OTT JAMBI: TERUNGKAP KODE BARU TRANSAKSI SUAP

Jakarta, SELIDIK.Net— Kasus suap yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DPRD Jambi menguak adanya kode baru dalam transaksi suap. Hal itu untuk menyamarkan pertemuan dari incaran penegakn hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, awalnya penyelidik KPK mendapat informasi bahwa pada Selasa (28/11/2017) siang, akan terjadi penyerahan uang di sebuah restoran di Jambi. Pertemuan itu antara Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin dan anggota DPRD Supriono.

“Pada pukul 14.00 terjadi pertemuan dalam rangka penyerahan uang dengan kode undangan,” ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Dalam pertemuan itu, Supriono keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobil milik Saipudin. Saat keluar dari mobil, Supriono membawa kantong plastik hitam.

Saat ditangkap oleh petugas KPK, bungkusan tersebut ternyata berisi uang Rp 400 juta yang baru diserahkan Saipudin.

Setelah itu, tim KPK melanjutkan operasi tangkap tangan dan menyita uang senilai Rp 4,7 miliar. Jumlah itu dinilai sebagian dari total uang suap sebesar Rp 6 miliar.

KPK menduga para pejabat di Pemprov Jambi menyuap anggota DPRD Jambi agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jambi tahun 2018.

KPK menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan di Jambi. Mereka adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin.

Kemudian, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan. Ketiganya disangka sebagai pemberi suap. Sementara itu, KPK baru menetapkan satu tersangka penerima suap, yakni Supriono selaku anggota DPRD Jambi.***

WAKETUM GERINDRA AJAK DPR AJUKAN MOSI TIDAK PERCAYA

JAKARTA, SELIDIK.NET—Menyikapi kontroversi surat Fadly Zon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isinya meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak anggota DPR RI untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR RI.

“Anggota DPR RI harus segera buat mosi tidak percaya pada Ketua DPR dan pimpinan DPR yang terkesan melindungi Setnov (Setya Novanto) dengan mengintervensi proses pemeriksaan Setnov sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP,” jelasnya dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (14/9).

Surat yang dilayangkan oleh Sekjen DPR ke KPK berisi permintaan agar pemeriksan terhadap Novanto dihentikan. Novanto merupakan salah satu tersangka dugaan korupsi KTP elektronik yang menyebabkan kerugian negara Rp.2,3 trilyun.

Langkah KPK untuk menahan Novanto sebaiknya didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo sekaligus sebagai suntikan moral agar KPK tidak ragu-ragu membongkar secara total kasus e-KTP.

“Apalagi Jokowi di depan MPR /DPR saat pidato kenegaraan jelas untuk memberantas Korupsi. Jangan takut, DPR tanpa Ketua DPR juga masih bisa bekerja melaksanakan tugas-tugasnya sebagai institusi negara yang mewakili suara rakyat,” pungkas Arief Poyuono.***

SETNOV MANGKIR DARI PANGGILAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.NET—Tersangka korupsi proyek KTP elektronik yang juga Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari jadwal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto yang seyogianya diperiksa sebagai tersangka, tidak tampak di gedung KPK .

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Novanto tengah dalam kondisi yang tak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan.

“Saya barusan dari rumah sakit, dan kedatangan kami, badan advokasi dan tim lawyer Partai Golkar berdasarkan pemeriksaan tim dokter, Pak Novanto tidak memungkinkan untuk hadir,” ujar Idrus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Menurut dia, ketua umum partai berlambang beringin tersebut tengah terbaring di Rumah Sakit Siloam. Idrus mengaku Setya Novanto tengah menjalani perawatan ginjal dan jantung.

“Berdasarkan pemeriksaan dokter, Pak Novanto kemarin setelah olahraga kemudian gula darahnya naik. Implikasinya terhadap fungsi ginjal dan jantung,” ucap Idrus.

Tak mau dituduh mengada-ada, Idrus melampirkan surat keterangan dokter untuk dibawa ke KPK.

Bahkan, Idrus juga mengutip nama dokter yang memeriksa Novanto sejak semalam. Idrus juga meminta agar pemeriksaan terhadap Setya Novanto dijadwalkan ulang.

“Ada Dokter Stefanus, Dokter Daniel juga,” kata Idrus.***

PANSUS KPK: TUDUHAN OBSTRUCTION OF JUSTICE TIDAK TEPAT

JAKARTA, SELIDIK.Net—Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqulhadi mengatakan bahwa sejak awal Pansus KPK dibentuk tidak pernah sekalipun menghalang-halangi kinerja KPK. Menurutnya, Obstruction of Justice yang dituduhkan Ketua KPK ke Pansus tidak pernah terjadi.

“Artinya upaya untuk menghalang-halangi hukum itu tidak pernah terjadi, misalnya kami tidak menghalangi KPK mentersangkakan Setnov atau menghalangi OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK yang belakangan gencar,” ujar Taufiqulhadi, Rabu (6/9).

Anggota DPR dari Fraksi Nasdem itu mengklaim bahwa Pansus Angket KPK mendukung sepenuh pekerjaan KPK dan OTT selama OTT dan pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan prosedur yang benar.

“Tapi faktanya, dari hasil RDP Komisi III, Selasa (5/9) kemarin ada dua Jaksa yang dilepaskan setelah tertangkap OTT KPK. Dilepaskannya dua jaksa hasil OTT KPK tersebut karena dianggap lemahnya alat bukti yang dimiliki KPK. OTT yang ini salah. Menangkap orang dengan barang bukti yang tidak kuat, tapi kemudian dikatakan itu OTT,” ujar Taufiqulhadi.

Karena itu, perjalanan Pansus Angket KPK ini bukan dalam hal menghalangi kinerja pemberantasan korupsi. Tapi Pansus Angket KPK dalam perjalanannya memandang perlu adanya evaluasi kinerja KPK selama ini.
“Jadi tuduhan Ketua KPK, Agus Rahardjo soal Pansus yang Obstruction of Justice untuk memperkarakan Pansus Angket KPK tidak tepat. Pernyataan ini juga semakin menunjukkan kalau Ketua KPK tidak terlalu paham soal hukum.” Ujarnya.***

KPK TELUSURI ALIRAN UANG DALAM KORUPSI E-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan bahwa KPK terus menelusuri kerugian negara sebesar dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik (e-KTP) terhadap tersangka Ketua DPR RI Setya Novanto.

“Kami telusuri secara terus menerus ke mana saja aliran dana dari kerugian keuangan negara sekitar Rp 2,3 triliun. Termasuk juga aset menjadi salah satu perhatian dari penyidik KPK,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9/2017).

Febri mengungkapkan, terhadap Novanto yang juga Ketua Umum Golkar tersebut, sejumlah saksi telah diperiksa KPK. Dari pihak swasta antara lain, Fransiscus Eduwardus Cintong Tigor Tonggo Tua Simbolon, Tunggul Baskoro dan Shierlyn Chandra serta seorang karyawan Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Agus Eko Priadi.

“Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pihak swasta, di mana beberapa adalah nama baru,” papar Febri.

Tak hanya itu, KPK juga menelusuri larinya uang Novanto dalam kasus tersebut dengan menggunakan metode follow the money.

“Lebih jauh kami gunakan pendekatan follow the money yaitu kami melihat transaksi keuangan yang diduga terkait dengan kasus e-KTP,” kata dia.

“Kemarin beberapa penggeledahan dan disita sejumlah barang bukti elektronik komunikasi-komunikasi yang ada. Kami dapatkan info yang baru. Jadi kami mulai dapatkan info yang lebih kuat,” ujar Febri.

Diketahui, Novanto telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP sewaktu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR. Dia diduga menguntungkan diri atau orang lain atau korporasi.

Selain itu, Novanto juga diduga menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Ia diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.***

GMPG DESAK KPK TAHAN SETYA NOVANTO

JAKARTA, SELIDIK.NET—Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera menahan Ketua Umum Partai Golkar yang terseret kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto.

Menurut Anggota GMPG, Almanzo Bonara, desakan itu mereka gaungkan untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Menurutnya, belum ditahannya Setya Novanto menimbulkan tanda tanya sebab hampir semua tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) telah dilakukan penahanan.

“Lagi pula sudah semua tersangka kasus yang sama itu sudah ditahan. Dulu Irman dan Sugiharto langsung ditahan. Miryam, Markus Nari, dan Andi Narogong juga langsung ditahan. Kenapa Novanto belum? Ini kan aneh juga.” ujar Almanzo melalui siaran persnya, Jakarta, Minggu (3/9).

Bahkan, Almanzo menduga ada siasat jahat yang dijalankan Setya Novanto untuk menggagalkan proses hukum kasus korupsi e-KTP.

Salah satunya berdasarkan investigasi salah satu majalah nasional yang menunjukan ada friksi internal di dalam KPK untuk menggagalkan penetapan tersangka yang menjabat sebagai Ketua DPR.

Melihat hal itu, Almanzo menilai Ketua KPK Agus Rahardjo adalah sosok yang bisa dipercaya menuntaskan korupsi e-KTP. Perlu ada dukungan moral kepada Agus agar segera bisa menahan Setnov.

