OTT JAMBI: TERUNGKAP KODE BARU TRANSAKSI SUAP

Jakarta, SELIDIK.Net— Kasus suap yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DPRD Jambi menguak adanya kode baru dalam transaksi suap. Hal itu untuk menyamarkan pertemuan dari incaran penegakn hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, awalnya penyelidik KPK mendapat informasi bahwa pada Selasa (28/11/2017) siang, akan terjadi penyerahan uang di sebuah restoran di Jambi. Pertemuan itu antara Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin dan anggota DPRD Supriono.

“Pada pukul 14.00 terjadi pertemuan dalam rangka penyerahan uang dengan kode undangan,” ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Dalam pertemuan itu, Supriono keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobil milik Saipudin. Saat keluar dari mobil, Supriono membawa kantong plastik hitam.

Saat ditangkap oleh petugas KPK, bungkusan tersebut ternyata berisi uang Rp 400 juta yang baru diserahkan Saipudin.

Setelah itu, tim KPK melanjutkan operasi tangkap tangan dan menyita uang senilai Rp 4,7 miliar. Jumlah itu dinilai sebagian dari total uang suap sebesar Rp 6 miliar.

KPK menduga para pejabat di Pemprov Jambi menyuap anggota DPRD Jambi agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jambi tahun 2018.

KPK menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan di Jambi. Mereka adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin.

Kemudian, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan. Ketiganya disangka sebagai pemberi suap. Sementara itu, KPK baru menetapkan satu tersangka penerima suap, yakni Supriono selaku anggota DPRD Jambi.***

OTT KPK DI JAMBI: ALIRAN DANA DITEMUKAN

Jakarta, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi di Provinsi Jambi. Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di daerah setempat, kini penyidik menemukan bukti penting terkait dugaan indikasi korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018. Dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan tulisan tangan salah seorang tersangka yang membeber aliran duit ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi disita oleh KPK.

“Barang-barang itu disita penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah Sabtu, (2/12).

KPK juga telah menerima pengembalian uang yang diduga berkaitan dengan pelicin pengesahan RAPBD. Nilai uang mencapai ratusan juta rupiah. Namun, Febri enggan menyebutkan siapa pihak yang mengembalikan uang tersebut. Termasuk dampak hukum atas pengembalian duit.

Febri menambahkan, pihaknya mendapat informasi baru soal barang bukti uang Rp 3 miliar yang ditemukan dalam dua koper saat OTT. Uang itu diduga sebelumnya sempat dibawa pergi ke rumah kerabat Arfan. Kemudian, saat penyidik datang ke kediaman Arfan, uang tersebut diantar kembali. “KPK sudah menemukan dugaan ARN (Arfan) memberikan sejumlah uang terkait pengesahan APBD 2018 itu,” imbuhnya.

Sebelumnya KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kota Jambi untuk mengumpulkan alat bukti setelah operasi tangkap tangan (OTT) Selasa lalu (28/11). Tiga lokasi tersebut adalah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jambi, rumah pribadi Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, dan rumah Plt Kadis PUPR Arfan.Seperti diberitakan, dalam OTT di Jambi tersebut KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Erwan Malik, Arfan, Asisten Daerah III Sekretariat Daerah (Setda) Saifudin, dan Ketua Fraksi PAN DPRD Jambi Supriyono.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan, pihaknya sudah mengambil langkah terhadap kader partainya yang terjaring OTT KPK. Menurut dia, DPP sudah mengusulkan agar Supriyono yang menjadi tersangka segera diganti. “Akan dilakukan PAW untuk mengganti Supriyono dari DPRD,” ucapnya kemarin.

Anggota komisi II itu menegaskan, partainya tidak akan memengaruhi atau mengintervensi KPK dalam penanganan kasus tersebut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya pengusutan perkara itu kepada KPK. “Jika fakta hukumnya ada, tidak mungkin kami bela,” tandasnya.

