KELUAR DARI PANSUS ANGKET, GERINDRA TUDING ADA UPAYA LEMAHKAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akhirnya memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Alasan keluarnya Gerindra dari pansus angket disebut karena pansus itu sejak awal tidak memenuhi syarat yang diatur Tata Tertib DPR dan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), serta sudah cenderung melemahkan KPK.

BACA JUGA: GERINDRA KELUAR, PANSUS ANGKET TINGGAL 5 FRAKSI

Legislator Gerindra yang duduk di Pansus Angket KPK, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, kejanggalan mulai terlihat ketika pansus pimpinan Agun Gunandjar itu mengungjungi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

“Ya sejak mereka ke Sukamiskin, kami sudah menganggap ini ada apa, mencari-cari alasan,” kata Desmond, Senin (24/7/2017).

Desmond menjelaskan, awalnya memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan KPK. Misalnya dengan menyebut beberapa anggota DPR menekan Miryam dalam kasus e-KTP. Namun wakil ketua Komisi III DPR itu mengatakan, fraksinya tak mau KPK dilemahkan.

“Kami sangat tegas tidak melemahkan kelembagaan KPK. Kalau KPK lemah karena orang-orangnya, tentu ini jadi penting bagi pansus dan Gerindra,” ujarnya.

Dia meyakini bahwa KPK sebenarnya bisa bekerja baik jika diurus oleh orang-orang yang benar. Karena itu, KPK tak semestinya dilemahkan.

Namun, belakangan Gerindra melihat ada upaya melemahkan KPK melalui pansus angket. “Kalau ini yang ada maka kami harus keluar. Ya kami keluar,” tegas Desmond.

Selain alasan itu, menurut Desmond, Gerindra juga melihat bahwa fraksi yang aktif di Pansus Angket KPK berasal dari partai-partai politik pendukung pemerintahan. Seharusnya, kata dia, mereka menguatkan komisi antikorupsi.

“Kami sebagai partai non-pendukung (pemerintah) ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK,” tuntas Desmond.***

GERINDRA KELUAR, PANSUS ANGKET KPK TINGGAL 5 FRAKSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Fraksi Gerindra memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fraksi Gerindra menilai Pansus Angket KPK tidak sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) dan diduga akan melemahkan KPK.

Ketua DPP Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pembentukan Pansus Angket KPK sejak awal tidak sesuai aturan.

“Benar itu (Gerindra keluar Pansus Angket KPK). Alasan keluar karena pembentukan Pansus Angket tidak sesuai tata tertib DPR dan UU MD3,” ujar Desmond saat dihubungi, Senin (24/7).

Menurut Desmond, salah satu hal yang tidak sesuai dengan UU MD3 adalah pada saat pembentukan komposisi pimpinan Pansus Angket, di mana pada saat pembentukan, unsur fraksi yang ikut hanya berjumlah tujuh fraksi, di mana dua fraksi Gerindra dan PAN belum menyerahkan nama anggota.

Selain itu, menurut Desmond, Pansus Angket juga seolah bekerja untuk melemahkan KPK. Hal itu terlihat dari kepergian Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin secara tiba-tiba dan bukan atas kesepakatan seluruh unsur fraksi yang ada di Pansus Angket KPK.

Demons mengklaim, Fraksi Gerindra sempat menolak kunjungan ke Lapas Sukamiskin, namun sejumlah anggota dan pimpinan Pansus secara sepihak menyepakati kunjungan tersebut.

“Setelah berangkat dari Sukamiskin itu kan kami tidak pernah aktif lagi. Nah ngapain kami tidak aktif yang seolah-olah kami aktif di dalam,” ujarnya.

Menurut Desmond, keluarnya Gerindra dari Pansus Angket juga berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh unsur Fraksi Gerindra.

Pengunduran diri juga telah mendapat restu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ia menyebut fraksi Gerindra akan mengirim surat resmi atas pengunduran tersebut ke pada Pansus Angket KPK, Senin (24/7).

