MIRYAM BANTAH MARKUS NARI MENEKAN DIRINYA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari yang disangka menghalang-halangi penyidikan dan persidangan kasus e-KTP.

Usai menjalani pemeriksaan, Miryam malah membela Markus Nari. Politikus Partai Hanura ini menyebut bukan Markus Nari yang menyuruhnya mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) dalam sidang perkara korupsi e-KTP.

“Salah semua. Aduh, saya pusing deh. Siapa bilang (Markus Nari) menekan saya,” ujar Miryam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Miryam Haryani sendiri diduga mencabut BAP lantaran mendapat tekanan dari Markus Nari. Lantaran hal tersebut, KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka menghalangi penyidikan dan persidangan e-KTP.

Namun, Miryam tak mengakui hal tersebut. Meski demikian, Miryam menyambut baik niat KPK membongkar rekaman penyidikan terhadap dirinya di persidangan.

“Ya silakan. Silakan. Bagus itu. Supaya tahu waktu saya pusing karena makan durian, biar tahu masyarakat. Itu kalau makan durian dibikin pusing tertekan atau enggak, terguncang atau enggak. Biar tahu semuanya. Bagus,” kata dia.

Miryam juga mengaku tak mendapat tekanan dalam penyidikan kali ini. “Enggak,” kata dia.***

KETUA PBNU: NU SEPAKAT DENGAN KPK UNTUK JIHAD LAWAN KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj beserta sejumlah pengurus PBNU lainnya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta untuk memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

“NU sudah ada kesepakatan dengan KPK untuk mengadakan jihad melawan korupsi sama juga dengan kami “MoU” dengan BNN jihad melawan narkoba jadi sebenarnya ini kewajiban kita semua,” ujar Said Aqil Siradj di gedung KPK, Kuningan , Jakarta, Selasa (11/7).

Baca Juga: Ketua PBNU: Korupsi Coreng Wajah Indonesia Sebagai Negara Muslim Terbesar

Said Aqil menegaskan bahwa NU memberikan dukungan moral pada KPK yang akhir-akhir ini dalam posisi yang sedang terdesak terkait Pansus Hak Angket KPK yang tengah bergulir di DPR saat ini.

“Sedang di”kelitikin”, banyak dianggap tidak perlu atau kurang berfungsi. Kami tetap mendukung di belakang KPK, sampai hari ini negara butuh KPK karena ini harapan rakyat,” tuturnya.

Terlepas dari Pansus Hak Angket KPK itu, kata dia, rakyat masih membutuhkan KPK karena bangsa dan negara masih belum mampu menegakkan hukum dengan fungsi yang ada seperti di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

“Makanya sampai sekarang KPK masih dibutuhkan, nanti kalau sudah “clear” betul tidak ada korupsi, baru KPK sudah tidak butuhkan,” ucap Saiq Aqil.

Sementara itu, Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid yang turut hadir bersama Ketua PBNU menyatakan bahwa dirinya tidak ingin adanya pelemahan terhadap KPK.

“Justru kita harus memastikan fungsi dan peran KPK harus diperkuat sehingga cita-cita kita bersama bangsa Indonesia ini untuk tidak ada korupsi di negara ini bisa tercapai,” kata Yenny.

Sebagaimana diketahui, pansus angket KPK ini tercetus saat KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Rabu (19/4) dini hari karena KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus e-KTP.

Pada sidang dugaan korupsi e-KTP pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran proyek e-KTP.

Nama-nama anggota Komisi III itu menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa Novel.

Namun belakangan, tindakan Pansus di DPR RI yang melakukan sejumlah kegiatan dinilai untuk mencari-cari kesalahan KPK, misalnya meminta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPK.

Kemudian, Pansus DPR menyatakan ada temuan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) atau penyidik, sistem pengelolaan keuangan internal (SPI) serta penyadapan di KPK pada 4 Juli 2017.

Tidak hanya itu, pada 6 Juli 2017 Pansus DPR bahkan menemui beberapa narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, dan Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, untuk mencari laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan KPK terhadap para narapidana itu.***

KETUA PBNU: KORUPSI CORENG WAJAH INDONESIA SEBAGAI NEGARA MUSLIM TERBESAR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengungkapkan keprihatinannya dengan berbagai upaya politik untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Said Aqil mengatakan bahwa korupsi telah mencoreng wajah Indonesia sebagai negara Muslim terbesar.