Soal nama Gubernur Jambi Zumi Zola yang disebut-sebut dalam perkara itu, Yandri mengatakan, sampai sekarang belum ada keterlibatan kader PAN tersebut. Penyebutan nama itu biasa karena Zumi sebagai gubernur. Dia meminta ketua DPW PAN Jambi tersebut kooperatif jika dimintai keterangan oleh KPK. ***

DUGAAN SUAP: KPK TANGKAP BUPATI BATUBARA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnain.

“Tadi malam sejumlah pihak yang diamankan pada OTT di Sumut telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi pada Kamis (14/9/2017).

Febri mengatakan, setelah proses pemeriksaan dan administrasi lainnya, KPK akan mengeskspos kasus tersebut hari ini bersama pimpinan KPK.

Dalam waktu sebelum 24 jam, status hukum dari pihak yang diamankan akan ditentukan, siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka, atau sekadar menjadi saksi.

KPK menduga kasus ini berkaitan dengan suap pada pengurusan sejumlah proyek infrastruktur di sana.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan sejumlah uang. Belum disebutkan secara rinci berapa uang yang disita KPK.***

KPK TELUSURI ALIRAN UANG DALAM KORUPSI E-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK terus menelusuri kerugian negara sebesar dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) terhadap tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Kami telusuri secara terus menerus ke mana saja aliran dana dari kerugian keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Termasuk juga aset menjadi salah satu perhatian dari penyidik KPK,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Febri mengungkapkan, terhadap Novanto yang juga Ketua Umum Golkar tersebut, sejumlah saksi telah diperiksa KPK. Dari pihak swasta antara lain, Fransiscus Eduwardus Cintong Tigor Tonggo Tua Simbolon, Tunggul Baskoro dan Shierlyn Chandra serta seorang karyawan Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Agus Eko Priadi.

“Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta, di mana beberapa adalah nama baru,” papar Febri.

Tak hanya itu, KPK juga menelusuri larinya uang Novanto dalam kasus tersebut dengan menggunakan metode follow the money.

“Lebih jauh kami gunakan pendekatan follow the money yaitu kami melihat transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kasus e-KTP,” kata dia.

“Kemarin beberapa penggeledahan dan disita sejumlah barang bukti elektronik komunikasi-komunikasi yang ada. Kami dapatkan info yang baru. Jadi kami mulai dapatkan info yang lebih kuat,” ujar Febri.

Diketahui, Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP sewaktu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Dia diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi.

Selain itu, Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Ia diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.***

USUT DUGAAN KORUPSI BEASISWA, BARESKRIM POLRI GANDENG BPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi beasiswa di anggaran Pemprov Papua tahun anggaran 2014-2017. 

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi meengungkapkan haal tersebut kepada wartawan, Jumat (1/9/2017). Menurutnya, BPK telah menemukan sejumlah pelanggaran penggunaan dana.

“Untuk sementara ada sejumlah temuan dari BPK,” kata Erwanto.

Menurut Erwanto, temuan yang dimaksud adalah ditemukannya beberapa fakta dugaan tindak pidana korupsi dalam penggunaan anggaran pendidikan berupa beasiswa untuk mahasiswa Papua tahun anggaran 2016.

“Kami menemukan beberapa fakta dugaan penyimpangan penyaluran beasiswa,” katanya.

Tak hanya itu, penyidik kata dia juga menemukan adanya pengalokasian dana anggaran APBD yang tidak sesuai peruntukannya. Akan tetapi hal itu masih terus ditelusuri.

“Sampai sekarang kami masih mengecek faktanya sesuai dengan temuan itu atau tidak,” terangnya.

Erwanto menambahkan, hingga saat ini, jumlah saksi yang sudah dimintai keterangan dalam kasus tersebut tercatat 15 orang. Di kasus ini, Gubernur Papua Lukas Enembe dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi. Kendati demikian, Lukas tidak datang dalam dua kali panggilan pemeriksaan.

Kuasa hukum Lukas kata dia telah meminta penjadwalan ulang dan memastikan bahwa kliennya akan hadir untuk diperiksa polisi pada pekan depan.