Desmond pun menyebut, ada oknum yang berusaha melemahkan KPK melalui Pansus Angket. Hal itu terlihat dari beberapa agenda kerja Pansus Angket yang seolah mencari kesalahan KPK.

Padahal menurut dia, pengawasan terhadap KPK harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kapabilitas. Pengawasan juga seharusnya dilakukan untuk menguatkan KPK, bukan melemahkan atau membubarkan.

“Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada, maka kami harus keluar,” ujar Desmond.

Lebih dari itu, pengunduran Gerindra, kata dia, juga untuk mengkritik soliditas koalisi pemerintah. Ia berkata, partai koalisi pemerintah yang ada di Pansus Angket seolah bertolak belakang dengan pemerintah yang hendak memperkuat KPK.

“Kami lihat juga yang aktif itu parpol koalisi pemerintah. Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK,” ujarnya.

Menanggapi keluarnya Fraksi Gerindra dari pansus Angket, Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu mengatakan, Pansus Angket tetap jalan meski Gerindra nantinya keluar dari Pansus Angket KPK.

“Kami tunggu surat resmi. Tapi pansus tetap jalan,” ujar Masinton di Gedung DPR, Jakarta.***

KORUPSI PEMBANGUNAN PATUNG YESUS: 2 PEJABAT DITUNTUT 18 BULAN PENJARA

TARUTUNG,SELIDIK.Net—Kejaksaan Negeri Tarutung Tapanuli Utara menuntut dua pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, Murni Alan Sinaga dan Sondang M Pane, hukuman penjara selama 18 bulan dalam kasus korupsi pembangunan patung Yesus.

Keduanya dituntut dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan patung Yesus di Desa Simorangkir, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara berbiaya Rp. 6,2 miliar. Akibat perbuatan para terdakwa, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp.2,7 Miliar.

Perbuatan keduanya dianggap telah melanggar ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pembacaan tuntutan terhadap kedua pejabat itu dibacakan JPU Simon dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (18/7/2017).

“Meminat majelis untuk menjatuhi terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan,”ujar JPU Simon.

Selain pidana penjara, kedua pejabat itu juga dituntut dengan pidana denda. Namun keduanya dituntut untuk besaran denda yang berbeda.

“Menutut agar terdakwa Murni Alan Sinaga dijatuhi pidana denda senilai Rp.50 juta subsidair 1 bulan kurungan penjara, dan terdakwa Sondang senilai Rp.200 juta subsidair 6 bulan kurungan,”jelas Jaksa Simon.

Dalam perkara tersebut, Murni Alan Sinaga selaku pelaksana kegiatan pembuatan patung, tidak membuat dokumen As Built Drawing selama pekerjaan proyek tersebut. Terdakwa juga tidak menngetahui dan memahami tentang spesifikasi teknis dari pelaksanaan pembangunan patung Yesus, karena acuannya hanyalah berupa gambar tender.

Kemudian, terdakwa Murni membuat campuran percobaan untuk menentukan komposisi bahan adukan sesuai mutu karakteristik beton dan membawanya ke Laboratorium USU untuk uji mutu. Setelah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, Murni melanjutkan proses pengecoran.

Sementara terdakwa Sondang bersama dengan Tongam Hutabarat selaku Pengguna Anggaran (PA) mengetahui ada pembuatan casing dan rangka patung Yesus yang dikerjakan Luhut L Panjaitan. Tetapi dalam pengerjaan ini, Luhut malah memerintahkan orang lain yakni Supriaswoto.***

KPK INGATKAN EVENT OLAH RAGA RENTAN KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan event olahraga seperti Asian Games 2018 rentan terjadinya praktik korupsi. Peringatan itu disampaikan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan usai bertemu Ketua dan Wakil Ketua Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) Erick Thohir dan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung KPK, Senin (24/7).

Peringatan yang disampaikan Pahala bukan tanpa alasan. KPK diketahui pernah menangani kasus korupsi terkait penyelengaraan PON 2012 di Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Rusli pun divonis 14 tahun penjara terkait kasus korupsi tersebut.

Tak hanya itu, KPK juga pernah menangani kasus korupsi yang terkait penyelenggaraan SEA Games 2011. Saat itu, KPK menangani kasus korupsi terkait pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kasus ini Pengadilan Tipikor telah memutus bersalah sejumlah pihak, salah satunya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

“Kami lihat juga kasus-kasus yang dulu habis setiap event keolahragaan, lalu ada kasus (korupsi) seperti PON, SEA Games,” kata Pahala.

Apalagi, Pahala mengatakan, Asian Games 2018 merupakan event olahraga berskala internasional, sehingga mempertaruhkan reputasi Indonesia. Untuk itu, KPK menyatakan kesiapannya mendampingi agar penyelenggaran Asian Games dapat berlangsung lancar tanpa adanya penyimpangan.

“Jadi dari Inasgoc ini datang ke KPK hari ini awalnya ingin supaya ada semacam pengawalan yang lebih kuat. Kita berfikir bahwa ini reputasi negara dipertaruhkan. Tentunya eventnya harus berjalan sukses,” kata Pahala.

Pahala menjelaskan, pendampingan yang akan dilakukan KPK dengan sosialisasi mengenai konflik kepentingan dan penerimaan gratifikasi. Hal ini lantaran para pelaksana Asian Games tak hanya berasal dari unsur penyelenggara negara tetapi juga unsur swasta.

“Itu kami akan datang ke Inasgoc, kita secara khusus terangkan dan kita liat bagaimana memonitornya,” katanya.

Selain soal penguatan sumber daya manusia, Pahala menyatakan, pihaknya juga akan mengawasi proses pengadaan terkait Asian Games dan pembuatan regulasi. Dikatakan, hal ini penting karena meski dilakukan swasta, anggaran yang digunakan Asian Games sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi ada serangkaian item yang pasti akan kita dukung dan dari INASGOC kita tunggu seperti apa. Jadi yang pasti untuk personel sistem dan regulasi kita akan bantu INASGOC,” katanya.***

HAKIM UNGKAP KONGKALIKONG DALAM PROYEK e-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyidangkan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai proyek tersebut penuh kolusi sehingga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

“Dalam proyek e-KTP terjadi kolusi yang dilakukan terdakwa pertama, terdakwa dua, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan calon peserta lelang atau konsorsium untuk memenangkan konsorsium tertentu,” kata anggota majelis hakim Ansyori Syaifuddin dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/07/2016).

Kolusi itu, menurut dia, terjadi karena ada penerimaan dan pemberian uang mulai dari proses penganggaran sampai lelang agar pihak-pihak tertentu menjadi pemenang lelang dengan cara tidak benar.

BACA JUGA: INILAH NAMA-NAMA PENERIMA ALIRAN DANA KORUPSI e-KTP

“Terhadap pengadaan barang telah diarahkan untuk menggunakan produk-produk tertentu sehingga tidak terjadi kompetisi sehat dalam pelaksanaannya, baik dari sisi mutu dan harganya,” ujar hakim Ansyori.

Meski terdakwa pertama, Irman, saat pengadaan berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP karena menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, namun tampak jelas perannya dalam kolusi tersebut.

“Terdakwa pertama menjabat sebagai Dirjen Dukcapil, dan meski terdakwa pertama berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP, tapi ada peran terdakwa dalam menentukan pemenang yang akan mengerjakan proyek e-KTP. Di samping itu, terdakwa mengaku menerima sejumlah uang sehingga melampaui batas kewenanganya dan diklasifikasi perbuatan penyalahgunaan wewenang,” ungkap hakim Ansyori.

Selain itu, Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) melaksanakan tugasnya dengan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah dan melanggar etika pengadaan.

“Sehingga, unsur menyalahgunakan kewenangan oleh terdakwa pertama dan terdakwa kedua terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa,” ujar hakim Ansyori.

Dari pengadaan e-KTP sejak 21 Oktober 2010 sampai 31 Desember 2013, pihak konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) juga telah menerima Rp4,9 triliun.

“Namun, menurut ahli, harga wajar untuk e-KTP adalah Rp2,6 triliun sehingga terdapat selisih Rp2,3 triliun, yang merupakan kerugian negara dalam perkara ini sebagaimana laporan audit BPKP. Majelis sependapat dengan dengan pendapat tersebut, dan mengambilnya sebagai pendapat majelis sendiri, sehingga unsur kerugian negara telah terpenuhi,” ungkap hakim Ansyori.

Rincian kolusi tersebut adalah Pertama, Konsorsium PNRI tidak melakukan personalisasi dan distribusi terhadap 27.415.747 keping blangko e-KTP, dan hanya melakukan personalisasi sebanyak 144.599.653 keping, meskipun berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dokumen pembayaran disebutkan konsorsium PNRI telah melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 145 juta keping blangko e-KTP.

Kedua, konsorsium PNRI tidak dapat mengintegrasikan antara hardware security modul (HSM) dengan key management system (KMS), sehingga tidak memenuhi spesifikasi sistem keamanan kartu/perangkat dan data sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Ketiga, dalam pelaksanaan pekerjaan Jaringan Komunikasi Data (JARKOMDAT), konsorsium PNRI dan PT Quadra Solution mensubkontrakkan kepada PT Indosat Tbk, yang pelaksanaan dan pembayarannya tidak sesuai kontrak.

Keempat, dalam pelaksanaan pekerjaan Helpdesk Management System, PT Sucofindo selaku anggota Konsorsium PNRI hanya menyediakan 84 orang untuk layanan keahlian helpdesk, dari seharusnya 169 orang, namun mendapat pembayaran untuk 169 orang.

Kelima, terjadi perbedaan metode pemadanan antara identifikasi dengan verifikasi data yang berdasarkan KAK seharusnya menggunakan sidik jari, namun konsorsium PNRI menggunakan selaput mata (iris), sehingga ketunggalan e-KTP tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, penggunaan alat cetak Fargo HDP5000 part number 75001 untuk pencetakan e-KTP di setiap kabupaten/kota terdapat penguncian spesifikasi yang terletak di printer dan pita/tintanya yang menyebabkan pengguna tidak dapat menggunakan alat cetak lain, dan harganya dikendalikan oleh vendor.

“Terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi target dan tidak sesuai kontrak tersebut, para terdakwa tidak memberikan teguran atau memberikan sanksi kepada konsorsium PNRI,” ujar hakim Ansyori,

Ia menimpali, “Akan tetapi, para terdakwa justru memerintahkan panitia pemeriksa dan penerima hasil pengadaan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan sesuai target kontrak sehingga seolah-olah konsorsium PNRI telah melakukan pekerjaan sesuai targetnya dan tetap dapat menerima pembayaran secara bertahap meskipun tidak memenuhi target pekerjaan pada setiap terminnya.”

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara itu memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis tujug tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500.000 dolar Amerika Serikat (AS) dikurangi 300.000 dolar AS dan Rp50 juta subsider dua tahun kurungan penjara.

Sedangkan, terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider sebulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50.000 dolar AS dikurangi pengembalian 30.000 dolar AS dan Rp150 juta subsider setahun kurungan penjara.***

KASUS e-KTP: VONIS TERHADAP SUGIHARTO DAN IRMAN SEBUT NAMA SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.Net—Dalam sidang putusan terhadap terdakwa kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Irman dan Sugiharto, nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto yang baru-baru ini dijadikan tersangka dalam kasus yang sama, tidak disebut sebagai pihak yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus itu.

