KPK INGATKAN EVENT OLAH RAGA RENTAN KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan event olahraga seperti Asian Games 2018 rentan terjadinya praktik korupsi. Peringatan itu disampaikan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan usai bertemu Ketua dan Wakil Ketua Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) Erick Thohir dan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung KPK, Senin (24/7).

Peringatan yang disampaikan Pahala bukan tanpa alasan. KPK diketahui pernah menangani kasus korupsi terkait penyelengaraan PON 2012 di Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Rusli pun divonis 14 tahun penjara terkait kasus korupsi tersebut.

Tak hanya itu, KPK juga pernah menangani kasus korupsi yang terkait penyelenggaraan SEA Games 2011. Saat itu, KPK menangani kasus korupsi terkait pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kasus ini Pengadilan Tipikor telah memutus bersalah sejumlah pihak, salah satunya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

“Kami lihat juga kasus-kasus yang dulu habis setiap event keolahragaan, lalu ada kasus (korupsi) seperti PON, SEA Games,” kata Pahala.

Apalagi, Pahala mengatakan, Asian Games 2018 merupakan event olahraga berskala internasional, sehingga mempertaruhkan reputasi Indonesia. Untuk itu, KPK menyatakan kesiapannya mendampingi agar penyelenggaran Asian Games dapat berlangsung lancar tanpa adanya penyimpangan.

“Jadi dari Inasgoc ini datang ke KPK hari ini awalnya ingin supaya ada semacam pengawalan yang lebih kuat. Kita berfikir bahwa ini reputasi negara dipertaruhkan. Tentunya eventnya harus berjalan sukses,” kata Pahala.

Pahala menjelaskan, pendampingan yang akan dilakukan KPK dengan sosialisasi mengenai konflik kepentingan dan penerimaan gratifikasi. Hal ini lantaran para pelaksana Asian Games tak hanya berasal dari unsur penyelenggara negara tetapi juga unsur swasta.

“Itu kami akan datang ke Inasgoc, kita secara khusus terangkan dan kita liat bagaimana memonitornya,” katanya.

Selain soal penguatan sumber daya manusia, Pahala menyatakan, pihaknya juga akan mengawasi proses pengadaan terkait Asian Games dan pembuatan regulasi. Dikatakan, hal ini penting karena meski dilakukan swasta, anggaran yang digunakan Asian Games sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi ada serangkaian item yang pasti akan kita dukung dan dari INASGOC kita tunggu seperti apa. Jadi yang pasti untuk personel sistem dan regulasi kita akan bantu INASGOC,” katanya.***

HAKIM UNGKAP KONGKALIKONG DALAM PROYEK e-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menyidangkan kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai proyek tersebut penuh kolusi sehingga merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

“Dalam proyek e-KTP terjadi kolusi yang dilakukan terdakwa pertama, terdakwa dua, Andi Agustinus, Diah Anggraini dan calon peserta lelang atau konsorsium untuk memenangkan konsorsium tertentu,” kata anggota majelis hakim Ansyori Syaifuddin dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/07/2016).

Kolusi itu, menurut dia, terjadi karena ada penerimaan dan pemberian uang mulai dari proses penganggaran sampai lelang agar pihak-pihak tertentu menjadi pemenang lelang dengan cara tidak benar.

BACA JUGA: INILAH NAMA-NAMA PENERIMA ALIRAN DANA KORUPSI e-KTP

“Terhadap pengadaan barang telah diarahkan untuk menggunakan produk-produk tertentu sehingga tidak terjadi kompetisi sehat dalam pelaksanaannya, baik dari sisi mutu dan harganya,” ujar hakim Ansyori.

Meski terdakwa pertama, Irman, saat pengadaan berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP karena menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, namun tampak jelas perannya dalam kolusi tersebut.

“Terdakwa pertama menjabat sebagai Dirjen Dukcapil, dan meski terdakwa pertama berada di luar struktur panitia pengadaan e-KTP, tapi ada peran terdakwa dalam menentukan pemenang yang akan mengerjakan proyek e-KTP. Di samping itu, terdakwa mengaku menerima sejumlah uang sehingga melampaui batas kewenanganya dan diklasifikasi perbuatan penyalahgunaan wewenang,” ungkap hakim Ansyori.

Selain itu, Sugiharto sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) melaksanakan tugasnya dengan tidak sesuai dengan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah dan melanggar etika pengadaan.

“Sehingga, unsur menyalahgunakan kewenangan oleh terdakwa pertama dan terdakwa kedua terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa,” ujar hakim Ansyori.

Dari pengadaan e-KTP sejak 21 Oktober 2010 sampai 31 Desember 2013, pihak konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) juga telah menerima Rp4,9 triliun.

“Namun, menurut ahli, harga wajar untuk e-KTP adalah Rp2,6 triliun sehingga terdapat selisih Rp2,3 triliun, yang merupakan kerugian negara dalam perkara ini sebagaimana laporan audit BPKP. Majelis sependapat dengan dengan pendapat tersebut, dan mengambilnya sebagai pendapat majelis sendiri, sehingga unsur kerugian negara telah terpenuhi,” ungkap hakim Ansyori.

Rincian kolusi tersebut adalah Pertama, Konsorsium PNRI tidak melakukan personalisasi dan distribusi terhadap 27.415.747 keping blangko e-KTP, dan hanya melakukan personalisasi sebanyak 144.599.653 keping, meskipun berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan dokumen pembayaran disebutkan konsorsium PNRI telah melakukan personalisasi dan distribusi sebanyak 145 juta keping blangko e-KTP.

Kedua, konsorsium PNRI tidak dapat mengintegrasikan antara hardware security modul (HSM) dengan key management system (KMS), sehingga tidak memenuhi spesifikasi sistem keamanan kartu/perangkat dan data sebagaimana yang ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).

Ketiga, dalam pelaksanaan pekerjaan Jaringan Komunikasi Data (JARKOMDAT), konsorsium PNRI dan PT Quadra Solution mensubkontrakkan kepada PT Indosat Tbk, yang pelaksanaan dan pembayarannya tidak sesuai kontrak.

Keempat, dalam pelaksanaan pekerjaan Helpdesk Management System, PT Sucofindo selaku anggota Konsorsium PNRI hanya menyediakan 84 orang untuk layanan keahlian helpdesk, dari seharusnya 169 orang, namun mendapat pembayaran untuk 169 orang.

Kelima, terjadi perbedaan metode pemadanan antara identifikasi dengan verifikasi data yang berdasarkan KAK seharusnya menggunakan sidik jari, namun konsorsium PNRI menggunakan selaput mata (iris), sehingga ketunggalan e-KTP tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam, penggunaan alat cetak Fargo HDP5000 part number 75001 untuk pencetakan e-KTP di setiap kabupaten/kota terdapat penguncian spesifikasi yang terletak di printer dan pita/tintanya yang menyebabkan pengguna tidak dapat menggunakan alat cetak lain, dan harganya dikendalikan oleh vendor.

“Terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi target dan tidak sesuai kontrak tersebut, para terdakwa tidak memberikan teguran atau memberikan sanksi kepada konsorsium PNRI,” ujar hakim Ansyori,

Ia menimpali, “Akan tetapi, para terdakwa justru memerintahkan panitia pemeriksa dan penerima hasil pengadaan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Hasil Pengadaan sesuai target kontrak sehingga seolah-olah konsorsium PNRI telah melakukan pekerjaan sesuai targetnya dan tetap dapat menerima pembayaran secara bertahap meskipun tidak memenuhi target pekerjaan pada setiap terminnya.”

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara itu memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis tujug tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500.000 dolar Amerika Serikat (AS) dikurangi 300.000 dolar AS dan Rp50 juta subsider dua tahun kurungan penjara.

Sedangkan, terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis lima tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider sebulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50.000 dolar AS dikurangi pengembalian 30.000 dolar AS dan Rp150 juta subsider setahun kurungan penjara.***

KORUPSI e-KTP: INILAH NAMA PARA PENERIMA ALIRAN DANA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyebut sejumlah penerima aliran dana proyek Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang berasal dari berbagai profesi. Ada anggota DPR, pengacara, anggota konsorsium, staf Kementerian Dalam Negeri dan pihak-pihak lain yang terlibat.

