam mata kuliah dasar umum. Karena banyak orang baik di kampus,” lanjut Pahala.

Masih menurut Pahala, pencegahan korupsi harus dimulai dari mahasiswa. Misalnya mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata di Humas KPK. Ini dibarengi dengan melakukan penelitian atau riset.

“Biar mereka tahu korupsi itu kompleks di Indonesia. Jangan teriak-teriak berhenti korupsi saja. Kita ngomong ke mahasiswa jangan korupsi, mereka juga belum pegang uang kok, inilah integritas yang kita tanamkan,” kata Pahala. “Jangan 10 tahun lagi mahasiswa yang menjadi pasien KPK. Bagaimana sih dulu aktivis sekarang pasien.” Lanjutnya.

Pahala mengatakan lembaga KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas korupsi dan suap yang terjadi di negara ini.

Saat ini, KPK telah menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Islam serta Kopertis untuk mencegah praktek korupsi.

“Kasus korupsi dan suap terbesar dari sektor swasta. Nah KPK ingin mendorong Kadin ikut menghentikan kasus suap di sektor swasta,” pungkas Pahala.***