KEJARI BENGKULU TAHAN MANTAN GUBERNUR

BENGKULU, SELIDIK.Net—Kejaksaan Negeri Bengkulu akhirnya menahan mantan penguasa provinsi Bengkulu, Junaidi Hamsyah, Rabu 12 Juli 2017. Mantan Gubernur Bengkulu yang perkara dugaan korupsinya pernah ditangani Mabes Polri itu ditahan dalam kasus dugaan korupsi dana honorer pembina Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus pada 2012.

Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Bengkulu Irvon Desvi Putra penahanan terhadap eks Gubernur Bengkulu  itu dilakukan karena dua alasan objektif dan subjektif. Junaidi dikhawatirkan menghilangkan alat bukti dan kabur.

“Junaidi Hamsyah dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 dengan ancaman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun,” kata Irvon.

Junaidi Hamsyah tiba di kantor kejaksaan sekitar pukul 10.45 bersama istrinya, Honiarty, dan pengacaranya, Muspani. Junaidi yang juga dosen perguruan tinggi di Bengkulu itu sempat menjalani pemeriksaan perkara dan kesehatan sebelum dikirim di Rutan Malabero. “Perkara ini sudah cukup lama. Saya sebagai warga negara taat akan hukum dan mengikuti aturan hukum yang berlaku,” kata Junaidi.

Junaidi dianggap terlibat pada kasus tersebut karena menandatangani Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor Z. 17 XXXVIII Tahun 2011 Tentang Tim Pembina Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah M Yunus. Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bengkulu negara dirugikan Rp 5,4 miliar.

Menurut Junaidi, SK itu dia teken setelah ditelaah oleh bagian hukum, asisten, keuangan dan sekretaris daerah. Meski termasuk salah satu penerima honor, Junaidi mengaku  tidak pernah mengambil uangnya. Namun pernyataan tersebut dibantah bekas staf keuangan RSUD M. Yunus, Darmawi, yang berstatus terpidana. Darmawi berujar pernah memberikan uang ke staf gubernur.

SK serupa sebelumnya pernah dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya, Agusrin Maryono Nadjamudin. Namun saat itu RSUD M. Yunus belum merupakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Persoalan muncul saat SK yang dikeluarkan Junaidi bertentangan dengan Permendagri No 61 Tahun 2007 mengenai Dewan Pengawas. Berdasarkan Permendagri tersebut BLUD tidak mengenal tim pembina.***

DEPUTI PENCEGAHAN KPK: INTEGRITAS MASYARAKAT INDONESIA DI BAWAH STANDAR

JAKARTA, SELIDIK.Net— Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pahala Nainggolan mengatakan integritas di Indonesia masih di bawah standar. Kondisi itu membuat publik sulit membedakan orang jujur dan tidak jujur.

Enggak jelas kalau disini mana orang jujur dan tidak, disini (Indonesia) mau baik aja susah,” kata Pahala saat acara pelepasan KKN di Kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu 5 Juli.

Pahala membandingkan dengan integritas masyarakat Cina.

“Di Cina itu nyontek saja dipenjarakan.” ujarnya.

Menurut Pahala, upaya untuk memproduksi orang berintegritas dalam jumlah banyak maka harus dimulai dari kampus. Ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai integritas di pendidikan tingi dan menegah.

“Kan ada 14 pendidikan kedinasan. Nah kita mau model mata kuliahnya ada menanamkan nilai-nilai integitas dan masuk dalam mata kuliah dasar umum. Karena banyak orang baik di kampus,” lanjut Pahala.

Masih menurut Pahala, pencegahan korupsi harus dimulai dari mahasiswa. Misalnya mahasiswa melakukan Kuliah Kerja Nyata di Humas KPK. Ini dibarengi dengan melakukan penelitian atau riset.

“Biar mereka tahu korupsi itu kompleks di Indonesia. Jangan teriak-teriak berhenti korupsi saja. Kita ngomong ke mahasiswa jangan korupsi, mereka juga belum pegang uang kok, inilah integritas yang kita tanamkan,” kata Pahala. “Jangan 10 tahun lagi mahasiswa yang menjadi pasien KPK. Bagaimana sih dulu aktivis sekarang pasien.” Lanjutnya.

Pahala mengatakan lembaga KPK tidak bisa bekerja sendiri dalam memberantas korupsi dan suap yang terjadi di negara ini.

Saat ini, KPK telah menggandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Dirjen Pendidikan Islam serta Kopertis untuk mencegah praktek korupsi.

“Kasus korupsi dan suap terbesar dari sektor swasta. Nah KPK ingin mendorong Kadin ikut menghentikan kasus suap di sektor swasta,” pungkas Pahala.***