KPK FOKUS PERIKSA ANGGOTA DPR YANG TERLIBAT KORUPSI e-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah fokus untuk memeriksa sejumlah anggota DPR yang diduga mengetahui bahkan ikut menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan proyek e-KTP.

“Ada sejumlah anggota DPR yang masih kita agendakan diperiksa di minggu ini, karena kita masuk ke klaster politik di konstruksi besar kasus e-KTP,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ade Komaruddin, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam status masing-masing sebagai mantan anggota DPR RI.

“Mereka diperiksa untuk tersangka AA karena dalam proses penyidikan kita serius dalami klaster ketiga, yaitu klaster politik,” papar Febri.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Irman dan Sugiharto merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun. Dalam dakwaan dan tuntutan, jaksa KPK menyebut pihak-pihak yang turut menerima aliran uang tersebut. Pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan dan tuntutan sebelumnya sempat dimintai keterangan sebagai saksi untuk Irman dan Sugiharto dalam persidangan. Namun mayoritas dari mereka menolak penerimaan uang tersebut.

KPK yang mengaku memiliki bukti-bukti atas penerimaan uang tersebut tak akan berhenti. Lembaga antirasuah ini juga terus menjadwalkan pemeriksaan terhadap para anggota legislator untuk tersangka ketiga kasus korupsi e-KTP, yakni Andi Agustinus, alias Andi Narogong.***

DUGAAN KORUPSI PENGADAAN KAPAL: KEJAGUNG TAHAN MANTAN DIRUT PT PERTAMINA TRANSKONTINENTAL

JAKARTA, SELIDIK.NET—Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan mantan Presiden Direktur PT Pertamina Trans Kontinental Suherimanto terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal tahun 2012-2104.

“Sudah ditahan,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Warih Sadono kepada wartawan, Selasa (4/7/2017).

Warih mengatakan penahanan terhadap Suherimanto selama 20 hari ke depan di rutan Kejagung dilakukan setelah diperiksa sebagai tersangka pada Senin (3/7) kemarin.

“Kemarin sudah diperiksa selaku tersangka. Kemudian, setelah pemeriksaan, yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” ujar Warih.

Penahanan dilakukan lantaran penyidik khawatir tersangka melarikan diri atau berupaya menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi lain. Sedangkan pemeriksaan Suherimanto kemarin terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai mantan presdir.

“Pemeriksaan kemarin masih sekitar terkait dengan tugas dan wewenang yang bersangkutan selaku dirut atau presdir,” ucapnya.

Dalam kasus ini, Suherimanto ditetapkan sebagai tersangka atas surat penetapan tertanggal 2 Juni 2017 nomor Print-19/F.2/Fd.1/06/2017. Ia diduga melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan, pelelangan, hingga pelaksanaan kontrak 2 kapal.

“Penyimpangan penyusunan owner estimate (harga perkiraan sendiri), pelelangan, dan pelaksanaan kontrak,” ucap Warih.

Suherimanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian keuangan negara dalam pengadaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental sebesar Rp 35,32 miliar. ***

TERKAIT KASUS KORUPSI E-KTP, KPK PANGGIL MENKUMHAM

Jakarta, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini (3/7) menjadwalkan pemanggilan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek KTP elektronik bernilai triliunan rupiah.

“Informasi dari penyidik hari ini Yasonna H Laoly diagendakan diperiksa untuk tersangka AA (Andi Agustinus),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Senin (3/7).

Menteri Yasonna sebelumnya mangkir dalam dua kali pemanggilan sebagai saksi pada 3 dan 8 Februari 2017. Saat itu ia dipanggil untuk dua orang yang saat ini sudah menjadi terdakwa yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kemendagri Sugiharto.

Selain Yasonna, KPK juga akan memanggil sejumlah anggota DPR RI lainnya yang diduga mengetahui proses penganggaran KTP-El. “Ada rencana pemeriksaan sejumlah saksi kasus KTP-El mulai hari ini. Sejumlah anggota DPR RI yang diduga terkait, mengetahui informasi ataupun yang perlu diklarifikasi kembali terkait indikasi aliran dana diagendakan diperiksa. Sebelumnya, untuk tersangka AA sudah cukup banyak dari unsur swasta dan birokrasi yang diperiksa,” ujar Febri menambahkan.

Febri juga mengatakan bahwa KPK saat ini fokus untuk mendalami orang-orang yang berasal dari latar belakang politik terkait KTP-El.

