PN TIPIKOR SAMARINDA DISARANKAN PROSES INDIKASI JUAL BELI VONIS

Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Samarinda, disarankan memproses secara hukum, terkait adanya indikasi dugaan oknum jual-beli vonis perkara dugaan korupsi. Ini dikemukakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinn ada unsur pemerasan. Meskipun pihak yang sedang menjalankan proses hukum (terdakwa), berkepentingan dengan vonis atau putusan majelis hakim dalam perkaranya.
Namun demikian, menurut Herdiansyah, tidak menutup kemungkinan indikasi tersebut masuk kategori dugaan pemerasan‎ yang dilakukan oknum PNS (pegawai PN Samarinda).
Untuk mendeteksi indikasi ini apakah terkait jual-beli vonis atau murni pemerasan, harus dilaporkan ke aparat penegk hukum.
“Harus dilihat dulu posisi kasusnya. Bisa jadi, ini masuk delik pemerasan. Jika demikian, maka sanksi pidananya masuk kategori Pasal 12 huruf e UU Nomor 20/2001,” sebut Castro sapaan akrab Herdiansyah Hamzah, kepada Tribun, Jumat (30/6/2017).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *