PN TIPIKOR SAMARINDA DISARANKAN PROSES INDIKASI JUAL BELI VONIS

Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Samarinda, disarankan memproses secara hukum, terkait adanya indikasi dugaan oknum jual-beli vonis perkara dugaan korupsi. Ini dikemukakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Herdiansyah Hamzah.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinn ada unsur pemerasan. Meskipun pihak yang sedang menjalankan proses hukum (terdakwa), berkepentingan dengan vonis atau putusan majelis hakim dalam perkaranya.
Namun demikian, menurut Herdiansyah, tidak menutup kemungkinan indikasi tersebut masuk kategori dugaan pemerasan‎ yang dilakukan oknum PNS (pegawai PN Samarinda).
Untuk mendeteksi indikasi ini apakah terkait jual-beli vonis atau murni pemerasan, harus dilaporkan ke aparat penegk hukum.
“Harus dilihat dulu posisi kasusnya. Bisa jadi, ini masuk delik pemerasan. Jika demikian, maka sanksi pidananya masuk kategori Pasal 12 huruf e UU Nomor 20/2001,” sebut Castro sapaan akrab Herdiansyah Hamzah, kepada Tribun, Jumat (30/6/2017).

OBAMA: KORUPSI MERUGIKAN PEREKONOMIAN NEGARA

Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama menceritakan, saat dirinya menjabat sebagai presiden di tahun 2008, kondisi ekonomi di Amerika juga sedang terpuruk karena harga pasar saham yang anjlok.

Namun, Obama mengaku tetap mampu menjaga kondisi ekonomi agar terus stabil, salah satunya dengan mencegah tindakan korupsi yang sangat merugikan perekonomian negaranya.

Obama mengatakan bahwa korupsi adalah masalah utama yang menjadi sumber keruntuhan suatu negara. Menurut dia, pemerintah harus efektif dalam bekerja, terutama dalam membuat suatu kebijakan.

Ia mencontohkan Argentina yang perekonomiannya terpuruk beberapa tahun belakangan. Penyebabnya, menurut Obama, adalah karena keteledoran pemerintah salam membuat kebijakan.

“Yang pertama adalah korupsi dan yang kedua adalah kebijakan jangka pendek yang tidak bekerja baik dalam jangka panjang," kata Obama di Main Hall Kota Kasablanka, Jakarta, Sabtu (1/7/2017).

Obama berpendapat, apabila pemerintah tidak korup, patuh pada hukum, adil, dan tidak membeda-bedakan dalam ekonomi berbasis masyarakat, maka pemerintah bisa merangkul wanita, orang muda, hingga orang miskin untuk mengontrol semua kebijakan secara teratur.

Obama juga memuji sistem demokrasi ekonomi Indonesia."Indonesia sangat beruntung karena bisa tetap mempertahankan bentuk demokrasi," katanya dalam Kongres “Indonesian Diaspora Network Global” (IDNG).

Lebih lanjut, Obama mengimbau agar Indonesia bisa tetap mempertahankan diri dalam perekonomian sebagai negara yang terbilang maju. Obama menyarankan agar mulai memperkuat daya beli dalam negeri, daripada terus melakukan ekspor barang dan menggenjot pasar internasional seperti Cina misalnya.

“Indonesia unggul dalam kepemimpinan, tapi tidak cukup cepat dalam memikirkan cara-cara baru untuk ke depannya," lanjutnya.

y

Jangan pernah meremehkan desa. Negara mengucurkan dana tak sedikit untuk pembangunan desa. Niat membangun desa ini sedang diwujudkan, salah satunya melalui penetapan Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa.

Harus diakui, desa/kelurahan adalah ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Dengan segala perangkat dan wewenang yang dimiliki, perannya penting dalam bidang ekonomi, pembangunan, hingga politik.

Sejak Republik Indonesia merdeka, desa/kelurahan sudah memiliki tempatnya sendiri. Sejumlah peraturan menyebut tata kelola pemerintahan desa. Setidaknya ada sembilan paraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa.

Begitu pentingnya peran desa ini, bahkan diakomodir dalam bentuk kementerian khusus. Dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo diberi nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pembangunan kawasan desa oleh kementerian khusus ini sudah dirintis sejak era Presiden Megawati Soekarnoputri dalam Kabinet Gotong Royong dengan nama Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia.

Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diganti menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Lalu diubah lagi jadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Berkat UU Desa, dana yang digelontorkan APBN untuk pemerintah desa mengalami peningkatan pesat. Pada 2016 anggaran totalnya Rp46,96 triliun, dan 2017 sekitar Rp60 triliun. Angka sebesar itu untuk 74.000 desa di Indonesia.

Bila pada 2016 setiap desa menerima Rp614 juta, dana desa pada 2017 angkanya bisa naik menjadi Rp1 miliar. “Dulu, desa hanya kebagian sekitar Rp250 juta,” demikian menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi.

Budiman Sudjatmiko, anggota DPR Fraksi PDIP salah satu inisiator UU Desa, optimistis desa mampu mengelola anggaran yang begitu besar. Belajar dari kasus PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), menurutnya “hanya 0,1 persen kasus” penyimpangan anggaran.

Desa di Jawa Timur korupsi terbanyak

Kekhawatiran terhadap korupsi di pemerintahan desa pernah disampaikan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim. Ia curiga bakal banyak kepala desa yang masuk penjara karena dituduh korupsi, padahal mereka tidak tahu.

Hasil evaluasi Kementerian Keuangan pada 2015 tentang penggunaan Dana Desa menunjukkan, masih terdapat penggunaan Dana Desa di luar prioritas, atau pekerjaan konstruksi dilakukan seluruhnya oleh Pihak Ketiga. Bahkan ada pengeluaran Dana Desa yang tidak didukung dengan bukti yang memadai.

Sejumlah aturan pengawasan penggunaan anggaran pun dibuat untuk mengontrol pelaksanaannya. Mengingat, penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa/lurah hingga aksi menilep uang rakyat, sudah terjadi sejak lama.

Tim Lokadata, Beritagar.id, mengekstraksi putusan pengadilan yang dipublikasi di situs Mahkamah Agung khusus kasus korupsi di tingkat desa/kelurahan. Putusan diambil dari kasus korupsi periode 1994-2014, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) .

Dari 1.621 kasus korupsi yang dipublikasi MA, sepanjang dua dekade itu terdapat 130 kasus korupsi terjadi di pemerintahan desa, atau “hanya” 8 persen. Jumlah pelaku yang divonis sebanyak 150 orang dari total 2.470 pelaku dalam publikasi MA.

Para pelaku yang didakwa terlibat terdiri dari pejabat kepala desa/lurah hingga aparat desa/kelurahan. Sembilan orang di antaranya dinyatakan bebas. Sebagai catatan, belum semua kasus korupsi putusannya bisa ditemukan di situs MA.

Kasus korupsi desa terbanyak di Provinsi Jawa Timur, dengan 35 kasus, dan kerugian negara sebanyak Rp11,98 miliar. Namun dari sisi nilai korupsi, DKI Jakarta memegang rekor nilai korupsi desa/kelurahan terbanyak, Rp15,62 miliar dalam satu kasus.

Bila melihat sebaran pelaku korupsi desa ini, hampir merata di seluruh provinsi di Indonesia. Baik itu di Pulau Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, hingga Maluku dan Papua.