“Pendalaman di kluster politik menjadi salah satu bagian yang penting dalam kasus KTP-E ini. Dalam proses persidangan pun sudah mulai mengemuka adanya rangkaian peristiwa yang diduga melibatkan sejumlah aktor dari sektor politik, birokrasi dan swasta,” ungkap Febri.

Yasonna sendiri melalui keterangan tertulis menyatakan akan memenuhi panggilan KPK. “Saya akan datang pukul 11.00 WIB ke KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi,” kata Yasonna pada Ahad (2/7).

Ia mengaku dua kali tidak hadir dalam pemanggilan KPK karena ada beberapa urusan pekerjaan yang berbenturan dengan jadwal pemeriksaan. “Saya sebagai warga negara yang baik siap dipanggil dan sebagai saksi saya akan sampaikan semua yang saya tahu soal kasus KTP-El kepada penyidik,” tambah Yasonna.

Terkait surat tuntutan Irman dan Sugiharto yang menyebut dirinya menerima uang KTP-E yaitu adanya pembagian uang dari anggota DPR Komisi II fraksi Partai Hanura periode 2009-2014 Miryam S Haryani melalui kelompok fraksi (kapoksi) sejumlah 1.500 dolar AS, termasuk kapoksi PDI-P yaitu Yasonna Laoly atau Arief Wibowo, Yasonna mengaku kaget.

“Saya kaget mendengar nama saya dicatut dan dituduh menerima dana bancakan e-KTP. Saya tidak pernah menerima dana tersebut dan tidak pernah berhubungan dengan para terdakwa dalam proyek e-KTP,” ungkap Yasonna.

Yasonna bahkan mengaku belum menjabat sebagai kapoksi saat proyek KTP-El berjalan lebih dari 2 tahun karena Kapoksi PDI-P sejak 26 Maret 2013 adalah Arief Wibowo. “Keterangan dari Miryam yang menyebutkan keterangan Yasonna sebagai Kapoksi Komisi II DPR pada saat Ganjar Pranowo menjabat salah satu pimpinan di Komisi II adalah keliru,” tuturnya.

Terkait kasus ini, sudah ada 2 orang terdakwa yang dibawa ke persidangan dan menjalani sidang tuntutan yaitu Irman yang dituntut 7 tahun penjara dan Sugiharto yang dituntut 5 tahun penjara. Sedangkan Andi Agustinus alias Andi Narogong dari pihak swasta masih menjadi tersangka di KPK.

KPK juga menetapkan Miryam S Haryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan memberikan keterangan tidak benar pada persidangan perkara proyek KTP-El sedangkan politikus Partai Golkar Markus Nari juga menjadi tersangka kasus dugaan merintangi penyidikan, persidangan, dan memberi keterangan tidak benar pada sidang kasus KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto dan penyidikan kasus memberikan keterangan tidak benar untuk tersangka Miryam S Haryani. ***

INDIA CABUT IZIN RIBUAN PERUSAHAAN TERINDIKASI KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.NET— Perdana Menteri India Narendra Modi pada Sabtu pekan lalu (1/7/2017), menyatakan telah mencabut izin ribuan perusahaan yang terindikasi melakukan aksi penghindaran pajak dan terkena kasus korupsi.

Saat ini, Pemerintah India mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan yang memperoleh “uang hitam” atau uang yang diperoleh dari cara menyimpang seperti korupsi dan penghindaran pajak.

Modi menyebut, total ada 300.000 perusahaan yang diperiksa karena melakukan transaksi mencurigakan, pasca kebijakan demonetisasi atau penghentian peredaran uang pecahan 500 dan 1.000 rupee.

Seperti diberitakan www.business-standard.com, dari jumlah tersebut, 100.000 perusahaan harus dicabut izinnya. Dan sebanyak 37.000 di antaranya merupakan shell company alias perusahaan yang sengaja didirikan untuk melancarkan manuver keuangan.

Pelaku kejahatan keuangan kini bakal kian sulit beraksi. Terlebih, India dan Swiss juga resmi melaksanakan pertukaran informasi pajak otomatis.

Swiss selama ini memang menjadi tempat pelaku kejahatan ekonomi India menyembunyikan kekayaannya. Namun pasca pertukaran informasi pajak IndiaSwiss, simpanan dana orang India di Swiss turun drastis.

“Saya telah meluncurkan program India bersih atau Swachh Bharat Abhiyan. Saya juga melaksanakan berbagai operasi untuk membersihkan ekonomi,” tutur Modi saat menghadiri acara yang digelar Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Modi juga memperingatkan para akuntan agar jangan tergiur untuk membantu aksi para pengemplang pajak dan koruptor.

