GMPG DESAK KPK TAHAN SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.NET—Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menahan Ketua Umum Partai Golkar yang terseret kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto.

Menurut Anggota GMPG, Almanzo Bonara, desakan itu mereka gaungkan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Menurutnya, belum ditahannya Setya Novanto menimbulkan tanda tanya sebab hampir semua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) telah dilakukan penahanan.

“Lagi pula sudah semua tersangka kasus yang sama itu sudah ditahan. Dulu Irman dan Sugiharto langsung ditahan. Miryam, Markus Nari, dan Andi Narogong juga langsung ditahan. Kenapa Novanto belum? Ini kan aneh juga.” ujar Almanzo melalui siaran persnya, Jakarta, Minggu (3/9).

Bahkan, Almanzo menduga ada siasat jahat yang dijalankan Setya Novanto untuk menggagalkan proses hukum kasus korupsi e-KTP.

Salah satunya berdasarkan investigasi salah satu majalah nasional yang menunjukan ada friksi internal di dalam KPK untuk menggagalkan penetapan tersangka yang menjabat sebagai Ketua DPR.

Melihat hal itu, Almanzo menilai Ketua KPK Agus Rahardjo adalah sosok yang bisa dipercaya menuntaskan korupsi e-KTP. Perlu ada dukungan moral kepada Agus agar segera bisa menahan Setnov.

“Dukungan moral penting karena dikhawatirkan berbagai manuver yang dilakukan oleh ketua DPR tersebut, termasuk melalui Pansus Hak Angket KPK. Bahkan bisa menggagalkan proses penegakan hukum yang sedang berjalan dan akan menambah rusak citra Partai Golkar, karena terang-terangan melindungi koruptor,” tegas Almanzo.

Sebelumnya, GMPG telah melapor ke Komisi Yudisial atas pertemuan Setnov dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang diduga dapat mempengaruhi proses peradilan.

Terkait kasus korupsi e-KTP, sejauh ini KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Setnov merupakan tersangka keempat dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Selang seminggu penetapan Setnov, KPK kemudian menjerat koleganya Markus Nari.

Setnov diduga mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun bersama Andi Narogong sejak awal penganggaran, pengerjaan hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Setnov disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini. Setnov dan Andi Narogong disebut mendapat jatah sebesar Rp574,2 miliar.***

USUT DUGAAN KORUPSI BEASISWA, BARESKRIM POLRI GANDENG BPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi beasiswa di anggaran Pemprov Papua tahun anggaran 2014-2017. 

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi meengungkapkan haal tersebut kepada wartawan, Jumat (1/9/2017). Menurutnya, BPK telah menemukan sejumlah pelanggaran penggunaan dana.

“Untuk sementara ada sejumlah temuan dari BPK,” kata Erwanto.

Menurut Erwanto, temuan yang dimaksud adalah ditemukannya beberapa fakta dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua tahun anggaran 2016.

“Kami menemukan beberapa fakta dugaan penyimpangan penyaluran beasiswa,” katanya.

Tak hanya itu, penyidik kata dia juga menemukan adanya pengalokasian dana anggaran APBD yang tidak sesuai peruntukannya. Akan tetapi hal itu masih terus ditelusuri.

“Sampai sekarang kami masih mengecek faktanya sesuai dengan temuan itu atau tidak,” terangnya.

Erwanto menambahkan, hingga saat ini, jumlah saksi yang sudah dimintai keterangan dalam kasus tersebut tercatat 15 orang. Di kasus ini, Gubernur Papua Lukas Enembe dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi. Kendati demikian, Lukas tidak datang dalam dua kali panggilan pemeriksaan.

Kuasa hukum Lukas kata dia telah meminta penjadwalan ulang dan memastikan bahwa kliennya akan hadir untuk diperiksa polisi pada pekan depan.

“Sudah konfirm akan datang pada Senin (4/9) pekan depan,” ujarnya.***

KORUPSI KTP ELEKTRONIK : KPK TEMUKAN BUKTI BARU KETERLIBATAN SN

JAKARTA, SELIDIK.NET—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menemukan bukti-bukti tambahan dugaan korupsi proyek KTP elektronik yang menjerat Ketua DPR RI, SN.