Majelis hakim menyebut kedua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu melakukan korupsi bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini. Kemudian, dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan calon peserta lelang.

“Telah terjadi kolusi antara terdakwa I dan II, Diah Anggraini, Andi Agustinus dan calon peserta lelang,” ujar hakim Anshori Saifudin saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/1/2017).

Hal itu tidak sejalan dengan surat tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ikut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, ada nama pengusaha Isnu Edhi Wijaya dan Drajat Wisnu Setiawan yang didakwa bersama-sama.

Jaksa KPK meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

“Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Meski demikian, dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menggunakan fakta-fakta yang ada kaitannya dengan Setya Novanto sebagai pertimbangan putusan.

Pertama, majelis hakim mempertimbangkan pertemuan para terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto, dengan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Hotel Grand Melia Jakarta.

Dalam pertemuan yang digelar pukul 06.00 WIB tersebut, Novanto yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, menyatakan kesediannya untuk membantu proses pembahasan anggaran di DPR.

“Pada pertemuan di Grand Melia,  Setya Novanto mengatakan akan mendukung proyek e-KTP,” ujar hakim Franky Tambuwun saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan pertemuan antara terdakwa Irman dan Andi Narogong di ruang kerja Novanto, di Lantai 12 Gedung DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Andi Narogong dan Irman meminta kepastian Novanto mengenai persetujuan DPR terkait anggaran proyek e-KTP.

“Dalam pertemuan itu, Setya Novanto mengatakan bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya,” kata Franky.***

KPK TETAPKAN SETYA NOVANTO JADI TERSANGKA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Teka-teki janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak mengecewakan publik terjawab sudah. Senin sore (17/07/2017), KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang diduga merugikan negara Rp2,3 triliun.

“KPK tetapkan saudara SN, anggota DPR RI sebagai tersangka karena diduga menguntungkan diri sendiri, atau korporasi, sehingga diduga merugikan negara sekurang-kurangnya Rp2,3 triliun,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/7).

BACA JUGA: KPK PUNYA BUKTI KUAT KETERLIBATAN SETYA NOVANTO

Setya Novanto yang menghadiri pemeriksaan sebagai saksi pada Jumat (13/07/2017) diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa. Ketua Umum Partai Golkar ini juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan e-KTP.

Setya disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah menetapkan dua mantan pejabat Kemendagri Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Nama Setya muncul dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Ia disebut mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek e-KTP sebesar Rp574 miliar. Setya juga disebut mengarahkan perusahaan pemenang proyek senilai Rp5,9 triliun tersebut.

Dari keterangan sejumlah saksi di persidangan, Setya memang disebut menjadi pemegang proyek e-KTP. Ia juga diduga orang dekat Andi Narogong.

Setya sebelumnya bersumpah tidak menerima sepeserpun uang terkait dugaan korupsi e-KTP. Ia juga memastikan Golkar tak pernah menerima Rp150 miliar seperti yang disebut dalam dakwaan.***

KASUS e-KTP: SETYA NOVANTO PENUHI PANGGILAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua DPR RI Setya Novanto akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (14/7/2017) guna pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

“Setya Novanto diperiksa dalam kapasitas sebagai anggota DPR saat rentang waktu proses e-KTP berjalan,” ujar Febriansah kepada wartawan, Jumat (14/7/2017).

Novanto terlihat tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB. Dengan mengenakan batik cokelat, Novanto turun dari mobil Toyota Fortuner Hitam bernomor polisi B 1732 ZLO. Novanto memasuki gedung KPK ditemani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Saat ditanya oleh awak media, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu irit berbicara.

“Nanti ya,” ujar Setnov di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Pemeriksaan Setya Novanto juga dijadwalkan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong beberapa waktu yang lalu. Namun, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan dalam pemeriksaan pada Jumat (7/7/2017) lalu dengan alasan sakit.

