GEDUNG BARU SDN 07 MEGAMENDUNG SIAP DIGUNAKAN

Bogor, SELIDIK.Net—Pembangunan enam ruang kela baru bertingkat SDN 07 Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan nilai kontrak Rp. 1.090.332.400 dengan sumber biaya Dana Alokasi Khusus (DAK) telah selesai dilaksanakan dan siap digunakan untuk kegiatan belajar— mengajar.

Kepala Sekolah SDN 07 Megamendung Zaenal S.Pd., berharap dengan selesainya gedung baru yang dibiayai oleh DAK anggaran tahun 2017 itu, siswa di sekolahnya bisa belajar dengan nyaman, demikian juga dengan guru yang mengajar bisa semakin semangat, sehingga prestasi sekolah akan meningkat.

“Apalagi dengan dibangunnya tambahan satu unit kantor dengan menggunakan sisa anggaran dari pembangunan ruang kelas, mestinya kami bisa lebih bersemangat.” Ujar Zaenal.

Seorang guru yang mengaku merasa bangga dan senang dengan bangunan sekolah baru SDN 07 Megamendung berharap kepada pemerintah Kabupaten Bogor pembangunan gedung baru dilanjutkan dengan pembangunan jalan akses ke sekolah itu, yang menurutnya selama ini kurang mendukung.

“Kalau lagi musim hujan, jalan akses ke sekolah ini jadi berlumpur, dan membuat ssekolah menjadi banyak lumpur.” Tuturnya. ***(RH)

POLSEK CIAWI SIAPKAN PENGAMANAN NATAL DAN TAHUN BARU

Bogor, SELIDIK.Net—Polsek Ciawi Bogor melaksanakan kegiatan persiapan untuk pengawalan libur Natal dan Tahun Baru 2017. Untuk kegiatan tersebut, Polsek Ciawi memberdayakan puluhan anggota pramuka perwakilan seluruh sekolah menengah di Ciawi untuk membantu PAM lalin Natal dan Tahun Baru.

Wakapolsek Ciawi AKP Budi Santoso, S.H., S.Pd., M.M., seusai memberikan pengarahan kepada 75 siswa–siswi pramuka dalam rangka kesiapan pengamanan dan Gatur Lalin Hari Natal dan Tahun Baru menjelaskan kepada SELIDIK.Net bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memantapkan layanan yang diberikan oleh Polsek Ciawi kepada masyarakat.

“Harapan kami, masyarakat bisa menikmati libur panjang Natal dan Tahun Baru ini dengan nyaman dan tertib,” ujar Budi Santoso.***

OKNUM PEJABAT KEMENTAN BOGOR DIDUGA SELINGKUH

Bogor, SELIDIK.Net—Revolusi mental yang didengungkan oleh pemerintah tampaknya hanya isapan jempol bagi sebagian aparat sipil negara (ASN). Pasalnya, sikap feodal dan mementingkan diri sendiri masih kerap terlihat di masyarakat. Bahkan, tidak jarang oknum aparat menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi.

Sikap tidak baik seperti itu disampaikan seorang sumber yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan SELIDIK. Net. Menurut sumber, SM, seorang oknum pejabat Kementerian Pertanian di Bogor diduga menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi, yang bahkan tergolong perbuatan tidak terpuji.

Sumber menuturkan, Sabtu (9/12/2017), SM kepergok membawa seorang wanita yang diduga sebagai selingkuhannya menuju sebuah hotel yang terletak di daerah Parung, Bogor, dengan menggunakan mobil dinas yang ditengarai terlebih dulu diganti nomor plat merah mobil itu dengan plat warna hitam untuk mengelabui masyarakat.

“Plat mobilnya diganti dulu” ujar sumber menjelaskan modus yang digunakan SM untuk mengelabui awak media.

Wartawan SELIDIK.Net yang berupaya untuk menemui SM untuk menlakukan konformasi, belum berhasil mendapatkan informasi tentang kebenaran dugaan itu.

“Sedang ke luar kota, pak.” Jawab satpam menjawab perihal keberadaan SM kepada SELIDIK.Net. ***

KPPBC TMP A BOGOR MUSNAHKAN BARANG HASIL PENINDAKAN

BOGOR, SELIDIK.Net— Kantor Pengawasan dan Pelayanan tipe madya Pabean A Bogor (KPPBC TMP A Bogor) melaksanakan kegiatan pemusnahan barang hasil penindakan periode tahun 2015—2017  yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara (BMN).