“Dukungan moral penting karena dikhawatirkan berbagai manuver yang dilakukan oleh ketua DPR tersebut, termasuk melalui Pansus Hak Angket KPK. Bahkan bisa menggagalkan proses penegakan hukum yang sedang berjalan dan akan menambah rusak citra Partai Golkar, karena terang-terangan melindungi koruptor,” tegas Almanzo.

Sebelumnya, GMPG telah melapor ke Komisi Yudisial atas pertemuan Setnov dengan Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang diduga dapat mempengaruhi proses peradilan.

Terkait kasus korupsi e-KTP, sejauh ini KPK sudah menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Setnov merupakan tersangka keempat dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Selang seminggu penetapan Setnov, KPK kemudian menjerat koleganya Markus Nari.

Setnov diduga mengatur proyek senilai Rp5,9 triliun bersama Andi Narogong sejak awal penganggaran, pengerjaan hingga pengadaan e-KTP tersebut.

Dalam surat dakwaan Andi Narogong, Setnov disebut telah menerima keuntungan dalam proyek e-KTP ini. Setnov dan Andi Narogong disebut mendapat jatah sebesar Rp574,2 miliar.***

KORUPSI PENGADAAN AL QURAN: PRIYO ENGGAN MEMBERI KOMENTAR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Priyo Budi Santoso enggan memberikan komentar saat dirinya ditanya soal dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi pengadaan kitab suci Al Quran.

Sebelumnya, nama Priyo mengemuka setelah terdakwa kasus korupsi pengadaan Al Quran Fahd El Fouz menyebut setidaknya lima nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada periode 2011 dan 2012, yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan itu.

Awalnya, Priyo yang baru saja usai menghadiri acara akikah puteri ketiga Sekjen Golkar, Idrus Marham, di Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (6/8/2017), berbincang santai dengan awak media.

Ia banyak bercerita mengenai kesibukannya. Politisi Partai Golkar ini mengaku tengah kuliah S3 di Universitas Brawijaya Malang mengambil jurusan Administrasi Bisnis. Itulah yang membuat ia kini tidak terlalu banyak lagi berkecimpung di dunia politik.

Namun, begitu ditanya soal tudingan mengenai dirinya yang terlibatkorupsi pengadaan Al Quran, ekspresi wajah Priyo langsung berubah. Ia juga langsung berjalan menuju mobilnya menghindari awak media.

“Aduh, jangan, jangan, saya tidak mau komentar soal itu dulu,” kata Priyo.

Fahd menyebut anggota DPR tersebut seharusnya juga ditetapkan tersangka.

“Saya mengelola atas perintah siapa, saya bukan menyatakan tidak. Tapi saya mengatakan saya atas perintah anggota DPR siapa,” ujar Fahd di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Salah satu nama yang pertama disebut Fahd adalah politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Dalam catatan Fahd, Priyo mendapat jatah sebesar 3,5 persen dalam proyek pengadaan Al Quran tahun 2011. Proyek tersebut senilai Rp 22 miliar.

Fahd meyakini bahwa jatah uang untuk Priyo sudah disalurkan. Menurut Fahd, dalam pembahasan di Komisi VIII DPR dan Badan Anggaran DPR, telah ditentukan jatah atau bobot yang akan diterima oleh masing-masing anggota DPR.

Penyerahan uang dilakukan melalui tiap-tiap ketua kelompok fraksi.***

PRIYO DISEBUT DAPAT JATAH DARI KORUPSI PENGGANDAAN ALQURAN

JAKARTA, SELIDIK.Net—Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso disebut menerima uang dari proyek pengadaan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiah dan penggandaan Al Quran tahun anggaran 2011 dan 2012 secara langsung dari Fahd el Fouz.

BACA JUGA: KORUPSI PENGADAAN ALQURAN KEMBALI DIGELAR

Hal itu diungkapkan anggota Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sjamsul Rachman saat menjadi saksi untuk terdakwa Fahd el Fouz di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/7).

Sjamsul mengaku pernah mencairkan cek senilai Rp 9,250 miliar di daerah Warung Buncit, Jakarta untuk kemudian diserahkan kepada Sekjen Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Dendi Prasetya.

“Pernah terima cek Rp 9,250 miliar dari Abdul Kadir,” tanya Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Lie Putra Setyawan.

“Iya pernah yang mulia. Kemudian diserahkan ke Sekjen Dendi,” jawab Sjamsul.

“Tahu ada (jatah uang) Priyo Budi Santoso,” kata jaksa.

“Saya tahu setelah mendapat cerita dari saudara Fahd,” beber Sjamsul.

Setelah itu, Sjamsul mengaku diminta Fahd untuk datang ke sebuah rumah yang diduga merupakan milik Priyo Budi. Menurutnya, ketika itu hanya Fahd dan Dendi yang masuk ke dalam rumah sambil membawa tas. Sjamsul mengaku tidak melihat langsung proses pemberian uang hasil korupsi.