Baca juga: Kasus e-KTP: KPK Kembali Panggil Setya Novanto

KPK memeriksa Setya Novanto untuk mengetahui detail proses penganggaran dan proses pengadaan proyek e-KTP. Selain Novanto, KPK memanggil tiga saksi lain untuk proyek e-KTP.

Setya Novanto sudah menjalani pemeriksaan pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017 untuk dua orang yang saat ini sudah menjadi terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto.

Nama Setya Novanto selain disebut di surat dakwaan, saat pembacaan surat tuntutan Irman dan Sugiharto juga kembali disebutkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, jaksa berkesimpulan bahwa dengan adanya pertemuan antara para terdakwa, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan Setya Novanto di hotel Gran Melia telah menunjukkan bahwa telah terjadi pertemuan kepentingan (meeting of interest).

Pertemuan kepentingan ini melibatkan Andi Agustinus yang merupakan seorang pengusaha yang berkepentingan untuk dapat mengerjakan proyek, para terdakwa selaku birokrat pada Kemendagri yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa serta Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar yang mempunyai pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi II DPR RI, yang pada saat itu diketuai oleh Burhanuddin Napitupulu yang juga berasal dari fraksi Golkar.

Pertemuan tersebut, menurut jaksa, merupakan perbuatan permulaan untuk mewujudkan delik, karena pada dasarnya setiap orang yang hadir dalam pertemuan tersebut menyadari dan menginsyafi pertemuan tersebut bertentangan dengan hukum serta norma kepatutan dan kepantasan.

Dalam perkara ini Andi Agustinus disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp2,3 triliun.

Dalam perkara ini, sudah ada dua orang terdakwa yang dibawa ke persidangan dan menjalani sidang tuntutan yaitu Irman yang dituntut tujuh tahun penjara dan Sugiharto yang dituntut lima tahun penjara. Sedangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta masih menjadi tersangka di KPK.***

DEPUTI PENCEGAHAN KPK: INTEGRITAS MASYARAKAT INDONESIA DI BAWAH STANDAR

JAKARTA, SELIDIK.Net— Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan integritas di Indonesia masih di bawah standar. Kondisi itu membuat publik sulit membedakan orang jujur dan tidak jujur.

Enggak jelas kalau disini mana orang jujur dan tidak, disini (Indonesia) mau baik aja susah,” kata Pahala saat acara pelepasan KKN di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu 5 Juli.

Pahala membandingkan dengan integritas masyarakat Cina.

“Di Cina itu nyontek saja dipenjarakan.” ujarnya.

Menurut Pahala, upaya untuk memproduksi orang berintegritas dalam jumlah banyak maka harus dimulai dari kampus. Ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai integritas di pendidikan tingi dan menegah.

“Kan ada 14 pendidikan kedinasan. Nah kita mau model mata kuliahnya ada menanamkan nilai-nilai integitas dan masuk dalam mata kuliah dasar umum. Karena banyak orang baik di kampus,” lanjut Pahala.

Masih menurut Pahala, pencegahan korupsi harus dimulai dari mahasiswa. Misalnya mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata di Humas KPK. Ini dibarengi dengan melakukan penelitian atau riset.

“Biar mereka tahu korupsi itu kompleks di Indonesia. Jangan teriak-teriak berhenti korupsi saja. Kita ngomong ke mahasiswa jangan korupsi, mereka juga belum pegang uang kok, inilah integritas yang kita tanamkan,” kata Pahala. “Jangan 10 tahun lagi mahasiswa yang menjadi pasien KPK. Bagaimana sih dulu aktivis sekarang pasien.” Lanjutnya.

Pahala mengatakan lembaga KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas korupsi dan suap yang terjadi di negara ini.

Saat ini, KPK telah menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Islam serta Kopertis untuk mencegah praktek korupsi.

“Kasus korupsi dan suap terbesar dari sektor swasta. Nah KPK ingin mendorong Kadin ikut menghentikan kasus suap di sektor swasta,” pungkas Pahala.***