“Sudah konfirm akan datang pada Senin (4/9) pekan depan,” ujarnya.***

DUGAAN KORUPSI DANA KESEHATAN: KPK TAHAN WALIKOTA TEGAL

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Tegal, Siti Masitha Soeparno, dan Politikus NasDem, Amir Mirza Hutagalung, usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, pada hari ini, Rabu (30/08/17).

Kedua tersangka kasus korupsi itu ditahan di rumah tahanan yang berbeda-beda. Siti Masitha atau yang akrab disapa Bunda Sitha ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK di Jalan HR Rasuna Said, Kavling C1, Jakarta Selatan. Sedangkan tersangka lainnya, Amir Mirza dititipkan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.

Selain kedua tersangka, KPK juga menjebloskan Wakil Direktur RSUD Kardinah, Tegal, ke Rutan Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan.

“Untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan ketiga tersangka selama 20 hari kedepan di Rutan terpisah‎,” kata Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2017).

Ketiga tersangka tersebut diduga terjerat kasus dugaan korupsi ‎terkait pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah, Tegal dan fee dari proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal.

Atas perbuatannya, Bunda Sitha serta Amir Mirza yang diduga sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Cahyo disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.***

KORUPSI DI PERHUBUNGAN LAUT DIDUGA SUDAH MENGGURITA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisaris PT Adhi Guna Keruktama (AGK), Adhi Putra Kurniawan telah dijebloskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke hotel prodeo setelah dia tertangkap tangan menyuap mantan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono.

PT Adhi Guna Keruktama (AGK), perusahaan yang dipimpin Adhi Putra Kurniawan tercatat sebagai pemain lama dalam pengadaan proyek di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Hubla selama ini.

Berdasar layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kemenhub, PT AGK memenangi tender pengerukan alur pelayaran di Tanjung Emas tahun anggaran 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2017. Nilai proyek yang dikerjakan perusahaan yang berkantor di Jakarta Utara itu adalah Rp 214,475 miliar.

MENGGURITA

Dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut (Hubla) diduga sudah menggurita. Agar gurita itu dapat dibongkar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Antony Tonny Budiono.

Salah satu caranya dapat lewat membongkar keterangan dari Antony Tonny Budiono. Bila Antony Tonny Budiono membongkar itu, maka dia bisa mendapatkan keringantan tuntutan, asalkan mau mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC).

Tentunya Tonny harus mengajukan diri sebagai JC ke pimpinan komisi antirasuah tersebut. Dengan menjadi JC, Tonny akan memperoleh keringanan hukuman saat penuntutan di pengadilan nanti. “Untuk semua tersangka, kalau memang ingin menjadi JC, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi,” terangnya.***

FORUM RIB MINTA KPK USUT DUGAAN KORUPSI BUPATI BEKASI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hitler P Situmorang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Hal itu disampaikan Hitler menanggapi informasi adanya utusan Bupati yang telah mendekati penyidik KPK, agar menghentikan laporan dan tidak mengusut laporan itu.

“Kami mendapat informasi dari Kabupaten Bekasi, orang suruhannya Bupati Neneng yang memiliki chanel ke penyidik KPK telah bergerak, agar laporan kami tidak diusut,” ujar Hitler, di Jakarta, Kamis (27/7).

Hitler mengatakan, berdasarkan keterangan dari ‘orang dalam’ di Pemerintahan Kabupaten Bekasi itu, semua pejabat dan aparatur hukum di Kabupaten Bekasi sudah ditutup alias tidak akan mengusut kasus yang berkaitan dengan Bupati.

“Jadi, satu-satunya yang masih bisa kita harapkan untuk mengusut kasus ini ya KPK. Dan, jika penyidik KPK pun ternyata ada yang bisa disusupi oleh kaki tangan koruptor untuk mengusut kasus, ya kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi di Negara ini? Makanya, KPK harus membuktikan dirinya, tunjukkan taringnya, sikat semua koruptor itu,” jelas Hitler.

Menurut dia, KPK pun perlu di-back up oleh masyarakat, agar permainan kotor pihak koruptor bisa dijegal. “Kita akan mendukung KPK menghabisi semua korupsi, menghadang kaki tangan koruptor yang mencoba menyusupi penanganan perkara di KPK,” ujarnya.