Tim penyidik KPK menemukan bukti baru dalam bentuk dokumen tambahan terkait korupsi KTP elektronik setelah KPK melakukan penggeledehan di rumah dua orang saksi.

“Senin dan Rabu yang lalu tim penyidik KPK menggeledah rumah saksi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (31/8).

Rumah saksi kasus e-KTP untuk tersangka Setnov yang digeledah yakni mantan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana dan mantan Direktur Produksi Perum PNRI Yuniarto.

Penggeledahan rumah Anang di daerah Permata Hijau, Kebayoran Lama, dilakukan pada Senin (28/8) lalu, dan berlangsung sekitar empat jam, mulai dari pukul 14.00-18.00 WIB.

Sementara itu, penggeledahan rumah Yuniarto di daerah Rawamangun dilakukan pada Rabu (30/8), dan berlangsung sekitar tiga jam, dari pukul 14.00-17.00 WIB.

“Ada dokumen terkait e-KTP dan barang bukti elektronik. Dari sana akan dipelajari lebih lanjut bukti-bukti tersebut,” tutur Febri.

Febri menambahkan, sejauh ini penyidik KPK telah memeriksa sekitar 90 saksi untuk tersangka SN.

Hari ini, penyidik lembaga antirasuah telah meminta keterangan dari anggota DPR dari Fraksi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa.

Dalam kasus korupsi KTP elektronik, KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

SN merupakan tersangka keempat dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Selang seminggu penetapan SN, KPK kemudian menjerat koleganya Markus Nari.

Selain itu, SN diduga mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun bersama Andi Narogong sejak awal penganggaran, pengerjaan hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, SN disebut telah menerima keuntungan dalam proyek KTP ini. SN dan Andi Narogong disebut mendapat jatah sebesar Rp574,2 miliar.***

DUGAAN KORUPSI DANA KESEHATAN: KPK TAHAN WALIKOTA TEGAL

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, dan Politikus NasDem, Amir Mirza Hutagalung, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pada hari ini, Rabu (30/08/17).

Kedua tersangka kasus korupsi itu ditahan di rumah tahanan yang berbeda-beda. Siti Masitha atau yang akrab disapa Bunda Sitha ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kavling C1, Jakarta Selatan. Sedangkan tersangka lainnya, Amir Mirza dititipkan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Selain kedua tersangka, KPK juga menjebloskan Wakil Direktur RSUD Kardinah, Tegal, ke Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan ketiga tersangka selama 20 hari kedepan di Rutan terpisah‎,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2017).

Ketiga tersangka tersebut diduga terjerat kasus dugaan korupsi ‎terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah, Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal.

Atas perbuatannya, Bunda Sitha serta Amir Mirza yang diduga sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Cahyo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

KORUPSI DI PERHUBUNGAN LAUT DIDUGA SUDAH MENGGURITA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adhi Putra Kurniawan telah dijebloskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke hotel prodeo setelah dia tertangkap tangan menyuap mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono.

PT Adhi Guna Keruktama (AGK), perusahaan yang dipimpin Adhi Putra Kurniawan tercatat sebagai pemain lama dalam pengadaan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Hubla selama ini.

Berdasar layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kemenhub, PT AGK memenangi tender pengerukan alur pelayaran di Tanjung Emas tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017. Nilai proyek yang dikerjakan perusahaan yang berkantor di Jakarta Utara itu adalah Rp 214,475 miliar.

MENGGURITA

Dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) diduga sudah menggurita. Agar gurita itu dapat dibongkar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Antony Tonny Budiono.

Salah satu caranya dapat lewat membongkar keterangan dari Antony Tonny Budiono. Bila Antony Tonny Budiono membongkar itu, maka dia bisa mendapatkan keringantan tuntutan, asalkan mau mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

Tentunya Tonny harus mengajukan diri sebagai JC ke pimpinan komisi antirasuah tersebut. Dengan menjadi JC, Tonny akan memperoleh keringanan hukuman saat penuntutan di pengadilan nanti. “Untuk semua tersangka, kalau memang ingin menjadi JC, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,” terangnya.***

KORUPSI PENGADAAN AL QURAN: PRIYO ENGGAN MEMBERI KOMENTAR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso enggan memberikan komentar saat dirinya ditanya soal dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan kitab suci Al Quran.