Jika mengetahui ada aksi kejahatan, Modi meminta para akuntan untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah. Peran para akuntan yang sangat strategis dalam membantu perekonomian negara.

“Tanda tangan akuntan lebih punya kekuatan ketimbang Perdana Menteri. Pemerintah mempercayai dokumen yang Anda tandatangani,” kata Modi.

Pasca kebijakan demonetisasi 8 November 2016, Modi mengatakan, kesibukan para akuntan semakin meningkat. Di antara mereka, tak sedikit yang nakal.

Makanya, Modi bilang, telah menindak 25 akuntan yang membantu aksi kejahatan keuangan perusahaan.

Bahkan, saat ini, ada sekitar 1.400 kasus kejahatan yang disinyalir dilakukan para akuntan yang kini sedang ditangani pemerintah.

Modi menegaskan, laporan audit akuntan yang sesat, akan menyebabkan para investor merugi karena mereka telah memberikan informasi yang tidak benar.

Atas kasus-kasus tersebut, Modi menegaskan tidak akan memberi ampun kepada pada akuntan nakal beserta kliennya yang telah merugikan ekonomi India. ***

BACA REKAM JEJAK 60 CALON KOMISIONER KOMNAS HAM

JAKARTA, SELIDIK.Net—Koalisi Selamatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merilis hasil penelusuran rekam jejak terhadap 60 calon komisioner Komnas HAM.
Pelaksanaan penelusuran rekam jejak terhadap para calon meliputi beberapa indikator, seperti kapasitas, integritas, kompetensi, dan indepensi.

Hasil dari rekam jejak tersebut mencatat 19 calon memiliki kompetensi sangat baik. Sementara 23 calon dinilai cukup baik dan lima calon dinilai perlu memahami isu-isu HAM.

Dari segi independensi calon, 13 orang ditemukan memiliki afiliasi ke partai dan 13 orang memiliki afiliasi dengan korporasi. Ditemukan pula sembilan orang di antaranya memiliki kaitan dengan organisasi radikal.

Penilaian integritas para calon menemukan lima orang terkait masalah korupsi atau gratifikasi, 11 orang dalam hal kejujuran, 8 orang terkait kekerasan seksual dan 14 orang bermasalah dalam isu keberagaman.

Kapasitas para calon pun dinilai belum terlalu baik. 11 orang di antara calon memiliki masalah dalam kerjasama, 12 orang bermasalah dengan kinerja dan 12 orang lainnya bermasalah dalam menjalankan prinsip manajerial.

Atika dari Arus Pelangi menyebut, tidak semua calon bersedia dimintai keterangan. Alasan yang diberikan karena tengah libur lebaran.

“Begitu juga ketika kami berikan opsi wawancara via telepon tapi itu tidak menyelesaikan masalah,” jelasnya.

Metode yang dipakai Koalisi Selamatkan Komnas HAM meliputi wawancara dengan calon, observasi, pemantauan media massa dan media sosial calon serta catatan selama proses dialog publik.

Error: Please select a widget content to display

BERITA TERKAIT

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

y

Jangan pernah meremehkan desa. Negara mengucurkan dana tak sedikit untuk pembangunan desa. Niat membangun desa ini sedang diwujudkan, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang No. 6/2014 …

OBAMA: KORUPSI MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA

Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama menceritakan, saat dirinya menjabat sebagai presiden di tahun 2008, kondisi ekonomi di Amerika juga sedang terpuruk karena harga pasar …

PN TIPIKOR SAMARINDA DISARANKAN PROSES INDIKASI JUAL BELI VONIS

Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Samarinda, disarankan memproses secara hukum, terkait adanya indikasi dugaan oknum jual-beli vonis perkara dugaan korupsi. Ini dikemukakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, …

DUH, LIMA ORANG CALON KOMISIONER KOMNAS HAM TERINDIKASI KORUPSI

JAKARTA,SELIDIK.Net—Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi bernama Koalisi Selamatkan Komnas HAM melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 60 calon komisioner Komnas HAM. Direktur Pusat …

DUH, LIMA ORANG CALON KOMISIONER KOMNAS HAM TERINDIKASI KORUPSI

JAKARTA,SELIDIK.NetSejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam organisasi bernama Koalisi Selamatkan Komnas HAM melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 60 calon komisioner Komnas HAM. Direktur Pusat Bantuan Hukum Indonesia Totok Yulianto, salah satu anggota koalisi, mengatakan, dari hasil penelusuran aspek integritas ditemukan fakta bahwa lima orang calon komisioner terindikasi masalah korupsi dan gratifikasi.

