OKNUM PEJABAT KEMENTAN BOGOR DIDUGA SELINGKUH

Bogor, SELIDIK.Net—Revolusi mental yang didengungkan oleh pemerintah tampaknya hanya isapan jempol bagi sebagian aparat sipil negara (ASN). Pasalnya, sikap feodal dan mementingkan diri sendiri masih kerap terlihat di masyarakat. Bahkan, tidak jarang oknum aparat menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Sikap tidak baik seperti itu disampaikan seorang sumber yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan SELIDIK. Net. Menurut sumber, SM, seorang oknum pejabat Kementerian Pertanian di Bogor diduga menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, yang bahkan tergolong perbuatan tidak terpuji.

Sumber menuturkan, Sabtu (9/12/2017), SM kepergok membawa seorang wanita yang diduga sebagai selingkuhannya menuju sebuah hotel yang terletak di daerah Parung, Bogor, dengan menggunakan mobil dinas yang ditengarai terlebih dulu diganti nomor plat merah mobil itu dengan plat warna hitam untuk mengelabui masyarakat.

“Plat mobilnya diganti dulu” ujar sumber menjelaskan modus yang digunakan SM untuk mengelabui awak media.

Wartawan SELIDIK.Net yang berupaya untuk menemui SM untuk menlakukan konformasi, belum berhasil mendapatkan informasi tentang kebenaran dugaan itu.

“Sedang ke luar kota, pak.” Jawab satpam menjawab perihal keberadaan SM kepada SELIDIK.Net. ***

OTT JAMBI: TERUNGKAP KODE BARU TRANSAKSI SUAP

Jakarta, SELIDIK.Net— Kasus suap yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DPRD Jambi menguak adanya kode baru dalam transaksi suap. Hal itu untuk menyamarkan pertemuan dari incaran penegakn hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, awalnya penyelidik KPK mendapat informasi bahwa pada Selasa (28/11/2017) siang, akan terjadi penyerahan uang di sebuah restoran di Jambi. Pertemuan itu antara Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin dan anggota DPRD Supriono.

“Pada pukul 14.00 terjadi pertemuan dalam rangka penyerahan uang dengan kode undangan,” ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Dalam pertemuan itu, Supriono keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobil milik Saipudin. Saat keluar dari mobil, Supriono membawa kantong plastik hitam.

Saat ditangkap oleh petugas KPK, bungkusan tersebut ternyata berisi uang Rp 400 juta yang baru diserahkan Saipudin.

Setelah itu, tim KPK melanjutkan operasi tangkap tangan dan menyita uang senilai Rp 4,7 miliar. Jumlah itu dinilai sebagian dari total uang suap sebesar Rp 6 miliar.

KPK menduga para pejabat di Pemprov Jambi menyuap anggota DPRD Jambi agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jambi tahun 2018.

KPK menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan di Jambi. Mereka adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin.

Kemudian, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan. Ketiganya disangka sebagai pemberi suap. Sementara itu, KPK baru menetapkan satu tersangka penerima suap, yakni Supriono selaku anggota DPRD Jambi.***

OTT KPK DI JAMBI: ALIRAN DANA DITEMUKAN

Jakarta, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi di Provinsi Jambi. Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di daerah setempat, kini penyidik menemukan bukti penting terkait dugaan indikasi korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018. Dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan tulisan tangan salah seorang tersangka yang membeber aliran duit ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi disita oleh KPK.

“Barang-barang itu disita penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah Sabtu, (2/12).

KPK juga telah menerima pengembalian uang yang diduga berkaitan dengan pelicin pengesahan RAPBD. Nilai uang mencapai ratusan juta rupiah. Namun, Febri enggan menyebutkan siapa pihak yang mengembalikan uang tersebut. Termasuk dampak hukum atas pengembalian duit.

Febri menambahkan, pihaknya mendapat informasi baru soal barang bukti uang Rp 3 miliar yang ditemukan dalam dua koper saat OTT. Uang itu diduga sebelumnya sempat dibawa pergi ke rumah kerabat Arfan. Kemudian, saat penyidik datang ke kediaman Arfan, uang tersebut diantar kembali. “KPK sudah menemukan dugaan ARN (Arfan) memberikan sejumlah uang terkait pengesahan APBD 2018 itu,” imbuhnya.