Sebelumnya, nama Priyo mengemuka setelah terdakwa kasus korupsi pengadaan Al Quran Fahd El Fouz menyebut setidaknya lima nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2011 dan 2012, yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan itu.

Awalnya, Priyo yang baru saja usai menghadiri acara akikah puteri ketiga Sekjen Golkar, Idrus Marham, di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017), berbincang santai dengan awak media.

Ia banyak bercerita mengenai kesibukannya. Politisi Partai Golkar ini mengaku tengah kuliah S3 di Universitas Brawijaya Malang mengambil jurusan Administrasi Bisnis. Itulah yang membuat ia kini tidak terlalu banyak lagi berkecimpung di dunia politik.

Namun, begitu ditanya soal tudingan mengenai dirinya yang terlibatkorupsi pengadaan Al Quran, ekspresi wajah Priyo langsung berubah. Ia juga langsung berjalan menuju mobilnya menghindari awak media.

“Aduh, jangan, jangan, saya tidak mau komentar soal itu dulu,” kata Priyo.

Fahd menyebut anggota DPR tersebut seharusnya juga ditetapkan tersangka.

“Saya mengelola atas perintah siapa, saya bukan menyatakan tidak. Tapi saya mengatakan saya atas perintah anggota DPR siapa,” ujar Fahd di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Salah satu nama yang pertama disebut Fahd adalah politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Dalam catatan Fahd, Priyo mendapat jatah sebesar 3,5 persen dalam proyek pengadaan Al Quran tahun 2011. Proyek tersebut senilai Rp 22 miliar.

Fahd meyakini bahwa jatah uang untuk Priyo sudah disalurkan. Menurut Fahd, dalam pembahasan di Komisi VIII DPR dan Badan Anggaran DPR, telah ditentukan jatah atau bobot yang akan diterima oleh masing-masing anggota DPR.

Penyerahan uang dilakukan melalui tiap-tiap ketua kelompok fraksi.***

CIPS: PENGAWASAN DANA DESA YANG LEMAH MENJADI SUMBER KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jaksa dan bupati di Pamekasan Madura terkait dugaan korupsi Dana Desa, memunculkan sorotan terhadap dana desa sebagai lahan korupsi.

Operasi di Pamekasan itu telah menjerat Bupati Pamekasan, Achmad Syafii Yasin; Kajari Pamekasan, Rudi Indra Prasetya; Kepala Inspektorat Pamekasan, Sutjipto Utomo; Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin; dan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi.

Pengawasan Lemah

Koordinator Corruption Inquiry and Prevent Society (CIPS) Tiopan LG mengatakan, pengawasan yang lemah terhadap penggunaan Dana Desa yang lemah menjadi sumber penyelewengan. Tiopan menuding Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi gagal mengontrol dan mengawal Dana Desa.

Kasus bancakan dana desa itu bukan hanya terjadi di Pamekasan. Pada Januari 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 362 laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dana desa. Dari 362 pengaduan itu, ada 87 laporan yang akan diusut dalam kasus penyimpangan itu.

Pemerintah menggelontorkan Rp20,7 triliun yang disalurkan ke 74.093 desa di Indonesia. Anggaran dana desa bertambah menjadi Rp46,96 triliun pada 2017 dan Rp60 triliun pada 2017.

Sejak awal kemunculannya melalui Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa telah menjadi sorotan. KPK telah melakukan kajian tentang dana desa dan mendapati ada celah terjadinya penyelewengan.

KPK sudah mengindentifikasi empat celah dana desa yang terjadi di Indonesia, yaitu regulasi, tata laksana, pengawasan serta kualitas dan integritas SDM yang mengurus dana desa. “Dalam konteks pencegahan terkait dana desa,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif .

Laode mengatakan, KPK sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bekerja sama dengan Kementerian Desa agar laporan sistem pengelolaan dana desa lebih sederhana. Karena itu BPKP membuat sistem laporan yang agak berbeda dengan sistem laporan APBN biasa.

KPK juga meminta ada sistem pelatihan yang baik khususnya pendamping dan kepala desa. Pelatihan dan kampanye agar dana desa tepat sasaran. KPK, kata Laode, melakukan pendampingan ke beberapa kementerian terkait dana desa ini. “Sistem pengawasan dan pengelolaan harus betul-betul diperhatikan,” kata Laode.

Meski disebut banyak celah, pemerintah mengklaim sudah membangun sistem pencegahan agar dana desa tidak menjadi bancakan untuk dikorupsi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencontohkan pengawasan melalui inspektorat daerah.

Dalam kasus di Pamekasan, pejabat inspektorat justru bekerja sama dengan oknum kepala daerah untuk mengkorupsi dana desa.

“Kalau sampai ada kongkalikong antara kepala daerah, kepala desa dengan oknum kejaksaan, oknum inspektorat ya sudah parah itu,” kata Tjahjo, Kamis (3/8/2017). “Padahal tugas inspektorat daerah mengawasi, kalau inspektorat terlibat, mau apa lagi, silakan KPK memprosesnya.”

Tjahjo menegaskan sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tjahjo memastikan Bupati Pamekasan akan segera diberhentikan.

Selain inspektorat daerah, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang dipimpin Bibit Samad Rianto, mantan pimpinan KPK. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo melantik Satgas Dana Desa ini pada 5 Juli lalu.

Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Eko menekankan agar upaya pencegahan dan pengawasan menjadi poin utama dari peran Satgas Dana Desa.”Satgas Dana Desa berperan untuk membantu para kepala desa supaya bisa menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan Undang-Undang,” kata Menteri Eko.

Menteri Eko menegaskan, Satgas Dana Desa dibentuk bukan untuk menangkap kepala desa tetapi akan membantu merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa.

Satgas juga memiliki peran membantu mengevaluasi regulasi terkait dana desa, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi, harmonisasi hubungan antar lembaga serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa.

Menteri Eko mengajak semua pihak membantu Kemendes PDTT dan Satgas Dana Desa untuk mengawal dana desa di daerahnya masing-masing.

Jika ada dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat melapor ke Call Center 1500040, SMS Center di nomor 081288990040 atau 087788990040 kemudian via media sosial Kemendes PDTT.***

FORUM RIB MINTA KPK USUT DUGAAN KORUPSI BUPATI BEKASI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hitler P Situmorang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Hal itu disampaikan Hitler menanggapi informasi adanya utusan Bupati yang telah mendekati penyidik KPK, agar menghentikan laporan dan tidak mengusut laporan itu.

“Kami mendapat informasi dari Kabupaten Bekasi, orang suruhannya Bupati Neneng yang memiliki chanel ke penyidik KPK telah bergerak, agar laporan kami tidak diusut,” ujar Hitler, di Jakarta, Kamis (27/7).

Hitler mengatakan, berdasarkan keterangan dari ‘orang dalam’ di Pemerintahan Kabupaten Bekasi itu, semua pejabat dan aparatur hukum di Kabupaten Bekasi sudah ditutup alias tidak akan mengusut kasus yang berkaitan dengan Bupati.

“Jadi, satu-satunya yang masih bisa kita harapkan untuk mengusut kasus ini ya KPK. Dan, jika penyidik KPK pun ternyata ada yang bisa disusupi oleh kaki tangan koruptor untuk mengusut kasus, ya kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi di Negara ini? Makanya, KPK harus membuktikan dirinya, tunjukkan taringnya, sikat semua koruptor itu,” jelas Hitler.

Menurut dia, KPK pun perlu di-back up oleh masyarakat, agar permainan kotor pihak koruptor bisa dijegal. “Kita akan mendukung KPK menghabisi semua korupsi, menghadang kaki tangan koruptor yang mencoba menyusupi penanganan perkara di KPK,” ujarnya.

