PANSUS ANGKET KUNJUNGI NAPI KORUPSI DAN BPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Panitia Khusus (Pansus) Angket KPK merencanakan beberapa kunjungan seusai libur Lebaran. Mereka hendak melakukan sejumlah kunjungan ke berbagai institusi, termasuk mengunjungi terpidana korupsi. Selain itu, Pansus akan melakukan pertemuan dengan para pakar hukum tata negara.
“Minggu depan, tanggal 10 Juli, akan bertemu Prof Yusril, tanggal 11 Juli akan panggil Prof Romli, dan tanggal 12 kita datang ke Mabes Polri. Tapi masih tentatif,” ujar Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/7).

Tentang tujuan kunjungan ke Mabes Polri itu, DPR mengatakan akan membahas peran dan dukungan kepolisian terhadap KPK. Sedangkan kunjungan ke BPK rencananya dilakukan pada Selasa (4/7) sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka akan meminta laporan hasil audit BPK terhadap KPK.

Bukan hanya itu, Pansus Angket juga akan berkunjung ke Lapas Wanita Pondok Bambu dan Lapas Sukamiskin untuk menemui narapidana kasus korupsi. Kunjungan itu akan dilakukan pada Kamis (6/7) ke 2 lapas tersebut.
“Nanti untuk lapas, Pak Agun pimpin ke Sukamiskin dan Ibu Risa ke Lapas Wanita Pondok Bambu. Tapi masih tentatif waktunya,” kata anggota Pansus lainnya, Misbakhun.

Misbakhun mengatakan kedatangannya ke lapas untuk bertemu dengan para narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini untuk mendapat informasi apa yang mereka rasakan menjadi terpidana korupsi.

“Ketemu napi tipikor, kita akan menggali dan mendapatkan informasi mengenai apa saja yang mereka rasakan sebagai terpidana korupsi,” ucapnya.

“Kalau terkait napi tipikor, kita fokusnya proses penyelidikannya apakah ada penyimpangan yang melanggar HAM. Karena kita sering dengar sebenarnya, tapi kita nggak bisa bilang itu fakta kita harus cari faktanya,” tutur Misbakhun.

Menanggapi hal itu, Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengaku tidak jadi masalah. Kunjungan Pansus, terutama kepada para napi korupsi, sudah bukan domain KPK, melainkan Kementerian Hukum dan HAM.

“Bagi KPK sederhana. Ketika seseorang sudah menjadi terpidana korupsi, artinya pengadilan, seluruh dakwaan, atau tuntutan terbukti dan terdakwa sudah dijatuhi vonis bersalah, artinya semua proses sudah selesai. Kalau menurut Pansus mendengarkan terpidana korupsi akan lebih menguatkan Pansus, silakan saja,” kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (3/7). ***

KASUS KORUPSI e-KTP: GANJAR PASRAH PUTUSAN HAKIM TIPIKOR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo pasrah disebut turut menikmati uang hasil korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

“Yah, sekarang majelis hakim yang akan memutuskan. Kan, terdakwanya sudah ada yah, biar kita serahkan saja kepada hakim,” ujar Ganjar di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2017).

Dalam dakwaan terhadap mantan pejabat Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Sugiharto, Ganjar disebut menerima aliran dana sebesar USD 520 ribu. Ganjar pun membantah dakwaan tersebut saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang. Nama politikus PDI Perjuangan itu kembali disebut dalam tuntutan terhadap Irman dan Sugiharto.

Ganjar dimintai keterangan sebagai saksi atas tersangka Andi Agustinus atau Andi Narogong. Selain Ganjar, beberapa mantan anggota DPR RI juga dimintai keterangan misalnya, Olly Dondokambey juga dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong.

Menurut Ganjar, dirinya sempat dikonfrontasi dengan pihak yang disebut memberikan uang kepada dirinya.

“Saya sekali lagi bahagia waktu dikonfrontasi oleh Pak Novel (penyidik KPK), waktu itu orang yang diceritakan memberi uang itu ternyata bilang kalau Pak Ganjar tidak (menerima),” kata dia.

Dalam sidang perkara korupsi e-KTP, Ganjar yang dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Irman dan Sugiharto membantah ikut menikmati aliran dana proyek senilai Rp 5,9 triliun. Namun kesaksian Ganjar dipatahkan Muhammad Nazaruddin.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyebut Ganjar menolak lantaran nilainya terlalu kecil. Awalnya Ganjar diberi uang oleh pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong senilai USD 150 ribu.

Penolakan oleh Ganjar, kata Nazar, lantaran Ganjar merasa dirinya sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR pada saat itu. Ganjar minta jatah bancakan tersebut sama dengan pimpinan DPR lainnya.

“Ribut dia (Ganjar). Dia minta posisinya sama kaya Ketua. Minta nambah. Dikasih 500 ribu (USD),” kata Nazar di hadapan Majelis Hakim Tipikor beberapa waktu lalu.***