KPK FOKUS PERIKSA ANGGOTA DPR YANG TERLIBAT KORUPSI e-KTP

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah fokus untuk memeriksa sejumlah anggota DPR yang diduga mengetahui bahkan ikut menerima aliran dana dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan proyek e-KTP.

“Ada sejumlah anggota DPR yang masih kita agendakan diperiksa di minggu ini, karena kita masuk ke klaster politik di konstruksi besar kasus e-KTP,” ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/7/2017).

Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Ade Komaruddin, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam status masing-masing sebagai mantan anggota DPR RI.

“Mereka diperiksa untuk tersangka AA karena dalam proses penyidikan kita serius dalami klaster ketiga, yaitu klaster politik,” papar Febri.

Dalam perkara ini, jaksa KPK mendakwa Irman dan Sugiharto merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun dari proyek senilai Rp 5,9 triliun. Dalam dakwaan dan tuntutan, jaksa KPK menyebut pihak-pihak yang turut menerima aliran uang tersebut. Pihak-pihak yang disebut dalam dakwaan dan tuntutan sebelumnya sempat dimintai keterangan sebagai saksi untuk Irman dan Sugiharto dalam persidangan. Namun mayoritas dari mereka menolak penerimaan uang tersebut.

KPK yang mengaku memiliki bukti-bukti atas penerimaan uang tersebut tak akan berhenti. Lembaga antirasuah ini juga terus menjadwalkan pemeriksaan terhadap para anggota legislator untuk tersangka ketiga kasus korupsi e-KTP, yakni Andi Agustinus, alias Andi Narogong.***

DUGAAN KORUPSI PENGADAAN KAPAL: KEJAGUNG TAHAN MANTAN DIRUT PT PERTAMINA TRANSKONTINENTAL

JAKARTA, SELIDIK.NET—Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan mantan Presiden Direktur PT Pertamina Trans Kontinental Suherimanto terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal tahun 2012-2104.

“Sudah ditahan,” kata Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Warih Sadono kepada wartawan, Selasa (4/7/2017).

Warih mengatakan penahanan terhadap Suherimanto selama 20 hari ke depan di rutan Kejagung dilakukan setelah diperiksa sebagai tersangka pada Senin (3/7) kemarin.

“Kemarin sudah diperiksa selaku tersangka. Kemudian, setelah pemeriksaan, yang bersangkutan dilakukan penahanan selama 20 hari di rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung,” ujar Warih.

Penahanan dilakukan lantaran penyidik khawatir tersangka melarikan diri atau berupaya menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi lain. Sedangkan pemeriksaan Suherimanto kemarin terkait dengan tugas dan kewenangannya sebagai mantan presdir.

“Pemeriksaan kemarin masih sekitar terkait dengan tugas dan wewenang yang bersangkutan selaku dirut atau presdir,” ucapnya.

Dalam kasus ini, Suherimanto ditetapkan sebagai tersangka atas surat penetapan tertanggal 2 Juni 2017 nomor Print-19/F.2/Fd.1/06/2017. Ia diduga melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan, pelelangan, hingga pelaksanaan kontrak 2 kapal.

“Penyimpangan penyusunan owner estimate (harga perkiraan sendiri), pelelangan, dan pelaksanaan kontrak,” ucap Warih.

Suherimanto disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 KUHP. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian keuangan negara dalam pengadaan kapal PT Pertamina Trans Kontinental sebesar Rp 35,32 miliar. ***