Hitler telah melaporkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ke KPK pada Jumat lalu (21/7). Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung. Sekitar 17 hektar asset daerah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan tersebut.

Dalam laporan itu, dijelaskan adanya persoalan landasan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam dalam kerjasama tersebut. Seharusnya, kata dia, menggunakan Perda 10/2011 tentang asset milik daerah, bukan Perda 6/2011 tentang retribusi. Perda 6/2011 juga bisa digunakan saat pemda menyewakan fasos fasum kepada pihak ketiga.

“Karena kalau lahan fasos fasum itu kan dasarnya dari pengembang yang membangun perumahan ataupun apartement. Tapi kalau lahan yang dikerjasamakan yang saya maksud ini, murni milik negara dan tercatat di Desa Sukadanau nomor satu atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ungkap Hitler.

Dia menyebut, bila penyewaan asset pemda menggunakan Perda 6/2011 maka retribusi yang diperoleh pemda, berpotensi tidak tercatat dalam laporan neraca keuangan dan terjadi penghapusan aset. Dia memprediksi retribusi dari kerjasama penyewaan asset untuk PT Hero dan PT YCH selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar.

Rinciannya, PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1miliaran. PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.

“Itu sewanya 20 tahun, Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah. Karena di audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak saya temukan itu tercatat di neraca. Jadi sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah,” bebernya.

Meski begitu, Hitler tetap berkeyakinan bahwa KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengakui pihaknya sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kerjasama pengelolaan aset milik daerah dengan pihak ketiga.

“Laporannya sedang ditelaah. Memang benar, benar ada laporan terkait pengelolaan aset milik daerah yang diduga tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Febri menambahkan, KPK tidak begitu saja menindaklanjuti laporan tersebut, KPK masaih perlu melakukan pengkajian mendalam guna menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan itu.

Bukan hanya itu, sambung mantan aktivis ICW itu, pihaknya juga sudah meminta pelapor untuk melengkapi dokumen demi kemudahan menelaah permasalahan yang dilaporkan.

“Intinya kita pelajari dulu, karena laporan yang ke kami perlu tahapan dan kelengkapan data-data. Sehingga mudah untuk membedah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum,” ujar Febri.***

KPK TETAPKAN PT DGI SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Direktur Pengembangan Bisnis Riset dan Teknologi PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Lukman Hidayat terkait penyidikan tindak pidana korporasi dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2011.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

Dalam penyidikan kasus tersebut, kata Febri, KPK juga telah memeriksa 27 orang saksi. “Sampai hari ini sudah diagendakan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi dalam dalam proses penyidikan untuk tersangka PT DGI,” kata Febri.

Ia menyatakan sebagian besar dari saksi itu adalah pegawai dan pejabat PT DGI atau PT NKE dan juga ada beberapa saksi dari unsur BUMN.

KPK resmi menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI) tersangka tindak pidana korporasi dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

“Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara yang sama dengan tersangka sebelumnya, yaitu Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi (DPW) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Udayana Made Meregawa (MDM),” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

Syarif menyatakan PT DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang ain atau suatu korporasi.

“Terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 dengan nilai proyek sekitar Rp 138 miliar,” kata Syarif.

Menurut Syarif, diduga telah terjadi kerugian negara sekitar Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut.

PT DGI disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.***

KASUS KORUPSI SEWA LAHAN: ASISTEN 1 PEMKOT MAKASSAR TERANCAM DIBUI 20 TAHUN

JAKARTA, SELIDIK.Net—Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar, M Sabri terancam 20 tahun penjara atas perbuatanya melakukan tindak pidana korupsi.

Pejabat Pemkot Makassar ini disangka terlibat korupsi dalam proyek sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.

“Sabri dijerat pasal 2 dan 3 tentang tindak pidana korupsi. Ia terancam hukuman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,”kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Alham.

Menurut Alham, perkara tersangka segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar bersama dua tersangka lainya, Rusdin dan Jayanti.

Berkas ketiga tersangka dinyatakan sudah rampung dan layak untuk disidangkan guna membuktikan perbuatanya. ***