“Sejak penganggaran dan pengadaan barang dan jasa KTP-E, terdakwa I Irman dan terdakwa II Sugiharto telah menerima uang sebagai berikut: pertama Irman menerima uang 300 ribu dolar AS yang berasal dari Andi Agustinus alias Andi Narogong dan 200 ribu dolar AS dari terdakwa II. Terdakwa II menerima 30 ribu dolar AS dari Paulus Tannos dan uang 20 ribu dolar AS yang berasal dari Johanes Marliem yang sebagian uang dibelikan Honda Jazz seharga Rp 150 juta,” kata anggota majelis hakim Anwar dalam sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Selain kedua terdakwa, nama-nama yang disebut menerima aliran dana proyek e-KTP adalah:

  1. Miryam S Haryani sejumlah 1,2 juta dolar AS
  2. Diah Angraini 500 ribu dolar AS
  3. Markus Nari 400 ribu dolar as atau Rp4 miliar
  4. Ade Komarudin 100 ribu dolar AS
  5. Hotma Sitompul 400 ribu dolar AS
  6. Husni Fahmi 20 ribu dolar AS dan Rp30 juta
  7. Drajat Wisnu 40 ribu dolar AS dan Rp25 juta
  8. Enam orang anggota panitia lelang masing-masing Rp10 juta
  9. Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN masing-masing Rp1 miliar dan untuk kepentingan “gathering” dan SBI sejumlah Rp1 miliar
  10. Beberapa anggota tim Fatmawati yaitu Jimmy Iskandar alias Bobby, Eko Purwoko, Andi Noor, Wahyu Setyo, Benny Akhir, Dudi dan Kurniawan masing-masing Rp60 juta
  11. Mahmud Toha Rp30 juta
  12. Manajemen bersama konsorsium PNRI Rp137,989 miliar
  13. Perum PNRI Rp107,710 miliar
  14. PT Sandipala Artha Putra Rp145,851 miliar
  15. PT Mega Lestari Unggul yang merupakan holding companty PT Sandipala Artha Putra sejumlah Rp148,863 miliar
  16. PT LEN Industri Rp3,415 miliar
  17. PT Sucofindo sejumlah Rp8,231 miliar
  18. PT Quadra Solution Rp79 miliar.

“Pemberian uang itu jelas menguntungkan bagi para terdakwa, yang menjadi pertanyaan apakah memang menjadi tujuan para terdakwa untuk melakukan itu, karena para terdakwa termasuk penerima uang dan memberikan kepada pihak lain dan ikut menjadi perantara pemberian dan setidaknya mengetahui pemberian itu,” tambah hakim Anwar.

“Menimbang pada November 2012 terdakwa II Sugiharto juga memberikan sejumlah uang kepada staf pada Kemendagri, Kemenkeu dan BPK sekretaris Komisi II dan Bappenas yang berhubungan dengan pengusulan anggaran KTP-E yaitu kepada,” ungkap hakim Frangki.

  1. Wulung selaku Auditor pada BPK yang memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil sejumlah Rp80 juta setelah pemberian uang tersebut BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap pengelolaan keuangan pada Ditjen Dukcapil tahun 2010
  2. Staf pada sekretariat Komisi II DPR RI yang diberikan Terdakwa II melalui Dwi Satuti Lilik sejumlah Rp25 juta
  3. Ani Miryanti selaku Koordinator Wilayah (Korwil) III sosialisasi dan supervisi KTP Elektronik sejumlah Rp50 juta untuk diberikan kepada 5 orang Korwil masing-masing sejumlah Rp10 juta
  4. Heru Basuki selaku Kasubdit Pelayanan Informasi Direktorat PIAK sejumlah Rp40 juta
  5. Asniwarti selaku staf pada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sejumlah Rp60 juta
  6. Staf pada Biro Perencanaan Kementerian Dalam Negeri melalui Wisnu Wibowo dan Suparmanto sejumlah Rp40 juta
  7. Drajat Wisnu Setyawan sejumlah Rp25 juta
  8. Wisnu Wibowo selaku Kepala bagian Perencanaan Kementerian Dalam Negeri sejumlah Rp10 juta
  9. Husni Fahmi sejumlah Rp30 juta
  10. Ruddy Indrato Raden selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil pengadaan sejumlah Rp30 juta
  11. Junaidi selaku Bendahara pembantu proyek sejumlah Rp30 juta
  12. Didik Supriyanto selaku staf pada Setditjen Dukcapil sejumlah Rp10 juta dan;
  13. Bistok Simbolon selaku Deputi Bidang Politik dan Keamanan pada Sekretariat Kabinet sejumlah Rp30 juta guna pengambilan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terdakwa I.

Majelis hakim yang terdiri dari Jhon Halasan Butarbutar, Frangki Tumbuwun, Emilia, Anwar dan Ansyori Saifudin dalam perkara ini memvonis mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman divonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar denda 500 ribu dolar AS dikurangi 300 ribu dolar AS dan Rp50 juta subsider 2 tahun kurungan.

Sedangkan terhadap mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto divonis 5 tahun penjara ditambah denda Rp400 juta subsider 1 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti 50 ribu dolar AS dikurangi pengembalian 30 ribu dolar AS dan Rp150 juta subsider 1 tahun kurungan.***

KASUS e-KTP: VONIS TERHADAP SUGIHARTO DAN IRMAN SEBUT NAMA SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.Net—Dalam sidang putusan terhadap terdakwa kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), Irman dan Sugiharto, nama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto yang baru-baru ini dijadikan tersangka dalam kasus yang sama, tidak disebut sebagai pihak yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus itu.

Majelis hakim menyebut kedua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri itu melakukan korupsi bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini. Kemudian, dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, dan calon peserta lelang.

“Telah terjadi kolusi antara terdakwa I dan II, Diah Anggraini, Andi Agustinus dan calon peserta lelang,” ujar hakim Anshori Saifudin saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/1/2017).

Hal itu tidak sejalan dengan surat tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutkan Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ikut bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

Selain itu, ada nama pengusaha Isnu Edhi Wijaya dan Drajat Wisnu Setiawan yang didakwa bersama-sama.

Jaksa KPK meyakini adanya peran Setya Novanto dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP. Jaksa yakin tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu dilakukan bersama-sama Setya Novanto.

“Telah terjadi kerja sama yang erat dan sadar yang dilakukan para terdakwa dengan Setya Novanto, Diah Anggraini, Drajat Wisnu, Isnu Edhi dan Andi Agustinus alias Andi Narogong,” ujar jaksa KPK Mufti Nur Irawan saat membacakan surat tuntutan.

Meski demikian, dalam pertimbangan putusan, majelis hakim menggunakan fakta-fakta yang ada kaitannya dengan Setya Novanto sebagai pertimbangan putusan.

Pertama, majelis hakim mempertimbangkan pertemuan para terdakwa, yakni Irman dan Sugiharto, dengan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, di Hotel Grand Melia Jakarta.

Dalam pertemuan yang digelar pukul 06.00 WIB tersebut, Novanto yang menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar, menyatakan kesediannya untuk membantu proses pembahasan anggaran di DPR.

“Pada pertemuan di Grand Melia,  Setya Novanto mengatakan akan mendukung proyek e-KTP,” ujar hakim Franky Tambuwun saat membacakan pertimbangan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan pertemuan antara terdakwa Irman dan Andi Narogong di ruang kerja Novanto, di Lantai 12 Gedung DPR RI.

Dalam pertemuan itu, Andi Narogong dan Irman meminta kepastian Novanto mengenai persetujuan DPR terkait anggaran proyek e-KTP.

“Dalam pertemuan itu, Setya Novanto mengatakan bahwa ia akan mengkoordinasikan dengan pimpinan fraksi lainnya,” kata Franky.***