Hitler telah melaporkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ke KPK pada Jumat lalu (21/7). Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung. Sekitar 17 hektar asset daerah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan tersebut.

Dalam laporan itu, dijelaskan adanya persoalan landasan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam dalam kerjasama tersebut. Seharusnya, kata dia, menggunakan Perda 10/2011 tentang asset milik daerah, bukan Perda 6/2011 tentang retribusi. Perda 6/2011 juga bisa digunakan saat pemda menyewakan fasos fasum kepada pihak ketiga.

“Karena kalau lahan fasos fasum itu kan dasarnya dari pengembang yang membangun perumahan ataupun apartement. Tapi kalau lahan yang dikerjasamakan yang saya maksud ini, murni milik negara dan tercatat di Desa Sukadanau nomor satu atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ungkap Hitler.

Dia menyebut, bila penyewaan asset pemda menggunakan Perda 6/2011 maka retribusi yang diperoleh pemda, berpotensi tidak tercatat dalam laporan neraca keuangan dan terjadi penghapusan aset. Dia memprediksi retribusi dari kerjasama penyewaan asset untuk PT Hero dan PT YCH selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar.

Rinciannya, PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1miliaran. PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.

“Itu sewanya 20 tahun, Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah. Karena di audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak saya temukan itu tercatat di neraca. Jadi sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah,” bebernya.

Meski begitu, Hitler tetap berkeyakinan bahwa KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengakui pihaknya sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kerjasama pengelolaan aset milik daerah dengan pihak ketiga.

“Laporannya sedang ditelaah. Memang benar, benar ada laporan terkait pengelolaan aset milik daerah yang diduga tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Febri menambahkan, KPK tidak begitu saja menindaklanjuti laporan tersebut, KPK masaih perlu melakukan pengkajian mendalam guna menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan itu.

Bukan hanya itu, sambung mantan aktivis ICW itu, pihaknya juga sudah meminta pelapor untuk melengkapi dokumen demi kemudahan menelaah permasalahan yang dilaporkan.

“Intinya kita pelajari dulu, karena laporan yang ke kami perlu tahapan dan kelengkapan data-data. Sehingga mudah untuk membedah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum,” ujar Febri.***

KPK TETAPKAN PT DGI SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Direktur Pengembangan Bisnis Riset dan Teknologi PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Lukman Hidayat terkait penyidikan tindak pidana korporasi dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2011.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

Dalam penyidikan kasus tersebut, kata Febri, KPK juga telah memeriksa 27 orang saksi. “Sampai hari ini sudah diagendakan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi dalam dalam proses penyidikan untuk tersangka PT DGI,” kata Febri.

Ia menyatakan sebagian besar dari saksi itu adalah pegawai dan pejabat PT DGI atau PT NKE dan juga ada beberapa saksi dari unsur BUMN.

KPK resmi menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI) tersangka tindak pidana korporasi dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

“Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara yang sama dengan tersangka sebelumnya, yaitu Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi (DPW) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Udayana Made Meregawa (MDM),” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

Syarif menyatakan PT DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang ain atau suatu korporasi.

“Terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 dengan nilai proyek sekitar Rp 138 miliar,” kata Syarif.

Menurut Syarif, diduga telah terjadi kerugian negara sekitar Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut.

PT DGI disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.***

KASUS KORUPSI SEWA LAHAN: ASISTEN 1 PEMKOT MAKASSAR TERANCAM DIBUI 20 TAHUN

JAKARTA, SELIDIK.Net—Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar, M Sabri terancam 20 tahun penjara atas perbuatanya melakukan tindak pidana korupsi.

Pejabat Pemkot Makassar ini disangka terlibat korupsi dalam proyek sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.

“Sabri dijerat pasal 2 dan 3 tentang tindak pidana korupsi. Ia terancam hukuman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,”kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Alham.

Menurut Alham, perkara tersangka segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar bersama dua tersangka lainya, Rusdin dan Jayanti.

Berkas ketiga tersangka dinyatakan sudah rampung dan layak untuk disidangkan guna membuktikan perbuatanya. ***