JAKSA AGUNG KLAIM KEJAKSAAN TANGANI KORUPSI LEBIH BANYAK DIBANDING KPK

JAKARTA, SELIDIK.NET— Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengklaim kejaksaan menyelesaikan kasus korupsi lebih banyak ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam setahun terakhir.

Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi wacana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Polri, di mana kejaksaan dilibatkan dalam fungsi penuntutan.

Namun, ia belum secara tegas menjawab apakah kejaksaan akan bergabung.

“Dari pernyataan ICW (Indonesia Corruption Watch) sendiri selama 2016-2017 kejaksaan mampu menyelesaikan kasus korupsi jauh lebih banyak dari penegak hukum lain, termasuk KPK,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9).

Padahal, kata Prasetyo, kejaksaan memiliki dana operasional yang minim dan tidak sebanyak KPK. Ia mengatakan, kejaksaan sudah memiliki satuan tugas tipikor.

Karena itu ia mengatakan akan terus memaksimalkan satuan tugas tersebut.

“Semakin banyak institusi atau lembaga penegak hukum yang dispesialkan untuk memberantas korupsi, semakin bagus. Biar semuanya tertangani dengan baik,” ujar dia.

Sebelumnya, wacana pembentukan Densus Tipikor menguat seiring akan berakhirnya kerja Panitia Khusus Angket KPK. Wacana tersebut menjadi salah satu opsi dari rekomendasi yang dibahas dalam Pansus Angket KPK.***

KPK TANGKAP HAKIM TIPIKOR BENGKULU

JAKARTA, SELIDIK.NET—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berinisial SR. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap SR pada Rabu (6/9/17) malam berkaitan dengan salah satu perkara korupsi yang ditangani oleh SR di PN Bengkulu.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejumlah uang yang diduga sebagai transaksi suap diamankan bersama beberapa penegak hukum di Bengkulu terkait OTT tersebut.

“Benar, tadi malam tim KPK lakukan OTT di Bengkulu. Kami dapat informasi dari masyarakat dan setelah dicek di lapangan, benar ada indikasi transaksi suap yang melibatkan oknum penegak hukum setempat,” kata Febri ketika dikonfirmasi, Kamis (7/9/17).

Selain itu, KPK juga dikabarkan menangkap hakim ad-hoc berinisial HA dan panitera pengganti berinisial HK. KPK juga menangkap satu mantan panitera pengadilan setempat berinisial DH beserta anak (VN), menantu (DD), dan orangtuanya (DD).

Ada dugaan, para hakim dan panitera menerima suap terkait penanganan kasus korupsi pengelolaan anggaran rutin dan kegiatan fiktif di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan kerugian negara Rp 590 juta. Dalam kasus tersebut, Plt BPKAD Wilson divonis pengadilan dengan hukuman satu tahun tiga bulan pada 14 Agustus 2017.

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu membenarkan bahwa tiga pegawai yang terdiri atas panitera pengganti dengan inisial HK, hakim karir berinisial SR, dan hakim ad-hoc berinisial HA dibawa KPK dan menjalani pemeriksaan di Markas Polda Bengkulu.

“KPK menyegel ruangan dan meja kerja ibu SR, HA dan bapak HK,” kata Humas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu Jonner Manik di Bengkulu, Kamis, (7/9/17).

Selain menyegel ruangan, tim penyidik juga membawa beberapa dokumen.
“Kami belum tahu apakah ada dokumen atau bentuk lainnya yang dibawa setelah menyegel, nanti kita tunggu saja beritanya dari KPK,” kata Joner.***

CIPS: PENGAWASAN DANA DESA YANG LEMAH MENJADI SUMBER KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jaksa dan bupati di Pamekasan Madura terkait dugaan korupsi Dana Desa, memunculkan sorotan terhadap dana desa sebagai lahan korupsi.

Operasi di Pamekasan itu telah menjerat Bupati Pamekasan, Achmad Syafii Yasin; Kajari Pamekasan, Rudi Indra Prasetya; Kepala Inspektorat Pamekasan, Sutjipto Utomo; Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin; dan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi.

Pengawasan Lemah

Koordinator Corruption Inquiry and Prevent Society (CIPS) Tiopan LG mengatakan, pengawasan yang lemah terhadap penggunaan Dana Desa yang lemah menjadi sumber penyelewengan. Tiopan menuding Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi gagal mengontrol dan mengawal Dana Desa.

Kasus bancakan dana desa itu bukan hanya terjadi di Pamekasan. Pada Januari 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 362 laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dana desa. Dari 362 pengaduan itu, ada 87 laporan yang akan diusut dalam kasus penyimpangan itu.

Pemerintah menggelontorkan Rp20,7 triliun yang disalurkan ke 74.093 desa di Indonesia. Anggaran dana desa bertambah menjadi Rp46,96 triliun pada 2017 dan Rp60 triliun pada 2017.

Sejak awal kemunculannya melalui Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa telah menjadi sorotan. KPK telah melakukan kajian tentang dana desa dan mendapati ada celah terjadinya penyelewengan.

KPK sudah mengindentifikasi empat celah dana desa yang terjadi di Indonesia, yaitu regulasi, tata laksana, pengawasan serta kualitas dan integritas SDM yang mengurus dana desa. “Dalam konteks pencegahan terkait dana desa,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif .

Laode mengatakan, KPK sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bekerja sama dengan Kementerian Desa agar laporan sistem pengelolaan dana desa lebih sederhana. Karena itu BPKP membuat sistem laporan yang agak berbeda dengan sistem laporan APBN biasa.

KPK juga meminta ada sistem pelatihan yang baik khususnya pendamping dan kepala desa. Pelatihan dan kampanye agar dana desa tepat sasaran. KPK, kata Laode, melakukan pendampingan ke beberapa kementerian terkait dana desa ini. “Sistem pengawasan dan pengelolaan harus betul-betul diperhatikan,” kata Laode.

Meski disebut banyak celah, pemerintah mengklaim sudah membangun sistem pencegahan agar dana desa tidak menjadi bancakan untuk dikorupsi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencontohkan pengawasan melalui inspektorat daerah.

Dalam kasus di Pamekasan, pejabat inspektorat justru bekerja sama dengan oknum kepala daerah untuk mengkorupsi dana desa.

“Kalau sampai ada kongkalikong antara kepala daerah, kepala desa dengan oknum kejaksaan, oknum inspektorat ya sudah parah itu,” kata Tjahjo, Kamis (3/8/2017). “Padahal tugas inspektorat daerah mengawasi, kalau inspektorat terlibat, mau apa lagi, silakan KPK memprosesnya.”

Tjahjo menegaskan sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tjahjo memastikan Bupati Pamekasan akan segera diberhentikan.

Selain inspektorat daerah, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang dipimpin Bibit Samad Rianto, mantan pimpinan KPK. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo melantik Satgas Dana Desa ini pada 5 Juli lalu.

Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Eko menekankan agar upaya pencegahan dan pengawasan menjadi poin utama dari peran Satgas Dana Desa.”Satgas Dana Desa berperan untuk membantu para kepala desa supaya bisa menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan Undang-Undang,” kata Menteri Eko.

Menteri Eko menegaskan, Satgas Dana Desa dibentuk bukan untuk menangkap kepala desa tetapi akan membantu merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa.

Satgas juga memiliki peran membantu mengevaluasi regulasi terkait dana desa, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi, harmonisasi hubungan antar lembaga serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa.

Menteri Eko mengajak semua pihak membantu Kemendes PDTT dan Satgas Dana Desa untuk mengawal dana desa di daerahnya masing-masing.

Jika ada dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat melapor ke Call Center 1500040, SMS Center di nomor 081288990040 atau 087788990040 kemudian via media sosial Kemendes PDTT.***

JAKSA NAKAL DI PUSARAN KORUPSI

JAKARTA,SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) yang diduga melibatkan oknum jaksa di Pamekasan, Madura. Penangkapan tersebut menambah daftar rentetan jaksa-jaksa nakal yang pernah dijerat kasus korupsi.

Berikut ini adalah daftar jaksa yang terjaring penegak hukum:

1. Jaksa Urip Tri Gunawan

Mantan jaksa pada Kejaksaan Agung ini terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada 2 Maret 2008. Dia ditangkap usai menerima suap sebesar Rp 6 miliar dari Artalyta Suryani (orang dekat pemilik saham Bank Dagang Negara Indonesia, Sjamsul Nursalim).

Urip divonis hukuman 20 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 4 September 2008. Dia terbukti menerima uang terkait jabatannya sebagai anggota tim jaksa penyelidik perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada BDNI. Pada Mei 2017 lalu, Urip mendapatkan pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM.

2. Jaksa Dwi Seno Wijanarko

Dwi Seno Wijanarko merupakan terpidana pemerasan dalam pengadaan outsourcing Pengelolaan Sistem Informasi CIS (Customer Information System) berbasis Teknologi Informasi (IT) mencakup Sistem Informasi Pengelolaan Piutang Pelanggan (SIP3) pada PT. PLN (persero) Wilayah Lampung, periode tahun 2002 – 2004. Dia merupakan mantan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang.

KPK menangkap Dwi Seno pada 11 Februari 2011 lalu di Serpong, Tangerang Selatan.

Penangkapan dilakukan usai Dwi menerima uang yang diduga hasil pemerasan tersebut. Pengadilan Tipikor Serang telah memvonis Dwi Seno bersalah dan dipidana selama satu tahun enam bulan penjara pada 19 September 2011.

3. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Praya, NTB, Jaksa Subri

KPK menangkap tangan Subri pada Desember 2013 di Senggigi usai tertangkap basah menerima suap. Penyuapan terhadap Subri terkait pengurusan perkara pemalsuan dokumen sertifikat tanah di Kabupaten Lombok Tengah antara Sugiharta alias Along dan PT Pantai Aan.

Pada Juli 2014, Subri dijatuhi pidana penjara selama sepuluh tahun oleh PN Tipikor Mataram. Subri terbukti menerima uang Rp25 juta dari Nurjanah untuk membiayai aksi demo terkait ditangguhkannya penahanan Along.

Dia juga terbukti menerima hadiah atau janji berupa Ponsel merk Samsung dan uang USD 8,200 yang telah berpindah tangan kepada terdakwa. Uang senilai Rp 100 juta tersebut diberikan oleh Lusita Anie Razak untuk kepengurusan sengketa lahan milik PT Pantai Aan di kawasan Selong Belanak, Lombok Tengah.
4. Jaksa Deviyanti Rochaeni dan Fahri Nurmello
Dua jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini ditangkap KPK pada 2016 lalu. Deviyanto dan Fachri ditangkap karena menerima suap dari mantan Bupati Subang Ojang Suhandi.

Suap itu diberikan untuk meringankan tuntutan terhadap dua pejabat Dinas Kesehatan Subang yaitu Jajang Abdul Kholik dan Budi subianto, dalam kasus korupsi penyalahgunaan anggaran pengelolaan dana kapitasi dan program BPJS Kesehatan tahun anggaran 2014 di Dinkes Subang.
Pada November 2016, PN Tipikor Bandung menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara untuk Fahri. Sementara Deviyanti divonis penjara selama empat tahun
5. Jaksa Ahmad Fauzi
Pengadilan Tipikor Surabaya memvonis Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ahmad Fauzi dengan hukuman empat tahun penjara. Dia dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp 1,5 miliar.

Saber Pungli Kejati Jawa Timur menangkap Fauzi pada akhir November 2016 karena menerima suap dalam perkara pengalihan lahan di Sumenep. Pemberian suap itu dimaksudkan agar ia tidak ditetapkan tersangka oleh Fauzi yang saat itu sebagai penyidik.

Penangkapan Fauzi oleh Tim Saber Pungli Kejati Jawa Timur tak lama setelah dia mengikuti sidang praperadilan Dahlan Iskan di Pengadilan Negeri Surabaya.
6. Kasie III Intel Kejati Bengkulu Parlin Purba
KPK menangkap Parlin Purba pada Juni 2017 lalu usai melakukan transaksi suap. Suap yang diberikan kepada Parlin diduga berhubungan dengan pengumpulan data dan bahan keterangan terkait proyek pembangunan irigasi yang berada di bawah Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu.