“Terus terang, saya sebagai pimpinan ormas Islam malu. Katanya kita mayoritas Muslim, tapi koruptornya luar biasa,” kata Said Aqil saat bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Said Aqil mengatakan, akhir-akhir ini KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk memberantas korupsi, malah terkesan dilemahkan dan dihambat kinerjanya. Menurut dia, meski tidak secara langsung, pelemahan terhadap KPK sama dengan upaya untuk merusak citra positif agama Islam.

Baca juga: Pansus Angket Kunjungi Napi Korupsi

Said Aqil memastikan bahwa PBNU sebagai organisasi Islam akan terus mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi.

“Islam bisa ikut tercoreng. Katanya 87 persen Muslim, tapi pejabatnya mayoritas korupsi,” kata Said Aqil.***

PANSUS ANGKET KUNJUNGI NAPI KORUPSI DAN BPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK merencanakan beberapa kunjungan seusai libur Lebaran. Mereka hendak melakukan sejumlah kunjungan ke berbagai institusi, termasuk mengunjungi terpidana korupsi. Selain itu, Pansus akan melakukan pertemuan dengan para pakar hukum tata negara.
“Minggu depan, tanggal 10 Juli, akan bertemu Prof Yusril, tanggal 11 Juli akan panggil Prof Romli, dan tanggal 12 kita datang ke Mabes Polri. Tapi masih tentatif,” ujar Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).

Tentang tujuan kunjungan ke Mabes Polri itu, DPR mengatakan akan membahas peran dan dukungan kepolisian terhadap KPK. Sedangkan kunjungan ke BPK rencananya dilakukan pada Selasa (4/7) sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka akan meminta laporan hasil audit BPK terhadap KPK.

Bukan hanya itu, Pansus Angket juga akan berkunjung ke Lapas Wanita Pondok Bambu dan Lapas Sukamiskin untuk menemui narapidana kasus korupsi. Kunjungan itu akan dilakukan pada Kamis (6/7) ke 2 lapas tersebut.
“Nanti untuk lapas, Pak Agun pimpin ke Sukamiskin dan Ibu Risa ke Lapas Wanita Pondok Bambu. Tapi masih tentatif waktunya,” kata anggota Pansus lainnya, Misbakhun.

Misbakhun mengatakan kedatangannya ke lapas untuk bertemu dengan para narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mendapat informasi apa yang mereka rasakan menjadi terpidana korupsi.

“Ketemu napi tipikor, kita akan menggali dan mendapatkan informasi mengenai apa saja yang mereka rasakan sebagai terpidana korupsi,” ucapnya.

“Kalau terkait napi tipikor, kita fokusnya proses penyelidikannya apakah ada penyimpangan yang melanggar HAM. Karena kita sering dengar sebenarnya, tapi kita nggak bisa bilang itu fakta kita harus cari faktanya,” tutur Misbakhun.

Menanggapi hal itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengaku tidak jadi masalah. Kunjungan Pansus, terutama kepada para napi korupsi, sudah bukan domain KPK, melainkan Kementerian Hukum dan HAM.

“Bagi KPK sederhana. Ketika seseorang sudah menjadi terpidana korupsi, artinya pengadilan, seluruh dakwaan, atau tuntutan terbukti dan terdakwa sudah dijatuhi vonis bersalah, artinya semua proses sudah selesai. Kalau menurut Pansus mendengarkan terpidana korupsi akan lebih menguatkan Pansus, silakan saja,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/7). ***

KASUS KORUPSI e-KTP: GANJAR PASRAH PUTUSAN HAKIM TIPIKOR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo pasrah disebut turut menikmati uang hasil korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

“Yah, sekarang majelis hakim yang akan memutuskan. Kan, terdakwanya sudah ada yah, biar kita serahkan saja kepada hakim,” ujar Ganjar di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).

Dalam dakwaan terhadap mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima aliran dana sebesar USD 520 ribu. Ganjar pun membantah dakwaan tersebut saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang. Nama politikus PDI Perjuangan itu kembali disebut dalam tuntutan terhadap Irman dan Sugiharto.

Ganjar dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Selain Ganjar, beberapa mantan anggota DPR RI juga dimintai keterangan misalnya, Olly Dondokambey juga dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong.

Menurut Ganjar, dirinya sempat dikonfrontasi dengan pihak yang disebut memberikan uang kepada dirinya.

“Saya sekali lagi bahagia waktu dikonfrontasi oleh Pak Novel (penyidik KPK), waktu itu orang yang diceritakan memberi uang itu ternyata bilang kalau Pak Ganjar tidak (menerima),” kata dia.

Dalam sidang perkara korupsi e-KTP, Ganjar yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto membantah ikut menikmati aliran dana proyek senilai Rp 5,9 triliun. Namun kesaksian Ganjar dipatahkan Muhammad Nazaruddin.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyebut Ganjar menolak lantaran nilainya terlalu kecil. Awalnya Ganjar diberi uang oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong senilai USD 150 ribu.

Penolakan oleh Ganjar, kata Nazar, lantaran Ganjar merasa dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR pada saat itu. Ganjar minta jatah bancakan tersebut sama dengan pimpinan DPR lainnya.

“Ribut dia (Ganjar). Dia minta posisinya sama kaya Ketua. Minta nambah. Dikasih 500 ribu (USD),” kata Nazar di hadapan Majelis Hakim Tipikor beberapa waktu lalu.***

KPK FOKUS PERIKSA ANGGOTA DPR YANG TERLIBAT KORUPSI e-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah fokus untuk memeriksa sejumlah anggota DPR yang diduga mengetahui bahkan ikut menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan proyek e-KTP.

“Ada sejumlah anggota DPR yang masih kita agendakan diperiksa di minggu ini, karena kita masuk ke klaster politik di konstruksi besar kasus e-KTP,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ade Komaruddin, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam status masing-masing sebagai mantan anggota DPR RI.

“Mereka diperiksa untuk tersangka AA karena dalam proses penyidikan kita serius dalami klaster ketiga, yaitu klaster politik,” papar Febri.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Irman dan Sugiharto merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun. Dalam dakwaan dan tuntutan, jaksa KPK menyebut pihak-pihak yang turut menerima aliran uang tersebut. Pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan dan tuntutan sebelumnya sempat dimintai keterangan sebagai saksi untuk Irman dan Sugiharto dalam persidangan. Namun mayoritas dari mereka menolak penerimaan uang tersebut.

KPK yang mengaku memiliki bukti-bukti atas penerimaan uang tersebut tak akan berhenti. Lembaga antirasuah ini juga terus menjadwalkan pemeriksaan terhadap para anggota legislator untuk tersangka ketiga kasus korupsi e-KTP, yakni Andi Agustinus, alias Andi Narogong.***

DUGAAN KORUPSI PENGADAAN KAPAL: KEJAGUNG TAHAN MANTAN DIRUT PT PERTAMINA TRANSKONTINENTAL

JAKARTA, SELIDIK.NET—Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan mantan Presiden Direktur PT Pertamina Trans Kontinental Suherimanto terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal tahun 2012-2104.

“Sudah ditahan,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Warih Sadono kepada wartawan, Selasa (4/7/2017).

Warih mengatakan penahanan terhadap Suherimanto selama 20 hari ke depan di rutan Kejagung dilakukan setelah diperiksa sebagai tersangka pada Senin (3/7) kemarin.

“Kemarin sudah diperiksa selaku tersangka. Kemudian, setelah pemeriksaan, yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” ujar Warih.

Penahanan dilakukan lantaran penyidik khawatir tersangka melarikan diri atau berupaya menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi lain. Sedangkan pemeriksaan Suherimanto kemarin terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai mantan presdir.

“Pemeriksaan kemarin masih sekitar terkait dengan tugas dan wewenang yang bersangkutan selaku dirut atau presdir,” ucapnya.

Dalam kasus ini, Suherimanto ditetapkan sebagai tersangka atas surat penetapan tertanggal 2 Juni 2017 nomor Print-19/F.2/Fd.1/06/2017. Ia diduga melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan, pelelangan, hingga pelaksanaan kontrak 2 kapal.

“Penyimpangan penyusunan owner estimate (harga perkiraan sendiri), pelelangan, dan pelaksanaan kontrak,” ucap Warih.

Suherimanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian keuangan negara dalam pengadaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental sebesar Rp 35,32 miliar. ***

TERKAIT KASUS KORUPSI E-KTP, KPK PANGGIL MENKUMHAM

Jakarta, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini (3/7) menjadwalkan pemanggilan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek KTP elektronik bernilai triliunan rupiah.

“Informasi dari penyidik hari ini Yasonna H Laoly diagendakan diperiksa untuk tersangka AA (Andi Agustinus),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (3/7).

Menteri Yasonna sebelumnya mangkir dalam dua kali pemanggilan sebagai saksi pada 3 dan 8 Februari 2017. Saat itu ia dipanggil untuk dua orang yang saat ini sudah menjadi terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto.

Selain Yasonna, KPK juga akan memanggil sejumlah anggota DPR RI lainnya yang diduga mengetahui proses penganggaran KTP-El. “Ada rencana pemeriksaan sejumlah saksi kasus KTP-El mulai hari ini. Sejumlah anggota DPR RI yang diduga terkait, mengetahui informasi ataupun yang perlu diklarifikasi kembali terkait indikasi aliran dana diagendakan diperiksa. Sebelumnya, untuk tersangka AA sudah cukup banyak dari unsur swasta dan birokrasi yang diperiksa,” ujar Febri menambahkan.

Febri juga mengatakan bahwa KPK saat ini fokus untuk mendalami orang-orang yang berasal dari latar belakang politik terkait KTP-El.

“Pendalaman di kluster politik menjadi salah satu bagian yang penting dalam kasus KTP-E ini. Dalam proses persidangan pun sudah mulai mengemuka adanya rangkaian peristiwa yang diduga melibatkan sejumlah aktor dari sektor politik, birokrasi dan swasta,” ungkap Febri.

Yasonna sendiri melalui keterangan tertulis menyatakan akan memenuhi panggilan KPK. “Saya akan datang pukul 11.00 WIB ke KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” kata Yasonna pada Ahad (2/7).

Ia mengaku dua kali tidak hadir dalam pemanggilan KPK karena ada beberapa urusan pekerjaan yang berbenturan dengan jadwal pemeriksaan. “Saya sebagai warga negara yang baik siap dipanggil dan sebagai saksi saya akan sampaikan semua yang saya tahu soal kasus KTP-El kepada penyidik,” tambah Yasonna.

Terkait surat tuntutan Irman dan Sugiharto yang menyebut dirinya menerima uang KTP-E yaitu adanya pembagian uang dari anggota DPR Komisi II fraksi Partai Hanura periode 2009-2014 Miryam S Haryani melalui kelompok fraksi (kapoksi) sejumlah 1.500 dolar AS, termasuk kapoksi PDI-P yaitu Yasonna Laoly atau Arief Wibowo, Yasonna mengaku kaget.

“Saya kaget mendengar nama saya dicatut dan dituduh menerima dana bancakan e-KTP. Saya tidak pernah menerima dana tersebut dan tidak pernah berhubungan dengan para terdakwa dalam proyek e-KTP,” ungkap Yasonna.

Yasonna bahkan mengaku belum menjabat sebagai kapoksi saat proyek KTP-El berjalan lebih dari 2 tahun karena Kapoksi PDI-P sejak 26 Maret 2013 adalah Arief Wibowo. “Keterangan dari Miryam yang menyebutkan keterangan Yasonna sebagai Kapoksi Komisi II DPR pada saat Ganjar Pranowo menjabat salah satu pimpinan di Komisi II adalah keliru,” tuturnya.

Terkait kasus ini, sudah ada 2 orang terdakwa yang dibawa ke persidangan dan menjalani sidang tuntutan yaitu Irman yang dituntut 7 tahun penjara dan Sugiharto yang dituntut 5 tahun penjara. Sedangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta masih menjadi tersangka di KPK.

KPK juga menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara proyek KTP-El sedangkan politikus Partai Golkar Markus Nari juga menjadi tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan, persidangan, dan memberi keterangan tidak benar pada sidang kasus KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto dan penyidikan kasus memberikan keterangan tidak benar untuk tersangka Miryam S Haryani. ***

INDIA CABUT IZIN RIBUAN PERUSAHAAN TERINDIKASI KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.NET— Perdana Menteri India Narendra Modi pada Sabtu pekan lalu (1/7/2017), menyatakan telah mencabut izin ribuan perusahaan yang terindikasi melakukan aksi penghindaran pajak dan terkena kasus korupsi.

Saat ini, Pemerintah India mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang memperoleh “uang hitam” atau uang yang diperoleh dari cara menyimpang seperti korupsi dan penghindaran pajak.

Modi menyebut, total ada 300.000 perusahaan yang diperiksa karena melakukan transaksi mencurigakan, pasca kebijakan demonetisasi atau penghentian peredaran uang pecahan 500 dan 1.000 rupee.

Seperti diberitakan www.business-standard.com, dari jumlah tersebut, 100.000 perusahaan harus dicabut izinnya. Dan sebanyak 37.000 di antaranya merupakan shell company alias perusahaan yang sengaja didirikan untuk melancarkan manuver keuangan.

Pelaku kejahatan keuangan kini bakal kian sulit beraksi. Terlebih, India dan Swiss juga resmi melaksanakan pertukaran informasi pajak otomatis.

Swiss selama ini memang menjadi tempat pelaku kejahatan ekonomi India menyembunyikan kekayaannya. Namun pasca pertukaran informasi pajak IndiaSwiss, simpanan dana orang India di Swiss turun drastis.

“Saya telah meluncurkan program India bersih atau Swachh Bharat Abhiyan. Saya juga melaksanakan berbagai operasi untuk membersihkan ekonomi,” tutur Modi saat menghadiri acara yang digelar Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Modi juga memperingatkan para akuntan agar jangan tergiur untuk membantu aksi para pengemplang pajak dan koruptor.

Jika mengetahui ada aksi kejahatan, Modi meminta para akuntan untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah. Peran para akuntan yang sangat strategis dalam membantu perekonomian negara.

“Tanda tangan akuntan lebih punya kekuatan ketimbang Perdana Menteri. Pemerintah mempercayai dokumen yang Anda tandatangani,” kata Modi.

Pasca kebijakan demonetisasi 8 November 2016, Modi mengatakan, kesibukan para akuntan semakin meningkat. Di antara mereka, tak sedikit yang nakal.

Makanya, Modi bilang, telah menindak 25 akuntan yang membantu aksi kejahatan keuangan perusahaan.

Bahkan, saat ini, ada sekitar 1.400 kasus kejahatan yang disinyalir dilakukan para akuntan yang kini sedang ditangani pemerintah.

Modi menegaskan, laporan audit akuntan yang sesat, akan menyebabkan para investor merugi karena mereka telah memberikan informasi yang tidak benar.

Atas kasus-kasus tersebut, Modi menegaskan tidak akan memberi ampun kepada pada akuntan nakal beserta kliennya yang telah merugikan ekonomi India. ***

BACA REKAM JEJAK 60 CALON KOMISIONER KOMNAS HAM

JAKARTA, SELIDIK.Net—Koalisi Selamatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis hasil penelusuran rekam jejak terhadap 60 calon komisioner Komnas HAM.
Pelaksanaan penelusuran rekam jejak terhadap para calon meliputi beberapa indikator, seperti kapasitas, integritas, kompetensi, dan indepensi.

Hasil dari rekam jejak tersebut mencatat 19 calon memiliki kompetensi sangat baik. Sementara 23 calon dinilai cukup baik dan lima calon dinilai perlu memahami isu-isu HAM.

Dari segi independensi calon, 13 orang ditemukan memiliki afiliasi ke partai dan 13 orang memiliki afiliasi dengan korporasi. Ditemukan pula sembilan orang di antaranya memiliki kaitan dengan organisasi radikal.

Penilaian integritas para calon menemukan lima orang terkait masalah korupsi atau gratifikasi, 11 orang dalam hal kejujuran, 8 orang terkait kekerasan seksual dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman.

Kapasitas para calon pun dinilai belum terlalu baik. 11 orang di antara calon memiliki masalah dalam kerjasama, 12 orang bermasalah dengan kinerja dan 12 orang lainnya bermasalah dalam menjalankan prinsip manajerial.

Atika dari Arus Pelangi menyebut, tidak semua calon bersedia dimintai keterangan. Alasan yang diberikan karena tengah libur lebaran.

“Begitu juga ketika kami berikan opsi wawancara via telepon tapi itu tidak menyelesaikan masalah,” jelasnya.

Metode yang dipakai Koalisi Selamatkan Komnas HAM meliputi wawancara dengan calon, observasi, pemantauan media massa dan media sosial calon serta catatan selama proses dialog publik.

Error: Please select a widget content to display

BERITA TERKAIT

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

y

Jangan pernah meremehkan desa. Negara mengucurkan dana tak sedikit untuk pembangunan desa. Niat membangun desa ini sedang diwujudkan, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang No. 6/2014 …

OBAMA: KORUPSI MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA

Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama menceritakan, saat dirinya menjabat sebagai presiden di tahun 2008, kondisi ekonomi di Amerika juga sedang terpuruk karena harga pasar …

PN TIPIKOR SAMARINDA DISARANKAN PROSES INDIKASI JUAL BELI VONIS

Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Samarinda, disarankan memproses secara hukum, terkait adanya indikasi dugaan oknum jual-beli vonis perkara dugaan korupsi. Ini dikemukakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, …

DUH, LIMA ORANG CALON KOMISIONER KOMNAS HAM TERINDIKASI KORUPSI

JAKARTA,SELIDIK.Net—Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi bernama Koalisi Selamatkan Komnas HAM melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 60 calon komisioner Komnas HAM. Direktur Pusat …