Sebelumnya KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kota Jambi untuk mengumpulkan alat bukti setelah operasi tangkap tangan (OTT) Selasa lalu (28/11). Tiga lokasi tersebut adalah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jambi, rumah pribadi Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, dan rumah Plt Kadis PUPR Arfan.Seperti diberitakan, dalam OTT di Jambi tersebut KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Erwan Malik, Arfan, Asisten Daerah III Sekretariat Daerah (Setda) Saifudin, dan Ketua Fraksi PAN DPRD Jambi Supriyono.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan, pihaknya sudah mengambil langkah terhadap kader partainya yang terjaring OTT KPK. Menurut dia, DPP sudah mengusulkan agar Supriyono yang menjadi tersangka segera diganti. “Akan dilakukan PAW untuk mengganti Supriyono dari DPRD,” ucapnya kemarin.

Anggota komisi II itu menegaskan, partainya tidak akan memengaruhi atau mengintervensi KPK dalam penanganan kasus tersebut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya pengusutan perkara itu kepada KPK. “Jika fakta hukumnya ada, tidak mungkin kami bela,” tandasnya.

Soal nama Gubernur Jambi Zumi Zola yang disebut-sebut dalam perkara itu, Yandri mengatakan, sampai sekarang belum ada keterlibatan kader PAN tersebut. Penyebutan nama itu biasa karena Zumi sebagai gubernur. Dia meminta ketua DPW PAN Jambi tersebut kooperatif jika dimintai keterangan oleh KPK. ***

DUGAAN SUAP: KPK TANGKAP BUPATI BATUBARA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnain.

“Tadi malam sejumlah pihak yang diamankan pada OTT di Sumut telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi pada Kamis (14/9/2017).

Febri mengatakan, setelah proses pemeriksaan dan administrasi lainnya, KPK akan mengeskspos kasus tersebut hari ini bersama pimpinan KPK.

Dalam waktu sebelum 24 jam, status hukum dari pihak yang diamankan akan ditentukan, siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka, atau sekadar menjadi saksi.

KPK menduga kasus ini berkaitan dengan suap pada pengurusan sejumlah proyek infrastruktur di sana.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan sejumlah uang. Belum disebutkan secara rinci berapa uang yang disita KPK.***

WAKETUM GERINDRA AJAK DPR AJUKAN MOSI TIDAK PERCAYA

JAKARTA, SELIDIK.NET—Menyikapi kontroversi surat Fadly Zon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isinya meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak anggota DPR RI untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR RI.

“Anggota DPR RI harus segera buat mosi tidak percaya pada Ketua DPR dan pimpinan DPR yang terkesan melindungi Setnov (Setya Novanto) dengan mengintervensi proses pemeriksaan Setnov sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP,” jelasnya dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (14/9).

Surat yang dilayangkan oleh Sekjen DPR ke KPK berisi permintaan agar pemeriksan terhadap Novanto dihentikan. Novanto merupakan salah satu tersangka dugaan korupsi KTP elektronik yang menyebabkan kerugian negara Rp.2,3 trilyun.

Langkah KPK untuk menahan Novanto sebaiknya didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo sekaligus sebagai suntikan moral agar KPK tidak ragu-ragu membongkar secara total kasus e-KTP.

“Apalagi Jokowi di depan MPR /DPR saat pidato kenegaraan jelas untuk memberantas Korupsi. Jangan takut, DPR tanpa Ketua DPR juga masih bisa bekerja melaksanakan tugas-tugasnya sebagai institusi negara yang mewakili suara rakyat,” pungkas Arief Poyuono.***

KASUS BLBI, KPK PERIKSA ARTALYTA SURYANI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Artalyta Suryani alias Ayin, Rabu (13/9) sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Keterangan Ayin yang merupakan kerabat Sjamsul ini dipergunakan penyidik KPK untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Kepada wartawan Ayin mengaku sudah membeberkan seluruh hal yang diketahuinya terkait kasus ini kepada penyidik KPK yang memeriksanya selama sekitar tiga jam. Namun, Ayin masih enggan membeberkan mengenai materi pemeriksaannya.