“Setelah itu saya baru tahu itu setoran buat PBS (Priyo Budi Santoso),” katanya.

Dalam kasus ini, Fahd didakwa bersama-sama dengan anggota Badan Anggaran DPR RI Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendi Prasetia Zulkarnaen Putra. Ketiganya menerima suap sebesar Rp 14,3 miliar karena telah menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang tender proyek pengadaan laboratorium komputer dan dan penggandaan Al Quran di Kementerian Agama.***

KORUPSI PENGADAAN ALQURAN KEMBALI DIGELAR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Persidangan kasus korupsi pengadaan kitab suci Al Quran untuk terdakwa Fahd El Fouz kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/7/2017). Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga orang saksi.

Ketiganya yakni, Vasko Ruseimy, Syamsurachman, dan Rizky Moelyoputro. Dalam surat dakwaan, ketiganya diajak oleh Fahd untuk menjadi perantara suap, dengan imbalan akan memeroleh fee yang didasarkan pada setiap proyek pengadaan.

Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi ketiga saksi tersebut mengenai PT Karya Sinergy Alam Indonesia (KSAI). Rekening perusahaan itu diduga menjadi tempat penampung uang suap dari para rekanan kepada sejumlah pejabat negara.

“Awalnya, perusahaan ini bukan untuk mengerjakan proyek pemerintah. Awalnya untuk menggelar acara musik dangdut,” ujar Vasko kepada majelis hakim.

Menurut Vasko, PT KSAI sebenarnya dibentuk untuk menggelar berbagai kegiatan di bidang seni. Misalnya, menggarap proyek perfileman atau musik dangdut.

Menurut Vasko, saat itu Fahd selaku Ketua Gema MKGR dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra selaku Sekjen Gema MKGR, menyarankan agar PT KSAI digunakan rekeningnya untuk menampung uang yang diterima dari para rekanan proyek pengadaan Al Quran.

“Tapi karena perintah Ketum dan Sekjen, ya sudah ini dipakai dulu rekeningnya,” kata Vasko.

Saat memberikan tanggapan dalam persidangan, Fahd mengatakan bahwa perusahaan itu sebenarnya dibentuk secara bersama-sama para saksi. Mengenai status kepemilikan PT KSAI, menurut Fahd, tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tapi dimiliki secara bersama-sama.

Ketiga saksi dalam persidangan ini mengakui bahwa rekening PT KSAI beberapa kali menerima aliran dana yang jumlahnya miliaran rupiah. Salah satunya, uang itu berasal dari Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia, Abdul Kadir Alaydrus.***

KELUAR DARI PANSUS ANGKET, GERINDRA TUDING ADA UPAYA LEMAHKAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akhirnya memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Alasan keluarnya Gerindra dari pansus angket disebut karena pansus itu sejak awal tidak memenuhi syarat yang diatur Tata Tertib DPR dan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), serta sudah cenderung melemahkan KPK.

BACA JUGA: GERINDRA KELUAR, PANSUS ANGKET TINGGAL 5 FRAKSI

Legislator Gerindra yang duduk di Pansus Angket KPK, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, kejanggalan mulai terlihat ketika pansus pimpinan Agun Gunandjar itu mengungjungi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

“Ya sejak mereka ke Sukamiskin, kami sudah menganggap ini ada apa, mencari-cari alasan,” kata Desmond, Senin (24/7/2017).

Desmond menjelaskan, awalnya memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan KPK. Misalnya dengan menyebut beberapa anggota DPR menekan Miryam dalam kasus e-KTP. Namun wakil ketua Komisi III DPR itu mengatakan, fraksinya tak mau KPK dilemahkan.

“Kami sangat tegas tidak melemahkan kelembagaan KPK. Kalau KPK lemah karena orang-orangnya, tentu ini jadi penting bagi pansus dan Gerindra,” ujarnya.

Dia meyakini bahwa KPK sebenarnya bisa bekerja baik jika diurus oleh orang-orang yang benar. Karena itu, KPK tak semestinya dilemahkan.

Namun, belakangan Gerindra melihat ada upaya melemahkan KPK melalui pansus angket. “Kalau ini yang ada maka kami harus keluar. Ya kami keluar,” tegas Desmond.

Selain alasan itu, menurut Desmond, Gerindra juga melihat bahwa fraksi yang aktif di Pansus Angket KPK berasal dari partai-partai politik pendukung pemerintahan. Seharusnya, kata dia, mereka menguatkan komisi antikorupsi.

“Kami sebagai partai non-pendukung (pemerintah) ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK,” tuntas Desmond.***