MIRYAM BANTAH MARKUS NARI MENEKAN DIRINYA

JAKARTA, SELIDIK.Net—Mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Markus Nari yang disangka menghalang-halangi penyidikan dan persidangan kasus e-KTP.

Usai menjalani pemeriksaan, Miryam malah membela Markus Nari. Politikus Partai Hanura ini menyebut bukan Markus Nari yang menyuruhnya mencabut berita acara pemeriksaan (BAP) dalam sidang perkara korupsi e-KTP.

“Salah semua. Aduh, saya pusing deh. Siapa bilang (Markus Nari) menekan saya,” ujar Miryam di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017).

Miryam Haryani sendiri diduga mencabut BAP lantaran mendapat tekanan dari Markus Nari. Lantaran hal tersebut, KPK menetapkan Markus Nari sebagai tersangka menghalangi penyidikan dan persidangan e-KTP.

Namun, Miryam tak mengakui hal tersebut. Meski demikian, Miryam menyambut baik niat KPK membongkar rekaman penyidikan terhadap dirinya di persidangan.

“Ya silakan. Silakan. Bagus itu. Supaya tahu waktu saya pusing karena makan durian, biar tahu masyarakat. Itu kalau makan durian dibikin pusing tertekan atau enggak, terguncang atau enggak. Biar tahu semuanya. Bagus,” kata dia.

Miryam juga mengaku tak mendapat tekanan dalam penyidikan kali ini. “Enggak,” kata dia.***

KETUA PBNU: NU SEPAKAT DENGAN KPK UNTUK JIHAD LAWAN KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj beserta sejumlah pengurus PBNU lainnya mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta untuk memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi.

“NU sudah ada kesepakatan dengan KPK untuk mengadakan jihad melawan korupsi sama juga dengan kami “MoU” dengan BNN jihad melawan narkoba jadi sebenarnya ini kewajiban kita semua,” ujar Said Aqil Siradj di gedung KPK, Kuningan , Jakarta, Selasa (11/7).

Baca Juga: Ketua PBNU: Korupsi Coreng Wajah Indonesia Sebagai Negara Muslim Terbesar

Said Aqil menegaskan bahwa NU memberikan dukungan moral pada KPK yang akhir-akhir ini dalam posisi yang sedang terdesak terkait Pansus Hak Angket KPK yang tengah bergulir di DPR saat ini.

“Sedang di”kelitikin”, banyak dianggap tidak perlu atau kurang berfungsi. Kami tetap mendukung di belakang KPK, sampai hari ini negara butuh KPK karena ini harapan rakyat,” tuturnya.

Terlepas dari Pansus Hak Angket KPK itu, kata dia, rakyat masih membutuhkan KPK karena bangsa dan negara masih belum mampu menegakkan hukum dengan fungsi yang ada seperti di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

“Makanya sampai sekarang KPK masih dibutuhkan, nanti kalau sudah “clear” betul tidak ada korupsi, baru KPK sudah tidak butuhkan,” ucap Saiq Aqil.

Sementara itu, Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid yang turut hadir bersama Ketua PBNU menyatakan bahwa dirinya tidak ingin adanya pelemahan terhadap KPK.

“Justru kita harus memastikan fungsi dan peran KPK harus diperkuat sehingga cita-cita kita bersama bangsa Indonesia ini untuk tidak ada korupsi di negara ini bisa tercapai,” kata Yenny.

Sebagaimana diketahui, pansus angket KPK ini tercetus saat KPK melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR pada Rabu (19/4) dini hari karena KPK menolak untuk membuka rekaman pemeriksaan mantan anggota Komisi II dari fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani di luar persidangan terkait kasus e-KTP.

Pada sidang dugaan korupsi e-KTP pada 30 Maret 2017, penyidik KPK yang menangani kasus tersebut yaitu Novel Baswedan mengatakan bahwa Miryam ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III untuk tidak mengakui fakta-fakta menerima dan membagikan uang dalam penganggaran proyek e-KTP.

Nama-nama anggota Komisi III itu menurut Novel adalah Ketua Komisi III dari fraksi Golkar Bambang Soesatyo, Wakil Ketua Komisi III dari fraksi Gerindra Desmond Junaidi Mahesa, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Suding, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dan satu orang lagi yang Novel lupa Novel.

Namun belakangan, tindakan Pansus di DPR RI yang melakukan sejumlah kegiatan dinilai untuk mencari-cari kesalahan KPK, misalnya meminta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap KPK.

Kemudian, Pansus DPR menyatakan ada temuan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) atau penyidik, sistem pengelolaan keuangan internal (SPI) serta penyadapan di KPK pada 4 Juli 2017.

Tidak hanya itu, pada 6 Juli 2017 Pansus DPR bahkan menemui beberapa narapidana kasus tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung, Jawa Barat, dan Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur, untuk mencari laporan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan KPK terhadap para narapidana itu.***

KETUA PBNU: KORUPSI CORENG WAJAH INDONESIA SEBAGAI NEGARA MUSLIM TERBESAR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengungkapkan keprihatinannya dengan berbagai upaya politik untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Said Aqil mengatakan bahwa korupsi telah mencoreng wajah Indonesia sebagai negara Muslim terbesar.

“Terus terang, saya sebagai pimpinan ormas Islam malu. Katanya kita mayoritas Muslim, tapi koruptornya luar biasa,” kata Said Aqil saat bertemu Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK Jakarta, Selasa (11/7/2017).

Said Aqil mengatakan, akhir-akhir ini KPK sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat untuk memberantas korupsi, malah terkesan dilemahkan dan dihambat kinerjanya. Menurut dia, meski tidak secara langsung, pelemahan terhadap KPK sama dengan upaya untuk merusak citra positif agama Islam.

Baca juga: Pansus Angket Kunjungi Napi Korupsi

Said Aqil memastikan bahwa PBNU sebagai organisasi Islam akan terus mendukung KPK untuk tetap memberantas korupsi.

“Islam bisa ikut tercoreng. Katanya 87 persen Muslim, tapi pejabatnya mayoritas korupsi,” kata Said Aqil.***