“Semua sudah disampaikan ke penyidik yah,” kata Ayin usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/9).

Untuk itu, Ayin meminta awak media mengonfirmasi mengenai materi pemeriksaannya kali ini kepada KPK. “Tanya saja penyidik,” katanya.

Selanjutnya, Ayin enggan berkomentar apapun lagi. Dengan dikawal tiga orang bertubuh tegap, Ayin menerobos awak media menuju mobil yang telah menunggunya di pelataran Gedung KPK.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Ayin untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Syafruddin. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang lantaran Ayin mangkir dari pemanggilan sebelumnya pada Selasa (5/9).
“Penjadwalan ulang dari pemeriksaan 5 September lalu. Diperiksa untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung),” kata Febri.

Pemeriksaan ini diduga dilakukan penyidik untuk mendalami keterkaitan antara Artalyta dengan pendiri PT Gajah Tunggal Tbk Sjamsul Nursalim. Kasus suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan yang membuat Ayin divonis 5 tahun penjara diketahui terkait dengan penanganan kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sementara, kasus yang menjerat Syafruddin terkait dengan SKL BLBI yang diterbitkan BPPN kepada Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Dalam kasus ini, Syafruddin diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul. Padahal, Sjamsul masih memiliki kewajiban sebesar Rp 3,7 triliun. Akibatnya, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp 3,7 triliun.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah dua kali memanggil Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim untuk diperiksa. Namun, bos Gajah Tunggal Tbk itu tak pernah memenuhi panggilan alias mangkir. Padahal, sebagai obligor, Sjamsul diduga mengetahui banyak hal mengenai kasus korupsi ini.***

SETNOV MANGKIR DARI PANGGILAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.NET—Tersangka korupsi proyek KTP elektronik yang juga Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari jadwal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto yang seyogianya diperiksa sebagai tersangka, tidak tampak di gedung KPK .

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Novanto tengah dalam kondisi yang tak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan.

“Saya barusan dari rumah sakit, dan kedatangan kami, badan advokasi dan tim lawyer Partai Golkar berdasarkan pemeriksaan tim dokter, Pak Novanto tidak memungkinkan untuk hadir,” ujar Idrus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Menurut dia, ketua umum partai berlambang beringin tersebut tengah terbaring di Rumah Sakit Siloam. Idrus mengaku Setya Novanto tengah menjalani perawatan ginjal dan jantung.

“Berdasarkan pemeriksaan dokter, Pak Novanto kemarin setelah olahraga kemudian gula darahnya naik. Implikasinya terhadap fungsi ginjal dan jantung,” ucap Idrus.

Tak mau dituduh mengada-ada, Idrus melampirkan surat keterangan dokter untuk dibawa ke KPK.

Bahkan, Idrus juga mengutip nama dokter yang memeriksa Novanto sejak semalam. Idrus juga meminta agar pemeriksaan terhadap Setya Novanto dijadwalkan ulang.

“Ada Dokter Stefanus, Dokter Daniel juga,” kata Idrus.***

JAKSA AGUNG KLAIM KEJAKSAAN TANGANI KORUPSI LEBIH BANYAK DIBANDING KPK

JAKARTA, SELIDIK.NET— Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengklaim kejaksaan menyelesaikan kasus korupsi lebih banyak ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setahun terakhir.

Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Polri, di mana kejaksaan dilibatkan dalam fungsi penuntutan.

Namun, ia belum secara tegas menjawab apakah kejaksaan akan bergabung.

“Dari pernyataan ICW (Indonesia Corruption Watch) sendiri selama 2016-2017 kejaksaan mampu menyelesaikan kasus korupsi jauh lebih banyak dari penegak hukum lain, termasuk KPK,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Padahal, kata Prasetyo, kejaksaan memiliki dana operasional yang minim dan tidak sebanyak KPK. Ia mengatakan, kejaksaan sudah memiliki satuan tugas tipikor.

Karena itu ia mengatakan akan terus memaksimalkan satuan tugas tersebut.

“Semakin banyak institusi atau lembaga penegak hukum yang dispesialkan untuk memberantas korupsi, semakin bagus. Biar semuanya tertangani dengan baik,” ujar dia.

