KASUS e-KTP: SETYA NOVANTO PENUHI PANGGILAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua DPR RI Setya Novanto akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (14/7/2017) guna pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

“Setya Novanto diperiksa dalam kapasitas sebagai anggota DPR saat rentang waktu proses e-KTP berjalan,” ujar Febriansah kepada wartawan, Jumat (14/7/2017).

Novanto terlihat tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB. Dengan mengenakan batik cokelat, Novanto turun dari mobil Toyota Fortuner Hitam bernomor polisi B 1732 ZLO. Novanto memasuki gedung KPK ditemani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham.

Saat ditanya oleh awak media, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu irit berbicara.

“Nanti ya,” ujar Setnov di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (14/7/2017).

Pemeriksaan Setya Novanto juga dijadwalkan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong beberapa waktu yang lalu. Namun, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar itu tidak memenuhi panggilan dalam pemeriksaan pada Jumat (7/7/2017) lalu dengan alasan sakit.

Baca juga: Kasus e-KTP: KPK Kembali Panggil Setya Novanto

KPK memeriksa Setya Novanto untuk mengetahui detail proses penganggaran dan proses pengadaan proyek e-KTP. Selain Novanto, KPK memanggil tiga saksi lain untuk proyek e-KTP.

Setya Novanto sudah menjalani pemeriksaan pada 13 Desember 2016 dan 10 Januari 2017 untuk dua orang yang saat ini sudah menjadi terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto.

Nama Setya Novanto selain disebut di surat dakwaan, saat pembacaan surat tuntutan Irman dan Sugiharto juga kembali disebutkan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, jaksa berkesimpulan bahwa dengan adanya pertemuan antara para terdakwa, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan Setya Novanto di hotel Gran Melia telah menunjukkan bahwa telah terjadi pertemuan kepentingan (meeting of interest).

Pertemuan kepentingan ini melibatkan Andi Agustinus yang merupakan seorang pengusaha yang berkepentingan untuk dapat mengerjakan proyek, para terdakwa selaku birokrat pada Kemendagri yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa serta Setya Novanto selaku Ketua Fraksi Partai Golkar yang mempunyai pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi II DPR RI, yang pada saat itu diketuai oleh Burhanuddin Napitupulu yang juga berasal dari fraksi Golkar.

Pertemuan tersebut, menurut jaksa, merupakan perbuatan permulaan untuk mewujudkan delik, karena pada dasarnya setiap orang yang hadir dalam pertemuan tersebut menyadari dan menginsyafi pertemuan tersebut bertentangan dengan hukum serta norma kepatutan dan kepantasan.

Dalam perkara ini Andi Agustinus disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp2,3 triliun.

Dalam perkara ini, sudah ada dua orang terdakwa yang dibawa ke persidangan dan menjalani sidang tuntutan yaitu Irman yang dituntut tujuh tahun penjara dan Sugiharto yang dituntut lima tahun penjara. Sedangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta masih menjadi tersangka di KPK.***

KASUS e-KTP: KPK KEMBALI PANGGIL SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil kembali Ketua DPR RI Setya Novanto untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk kasus korupsi proyek e-KTP, Jumat (14/7/2017).

“Hari ini penyidik mengagendakan pemeriksaan untuk 4 saksi dalam kasus KTP Elektronik untuk tersangka AA,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Selain memanggil Setya Novanto, KPK juga memanggil keponakan Setya Novanto bernama Irvanto Hendra Pambudi Cahyo. Kemudian, pihak swasta, Oka Masagung dan Muda Iksan Harahap.

Novanto dan saksi lainnya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Andi merupakan pengusaha pelaksana proyek e-KTP.

Pada pemanggilan sebelumnya oleh KPK, Novanto tidak menghadiri dengan alasan sakit.

Jaksa KPK meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek senilai Rp 5,9 triliun itu. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto. Dalam hal ini, Setya Novanto mempunyai pengaruh dalam proses penganggaran pada Komisi II DPR RI. Apalagi, Ketua Komisi II DPR saat itu adalah Burhanuddin Napitupulu yang merupakan anggota Fraksi Partai Golkar.

Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Novanto disebut mendapat jatah 11 persen dari nilai proyek, yakni Rp 574 miliar.***

PANSUS ANGKET KPK MINTA PENGAMANAN KE POLRI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian menjelaskan tentang kedatangan rombongan DPR yang tergabung dalam pansus hak angket KPK ke Mabes Polri. Menurut Tito, selain untuk bersilaturahim, pansus angket KPK meminta bantuan keamanan. Bantuan keamanan dimaksud adalah terhadap saksi atau narasumber yang dipanggil pansus.

Menurut Tito, pansus hak angket KPK juga meminta pengamanan terhadap anggotanya. “Pengamanan anggota-anggota pansus apabila diperlukan,” ujarnya, saat konferensi pers di kantornya, Rabu, 12 Juli 2017.

Tito berujar pihaknya menyatakan siap memberikan pengamanan. Kedatangan pansus ke Mabes Polri, kata dia, intinya untuk mengharapkan dukungan yang berkaitan dengan tugas kepolisian.

Tito mengatakan pihaknya menghormati dibentuknya pansus hak angket KPK. Ia menilai hak tersebut dimiliki oleh DPR dan dijamin oleh konstitusi. Berkaitan dengan dukungan yang diberikan, ia mengatakan kepolisian akan memastikan tidak terjadi kegaduhan selama pansus berkegiatan dengan pengamanan yang dilakukan.

Ketua pansus hak angket KPK Agun Gunandjar menuturkan dalam pertemuan tertutup dengan kapolri Tito Karnavian dan jajaran kepolian itu, pihaknya menyampaikan bahwa pansus adalah lembaga konstitusional yang diatur dalam undang-undang. Ia berharap tugas penyelidikan panitia angket bisa efektif dan efisien setelah ada dukungan dari kepolisian.

Agun menuturkan pihaknya tidak membawa kepentingan tertentu dalam kunjungan ke Mabes. Namun ingin agar penegakan hukum berjalan sesuai aturan. “Diharapkan bisa membuat semakin baik politik pemberantasan korupsi,” kata dia. ***