Kepala KPPBC TMP A Bogor Moh. Syaifuddin bersama instansi terkait secara simbolis memusnahkan barang hasil penindakan Tahun 2015-2016

Kegiatan pemusnahan tersebut dilaksanakan Selasa (19/12) diawali dengan pelaksanaan Coffee Morning dengan instansi terkait. Pemusnahan dilakukan secara simbolis di halaman depan Kantor Bea Cukai Bogor oleh Kepala KPPBC TMP A Bogor Mohammad Syaifuddin S.E, M.A., bersama instansi terkait. Selanjutnya seluruh BMN hasil penindakan dibawa ke PT Holcim Indonesia Narogong Plant TBK yang beralamat di Jalan raya Narogong Km. 7 Cileungsi, Gunung Putri Bogor untuk dilakukan pemusnahan.

Kepala KPPBC TMP A Bogor memaparkan bahwa barang-barang yang dimusnahkan tersebut merupakan barang hasil penindakan operasi cukai KPPBC TMP A Bogor periode 2015—2016 di berbagai wilayah pengawasan Bea dan Cukai Bogor.

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Selidik, barang-barang yang dimusnahkan berupa:

–2.198 bungkus Tembakau Iris (TIS) berbagai merek

–205 botol Minuman Mengandung  Etil Alkohol (MMEA)impor berbagai merek dengan kadar alkohol 12,5% —40%.

Selain itu dimusnahkan pula barang bukti tindak pidana cukai yang ditangani PPNS Bea Cukai Bogor tahun 2016-2017 yang telah mendapat putusan yang tetap dari hakim (incracht)untuk dimusnahkan oleh jaksa eksekutor (jaksa Penuntut Umum Kejari Depok dan Kejari B ogor) berupa:

-1.499 botol minuman beralkohol oplosan merek lokal tanpa dilekati pita cukai

-Bahan baku, bahan penolong, dan peralatan pembuatan produksi minuman beralkohol oplosan

Menurut Moh. Syaifuddin, potensi kerugian negara terhadap barang hasil operasi cukai dan tindak pidana cukai diperkirakan sebesar Rp. 108.268.600,00 (seratus delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan perkiraan nilai barang yang dimusnahkan adalah sebesar Rp. 166.783. 908,00 (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah). Potensi kerugian immaterial lainnya yang lebih besar dan tidak dapat diperhitungkan adalah timbulnya dampak negatif pada kehidupan sosial masyarakat dengan munculnya berbagai tindak kriminal akibat beredarnya minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ilegal(oplosan ) tersebut serta ancaman kesehatan masyarakatmengingat produk tersebut tidak melalui uji kelayakan konsumsi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia.

Pemusnahan dilakukan atas kerja sama KPPBC TMP A Bogor dengan unit GEOCYCLE PT Holcim Indonesia dengan metode co-processing yang aman dan ramah lingkungan.Barang yang dimusnahkan dibakar pada mesin incinerator (tanur semen) bersuhu tinggi sampai dengan 2000oC dan stabil sehingga dapat memusnahkan barang tanpa meninggalkan residu  apapun sesuai tujuan untuk menghilangkan sifat dan fungsi awal barang sehingga tidak lagi memiliki nilai ekonomis sesuai dengan surat persetujuan pemusnahan BMN yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor.***(RH/SLDK/10)

OTT JAMBI: TERUNGKAP KODE BARU TRANSAKSI SUAP

Jakarta, SELIDIK.Net— Kasus suap yang melibatkan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi dan anggota DPRD Jambi menguak adanya kode baru dalam transaksi suap. Hal itu untuk menyamarkan pertemuan dari incaran penegakn hukum.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, awalnya penyelidik KPK mendapat informasi bahwa pada Selasa (28/11/2017) siang, akan terjadi penyerahan uang di sebuah restoran di Jambi. Pertemuan itu antara Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin dan anggota DPRD Supriono.

“Pada pukul 14.00 terjadi pertemuan dalam rangka penyerahan uang dengan kode undangan,” ujar Basaria dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Rabu (29/11/2017).

Dalam pertemuan itu, Supriono keluar dari restoran dan masuk ke dalam mobil milik Saipudin. Saat keluar dari mobil, Supriono membawa kantong plastik hitam.

Saat ditangkap oleh petugas KPK, bungkusan tersebut ternyata berisi uang Rp 400 juta yang baru diserahkan Saipudin.

Setelah itu, tim KPK melanjutkan operasi tangkap tangan dan menyita uang senilai Rp 4,7 miliar. Jumlah itu dinilai sebagian dari total uang suap sebesar Rp 6 miliar.

KPK menduga para pejabat di Pemprov Jambi menyuap anggota DPRD Jambi agar anggota DPRD bersedia menghadiri rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Jambi tahun 2018.

KPK menetapkan empat tersangka dalam operasi tangkap tangan di Jambi. Mereka adalah pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Erwan Malik, dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi, Saipudin.