“Melihat dari segi integritas lima orang terkait dalam korupsi dan gratifikasi," ujar Totok saat memberikan keterangan pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/7/2017).

Menurut Totok, meski kelima calon tersebut tidak pernah berstatus tersangka, namun nama mereka pernah disebut dala catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain itu, lanjut Totok, ada pula calon komisioner yang diduga menyalahgunakan fasilitas negara.

“Ada calon yang saat menjadi pejabat negara, rumah dinasnya digunakan untuk kepentingan pribadi. Beberapa ada juga yang kemudian terlibat dalam penanganan kasus korupsi. Indikasinya seperti itu," kata Totok.

Sementara itu, koalisi juga menemukan sebelas calon bermasalah dalam hal kejujuran, delapan orang bermasalah dalam hal terkait kekerasan seksual dan empat belas orang bermasalah dalam isu keberagaman.

Sedangkan secara umum koalisi mendapatkan 19 calon memiliki kompetensi yang baik, 23 calon memiliki kompetensi yang cukup baik dan lima calon masih harus mendalami isu-isu HAM.

Totok mengatakan, penelusuran rekam jejak dilakukan oleh anggota koalisi dengan menghimpun data sekunder dari media massa, media sosial pernyataan calon saat dialog publik.

Setelah itu, koalisi juga mewawancarai para calon komisioner. Dari 60 calon komisioner, lima calon menolak memberikan informasi dan tujuh calon tidak memberikan informasi secara keseluruhan.

Hasil penelusuran rekam jejak tersebut, kata Totok, rencananya akan diserahkan ke Panitia Seleksi Komnas HAM pada Senin (3/7/2017).

“Informasi sekecil apapun yang kami temukan itu kami masukkan dalam catatan yang kami serahkan kepada panitia seleksi komisioner Komnas HAM. Kami harapkan pansel bisa mengeksplorasi dan menilai apakah orang ini layak atau tidak layak," ucapnya.

PN TIPIKOR SAMARINDA DISARANKAN PROSES INDIKASI JUAL BELI VONIS

Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Samarinda, disarankan memproses secara hukum, terkait adanya indikasi dugaan oknum jual-beli vonis perkara dugaan korupsi. Ini dikemukakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinn ada unsur pemerasan. Meskipun pihak yang sedang menjalankan proses hukum (terdakwa), berkepentingan dengan vonis atau putusan majelis hakim dalam perkaranya.
Namun demikian, menurut Herdiansyah, tidak menutup kemungkinan indikasi tersebut masuk kategori dugaan pemerasan‎ yang dilakukan oknum PNS (pegawai PN Samarinda).
Untuk mendeteksi indikasi ini apakah terkait jual-beli vonis atau murni pemerasan, harus dilaporkan ke aparat penegk hukum.
“Harus dilihat dulu posisi kasusnya. Bisa jadi, ini masuk delik pemerasan. Jika demikian, maka sanksi pidananya masuk kategori Pasal 12 huruf e UU Nomor 20/2001,” sebut Castro sapaan akrab Herdiansyah Hamzah, kepada Tribun, Jumat (30/6/2017).

OBAMA: KORUPSI MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA

Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama menceritakan, saat dirinya menjabat sebagai presiden di tahun 2008, kondisi ekonomi di Amerika juga sedang terpuruk karena harga pasar saham yang anjlok.

Namun, Obama mengaku tetap mampu menjaga kondisi ekonomi agar terus stabil, salah satunya dengan mencegah tindakan korupsi yang sangat merugikan perekonomian negaranya.

Obama mengatakan bahwa korupsi adalah masalah utama yang menjadi sumber keruntuhan suatu negara. Menurut dia, pemerintah harus efektif dalam bekerja, terutama dalam membuat suatu kebijakan.

Ia mencontohkan Argentina yang perekonomiannya terpuruk beberapa tahun belakangan. Penyebabnya, menurut Obama, adalah karena keteledoran pemerintah salam membuat kebijakan.

“Yang pertama adalah korupsi dan yang kedua adalah kebijakan jangka pendek yang tidak bekerja baik dalam jangka panjang," kata Obama di Main Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (1/7/2017).

Obama berpendapat, apabila pemerintah tidak korup, patuh pada hukum, adil, dan tidak membeda-bedakan dalam ekonomi berbasis masyarakat, maka pemerintah bisa merangkul wanita, orang muda, hingga orang miskin untuk mengontrol semua kebijakan secara teratur.