Saat ini, Parlin ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Selain Parlin, KPK juga menetapVGkan pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VII Provinsi Bengkulu, Amin Anwari, dan Direktur PT Mukomuko Putra Selatan Manjudo Murni Suhardi sebagai tersangka.***

KORUPSI PEMBANGUNAN PATUNG YESUS: 2 PEJABAT DITUNTUT 18 BULAN PENJARA

TARUTUNG,SELIDIK.Net—Kejaksaan Negeri Tarutung Tapanuli Utara menuntut dua pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, Murni Alan Sinaga dan Sondang M Pane, hukuman penjara selama 18 bulan dalam kasus korupsi pembangunan patung Yesus.

Keduanya dituntut dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan patung Yesus di Desa Simorangkir, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara berbiaya Rp. 6,2 miliar. Akibat perbuatan para terdakwa, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp.2,7 Miliar.

Perbuatan keduanya dianggap telah melanggar ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pembacaan tuntutan terhadap kedua pejabat itu dibacakan JPU Simon dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (18/7/2017).

“Meminat majelis untuk menjatuhi terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan,”ujar JPU Simon.

Selain pidana penjara, kedua pejabat itu juga dituntut dengan pidana denda. Namun keduanya dituntut untuk besaran denda yang berbeda.

“Menutut agar terdakwa Murni Alan Sinaga dijatuhi pidana denda senilai Rp.50 juta subsidair 1 bulan kurungan penjara, dan terdakwa Sondang senilai Rp.200 juta subsidair 6 bulan kurungan,”jelas Jaksa Simon.

Dalam perkara tersebut, Murni Alan Sinaga selaku pelaksana kegiatan pembuatan patung, tidak membuat dokumen As Built Drawing selama pekerjaan proyek tersebut. Terdakwa juga tidak menngetahui dan memahami tentang spesifikasi teknis dari pelaksanaan pembangunan patung Yesus, karena acuannya hanyalah berupa gambar tender.

Kemudian, terdakwa Murni membuat campuran percobaan untuk menentukan komposisi bahan adukan sesuai mutu karakteristik beton dan membawanya ke Laboratorium USU untuk uji mutu. Setelah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, Murni melanjutkan proses pengecoran.

Sementara terdakwa Sondang bersama dengan Tongam Hutabarat selaku Pengguna Anggaran (PA) mengetahui ada pembuatan casing dan rangka patung Yesus yang dikerjakan Luhut L Panjaitan. Tetapi dalam pengerjaan ini, Luhut malah memerintahkan orang lain yakni Supriaswoto.***

PEJABAT SEKDA MADIUN DITETAPKAN TERSANGKA DALAM KASUS KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Kejaksaan Negeri Mejayan Madiun menetapkan seorang pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun berinisial SU menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2015 senilai Rp 2 miliar.

“Untuk sementara tersangka satu orang dengan inisial SU. Perannya sebagai pengumpul potongan dana anggaran dari bidang-bidang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan, I Made Jaya Ardana di halaman depan Kantor Kejaksaan Mejayan, Sabtu (22/7/2017).

Menurut keterangan Made, dugaan tindak pidana korupsi terjadi di Kantor Bappeda terjadi ketika SU menjabat sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Statistik. Saat ini SU sudah dimutasi sebagai Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Mejayan, Wartajiono Hadi, mengungkapkan bahwa modus korupsi yang terjadi pada saat itu, SU mengumpulkan penyisihan dana taktis dari masing-masing bidang di Bappeda. Total dana yang dikumpulkan mencapai Rp 125 juta.

Tentang kemungkinan adanya tersangka lain, Made mengatakan, kondisi itu bisa terjadi bila tersangka SU membuka semuanya. Untuk itu, diharapkan tersangka SU kooperatif dan membuka siapa saja yang turut menikmat korupsi dana tersebut.

Terhadap temuan itu, SU masih tidak mengakui dan menyangkal telah menerima uang itu. Kendati demikian, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan petunjuk menunjukkan tersangka SU yang menerimanya.

Sebelum penetapan tersangka terhadap SU, penyidik Kejaksaan Negeri Mejayan telah memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto.

“Sekda Madiun, Tontro Pahlawanto, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan rutin Bappeda Madiun tahun anggaran 2015 senilai Rp 2 miliar,” kata Wartajiono Hadi.***