Kemudian, pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan. Ketiganya disangka sebagai pemberi suap. Sementara itu, KPK baru menetapkan satu tersangka penerima suap, yakni Supriono selaku anggota DPRD Jambi.***

OTT KPK DI JAMBI: ALIRAN DANA DITEMUKAN

Jakarta, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi di Provinsi Jambi. Setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di daerah setempat, kini penyidik menemukan bukti penting terkait dugaan indikasi korupsi pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018. Dokumen pembahasan anggaran dan catatan-catatan tulisan tangan salah seorang tersangka yang membeber aliran duit ke sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi disita oleh KPK.

“Barang-barang itu disita penyidik,” ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah Sabtu, (2/12).

KPK juga telah menerima pengembalian uang yang diduga berkaitan dengan pelicin pengesahan RAPBD. Nilai uang mencapai ratusan juta rupiah. Namun, Febri enggan menyebutkan siapa pihak yang mengembalikan uang tersebut. Termasuk dampak hukum atas pengembalian duit.

Febri menambahkan, pihaknya mendapat informasi baru soal barang bukti uang Rp 3 miliar yang ditemukan dalam dua koper saat OTT. Uang itu diduga sebelumnya sempat dibawa pergi ke rumah kerabat Arfan. Kemudian, saat penyidik datang ke kediaman Arfan, uang tersebut diantar kembali. “KPK sudah menemukan dugaan ARN (Arfan) memberikan sejumlah uang terkait pengesahan APBD 2018 itu,” imbuhnya.

Sebelumnya KPK melakukan penggeledahan di tiga lokasi di Kota Jambi untuk mengumpulkan alat bukti setelah operasi tangkap tangan (OTT) Selasa lalu (28/11). Tiga lokasi tersebut adalah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jambi, rumah pribadi Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, dan rumah Plt Kadis PUPR Arfan.Seperti diberitakan, dalam OTT di Jambi tersebut KPK menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Erwan Malik, Arfan, Asisten Daerah III Sekretariat Daerah (Setda) Saifudin, dan Ketua Fraksi PAN DPRD Jambi Supriyono.

Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan, pihaknya sudah mengambil langkah terhadap kader partainya yang terjaring OTT KPK. Menurut dia, DPP sudah mengusulkan agar Supriyono yang menjadi tersangka segera diganti. “Akan dilakukan PAW untuk mengganti Supriyono dari DPRD,” ucapnya kemarin.

Anggota komisi II itu menegaskan, partainya tidak akan memengaruhi atau mengintervensi KPK dalam penanganan kasus tersebut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya pengusutan perkara itu kepada KPK. “Jika fakta hukumnya ada, tidak mungkin kami bela,” tandasnya.

Soal nama Gubernur Jambi Zumi Zola yang disebut-sebut dalam perkara itu, Yandri mengatakan, sampai sekarang belum ada keterlibatan kader PAN tersebut. Penyebutan nama itu biasa karena Zumi sebagai gubernur. Dia meminta ketua DPW PAN Jambi tersebut kooperatif jika dimintai keterangan oleh KPK. ***

DUGAAN SUAP: KPK TANGKAP BUPATI BATUBARA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan tujuh orang dalam operasi tangkap tangan terhadap Bupati Batubara, Sumatera Utara, OK Arya Zulkarnain.

“Tadi malam sejumlah pihak yang diamankan pada OTT di Sumut telah dibawa ke kantor KPK di Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi pada Kamis (14/9/2017).

Febri mengatakan, setelah proses pemeriksaan dan administrasi lainnya, KPK akan mengeskspos kasus tersebut hari ini bersama pimpinan KPK.

Dalam waktu sebelum 24 jam, status hukum dari pihak yang diamankan akan ditentukan, siapa saja yang ditetapkan sebagai tersangka, atau sekadar menjadi saksi.

KPK menduga kasus ini berkaitan dengan suap pada pengurusan sejumlah proyek infrastruktur di sana.

Dalam OTT itu, KPK mengamankan sejumlah uang. Belum disebutkan secara rinci berapa uang yang disita KPK.***

WAKETUM GERINDRA AJAK DPR AJUKAN MOSI TIDAK PERCAYA

JAKARTA, SELIDIK.NET—Menyikapi kontroversi surat Fadly Zon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang isinya meminta penundaan pemeriksaan Setya Novanto yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mengajak anggota DPR RI untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPR RI.

“Anggota DPR RI harus segera buat mosi tidak percaya pada Ketua DPR dan pimpinan DPR yang terkesan melindungi Setnov (Setya Novanto) dengan mengintervensi proses pemeriksaan Setnov sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP,” jelasnya dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (14/9).