Obama juga memuji sistem demokrasi ekonomi Indonesia."Indonesia sangat beruntung karena bisa tetap mempertahankan bentuk demokrasi," katanya dalam Kongres “Indonesian Diaspora Network Global” (IDNG).

Lebih lanjut, Obama mengimbau agar Indonesia bisa tetap mempertahankan diri dalam perekonomian sebagai negara yang terbilang maju. Obama menyarankan agar mulai memperkuat daya beli dalam negeri, daripada terus melakukan ekspor barang dan menggenjot pasar internasional seperti Cina misalnya.

“Indonesia unggul dalam kepemimpinan, tapi tidak cukup cepat dalam memikirkan cara-cara baru untuk ke depannya," lanjutnya.

y

Jangan pernah meremehkan desa. Negara mengucurkan dana tak sedikit untuk pembangunan desa. Niat membangun desa ini sedang diwujudkan, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa.

Harus diakui, desa/kelurahan adalah ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Dengan segala perangkat dan wewenang yang dimiliki, perannya penting dalam bidang ekonomi, pembangunan, hingga politik.

Sejak Republik Indonesia merdeka, desa/kelurahan sudah memiliki tempatnya sendiri. Sejumlah peraturan menyebut tata kelola pemerintahan desa. Setidaknya ada sembilan paraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa.

Begitu pentingnya peran desa ini, bahkan diakomodir dalam bentuk kementerian khusus. Dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo diberi nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pembangunan kawasan desa oleh kementerian khusus ini sudah dirintis sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Kabinet Gotong Royong dengan nama Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diganti menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Lalu diubah lagi jadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Berkat UU Desa, dana yang digelontorkan APBN untuk pemerintah desa mengalami peningkatan pesat. Pada 2016 anggaran totalnya Rp46,96 triliun, dan 2017 sekitar Rp60 triliun. Angka sebesar itu untuk 74.000 desa di Indonesia.

Bila pada 2016 setiap desa menerima Rp614 juta, dana desa pada 2017 angkanya bisa naik menjadi Rp1 miliar. “Dulu, desa hanya kebagian sekitar Rp250 juta,” demikian menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi.

Budiman Sudjatmiko, anggota DPR Fraksi PDIP salah satu inisiator UU Desa, optimistis desa mampu mengelola anggaran yang begitu besar. Belajar dari kasus PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), menurutnya “hanya 0,1 persen kasus” penyimpangan anggaran.

Desa di Jawa Timur korupsi terbanyak

Kekhawatiran terhadap korupsi di pemerintahan desa pernah disampaikan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim. Ia curiga bakal banyak kepala desa yang masuk penjara karena dituduh korupsi, padahal mereka tidak tahu.

Hasil evaluasi Kementerian Keuangan pada 2015 tentang penggunaan Dana Desa menunjukkan, masih terdapat penggunaan Dana Desa di luar prioritas, atau pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh Pihak Ketiga. Bahkan ada pengeluaran Dana Desa yang tidak didukung dengan bukti yang memadai.

Sejumlah aturan pengawasan penggunaan anggaran pun dibuat untuk mengontrol pelaksanaannya. Mengingat, penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa/lurah hingga aksi menilep uang rakyat, sudah terjadi sejak lama.

Tim Lokadata, Beritagar.id, mengekstraksi putusan pengadilan yang dipublikasi di situs Mahkamah Agung khusus kasus korupsi di tingkat desa/kelurahan. Putusan diambil dari kasus korupsi periode 1994-2014, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) .

Dari 1.621 kasus korupsi yang dipublikasi MA, sepanjang dua dekade itu terdapat 130 kasus korupsi terjadi di pemerintahan desa, atau “hanya” 8 persen. Jumlah pelaku yang divonis sebanyak 150 orang dari total 2.470 pelaku dalam publikasi MA.

Para pelaku yang didakwa terlibat terdiri dari pejabat kepala desa/lurah hingga aparat desa/kelurahan. Sembilan orang di antaranya dinyatakan bebas. Sebagai catatan, belum semua kasus korupsi putusannya bisa ditemukan di situs MA.

Kasus korupsi desa terbanyak di Provinsi Jawa Timur, dengan 35 kasus, dan kerugian negara sebanyak Rp11,98 miliar. Namun dari sisi nilai korupsi, DKI Jakarta memegang rekor nilai korupsi desa/kelurahan terbanyak, Rp15,62 miliar dalam satu kasus.

Bila melihat sebaran pelaku korupsi desa ini, hampir merata di seluruh provinsi di Indonesia. Baik itu di Pulau Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua.