FORUM RIB MINTA KPK USUT DUGAAN KORUPSI BUPATI BEKASI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Ketua Forum Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hitler P Situmorang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Hal itu disampaikan Hitler menanggapi informasi adanya utusan Bupati yang telah mendekati penyidik KPK, agar menghentikan laporan dan tidak mengusut laporan itu.

“Kami mendapat informasi dari Kabupaten Bekasi, orang suruhannya Bupati Neneng yang memiliki chanel ke penyidik KPK telah bergerak, agar laporan kami tidak diusut,” ujar Hitler, di Jakarta, Kamis (27/7).

Hitler mengatakan, berdasarkan keterangan dari ‘orang dalam’ di Pemerintahan Kabupaten Bekasi itu, semua pejabat dan aparatur hukum di Kabupaten Bekasi sudah ditutup alias tidak akan mengusut kasus yang berkaitan dengan Bupati.

“Jadi, satu-satunya yang masih bisa kita harapkan untuk mengusut kasus ini ya KPK. Dan, jika penyidik KPK pun ternyata ada yang bisa disusupi oleh kaki tangan koruptor untuk mengusut kasus, ya kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi di Negara ini? Makanya, KPK harus membuktikan dirinya, tunjukkan taringnya, sikat semua koruptor itu,” jelas Hitler.

Menurut dia, KPK pun perlu di-back up oleh masyarakat, agar permainan kotor pihak koruptor bisa dijegal. “Kita akan mendukung KPK menghabisi semua korupsi, menghadang kaki tangan koruptor yang mencoba menyusupi penanganan perkara di KPK,” ujarnya.

Hitler telah melaporkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ke KPK pada Jumat lalu (21/7). Laporan dugaan tindak pidana korupsi itu berkenaan dengan kerjasama pengelolaan asset daerah dengan pihak ketiga, yaitu PT Hero dan PT YCH di Desa Sukadanau, Kecamatan Cibitung. Sekitar 17 hektar asset daerah yang dikerjasamakan dengan dua perusahaan tersebut.

Dalam laporan itu, dijelaskan adanya persoalan landasan Peraturan Daerah (Perda) yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam dalam kerjasama tersebut. Seharusnya, kata dia, menggunakan Perda 10/2011 tentang asset milik daerah, bukan Perda 6/2011 tentang retribusi. Perda 6/2011 juga bisa digunakan saat pemda menyewakan fasos fasum kepada pihak ketiga.

“Karena kalau lahan fasos fasum itu kan dasarnya dari pengembang yang membangun perumahan ataupun apartement. Tapi kalau lahan yang dikerjasamakan yang saya maksud ini, murni milik negara dan tercatat di Desa Sukadanau nomor satu atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi,” ungkap Hitler.

Dia menyebut, bila penyewaan asset pemda menggunakan Perda 6/2011 maka retribusi yang diperoleh pemda, berpotensi tidak tercatat dalam laporan neraca keuangan dan terjadi penghapusan aset. Dia memprediksi retribusi dari kerjasama penyewaan asset untuk PT Hero dan PT YCH selama 20 tahun mencapai Rp7,9 miliar.

Rinciannya, PT Hero sewa lahan seluas 93.285 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp4.664.250.000, ditambah biaya kontribusi 10 persen menjadi Rp5,1miliaran. PT YCH yang menyewa lahan seluas 50.090 meter persegi x Rp2.500 x 20 tahun pemda menerima Rp2.504.500.000 ditambah biaya kontribusi 15 persen menjadi sekitar Rp2,8 miliaran lebih.

“Itu sewanya 20 tahun, Kalau pakai Perda No. 6 tahun 2011, aset tersebut berpotensi tidak masuk di neraca laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sangat rentan terjadi penghapusan aset milik daerah. Karena di audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dari tahun 2012, tidak saya temukan itu tercatat di neraca. Jadi sangat rentan ada kecurangan dalam pengelolaan aset milik daerah,” bebernya.

Meski begitu, Hitler tetap berkeyakinan bahwa KPK akan menindaklanjuti setiap laporan dugaan tindak pidana korupsi yang disampaikan masyarakat.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengakui pihaknya sudah menerima laporan masyarakat terkait dugaan korupsi Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dalam kerjasama pengelolaan aset milik daerah dengan pihak ketiga.

“Laporannya sedang ditelaah. Memang benar, benar ada laporan terkait pengelolaan aset milik daerah yang diduga tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” ujarnya.

Febri menambahkan, KPK tidak begitu saja menindaklanjuti laporan tersebut, KPK masaih perlu melakukan pengkajian mendalam guna menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan itu.

Bukan hanya itu, sambung mantan aktivis ICW itu, pihaknya juga sudah meminta pelapor untuk melengkapi dokumen demi kemudahan menelaah permasalahan yang dilaporkan.

“Intinya kita pelajari dulu, karena laporan yang ke kami perlu tahapan dan kelengkapan data-data. Sehingga mudah untuk membedah suatu perbuatan yang dianggap melawan hukum,” ujar Febri.***

PRIYO DISEBUT DAPAT JATAH DARI KORUPSI PENGGANDAAN ALQURAN

JAKARTA, SELIDIK.Net—Wakil Ketua DPR RI periode 2009-2014 Priyo Budi Santoso disebut menerima uang dari proyek pengadaan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiah dan penggandaan Al Quran tahun anggaran 2011 dan 2012 secara langsung dari Fahd el Fouz.

BACA JUGA: KORUPSI PENGADAAN ALQURAN KEMBALI DIGELAR

Hal itu diungkapkan anggota Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Sjamsul Rachman saat menjadi saksi untuk terdakwa Fahd el Fouz di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/7).

Sjamsul mengaku pernah mencairkan cek senilai Rp 9,250 miliar di daerah Warung Buncit, Jakarta untuk kemudian diserahkan kepada Sekjen Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Dendi Prasetya.

“Pernah terima cek Rp 9,250 miliar dari Abdul Kadir,” tanya Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi Lie Putra Setyawan.

“Iya pernah yang mulia. Kemudian diserahkan ke Sekjen Dendi,” jawab Sjamsul.

“Tahu ada (jatah uang) Priyo Budi Santoso,” kata jaksa.

“Saya tahu setelah mendapat cerita dari saudara Fahd,” beber Sjamsul.

Setelah itu, Sjamsul mengaku diminta Fahd untuk datang ke sebuah rumah yang diduga merupakan milik Priyo Budi. Menurutnya, ketika itu hanya Fahd dan Dendi yang masuk ke dalam rumah sambil membawa tas. Sjamsul mengaku tidak melihat langsung proses pemberian uang hasil korupsi.

“Setelah itu saya baru tahu itu setoran buat PBS (Priyo Budi Santoso),” katanya.

Dalam kasus ini, Fahd didakwa bersama-sama dengan anggota Badan Anggaran DPR RI Zulkarnaen Djabar dan anaknya Dendi Prasetia Zulkarnaen Putra. Ketiganya menerima suap sebesar Rp 14,3 miliar karena telah menjadikan PT Batu Karya Mas sebagai pemenang tender proyek pengadaan laboratorium komputer dan dan penggandaan Al Quran di Kementerian Agama.***

KORUPSI PENGADAAN ALQURAN KEMBALI DIGELAR

JAKARTA, SELIDIK.Net—Persidangan kasus korupsi pengadaan kitab suci Al Quran untuk terdakwa Fahd El Fouz kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/7/2017). Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan tiga orang saksi.

Ketiganya yakni, Vasko Ruseimy, Syamsurachman, dan Rizky Moelyoputro. Dalam surat dakwaan, ketiganya diajak oleh Fahd untuk menjadi perantara suap, dengan imbalan akan memeroleh fee yang didasarkan pada setiap proyek pengadaan.

Dalam persidangan, jaksa mengonfirmasi ketiga saksi tersebut mengenai PT Karya Sinergy Alam Indonesia (KSAI). Rekening perusahaan itu diduga menjadi tempat penampung uang suap dari para rekanan kepada sejumlah pejabat negara.

“Awalnya, perusahaan ini bukan untuk mengerjakan proyek pemerintah. Awalnya untuk menggelar acara musik dangdut,” ujar Vasko kepada majelis hakim.

Menurut Vasko, PT KSAI sebenarnya dibentuk untuk menggelar berbagai kegiatan di bidang seni. Misalnya, menggarap proyek perfileman atau musik dangdut.

Menurut Vasko, saat itu Fahd selaku Ketua Gema MKGR dan Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra selaku Sekjen Gema MKGR, menyarankan agar PT KSAI digunakan rekeningnya untuk menampung uang yang diterima dari para rekanan proyek pengadaan Al Quran.

“Tapi karena perintah Ketum dan Sekjen, ya sudah ini dipakai dulu rekeningnya,” kata Vasko.

Saat memberikan tanggapan dalam persidangan, Fahd mengatakan bahwa perusahaan itu sebenarnya dibentuk secara bersama-sama para saksi. Mengenai status kepemilikan PT KSAI, menurut Fahd, tidak hanya dimiliki oleh satu orang, tapi dimiliki secara bersama-sama.

Ketiga saksi dalam persidangan ini mengakui bahwa rekening PT KSAI beberapa kali menerima aliran dana yang jumlahnya miliaran rupiah. Salah satunya, uang itu berasal dari Direktur PT Sinergi Pustaka Indonesia, Abdul Kadir Alaydrus.***

KPK TETAPKAN PT DGI SEBAGAI TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI KORPORASI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan Direktur Pengembangan Bisnis Riset dan Teknologi PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero Lukman Hidayat terkait penyidikan tindak pidana korporasi dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2011.

“Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka PT Duta Graha Indah (DGI) yang telah berubah nama menjadi PT Nusa Konstruksi Enjineering (NKE),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa, 25 Juli 2017.

Dalam penyidikan kasus tersebut, kata Febri, KPK juga telah memeriksa 27 orang saksi. “Sampai hari ini sudah diagendakan pemeriksaan terhadap 27 orang saksi dalam dalam proses penyidikan untuk tersangka PT DGI,” kata Febri.

Ia menyatakan sebagian besar dari saksi itu adalah pegawai dan pejabat PT DGI atau PT NKE dan juga ada beberapa saksi dari unsur BUMN.

KPK resmi menetapkan PT Duta Graha Indah (DGI) tersangka tindak pidana korporasi dalam pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010.

“Penetapan PT DGI sebagai tersangka merupakan pengembangan dari penyidikan perkara yang sama dengan tersangka sebelumnya, yaitu Direktur Utama PT DGI Dudung Purwadi (DPW) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Universitas Udayana Made Meregawa (MDM),” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin, 24 Juli 2017.

Syarif menyatakan PT DGI yang telah berubah nama menjadi PT NKE diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang ain atau suatu korporasi.

“Terkait pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 dengan nilai proyek sekitar Rp 138 miliar,” kata Syarif.

Menurut Syarif, diduga telah terjadi kerugian negara sekitar Rp 25 miliar dalam pelaksanaan proyek tersebut.

PT DGI disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.***

KASUS KORUPSI SEWA LAHAN: ASISTEN 1 PEMKOT MAKASSAR TERANCAM DIBUI 20 TAHUN

JAKARTA, SELIDIK.Net—Asisten 1 Bidang Pemerintahan Kota Makassar, M Sabri terancam 20 tahun penjara atas perbuatanya melakukan tindak pidana korupsi.

Pejabat Pemkot Makassar ini disangka terlibat korupsi dalam proyek sewa lahan negara di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo.

“Sabri dijerat pasal 2 dan 3 tentang tindak pidana korupsi. Ia terancam hukuman pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara,”kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Alham.

Menurut Alham, perkara tersangka segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar bersama dua tersangka lainya, Rusdin dan Jayanti.

Berkas ketiga tersangka dinyatakan sudah rampung dan layak untuk disidangkan guna membuktikan perbuatanya. ***

KELUAR DARI PANSUS ANGKET, GERINDRA TUDING ADA UPAYA LEMAHKAN KPK

JAKARTA, SELIDIK.Net—Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) akhirnya memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bentukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Alasan keluarnya Gerindra dari pansus angket disebut karena pansus itu sejak awal tidak memenuhi syarat yang diatur Tata Tertib DPR dan Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), serta sudah cenderung melemahkan KPK.

BACA JUGA: GERINDRA KELUAR, PANSUS ANGKET TINGGAL 5 FRAKSI

Legislator Gerindra yang duduk di Pansus Angket KPK, Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, kejanggalan mulai terlihat ketika pansus pimpinan Agun Gunandjar itu mengungjungi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

“Ya sejak mereka ke Sukamiskin, kami sudah menganggap ini ada apa, mencari-cari alasan,” kata Desmond, Senin (24/7/2017).

Desmond menjelaskan, awalnya memang ada beberapa kesalahan yang dilakukan KPK. Misalnya dengan menyebut beberapa anggota DPR menekan Miryam dalam kasus e-KTP. Namun wakil ketua Komisi III DPR itu mengatakan, fraksinya tak mau KPK dilemahkan.

“Kami sangat tegas tidak melemahkan kelembagaan KPK. Kalau KPK lemah karena orang-orangnya, tentu ini jadi penting bagi pansus dan Gerindra,” ujarnya.

Dia meyakini bahwa KPK sebenarnya bisa bekerja baik jika diurus oleh orang-orang yang benar. Karena itu, KPK tak semestinya dilemahkan.

Namun, belakangan Gerindra melihat ada upaya melemahkan KPK melalui pansus angket. “Kalau ini yang ada maka kami harus keluar. Ya kami keluar,” tegas Desmond.

Selain alasan itu, menurut Desmond, Gerindra juga melihat bahwa fraksi yang aktif di Pansus Angket KPK berasal dari partai-partai politik pendukung pemerintahan. Seharusnya, kata dia, mereka menguatkan komisi antikorupsi.

“Kami sebagai partai non-pendukung (pemerintah) ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK,” tuntas Desmond.***

GERINDRA KELUAR, PANSUS ANGKET KPK TINGGAL 5 FRAKSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Fraksi Gerindra memutuskan keluar dari Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fraksi Gerindra menilai Pansus Angket KPK tidak sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) dan diduga akan melemahkan KPK.

Ketua DPP Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan, pembentukan Pansus Angket KPK sejak awal tidak sesuai aturan.

“Benar itu (Gerindra keluar Pansus Angket KPK). Alasan keluar karena pembentukan Pansus Angket tidak sesuai tata tertib DPR dan UU MD3,” ujar Desmond saat dihubungi, Senin (24/7).

Menurut Desmond, salah satu hal yang tidak sesuai dengan UU MD3 adalah pada saat pembentukan komposisi pimpinan Pansus Angket, di mana pada saat pembentukan, unsur fraksi yang ikut hanya berjumlah tujuh fraksi, di mana dua fraksi Gerindra dan PAN belum menyerahkan nama anggota.

Selain itu, menurut Desmond, Pansus Angket juga seolah bekerja untuk melemahkan KPK. Hal itu terlihat dari kepergian Pansus Angket KPK ke Lapas Sukamiskin secara tiba-tiba dan bukan atas kesepakatan seluruh unsur fraksi yang ada di Pansus Angket KPK.

Demons mengklaim, Fraksi Gerindra sempat menolak kunjungan ke Lapas Sukamiskin, namun sejumlah anggota dan pimpinan Pansus secara sepihak menyepakati kunjungan tersebut.

“Setelah berangkat dari Sukamiskin itu kan kami tidak pernah aktif lagi. Nah ngapain kami tidak aktif yang seolah-olah kami aktif di dalam,” ujarnya.

Menurut Desmond, keluarnya Gerindra dari Pansus Angket juga berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh unsur Fraksi Gerindra.

Pengunduran diri juga telah mendapat restu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Ia menyebut fraksi Gerindra akan mengirim surat resmi atas pengunduran tersebut ke pada Pansus Angket KPK, Senin (24/7).

Desmond pun menyebut, ada oknum yang berusaha melemahkan KPK melalui Pansus Angket. Hal itu terlihat dari beberapa agenda kerja Pansus Angket yang seolah mencari kesalahan KPK.

Padahal menurut dia, pengawasan terhadap KPK harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kapabilitas. Pengawasan juga seharusnya dilakukan untuk menguatkan KPK, bukan melemahkan atau membubarkan.

“Kami melihat ada langkah-langkah yang mau melemahkan kelembagaan KPK. Kalau ini yang ada, maka kami harus keluar,” ujar Desmond.

Lebih dari itu, pengunduran Gerindra, kata dia, juga untuk mengkritik soliditas koalisi pemerintah. Ia berkata, partai koalisi pemerintah yang ada di Pansus Angket seolah bertolak belakang dengan pemerintah yang hendak memperkuat KPK.

“Kami lihat juga yang aktif itu parpol koalisi pemerintah. Kami sebagai partai non pendukung ya kami keluar. Koalisi pemerintahlah yang melemahkan KPK,” ujarnya.

Menanggapi keluarnya Fraksi Gerindra dari pansus Angket, Wakil Ketua Pansus Angket Masinton Pasaribu mengatakan, Pansus Angket tetap jalan meski Gerindra nantinya keluar dari Pansus Angket KPK.

“Kami tunggu surat resmi. Tapi pansus tetap jalan,” ujar Masinton di Gedung DPR, Jakarta.***

KORUPSI PEMBANGUNAN PATUNG YESUS: 2 PEJABAT DITUNTUT 18 BULAN PENJARA

TARUTUNG,SELIDIK.Net—Kejaksaan Negeri Tarutung Tapanuli Utara menuntut dua pejabat di jajaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, Murni Alan Sinaga dan Sondang M Pane, hukuman penjara selama 18 bulan dalam kasus korupsi pembangunan patung Yesus.

Keduanya dituntut dalam dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan patung Yesus di Desa Simorangkir, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara berbiaya Rp. 6,2 miliar. Akibat perbuatan para terdakwa, negara diduga mengalami kerugian senilai Rp.2,7 Miliar.

Perbuatan keduanya dianggap telah melanggar ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pembacaan tuntutan terhadap kedua pejabat itu dibacakan JPU Simon dalam persidangan yang digelar di Ruang Cakra I Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (18/7/2017).

“Meminat majelis untuk menjatuhi terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun enam bulan,”ujar JPU Simon.

Selain pidana penjara, kedua pejabat itu juga dituntut dengan pidana denda. Namun keduanya dituntut untuk besaran denda yang berbeda.

“Menutut agar terdakwa Murni Alan Sinaga dijatuhi pidana denda senilai Rp.50 juta subsidair 1 bulan kurungan penjara, dan terdakwa Sondang senilai Rp.200 juta subsidair 6 bulan kurungan,”jelas Jaksa Simon.

Dalam perkara tersebut, Murni Alan Sinaga selaku pelaksana kegiatan pembuatan patung, tidak membuat dokumen As Built Drawing selama pekerjaan proyek tersebut. Terdakwa juga tidak menngetahui dan memahami tentang spesifikasi teknis dari pelaksanaan pembangunan patung Yesus, karena acuannya hanyalah berupa gambar tender.

Kemudian, terdakwa Murni membuat campuran percobaan untuk menentukan komposisi bahan adukan sesuai mutu karakteristik beton dan membawanya ke Laboratorium USU untuk uji mutu. Setelah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan, Murni melanjutkan proses pengecoran.

Sementara terdakwa Sondang bersama dengan Tongam Hutabarat selaku Pengguna Anggaran (PA) mengetahui ada pembuatan casing dan rangka patung Yesus yang dikerjakan Luhut L Panjaitan. Tetapi dalam pengerjaan ini, Luhut malah memerintahkan orang lain yakni Supriaswoto.***

KPK INGATKAN EVENT OLAH RAGA RENTAN KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan event olahraga seperti Asian Games 2018 rentan terjadinya praktik korupsi. Peringatan itu disampaikan Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan usai bertemu Ketua dan Wakil Ketua Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) Erick Thohir dan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung KPK, Senin (24/7).

Peringatan yang disampaikan Pahala bukan tanpa alasan. KPK diketahui pernah menangani kasus korupsi terkait penyelengaraan PON 2012 di Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau, Rusli Zainal. Rusli pun divonis 14 tahun penjara terkait kasus korupsi tersebut.

Tak hanya itu, KPK juga pernah menangani kasus korupsi yang terkait penyelenggaraan SEA Games 2011. Saat itu, KPK menangani kasus korupsi terkait pembangunan wisma atlet dan gedung serba guna oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kasus ini Pengadilan Tipikor telah memutus bersalah sejumlah pihak, salah satunya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

“Kami lihat juga kasus-kasus yang dulu habis setiap event keolahragaan, lalu ada kasus (korupsi) seperti PON, SEA Games,” kata Pahala.

Apalagi, Pahala mengatakan, Asian Games 2018 merupakan event olahraga berskala internasional, sehingga mempertaruhkan reputasi Indonesia. Untuk itu, KPK menyatakan kesiapannya mendampingi agar penyelenggaran Asian Games dapat berlangsung lancar tanpa adanya penyimpangan.

“Jadi dari Inasgoc ini datang ke KPK hari ini awalnya ingin supaya ada semacam pengawalan yang lebih kuat. Kita berfikir bahwa ini reputasi negara dipertaruhkan. Tentunya eventnya harus berjalan sukses,” kata Pahala.

Pahala menjelaskan, pendampingan yang akan dilakukan KPK dengan sosialisasi mengenai konflik kepentingan dan penerimaan gratifikasi. Hal ini lantaran para pelaksana Asian Games tak hanya berasal dari unsur penyelenggara negara tetapi juga unsur swasta.

“Itu kami akan datang ke Inasgoc, kita secara khusus terangkan dan kita liat bagaimana memonitornya,” katanya.

Selain soal penguatan sumber daya manusia, Pahala menyatakan, pihaknya juga akan mengawasi proses pengadaan terkait Asian Games dan pembuatan regulasi. Dikatakan, hal ini penting karena meski dilakukan swasta, anggaran yang digunakan Asian Games sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi ada serangkaian item yang pasti akan kita dukung dan dari INASGOC kita tunggu seperti apa. Jadi yang pasti untuk personel sistem dan regulasi kita akan bantu INASGOC,” katanya.***

PEJABAT SEKDA MADIUN DITETAPKAN TERSANGKA DALAM KASUS KORUPSI

JAKARTA, SELIDIK.Net—Kejaksaan Negeri Mejayan Madiun menetapkan seorang pejabat Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun berinisial SU menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana rutin di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Madiun tahun anggaran 2015 senilai Rp 2 miliar.

“Untuk sementara tersangka satu orang dengan inisial SU. Perannya sebagai pengumpul potongan dana anggaran dari bidang-bidang,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Mejayan, I Made Jaya Ardana di halaman depan Kantor Kejaksaan Mejayan, Sabtu (22/7/2017).

Menurut keterangan Made, dugaan tindak pidana korupsi terjadi di Kantor Bappeda terjadi ketika SU menjabat sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Statistik. Saat ini SU sudah dimutasi sebagai Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Mejayan, Wartajiono Hadi, mengungkapkan bahwa modus korupsi yang terjadi pada saat itu, SU mengumpulkan penyisihan dana taktis dari masing-masing bidang di Bappeda. Total dana yang dikumpulkan mencapai Rp 125 juta.

Tentang kemungkinan adanya tersangka lain, Made mengatakan, kondisi itu bisa terjadi bila tersangka SU membuka semuanya. Untuk itu, diharapkan tersangka SU kooperatif dan membuka siapa saja yang turut menikmat korupsi dana tersebut.

Terhadap temuan itu, SU masih tidak mengakui dan menyangkal telah menerima uang itu. Kendati demikian, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan petunjuk menunjukkan tersangka SU yang menerimanya.

Sebelum penetapan tersangka terhadap SU, penyidik Kejaksaan Negeri Mejayan telah memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Madiun, Tontro Pahlawanto.

“Sekda Madiun, Tontro Pahlawanto, diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dan rutin Bappeda Madiun tahun anggaran 2015 senilai Rp 2 miliar,” kata Wartajiono Hadi.***