Surat yang dilayangkan oleh Sekjen DPR ke KPK berisi permintaan agar pemeriksan terhadap Novanto dihentikan. Novanto merupakan salah satu tersangka dugaan korupsi KTP elektronik yang menyebabkan kerugian negara Rp.2,3 trilyun.

Langkah KPK untuk menahan Novanto sebaiknya didukung langsung oleh Presiden Joko Widodo sekaligus sebagai suntikan moral agar KPK tidak ragu-ragu membongkar secara total kasus e-KTP.

“Apalagi Jokowi di depan MPR /DPR saat pidato kenegaraan jelas untuk memberantas Korupsi. Jangan takut, DPR tanpa Ketua DPR juga masih bisa bekerja melaksanakan tugas-tugasnya sebagai institusi negara yang mewakili suara rakyat,” pungkas Arief Poyuono.***

KASUS BLBI, KPK PERIKSA ARTALYTA SURYANI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Artalyta Suryani alias Ayin, Rabu (13/9) sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) kepada pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim.

Keterangan Ayin yang merupakan kerabat Sjamsul ini dipergunakan penyidik KPK untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Kepada wartawan Ayin mengaku sudah membeberkan seluruh hal yang diketahuinya terkait kasus ini kepada penyidik KPK yang memeriksanya selama sekitar tiga jam. Namun, Ayin masih enggan membeberkan mengenai materi pemeriksaannya.

“Semua sudah disampaikan ke penyidik yah,” kata Ayin usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (13/9).

Untuk itu, Ayin meminta awak media mengonfirmasi mengenai materi pemeriksaannya kali ini kepada KPK. “Tanya saja penyidik,” katanya.

Selanjutnya, Ayin enggan berkomentar apapun lagi. Dengan dikawal tiga orang bertubuh tegap, Ayin menerobos awak media menuju mobil yang telah menunggunya di pelataran Gedung KPK.

Jubir KPK, Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Ayin untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Syafruddin. Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang lantaran Ayin mangkir dari pemanggilan sebelumnya pada Selasa (5/9).
“Penjadwalan ulang dari pemeriksaan 5 September lalu. Diperiksa untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung),” kata Febri.

Pemeriksaan ini diduga dilakukan penyidik untuk mendalami keterkaitan antara Artalyta dengan pendiri PT Gajah Tunggal Tbk Sjamsul Nursalim. Kasus suap terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan yang membuat Ayin divonis 5 tahun penjara diketahui terkait dengan penanganan kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang dilakukan Kejaksaan Agung. Sementara, kasus yang menjerat Syafruddin terkait dengan SKL BLBI yang diterbitkan BPPN kepada Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).

Dalam kasus ini, Syafruddin diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerbitan SKL kepada Sjamsul. Padahal, Sjamsul masih memiliki kewajiban sebesar Rp 3,7 triliun. Akibatnya, keuangan negara ditaksir menderita kerugian hingga Rp 3,7 triliun.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah dua kali memanggil Sjamsul dan istrinya, Itjih Nursalim untuk diperiksa. Namun, bos Gajah Tunggal Tbk itu tak pernah memenuhi panggilan alias mangkir. Padahal, sebagai obligor, Sjamsul diduga mengetahui banyak hal mengenai kasus korupsi ini.***

SETNOV MANGKIR DARI PANGGILAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.NET—Tersangka korupsi proyek KTP elektronik yang juga Ketua DPR Setya Novanto mangkir dari jadwal pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novanto yang seyogianya diperiksa sebagai tersangka, tidak tampak di gedung KPK .

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Novanto tengah dalam kondisi yang tak memungkinkan untuk menjalani pemeriksaan.

“Saya barusan dari rumah sakit, dan kedatangan kami, badan advokasi dan tim lawyer Partai Golkar berdasarkan pemeriksaan tim dokter, Pak Novanto tidak memungkinkan untuk hadir,” ujar Idrus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Menurut dia, ketua umum partai berlambang beringin tersebut tengah terbaring di Rumah Sakit Siloam. Idrus mengaku Setya Novanto tengah menjalani perawatan ginjal dan jantung.

“Berdasarkan pemeriksaan dokter, Pak Novanto kemarin setelah olahraga kemudian gula darahnya naik. Implikasinya terhadap fungsi ginjal dan jantung,” ucap Idrus.

Tak mau dituduh mengada-ada, Idrus melampirkan surat keterangan dokter untuk dibawa ke KPK.

Bahkan, Idrus juga mengutip nama dokter yang memeriksa Novanto sejak semalam. Idrus juga meminta agar pemeriksaan terhadap Setya Novanto dijadwalkan ulang.

“Ada Dokter Stefanus, Dokter Daniel juga,” kata Idrus.***