GEDUNG BARU SDN 07 MEGAMENDUNG SIAP DIGUNAKAN

Bogor, SELIDIK.Net—Pembangunan enam ruang kela baru bertingkat SDN 07 Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan nilai kontrak Rp. 1.090.332.400 dengan sumber biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) telah selesai dilaksanakan dan siap digunakan untuk kegiatan belajar— mengajar.

Kepala Sekolah SDN 07 Megamendung Zaenal S.Pd., berharap dengan selesainya gedung baru yang dibiayai oleh DAK anggaran tahun 2017 itu, siswa di sekolahnya bisa belajar dengan nyaman, demikian juga dengan guru yang mengajar bisa semakin semangat, sehingga prestasi sekolah akan meningkat.

“Apalagi dengan dibangunnya tambahan satu unit kantor dengan menggunakan sisa anggaran dari pembangunan ruang kelas, mestinya kami bisa lebih bersemangat.” Ujar Zaenal.

Seorang guru yang mengaku merasa bangga dan senang dengan bangunan sekolah baru SDN 07 Megamendung berharap kepada pemerintah Kabupaten Bogor pembangunan gedung baru dilanjutkan dengan pembangunan jalan akses ke sekolah itu, yang menurutnya selama ini kurang mendukung.

“Kalau lagi musim hujan, jalan akses ke sekolah ini jadi berlumpur, dan membuat ssekolah menjadi banyak lumpur.” Tuturnya. ***(RH)

DUGAAN SUAP: KPK TANGKAP BUPATI BATUBARA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnain.

“Tadi malam sejumlah pihak yang diamankan pada OTT di Sumut telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi pada Kamis (14/9/2017).

Febri mengatakan, setelah proses pemeriksaan dan administrasi lainnya, KPK akan mengeskspos kasus tersebut hari ini bersama pimpinan KPK.

Dalam waktu sebelum 24 jam, status hukum dari pihak yang diamankan akan ditentukan, siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka, atau sekadar menjadi saksi.

KPK menduga kasus ini berkaitan dengan suap pada pengurusan sejumlah proyek infrastruktur di sana.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan sejumlah uang. Belum disebutkan secara rinci berapa uang yang disita KPK.***

DUGAAN KORUPSI DANA KESEHATAN: KPK TAHAN WALIKOTA TEGAL

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, dan Politikus NasDem, Amir Mirza Hutagalung, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pada hari ini, Rabu (30/08/17).

Kedua tersangka kasus korupsi itu ditahan di rumah tahanan yang berbeda-beda. Siti Masitha atau yang akrab disapa Bunda Sitha ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kavling C1, Jakarta Selatan. Sedangkan tersangka lainnya, Amir Mirza dititipkan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Selain kedua tersangka, KPK juga menjebloskan Wakil Direktur RSUD Kardinah, Tegal, ke Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan ketiga tersangka selama 20 hari kedepan di Rutan terpisah‎,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2017).

Ketiga tersangka tersebut diduga terjerat kasus dugaan korupsi ‎terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah, Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal.

Atas perbuatannya, Bunda Sitha serta Amir Mirza yang diduga sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Cahyo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

CIPS: PENGAWASAN DANA DESA YANG LEMAH MENJADI SUMBER KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap jaksa dan bupati di Pamekasan Madura terkait dugaan korupsi Dana Desa, memunculkan sorotan terhadap dana desa sebagai lahan korupsi.

Operasi di Pamekasan itu telah menjerat Bupati Pamekasan, Achmad Syafii Yasin; Kajari Pamekasan, Rudi Indra Prasetya; Kepala Inspektorat Pamekasan, Sutjipto Utomo; Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Noer Solehhoddin; dan Kepala Desa Dassok, Agus Mulyadi.

Pengawasan Lemah

Koordinator Corruption Inquiry and Prevent Society (CIPS) Tiopan LG mengatakan, pengawasan yang lemah terhadap penggunaan Dana Desa yang lemah menjadi sumber penyelewengan. Tiopan menuding Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi gagal mengontrol dan mengawal Dana Desa.

Kasus bancakan dana desa itu bukan hanya terjadi di Pamekasan. Pada Januari 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima sebanyak 362 laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait dana desa. Dari 362 pengaduan itu, ada 87 laporan yang akan diusut dalam kasus penyimpangan itu.

Pemerintah menggelontorkan Rp20,7 triliun yang disalurkan ke 74.093 desa di Indonesia. Anggaran dana desa bertambah menjadi Rp46,96 triliun pada 2017 dan Rp60 triliun pada 2017.

Sejak awal kemunculannya melalui Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dana desa telah menjadi sorotan. KPK telah melakukan kajian tentang dana desa dan mendapati ada celah terjadinya penyelewengan.

KPK sudah mengindentifikasi empat celah dana desa yang terjadi di Indonesia, yaitu regulasi, tata laksana, pengawasan serta kualitas dan integritas SDM yang mengurus dana desa. “Dalam konteks pencegahan terkait dana desa,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif .

Laode mengatakan, KPK sudah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk bekerja sama dengan Kementerian Desa agar laporan sistem pengelolaan dana desa lebih sederhana. Karena itu BPKP membuat sistem laporan yang agak berbeda dengan sistem laporan APBN biasa.

KPK juga meminta ada sistem pelatihan yang baik khususnya pendamping dan kepala desa. Pelatihan dan kampanye agar dana desa tepat sasaran. KPK, kata Laode, melakukan pendampingan ke beberapa kementerian terkait dana desa ini. “Sistem pengawasan dan pengelolaan harus betul-betul diperhatikan,” kata Laode.

Meski disebut banyak celah, pemerintah mengklaim sudah membangun sistem pencegahan agar dana desa tidak menjadi bancakan untuk dikorupsi. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencontohkan pengawasan melalui inspektorat daerah.

Dalam kasus di Pamekasan, pejabat inspektorat justru bekerja sama dengan oknum kepala daerah untuk mengkorupsi dana desa.

“Kalau sampai ada kongkalikong antara kepala daerah, kepala desa dengan oknum kejaksaan, oknum inspektorat ya sudah parah itu,” kata Tjahjo, Kamis (3/8/2017). “Padahal tugas inspektorat daerah mengawasi, kalau inspektorat terlibat, mau apa lagi, silakan KPK memprosesnya.”

Tjahjo menegaskan sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya. Tjahjo memastikan Bupati Pamekasan akan segera diberhentikan.

Selain inspektorat daerah, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa yang dipimpin Bibit Samad Rianto, mantan pimpinan KPK. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo melantik Satgas Dana Desa ini pada 5 Juli lalu.

Dalam menjalankan tugasnya, Menteri Eko menekankan agar upaya pencegahan dan pengawasan menjadi poin utama dari peran Satgas Dana Desa.”Satgas Dana Desa berperan untuk membantu para kepala desa supaya bisa menjalankan tugas sesuai yang diamanatkan Undang-Undang,” kata Menteri Eko.

Menteri Eko menegaskan, Satgas Dana Desa dibentuk bukan untuk menangkap kepala desa tetapi akan membantu merumuskan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan penggunaan dana desa.

Satgas juga memiliki peran membantu mengevaluasi regulasi terkait dana desa, sosialisasi dan advokasi, monitoring dan evaluasi, harmonisasi hubungan antar lembaga serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan terjadinya penyimpangan penggunaan dana desa.

Menteri Eko mengajak semua pihak membantu Kemendes PDTT dan Satgas Dana Desa untuk mengawal dana desa di daerahnya masing-masing.

Jika ada dugaan penyalahgunaan, masyarakat dapat melapor ke Call Center 1500040, SMS Center di nomor 081288990040 atau 087788990040 kemudian via media sosial Kemendes PDTT.***

FORUM RIB MINTA KPK USUT DUGAAN KORUPSI BUPATI BEKASI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hitler P Situmorang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Hal itu disampaikan Hitler menanggapi informasi adanya utusan Bupati yang telah mendekati penyidik KPK, agar menghentikan laporan dan tidak mengusut laporan itu.

“Kami mendapat informasi dari Kabupaten Bekasi, orang suruhannya Bupati Neneng yang memiliki chanel ke penyidik KPK telah bergerak, agar laporan kami tidak diusut,” ujar Hitler, di Jakarta, Kamis (27/7).

Hitler mengatakan, berdasarkan keterangan dari ‘orang dalam’ di Pemerintahan Kabupaten Bekasi itu, semua pejabat dan aparatur hukum di Kabupaten Bekasi sudah ditutup alias tidak akan mengusut kasus yang berkaitan dengan Bupati.

“Jadi, satu-satunya yang masih bisa kita harapkan untuk mengusut kasus ini ya KPK. Dan, jika penyidik KPK pun ternyata ada yang bisa disusupi oleh kaki tangan koruptor untuk mengusut kasus, ya kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi di Negara ini? Makanya, KPK harus membuktikan dirinya, tunjukkan taringnya, sikat semua koruptor itu,” jelas Hitler.

Menurut dia, KPK pun perlu di-back up oleh masyarakat, agar permainan kotor pihak koruptor bisa dijegal. “Kita akan mendukung KPK menghabisi semua korupsi, menghadang kaki tangan koruptor yang mencoba menyusupi penanganan perkara di KPK,” ujarnya.

Hitler telah melaporkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ke KPK pada Jumat lalu (21/7). Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung. Sekitar 17 hektar asset daerah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan tersebut.

Dalam laporan itu, dijelaskan adanya persoalan landasan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam dalam kerjasama tersebut. Seharusnya, kata dia, menggunakan Perda 10/2011 tentang asset milik daerah, bukan Perda 6/2011 tentang retribusi. Perda 6/2011 juga bisa digunakan saat pemda menyewakan fasos fasum kepada pihak ketiga.

“Karena kalau lahan fasos fasum itu kan dasarnya dari pengembang yang membangun perumahan ataupun apartement. Tapi kalau lahan yang dikerjasamakan yang saya maksud ini, murni milik negara dan tercatat di Desa Sukadanau nomor satu atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ungkap Hitler.

Dia menyebut, bila penyewaan asset pemda menggunakan Perda 6/2011 maka retribusi yang diperoleh pemda, berpotensi tidak tercatat dalam laporan neraca keuangan dan terjadi penghapusan aset. Dia memprediksi retribusi dari kerjasama penyewaan asset untuk PT Hero dan PT YCH selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar.

Rinciannya, PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1miliaran. PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.

“Itu sewanya 20 tahun, Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah. Karena di audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak saya temukan itu tercatat di neraca. Jadi sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah,” bebernya.

Meski begitu, Hitler tetap berkeyakinan bahwa KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengakui pihaknya sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kerjasama pengelolaan aset milik daerah dengan pihak ketiga.

“Laporannya sedang ditelaah. Memang benar, benar ada laporan terkait pengelolaan aset milik daerah yang diduga tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Febri menambahkan, KPK tidak begitu saja menindaklanjuti laporan tersebut, KPK masaih perlu melakukan pengkajian mendalam guna menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan itu.

Bukan hanya itu, sambung mantan aktivis ICW itu, pihaknya juga sudah meminta pelapor untuk melengkapi dokumen demi kemudahan menelaah permasalahan yang dilaporkan.

“Intinya kita pelajari dulu, karena laporan yang ke kami perlu tahapan dan kelengkapan data-data. Sehingga mudah untuk membedah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum,” ujar Febri.***

KORUPSI PEMBANGUNAN PATUNG YESUS: 2 PEJABAT DITUNTUT 18 BULAN PENJARA

TARUTUNG,SELIDIK.Net—Kejaksaan Negeri Tarutung Tapanuli Utara menuntut dua pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, Murni Alan Sinaga dan Sondang M Pane, hukuman penjara selama 18 bulan dalam kasus korupsi pembangunan patung Yesus.