Sebelumnya, wacana pembentukan Densus Tipikor menguat seiring akan berakhirnya kerja Panitia Khusus Angket KPK. Wacana tersebut menjadi salah satu opsi dari rekomendasi yang dibahas dalam Pansus Angket KPK.***

KPK TANGKAP HAKIM TIPIKOR BENGKULU

JAKARTA, SELIDIK.NET—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berinisial SR. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap SR pada Rabu (6/9/17) malam berkaitan dengan salah satu perkara korupsi yang ditangani oleh SR di PN Bengkulu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejumlah uang yang diduga sebagai transaksi suap diamankan bersama beberapa penegak hukum di Bengkulu terkait OTT tersebut.

“Benar, tadi malam tim KPK lakukan OTT di Bengkulu. Kami dapat informasi dari masyarakat dan setelah dicek di lapangan, benar ada indikasi transaksi suap yang melibatkan oknum penegak hukum setempat,” kata Febri ketika dikonfirmasi, Kamis (7/9/17).

Selain itu, KPK juga dikabarkan menangkap hakim ad-hoc berinisial HA dan panitera pengganti berinisial HK. KPK juga menangkap satu mantan panitera pengadilan setempat berinisial DH beserta anak (VN), menantu (DD), dan orangtuanya (DD).

Ada dugaan, para hakim dan panitera menerima suap terkait penanganan kasus korupsi pengelolaan anggaran rutin dan kegiatan fiktif di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan kerugian negara Rp 590 juta. Dalam kasus tersebut, Plt BPKAD Wilson divonis pengadilan dengan hukuman satu tahun tiga bulan pada 14 Agustus 2017.

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu membenarkan bahwa tiga pegawai yang terdiri atas panitera pengganti dengan inisial HK, hakim karir berinisial SR, dan hakim ad-hoc berinisial HA dibawa KPK dan menjalani pemeriksaan di Markas Polda Bengkulu.

“KPK menyegel ruangan dan meja kerja ibu SR, HA dan bapak HK,” kata Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Jonner Manik di Bengkulu, Kamis, (7/9/17).

Selain menyegel ruangan, tim penyidik juga membawa beberapa dokumen.
“Kami belum tahu apakah ada dokumen atau bentuk lainnya yang dibawa setelah menyegel, nanti kita tunggu saja beritanya dari KPK,” kata Joner.***

PANSUS KPK: TUDUHAN OBSTRUCTION OF JUSTICE TIDAK TEPAT

JAKARTA, SELIDIK.Net—Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi mengatakan bahwa sejak awal Pansus KPK dibentuk tidak pernah sekalipun menghalang-halangi kinerja KPK. Menurutnya, Obstruction of Justice yang dituduhkan Ketua KPK ke Pansus tidak pernah terjadi.

“Artinya upaya untuk menghalang-halangi hukum itu tidak pernah terjadi, misalnya kami tidak menghalangi KPK mentersangkakan Setnov atau menghalangi OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK yang belakangan gencar,” ujar Taufiqulhadi, Rabu (6/9).

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem itu mengklaim bahwa Pansus Angket KPK mendukung sepenuh pekerjaan KPK dan OTT selama OTT dan pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan prosedur yang benar.

“Tapi faktanya, dari hasil RDP Komisi III, Selasa (5/9) kemarin ada dua Jaksa yang dilepaskan setelah tertangkap OTT KPK. Dilepaskannya dua jaksa hasil OTT KPK tersebut karena dianggap lemahnya alat bukti yang dimiliki KPK. OTT yang ini salah. Menangkap orang dengan barang bukti yang tidak kuat, tapi kemudian dikatakan itu OTT,” ujar Taufiqulhadi.

Karena itu, perjalanan Pansus Angket KPK ini bukan dalam hal menghalangi kinerja pemberantasan korupsi. Tapi Pansus Angket KPK dalam perjalanannya memandang perlu adanya evaluasi kinerja KPK selama ini.
“Jadi tuduhan Ketua KPK, Agus Rahardjo soal Pansus yang Obstruction of Justice untuk memperkarakan Pansus Angket KPK tidak tepat. Pernyataan ini juga semakin menunjukkan kalau Ketua KPK tidak terlalu paham soal hukum.” Ujarnya.***