Keduanya dituntut dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan patung Yesus di Desa Simorangkir, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara berbiaya Rp. 6,2 miliar. Akibat perbuatan para terdakwa, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp.2,7 Miliar.

Perbuatan keduanya dianggap telah melanggar ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pembacaan tuntutan terhadap kedua pejabat itu dibacakan JPU Simon dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (18/7/2017).

“Meminat majelis untuk menjatuhi terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan,”ujar JPU Simon.

Selain pidana penjara, kedua pejabat itu juga dituntut dengan pidana denda. Namun keduanya dituntut untuk besaran denda yang berbeda.

“Menutut agar terdakwa Murni Alan Sinaga dijatuhi pidana denda senilai Rp.50 juta subsidair 1 bulan kurungan penjara, dan terdakwa Sondang senilai Rp.200 juta subsidair 6 bulan kurungan,”jelas Jaksa Simon.

Dalam perkara tersebut, Murni Alan Sinaga selaku pelaksana kegiatan pembuatan patung, tidak membuat dokumen As Built Drawing selama pekerjaan proyek tersebut. Terdakwa juga tidak menngetahui dan memahami tentang spesifikasi teknis dari pelaksanaan pembangunan patung Yesus, karena acuannya hanyalah berupa gambar tender.

Kemudian, terdakwa Murni membuat campuran percobaan untuk menentukan komposisi bahan adukan sesuai mutu karakteristik beton dan membawanya ke Laboratorium USU untuk uji mutu. Setelah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, Murni melanjutkan proses pengecoran.

Sementara terdakwa Sondang bersama dengan Tongam Hutabarat selaku Pengguna Anggaran (PA) mengetahui ada pembuatan casing dan rangka patung Yesus yang dikerjakan Luhut L Panjaitan. Tetapi dalam pengerjaan ini, Luhut malah memerintahkan orang lain yakni Supriaswoto.***

PEJABAT SEKDA MADIUN DITETAPKAN TERSANGKA DALAM KASUS KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Kejaksaan Negeri Mejayan Madiun menetapkan seorang pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun berinisial SU menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2015 senilai Rp 2 miliar.

“Untuk sementara tersangka satu orang dengan inisial SU. Perannya sebagai pengumpul potongan dana anggaran dari bidang-bidang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan, I Made Jaya Ardana di halaman depan Kantor Kejaksaan Mejayan, Sabtu (22/7/2017).

Menurut keterangan Made, dugaan tindak pidana korupsi terjadi di Kantor Bappeda terjadi ketika SU menjabat sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Statistik. Saat ini SU sudah dimutasi sebagai Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Mejayan, Wartajiono Hadi, mengungkapkan bahwa modus korupsi yang terjadi pada saat itu, SU mengumpulkan penyisihan dana taktis dari masing-masing bidang di Bappeda. Total dana yang dikumpulkan mencapai Rp 125 juta.

Tentang kemungkinan adanya tersangka lain, Made mengatakan, kondisi itu bisa terjadi bila tersangka SU membuka semuanya. Untuk itu, diharapkan tersangka SU kooperatif dan membuka siapa saja yang turut menikmat korupsi dana tersebut.

Terhadap temuan itu, SU masih tidak mengakui dan menyangkal telah menerima uang itu. Kendati demikian, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan petunjuk menunjukkan tersangka SU yang menerimanya.

Sebelum penetapan tersangka terhadap SU, penyidik Kejaksaan Negeri Mejayan telah memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto.

“Sekda Madiun, Tontro Pahlawanto, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan rutin Bappeda Madiun tahun anggaran 2015 senilai Rp 2 miliar,” kata Wartajiono Hadi.***